Showing posts with label Bahasa. Show all posts
Showing posts with label Bahasa. Show all posts

Monday, 8 February 2016

Postdikotomik

Era kita hidup dan masa-masa seseudahnya, barangkali, tidak akan memberi ruang yang layak lagi bagi pikiran-pikiran dikotomik. Cara bernalar memisahkan sesuatu pada dua kubu yang seolah-olah berseberangan, tidak akan lagi diterima. 

Sikap itu muncul karena kerumitan-kerumitan relitas mulai terurai. Dan, realitas terbaca tidak sesederhana seperti apel yang dibelah. Sesuatu yang tampak seperti dua hal yang berhadap-hadapan, ternyata adalah satu. Atau, dua hal yang tampak saling meliyankan, ternyata hanya sebagian dari sebagian jumlah besar lainnya.

Logika dikotomik, sangat mungkin, muncul karena bahasa lahir secara dikotomik. Orang perlu membedakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Tanda baru diperlukan untuk menyebut “sesuatu yang lain dari yang telah ada”. Dari proses itu, hubungan tanda baru dengan tanda lain yang pernah ada tampak bersandingan, berkonforntasi, atau menegasikan.

Dalam bahasa, logika antonimi adalah contoh logika dikotmik yang populer. Baik berelasi secara dikotomik dengan buruk sebagimana benar berelasi dengan salah. Bahkan hitam disepakati secara kolektif berantonim dengan putih, tanpa penjelasan fisis yang mencukupi sekalipun.

Logika dikotomik dalam bahasa melatih pikiran manusia sebagai alat memilah yang efisien untuk menempatkan sesuatu sebagai oposan, bivalensi, atau lawan bagi sesuatu yang lain. Logika demikian dipakai sekadar menyederhana sesuatu yang jauh lebih rumit namun tak tertuturkan.

Dalam banyak riset sosial, logika semacam ini telah banyak terbukti tidak memadai lagi untuk menggambarkan realitas. Misalnya, sudah tidak relevan lagi menghubungan kapitalisme dan sosialisme sebagai dua ha lyang berdiri di ujung yang lain. Kedua paham itu bisa menemukan kesatuan fundamental. Atau, bisa jadi, kapitalisme dan sosialisme justru hanya hiponim bagi konsep yang lebih besar.

Sudah tidak relevan pula menyebut tua dan muda dalam relasi dikotomik yang kaku. Ada sesuatu yang muda namun sejatinya tua. Demikian sebaliknya.

Faktor penyebab sesuatu, dulu, kerap dipilah ke dalam dua kotak: internal dan eksternal. Dalam pembagian itu, internal dan eksternal tampak seperti dua kamar hotel yang bersekat tembok. Padahal dalam banyak hal, sekat itu seperti jaring dari linen yang lembut.

Subjektif dan objektif juga kerap didikotmikan sebagai sesuatu yang berlainan dan berhadap-hadapan. Tapi kini telah ada subjektivisme objektif atau objektivisme subjektif untuk menunjukkan betapa cair kebutuhan itu.

Pun demikian dengan cara kebanyakn orang memilah waktu. Lazimnya, waktu dieklompokan menjadi dua: yang lampau dan yang mendatang. Dua hal itu disekati secara ketat oleh yang kini. Tapi tesis Suhail Inayatullah soal poisble future justru menunjukkan dialektika dan agaknya kemenyatuan antara masa lalu dan masa depan.

Tegal 8 Februari 2016

Monday, 20 April 2015

Teks dalam Teks pada Iklan



 
Salah satu ciri bahasa iklan adalah adanya teks dalam teks. Inilah yang membuat bahasa iklan memiliki daya persuasi besar meskipun wujud gramatikalnya sederhana. Pembuat iklan memanfaatkan “teks” berupa pengalaman kolektif, mitos, atau pengetahuan umum sebagai bahan untuk mengonstruksi teks iklannya. Pada beberapa iklan, teks yang diberdayakan adalah pengetahuan-pengetahuan yang tersimpan di luar kesadaran.

