MELIHAT ujian akademik, sebutlah mid semester, ujian semester, bahkan ujian nasional, adalah melihat simulasi kebohongan. Siswa-mahasiswa yang terlibat seringkali terjebak pada rutinitas mencontek. Saya bahkan yakin tidak ada satupun siswa atau mahasiswa di Indonesia yang dalam sejarah karir akademiknya tidak pernah mencontek. Mencontek telah menjadi kebutuhan; menyerupai minyak tanah bagi penjual gorengan yang belum mengenal elpiji.
Showing posts with label Pendidikan. Show all posts
Showing posts with label Pendidikan. Show all posts
Wednesday, 19 December 2012
Pendidikan Pemanfaatan Energi, Solusi Kelangkaan BBM
Meski belakangan harga bahan bakar dunia cenderung turun, kelangkaan energi yang melanda negeri ini harus menjadi perhatian yang serius. Tiba-tiba saja energi langka dan membuat masyarakat seperti kalang kabut. BBM langka karena otoritas perminyakan mencabut subsidi minyak tanah, harga gas naik, dan baru-baru ini, pasokan lsitrik berkurang drastis hingga harus dilakukan pemadaman bergilir. Episode berseri ini disebabkan oleh salah kelola potensi energi di negeri ini.
Penelitian Mahasiswa, Apa Hasilnya?
MESKI setiap tahun Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) menggelontorkan uang puluhan milyar untuk membiayai Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), hingga saat ini jarang sekali produk inovatif yang lahir. Banyak penelitian yang dilakukan mahasiswa hanya berakhir sebagai laporan.
Unnes dan Politik Pendidikan
TANGGAL 30 Maret kemarin Universitas Negeri Semarang (Unnes) genap berusia 47 tahun. Lembaga ini bermetamorfosis menjadi lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) yang besar. Dari awalnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), kemudian menjadi IKIP Semarang, menjadi universitas pada 1999, dan 2010 lalu mendeklarasikan diri menjadi universitas konservasi.
Bagi dunia pendidikan di Jawa Tengah, Unnes tidak hanya berperan melahirkan ratusan ribu guru. Lembaga yang kini dipimpin Sudijono Sastroatmodjo ini juga melahirkan pemikir yang sangat diperhitungkan di kawasan regional.
Mungin Edi Wibowo, guru besar Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) misalnya, pernah memimpin Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Guru besar bahasa Inggris Retmono telah beberapa tahun memimpin Dewan Pendidikan Jawa Tengah. Kemudian, Agus Salim (alm) juga menyumbangkan banyak pemikiran di bidang pendidikan melalui berbagai karyanya.
Sejak menjadi universitas konservasi Unnes juga membetot perhatian masyarakat luas. Dimulai ketika dideklarasikan pada Maret 2010 oleh Mendikbud M. Nuh, rektor Unnes Sudijono Sastroatmodjo kemudian menerima penghargaan Kalpataru dari Presiden RI. Baru-baru ini Green Community, komunitas mahasiswa Unnes, juga menerima penghargaan Kehati Award atas kerja kerasnya membuat penangkaran kupu-kupu.
Bagi para guru di Jawa Tengah, Unnes juga lembaga yang dekat dengan kehidupan mereka. Pasalnya, lembaga ini ditunjuk pemerintah menjadi asesor sertifikasi guru wilayah Jawa Tengah. Sejak beberapa tahun terakhir Unnes juga dipercaya menjadi pemindai lembar jawab komputer (LJK) Ujian Nasional. Atas kiprah tersebut tak heran jika Unnes menjadi salah PTN paling diminati. Dalam SNMPTN Jalur Undangan 2012 saja lebih dari 22 ribu siswa yang mendaftar masuk ke perguruan tinggi ini.
Imajinasi Konservasi
Deklarasi Unnes menjadi universitas konservasi melahirkan sejumlah konskuensi. Unnes kemudian mengembangkan tujuh pilar konservasi, seperti paperless, green archtechture, pengolahan lembah, nirkertas, internal transportatioan, konservasi moral dan budaya, dan energy bersih. Di sini tampak, Unnes berusaha mengimplementasi slogan konservasi menjadi laku hidup civitas akademika.
Konservasi juga sebuah imajinasi. Semacam angan-angan yang membimbing universitas ini bergerak. Hasrat menjadi lembaga internasional yang sehat, unggul, dan sejahtera dibimbing dengan imajinasi tersebut. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi bagi Indonesia.
