Yogyakarta, yang Penting Sejahtera

Kali ini SBY blunder. Pernyataannya bahwa Yogyakarta menganut sistem monarkhi sehingga bertentangan dengan azas demokrasi menuai protes. Itu terjadi karena SBY mengartikan demokrasi hanya sebagai seremonial memilih pemimpin belaka. Barangkali demokrasi dianggap sebagai proses coblosan. Ia lupa ekspresi tertinggi demokrasi adalah kenteraman dan kesejahteraan.

Yogyakarta kini dalam kondisi relatif baik. Dibandingkan propinsi lain di Indonesia kondisi sosial ekonomi Yogyarakarta relatif baik. Bahkan, kondisi kulturalnya sangat istimewa. Kondisi demikian sangat mendukung aktivitas warganya bekerja. Mereka bisa bebas dan tenang bekerja, sekolh, atau menjalankan bisnis. Selama ini tidak ada konflik menonjol di sana.

Kondisi yang kondusif itu justru akan terlukai jika gubernur dipilih. Bayangkan, betapa riuhnya perebutan kursi gubernur. Elit politik akan perang wacana sehingga membuat masyarakat berkubu-kubu untuk saling mengalahkan. Bukan tidak mungkin masyarakat Yogyakarta terpecah. Kerukunan yang selam ini menjadi nafas kehidupan di sana akan terusik atau bahkan hilang.

Mestinya SBY tidak perlu ngurusi hal demikian. Demokrasi toh hany cara menyejahterakan rakyat. Sebagai cara, tentu saja demokrasi bisa diganti. Kalau saat ini Yogyakarta sudah kondusif mengapa perlu meniru demokrasi? Toh masyarakat tidak pernah mendambakan demokrasi. Yang rakyat inginan adalah kesejahteraan, Tuan Presiden.