Dalam studi kesusasteraan, fenomena teks dalam teks kerap disebut sebagai intertekstualitas. Pendekatan intertekstualitas menganggap bahwa sebuah teks tidak berdiri sendiri. Terdapat teks-teks lain yang menopang eksistensi teks bersangkutan. Teks “dalam” turut memberi arti dan kebermaknaan  teks “luar”. Interteksualitas juga sering disebut sebagai dialog antarteks karena memungkinkan teks-teks terbaca pola dan relasinya.

Dalam teori intertekstualitas teks diasumsikan seperti kain yang ditenun dengan benang pengetahuan. Perhatian pembaca semestinya tidak hanya tertuju pada hasil akhir kain. Perhatian terhadap jenis dan sifat benang diyakini akan membantu pembaca dapat membaca isi dan karakter kain. Karena pengetahuan berisfat ideologis dan memiliki motif, intertekstualitas dapat digunakan pembaca untuk memahami motif di balik teks.  

Menurut Kristeva  (dalam Worton, 1990: 1) tautan antarteks dapat terjadi karena dua alasan. Pertama, sebelum menulis teks, setiap pengarang adalah pembaca teks. Karya seorang pengarang tidak bisa dihindarkan dari berbagai jenis rujukan, kutipan, dan pengaruh teks yang sebelumnya telah dibaca. Kedua, sebuah teks tersedia hanya melalui proses pembacaan. Kemungkinan adanya penerimaan atau penentangan terletak pada pengarang melalui proses pembacaan.

Kajian tentang interteksualitas awalnya hanya populer di wilayah kesusasteraan. Prinsip intertekstualitas digunakan untuk memberi  makna berbagai cara yang terdapat dalam teks sastra, atau yang berhubungan dengan teks lain, baik secara terbuka, tertutup, tersamar dalam kiasan-kiasan atau dengan asimilasi dari karya tersebut. 

Menurut Amertawengrum (2010) prinsip intertekstualitas diterapkan di Indonesia pertama kali oleh Teeuw. Teeuw membuktikan bahwa dalam sastra Indonesia modern prinsip-prinsip interteks dapat diterapkan dengan baik. Ia mencontohkan hubungan intertekstual antara sajak “Berdiri Aku” karya Amir Hamzah dengan sajak “Senja di Pelabuhan Kecil” karya Chairil Anwar.

Sebuah versi iklan asuransi yang diproduksi Allianz dapat menjadi contoh yang relevan penggunaan intertekstualitas dalam dunia periklanan. Dalam iklan outdoor yang ditayangkan di beberapa kota Allianz menggunakan tagline “Solusi asuransi dari A sampai Z”. Tagline itu berdaya persuasi tinggi karena dapat mengarahkan pembaca pada simpulan bahwa Allianz menyediakan layanan asuransi lengkap.

Pesan  sebagai asuransi “lengkap” memang tidak muncul secara eksplisit pada teks tagline. Namun, di luar teks tagline ada teks lain berupa pengetahuan bahwa frasa “Dari A sampai Z” berarti lengkap. A merupakan huruf pertama dalam sistem alfabetis latin yang populer di di berbagai belahan dunia. Adapun Z adalah huruf terakhir pada sistem alfabetis tersebut. Rentang antara A sampai Z mencakup keseluruhan huruf yang ada dalam sistem alfabetis. Oleh karena itu, frasa “dari A sampai Z” bersinonim dengan kata “lengkap”.

Apakah perusahaan asal Jerman ini benar-benar memiliki produk asuransi lengkap dalam arti komplit? Allianz barangkali memang memiliki diversifikasi produk yang beragam, mulai dari asuransi jiwa, kendaraan, rumah, tenaga kerja, asset, dan lainnya. Namun, tidak berarti mereka memiliki seluruh jenis produk asuransi. Frasa “Dari A sampai Z” yang dijadikan tagline Allianz bisa jadi hanyalah game karena nama perusahaan itu memang dimulai dengan huruf A dan diakhiri dengan huruf Z.

Rahmat Petuguran, dosen Bahasa Indonesia Universitas Negeri Semarang (Unnes)

Saturday, 29 November 2014

Kebenaran: Antara Informasi dan Negasi

Tidak ada diskusi yang lebih berkepanjangan melebihi diskusi tentang kebenaran. Benda itu – kebenaran – adalah kebaikan sempurna yang didambakan sekaligus diragukan keberadaannya. Oleh karena itu, setidaknya bagi saya - kebenaran tetap saja berkabut. Kebenaran ada tapi tak dapat dijangkau. Kebanaran adalah catatan yang tak pernah berakhir.

