SBY Bukan (kerbau) Sibuya?

Pemandangan paling menarik dalam demonstrasi besar-besaran pada 28 Januari lalu adalah kerbau Sibuya. Demonstran membawa seekor kerbau sebagai sindiran terhadap kerja presiden, yang meskipun berbadan besar namun loyo. Selama ini kerbau memang dikenal kuat namun dungu dan mudah dikendalikan, bahkan diseret kesana kemari. Tanpa harus berbantah panjang lebar SBY perlu menjawab sindiran itu dan mengatakan bahwa ia tidak seperti Sibuya.

Di tengah hiruk pikuk pengungkapan kasus bail out Bank Century, pembuktian SBY pertama kali dilakukan dengan menegaskan hak prerogrratif yang dimilikinya. Sebagai pemgenag otoritas susunan kabinet mestinya ia tidak terpengaruh siapapun, sekalipun partai pengusungnya.

Isu reshuffle pertama kali muncul dari Partai Demokrat sebagai ancaman terhadap mitra koalisi di DPR. Fungsionaris partai Demokrat geram karena partai-partai koalisi di DPR justru tidak membela pemerintah pada rapat Pansus. Karena itulah partai Demokrat mengancam mereshuffle kabinet dengan mendepak mitra koalisi mereka yang dianggap bermasalah, antara lain PKS, Golkar dan PPP.

Ada sejumlah keganjilan yang mengiringi munculnya isu reshuffle. Pertama, sebagai partai pemerintah Demokrat justru menafikan hak prerogrtif presiden. Sebab kewenangan mengangkat dan memberhentikan partai adalah hak presiden, Partai Demokrat telah bertindak sembrono. Sebagai partai pemenang pemilu Demokrat tidak menghormati mekanisme politik dan pemerintahan yang sedang berlangsung.

Kedua, isu reshuffle menunjukkan itikad buruk partai Demokrat di Pansus Angket Century untuk mati-matian melindungi pemerintah. Partai ini sama sekali menunjukkan itikad baik mencari siapa yang salah dan siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban atas kasus bail out Bank Century yang berpotensi merugikan negara 6,7 trilyun. Karena itulah kader-kader partai Demokrat di Pansus terus menerus menunjukkan keberpihakannya kepada pemerintah.

Dagang sapi
Isu reshuffle yang berhembus di tengah panasanya kasus bail out Bank Century membuktikan praktik dagang sapi di pemerintah dan DPR terus terjadi. Melalui isu tersebut Demokrat sebenarnya sedang mengajak mitra koalisinya bernegosiasi tentang kekuasaan. Fakta yang selama ini terbaca adalah partai Demokrat menginginkan PKS, Golkar dan PPP memihak pemerintah. Jika keinginan itu tidak dipenuhi kader ketiga partai tersebut yang duduk sebagai menteri akan dikeluarkan.

Dari perspektif politik, ancaman semacam itu tentu saja lumrah. Perebutan kekuasaan menjadi agenda dibalik dibentuknya Pansus Angket Century. Namun hal itu menunjukkan kesalahan persepsi jabatan pada elit partai kita. Mereka menganggap jabatan menteri sebagai mata uang yang patut digunakan dalam pertukaran dukungan. Jabatan dijadikan senjata untuk mengancam lawan pada suatu waktu atau menolong kawan pada waktu yang lain.

Persespi semacam ini tentu saja menjadi preseden buruk bagi berlangsungnya demokrasi yang sehat. Jika jabatan menteri saja bisa dipindahtangankan dengan demikian mudah berarti pemerintah lebih mengutamakan kekuasaan daripada rakyat. Bayangkan, seorang menteri adalah pemimpin departemen yang membawahi dinas di seluruh Indonesia. Dengan mengganti menteri secara serampagan pemerintah telah mengombang-ambingkan nasib rakyat.

Tidak seperti kerbau
Selain tidak menghormati rakyat, upaya Demokrat mempengaruhi presiden melakukan reshuffle secara tidak langsung menunjukan sikap tidak hormat mereka kepada presiden. Mereka tahu benar bahwa mengangkat dan memberhentikan menteri adalah hak presiden sepenuhnya. Dengan menghembuskan isu reshuffle Demokrat telah bersikap sombong seolah-olah mampu mengendalikan presiden.

Pada posisi inilah kejernihan berpikir dan independensi presiden diuji. Sebagai pemegang hak prerogratif mestinya ia tidak bisa dikendalikan kekuatan apapun dari luar. Ia harus menunjukkan sikap tegas dan membuktikan diri tidak seperti kerbau yang bisa digiring seenak pemiliknya.

Sebagai presiden ia bisa mengangkat dan memberhentikan menteri kapanpun ia mau. Namun karena ia dipilih oleh rakyat keputusan tersebut tentu saja harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Jika SBY justru disetir partai tertentu sama saja ia melecehkan martabat diri dan posisi presiden yang didudukinya. Dengan mengikuti desakan partai tertentu untuk meresuhfle kabinat sama saja SBY mengiyakan sindiran rakyat bahwa presiden seperti kerbau; bertubuh besar namun tidak cerdas.

Surahmat
Pemimpin Umum BP2M Unnes
Dari Opini Mahasiswa Koran Sore Wawasan, Selasa 16 Fabruari 2010