Monday, 13 October 2014

Mental Kerumunan Wakil Rakyat



Sidang perdana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan agenda pemilihan ketua DPR menyisakan sejumlah keganjilan. Di luar intrik politik yang melingkupinya, sidang itu telah menggambarkan identitas mental anggota DPR. Clemongan, interupsi, hingga penggerudukan yang berlangsung selama sidang menunjukkan bahwa DPR juga memiliki sifat kerumunan.

Friday, 8 August 2014

Mereproduksi Bahasa Persahabatan

BAGAIMANA bisa umat Muslim di Indonesia maaf-memafkan secara massal saat Idul Fitri? Terus terang, saya tidak akan sanggup melakukan itu.

Kawan berkebangsaan Amerika mengungkapkan rasa heran itu ketika saya bercerita tentang tradisi lebaran di Indonesia. Meski Andre Moller telah mengulas dan menyajikan Ramadan di Jawa kepada publik Barat, tradisi maaf-maafkan massal tampaknya bukan sesuatu yang lazim dalam ingatan kolektif mereka.

Thursday, 5 June 2014

Logika Konsumsi Bahasa "Ciyus Miapah?"

Bahasa alay hampir selalu dipersepsi sebagai ekspresi iseng, riang, atau lincah remaja. Padahal, ada sejumlah hal ideologis berkelindan di sana. Arenanya adalah remaja, golongan usia paling dominan jumlahnya dan memiliki kecenderungan konsumsi irasional.

Menyoal Disfemisme Bahasa Koran Kuning

BAGI sebuah berita judul adalah bagian yang sangat penting dan tidak boleh ditinggalkan. Judul seringkali dijadikan sebagai pertimbangan utama pembaca untuk membaca isi berita. Sadar dengan hal tersebut redaktur berita surat kabar selalu berusaha menampilkan judul yang paling menarik, termasuk dengan menggunakan gaya bahasa pengasaran (disfemisme).

Saturday, 29 March 2014

Intimidasi Bahasa Politik

Sejak lama bahasa telah menjadi instrumen kekuasaan. Bahasa memungkinkan penaklukan dilangsungkan tanpa kekerasan. Pada era demokrasi, bahasa jadi faktor penting yang menentukan dukungan publik. Bahasa pula yang menentukan elektabilitas partai politik, calon anggota legislatif, atau bahkan calon presiden.

Thursday, 8 March 2012

Psikoanalisis di Balik “Walikota Bodoh”

TIDAK disangka, rencana pembangunan mall di bekas pabrik es PT Sari Petojo mengerucut pada adu pendapat dua pimpinan daerah daerah itu. Pernyataan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo dengan menyebut Joko Widodo sebagai walikota bodoh telah menyinggung publik Solo. Elemen masyarakat Solo, seperti  Forum Komunitas Masyarakat Solo (FKMS) bahkan menyatakan tidak mengizinkan sang gubernur menginjakan kaki di kota mereka. Mengapa situasi ini bisa terjadi?
Pernyatan anggota fraksi PDIP Solo, Honda Hendarto, bahwa statement Bibit adalah bentuk ketakutannya terhadap Jokowi, sebab sang walikota memiliki daya tarik yang lebih besar dibanding Bibit untuk memimpin Jawa Tengah (Joglosemar, 28/6), bisa menjadi landasan analisis kebahasaan yang menarik.
Tuturan, dalam bentuk paling diafan hingga yang paling metafor, adalah representasi kondisi batin penutur. Unsur kebahasaan seperti diksi dapat dicermati untuk memetakan kondisi batin seseorang. Dalam kondisi tutur tertentu, unsur suprasegmental seperti tekanan dan tempo bahkan sangat terasa menggambarkan suasana.  Kadang, diksi dan tekanan bahkan mampu mewartakan maksud yang lebih dalam daripada makna leksikal sebuah tuturan. Sebab, keduanya hadir dari ketidaksadaran.
Sigmund Freud dalam The interpretation of Dream menyebut setidaknya terdapat tiga kondisi yang mempertautkan sebuah tindakan dengan kesadaran penuturnya. Pertama, conscious thoughtyaitu alam sadar, terepresentasi dalam tindakan yang terencana. Umumnya bahkan telah dipertimbangkan, sekalipun secara sederhana, untung rugi yang mungkin mengikutinya.
Kedua,  pre conscious, yaitu ide-ide yang tidak kita sadari namun bisa kapan pun muncul saat dibutukan.  Ketiga, unconscious atau bawah sadar adalah wilayah lain dari pikiran yang sangat dalam, banyak, dan tersembunyi.
Menurut Freud sesuatu yang terjadi di masa lalu dan tertekan dalam alam bawah sadar akan menghasilkan respon yang sangat kuat sehingga tidak bisa diungkapkan secara terbuka, dan keluar dari jangkauan mental. Semua ini dideskripsikan oleh Frued dengan istilah ”neurosis”. Mimpi, menurut bapak psikoanalisa ini, termasuk gejala neurosis manusia.
Meski demikian, kondisi psikologis bukan faktor tunggal yang mempengaruhi produksi tuturan. Kondisi psikologis hanyalah salah satu bagian penting. Faktor lain, yang dominasinya terhadap tuturan tak bisa diabaikan, adalah mitra tutur dan suasana. Mitra tutur jamak disebut lawan bicara, adapun suasana adalah situasi ketika tuturan itu dihasilkan (Chaer dan Agustina, 1995:61).

Sadar
Adalah keputusan berani bagi Bibit Waluyo mengatakan Joko Widodo sebagai walikota yang bodoh. Sebab, rekam jejak Jokowi mewartakan hal sebaliknya. Memperoleh gelar sebagai walikota terbaik di tanah air, kapabilitas personal Jokowi telah mendapat legitimasi publik. Masyarakat Solo mengukuhkan ia sebagai pimpinan yang patut diharapkan dengan memperoleh suara 89,96 persen pada Pilkada April tahun lalu.
Sebagai pejabat publik, Bibit Waluyo tentu sadar bahwa ucapannya memiliki implikasi sosial politis yang luas. Terlebih, “walikota bodoh” dilontarkan di depan wartawan  sehingga akan terpublikasi. Maka, kita patut mengira “walikota bodoh” terlontar dengan sengaja. KoranTempo yang kemudian menjadikan ucapan itu sebagai headlinehanya menangkap bombastisitas ucapan itu.
Cara bertutur Bibit memang khas, setidaknya dibanding pejabat publik lain, karena blak-blakan. Dalam istilah Jawa, karakter demikian kerap disebut cablaka atau blokosutho. Media mencatat, sang gubernur jarang menggunakan eufimisme untuk mengungkapkan pesannya. Ketika melantik Walikota Semarang misalnya, ia berpesan “wani korupsi, masuk neraka”. Ketika melantik bupati dan wakil bupati Kendal, pria kelahiran Klaten ini bahkan mengucap “gratis mbahe sangkil” untuk mengingatkan bahwa janji sekolah dan berobat gratis adalah janji yang ngoyoworo.
Gaya komunikasi demikian memang enak didengar. Tidak hanya satu-dua kali ucapan mantan Pangkostrad ini menjadi judul berita lantaran dinilai kemedol. Sayangnya, ucapan semacam ini justru berisiko memperburuk komunikasi. Terbukti, dalam tiga tahun kepemimpinannya Bibit kerap direpotkan miskoordinasi bawahannya. Beberapa kali ia harus ngonen-oneni bupati dan walikota lantaran mangkir dari rapat yang dipimpinnya.

Transisi
Dibesarkan dalam tradisi militer Bibit Waluyo agaknya terbiasa dengan gaya komando. Perintah pimpinan hanya patut dijawab “siap, Ndan”. Padahal, kondisi di jabatan sipil tidak demikian.
Dialog atasan dan bawahan adalah keniscayaan. Bukan tidak mungkin keduanya terlibat adu wacana lantaran keduanya memiliki perspektif yang berbeda. Ucapan ”walikota Solo itu bodoh,” kemudian diikuti “kebijakan Gubernur kok ditentang. Sekali lagi saya tanya, Solo itu masuk wilayah mana?” menujukkan ia belum sukses bertransisi pada dua medan yang berlainan.
Besar kemungkinan, perasaan wenang mrentah Bibit didasari asumsi bahwa bupati dan walikota secara struktural berada di bawahnya. Gubernur, sebagaimana disebut UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Selain itu, kenyataan bahwa pemerintah provinsi masih menyalurkan sejumlah dana kepada kabupaten dan kota membuat gubernur berada pada kondisi psikologis dominan.
Publik tentu tak mempersoalkan fakta yuridis tersebut. Begitupun publik sebenarnya tidak terlalu tertarik menjadi “juru sorak” bagi dua pimpinan yang bersebrangan paham. Substansi persoalan ini perlu didudukan kembali supaya tidak melebar dan dipolitisasi. Sebab, harapan warga Solo sebenarnya sederhana. Mereka tidak ingin mall (kembali) didirikan di sekitar mereka karena khawatir mematikan pasar tradisional. Sederhana dan belajar dari pengalaman.

Bahasa Indonesia Terancam Pragmatisme?

PERINGATAN hari Sumpah Pemuda, yang bertepatan dengan semarak perayaan Bulan Bahasa, selalu diperingati dengan dua keprikhatinan. Pertama, kekhawatiran karena Bahasa  Indonesia terancam eksistensinya oleh berbagai pengaruh, baik dari dalam maupun luar bahasa. Kedua, prikhatin karena keprikhatinan tahun sebelumnya tidak membuahkan hasil apapun.
Keprikhatinkan terhadap bahasa Indonesia memang baru muncul dari kalangan ahli bahasa (linguis), dan baru disadari oleh sebagian kecil masyarakat. Namun jika berbagai proses pendelesian bahasa Indonesia terus berlangsung karakter Bahasa Indonesia benar-benar terancam. Bahasa Indonesia yang dikenal sebagai alat komunikasi dan ekspresi berubah menjadi alat yang lebih bersifat praktis pragmatis.
De Saussure, Bapak Linguistik Modern, memang pernah memberikan batasan terhadap bahasa sebagai alat komunikasi yang bersifat arbitrer dan konvensional. Artinya, bahasa memang selayaknya digunkan sebagai alat komunikasi. Namun batasan ini terlalu sumir jika kita mengingat bahwa bahasa adalah juga menjadi alat penyebaran budaya. Jika karakter bahasa semata-mata didasarkan kepada konvensi sekelompok orang kebudayaan yang terbangun akan dianggap milik sekelompok orang.
Tanpa menafikan teori dan jasa besar De Saussure, kita juga perlu meminjam perspektif Jaques Derrida dalam memandang bahasa. Tokoh dekonstruksi ini menempatkan bahasa tidak semata-mata sebagai alat komunkasi. Justru menurutnya, bahasa hanyalah sebagian dari sebuah sistem kebudayaan manusia. Bahasa, yang oleh Saussure disebut parole, hanyalah sebagian kecil dari sistem penanda-petanda yang pernah disepakati manusia.
Karena itulah, bahasa Indonesia juga perlu didudukkan kembali sebagai salah satu ujud kebudayaan manusia. Ia bukan semata-mata alat, tapi pada kondisi tertentu bisa menjadi refleksi para penuturnya. Bahasa Indonesia adalah cermin perdaban bangsa, menunjukkan kerumitan sistem sosialnya, juga dinamika yang telah, sedang dan akan dialami bangsa ini. Maka penting bagi penutur bahasa Indonesia untuk menyadari dan menjaga karakter bahasa Indonesian sebagai sesuatu yang unik.
Sayangnya kesadaran itu tampaknya tidak dimiliki keseluruhan penutur bahasa Indonesia. Mereka lebih suka menempatkan bahasa Indonesia sebagai alat yang sewaktu-waktu bisa berubah, dimodifikasi bahkan diganti sesuai keperluan. Karena itulah meski bahasa Indonesia terus berkembang, karkateristiknya justru menghilang. Pengaruh intralingual dan ekstralingual yang demikian kuat membuat bahasa Indoensia lemah dalam politik bahasa internasional.
Tiga Tantangan
Jika dipetakan, setidaknya ada tiga pengaruh yang membuat bahasa Indonesia kehilangan karakteristiknya, yakni penutur bahasa, mondialisme sistem bahasa, dan pragmatisme. Karena telah berlangsung lama ketiganya terpadu menjadi demikian kompleks, bahkan seperti sangat sulit diuraikan.
Pertama, penutur bahasa Indonesia tidak memiliki kebanggaan terhadap bahasanya. Harus diakui, kita kurang percaya diri menggunakan bahasa Indonesia sehingga berusaha mendekatkan bahasa Indonesia pada bahasa lain. Buktinya, khazanah lema lokal yang telah lama maupun baru dicipta justru digantikan oleh kata serapan asing. Akibatnya tidak sepele karena lema-lema khas pada akhirnya tergantikan oleh lema-lemas asing. Contoh paling konkrit tentu saja akhiran ‘sasi’ pada kata serapan kita yang diadaptasi dari ‘tion’.
Kedua, mondialisme menuntut penutur bahasa Indonesia menguasai bahasa asing sebagai prasyarat pergaulan internasional. Sayangnya sikap ini tidak diimbangi dengan penguasaan bahasa Indonesia yang baik sehingga penggunaannya bercampur. Seperti yang Mantan Mendiknas Bambang Sudibyo katakan dalam Kongres Bahasa IX di Jakarta, masyarakat memilih penggunaan bahasa asing atau bahasa daerah yang tidak pada tempatnya.
Penggunaan bahasa Indonesia yang tepat perlu ditekankan sebagai bagian integral dari kesatuan sistem berbangsa. Di Jepang dan Jerman nasionalime generasi muda dibentuk melalui penggunaan bahasa nasional secara ketat, bahkan meski negara mereka hancur lebur karena perang. Jepang membangun jati dirinya melalui pengutamaan bahasa Jepang dengan menerjemahkan semua literatur ke dalam bahasa Jepang. Sedangkan di Jerman, kecintaan pemuda juga dibentuk melalui kecintaan terhadap bahasa.
Ketiga, pragmatisme menempatkan bahasa sebagai alat komunikasi semata sehingga menghilangkan ideologi berbahasa. Penutur bahasa Indonesia tidak mempertimbangkan semangat kebangsaan dan ideologi bahasa. Padahal setiap penggunaan bahasa bersifat ideologis, setidaknya jika ideologi adalah keyakinan atau gagasan yang commonsensical (sesuai akal sehat).
Bahasa Indonesia pun bersifat ideologis. Ideologi itu menganai penentuan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan (pada Sumpah pemuda 28 Oktober 1928) sekaligus sebagai bahasa negara (UUD 1945 pasal 36). Saat para pemuda memutuskan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan sebenarnya mereka sedang mengemban ideologi kebangsaan yang demokratis dan egaliter. Mereka sadar bahwa kesatuan tidak hanya ada pada ranah ideologi, tetapi harus diimplementasikan dalam kehiduan yang lebih realistis, termasuk berbahasa.
Ideologi berbahasa sudah tidak ditemukan lagi saat ini. Berbahasa telah dianggap sebagai peristiwa komunikasi semata, sekadar bertukar pesan dan informasi. Akibatnya, konsistensi berbahasa dianggap tidak perlu dijaga karena lebih mengutamakan kelancaran komunikasi. Maka, kecuali dalam ragam komunikasi formal, bahasa Indonesia sudah tidak mampu menggambarkan ideologi kebangsaan yang demokratis, jati diri, dan semangat kesederajatan.
Kondisi ini tentu disayangkan, terlabih karena politik bahasa nasional sepertinya tidak menjadi perhatian penting pemerintah saat ini. Dialektika berbahasa dibiarkan ‘tergembala’ oleh pengguna bahasa tanpa kendali sehingga berjalalan menuju bentuk yang tidak dapat dipastikan. Akibatnya, tidak hanya ideologi, bahasa Indonesia kehilangan martabat kebangsaan yang puluhan tahun lalu melekat padanya.