Saya membayangkan, sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) besar, Unnes berkesempatan “membaptis” mahasiswanya menjadi agen konservasi. Setiap tahun, setidak-tidaknya Unnes meluluskan 5 ribu diploma, sarjana, magister, dan doktor baru. Jika mereka menyebar ke seluruh nusantara dan menyebarkan spirit konservasi, imajinasi konservasi akan memiliki “daya ledak” besar.
Konservasi juga berkait dengan persoalan mentalitas, faktor yang sangat dominan memunculkan persoalan di Indonesia. Jika gagasan konservasi moral bisa membangun kesadaran civitas akademika, tentu akan menyumbang solusi besar dalam kehidupan berbangsa. Sebab, alumni Unnes kelak akan menduduki “jabatan kebudayaan” penting. Tidak hanya menjadi guru, mereka juga berkarir sebagai profesional, pejabat daerah, dan wiraswasta.
“Manut”
Prestasi demikian telah disampaikan Sudijono Sastroatmodjo dalam berbagai kesempatan sebagai hal yang membanggakan. Meski demikian, catatan khusus perlu diberikan kepada lembaga ini dalam politik pendidikan mutakhir. Catatan khusus ini terutama berkaitan dengan posisi Unnes dalam peta politik pendidikan di Indonesia.
Meski telah melahirkan sejumlah tokoh pendidikan, sebagai lembaga Unnes kerap absen dalam “perdebatan” isu pendidikan. Alih-alih memberdayakan intelektualnya untuk mengambil sikap kritis, Unnes kerap menjadi pendukung pemerintah. Padahal, dalam rentang lima tahun belakang, pemerintah kerap melakukan blunder kebijakan di bidang pendidikan.
Sikap Unnes antara lain dapat dibaca ketika pemerintah berencana mengubah status sejumlah perguruan tinggi menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Sekalipun problematik, Unnes sejak awal mengaku siap. Kesiapan tersebut ditunjukan dengan perubahan status lembaga menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Pada masa itu Unnes pernah menetapkan Sumbangan Pengembangan Lembaga (SPL) kepada mahasiswa baru Rp.9 – 12 juta. Namun, akhirnya undang-undang BHP dicabut Mahkamah Konstitusi (MK) karena tidak sejalan dengan semangat zaman.
Sikap kurang lebih sama ditunjukan ketika Ujian Nasional (UN) digelar. Keresahan guru dan orang tua akibat UN agaknya tidak ditangkap lembaga ini. Bahkan ketika akhirnya Mahkamah Agung (MA) menyatakan UN melanggar konstitusi sehingga harus dibatalkan atau ditunda, Unnes tidak mengambil sikap. Hingga tahun 2011 lalu Unnes tetap ditunjuk menjadi pemindai LJK UN wilayah Jawa Tengah.
Kini sejumlah intelektual pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) berjuang di MK supaya RSBI dievaluasi. Argumen akademiknya adalah, RSBI bertentangan dengan semangat education for all seperti diamanatkan UU Nomor 20 tahun 2003. Alih-alih menciptakan pendidikan berkualitas yang merata, RSBI justru membuat biaya pendidikan semakin mahal. Apa sikap Unnes? Kembali “manut” kah?
Rahmat Petuguran
Opini Koran Wawasan, April 2011
Bagi dunia pendidikan di Jawa Tengah, Unnes tidak hanya berperan melahirkan ratusan ribu guru. Lembaga yang kini dipimpin Sudijono Sastroatmodjo ini juga melahirkan pemikir yang sangat diperhitungkan di kawasan regional.
Mungin Edi Wibowo, guru besar Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) misalnya, pernah memimpin Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Guru besar bahasa Inggris Retmono telah beberapa tahun memimpin Dewan Pendidikan Jawa Tengah. Kemudian, Agus Salim (alm) juga menyumbangkan banyak pemikiran di bidang pendidikan melalui berbagai karyanya.
Sejak menjadi universitas konservasi Unnes juga membetot perhatian masyarakat luas. Dimulai ketika dideklarasikan pada Maret 2010 oleh Mendikbud M. Nuh, rektor Unnes Sudijono Sastroatmodjo kemudian menerima penghargaan Kalpataru dari Presiden RI. Baru-baru ini Green Community, komunitas mahasiswa Unnes, juga menerima penghargaan Kehati Award atas kerja kerasnya membuat penangkaran kupu-kupu.
Bagi para guru di Jawa Tengah, Unnes juga lembaga yang dekat dengan kehidupan mereka. Pasalnya, lembaga ini ditunjuk pemerintah menjadi asesor sertifikasi guru wilayah Jawa Tengah. Sejak beberapa tahun terakhir Unnes juga dipercaya menjadi pemindai lembar jawab komputer (LJK) Ujian Nasional. Atas kiprah tersebut tak heran jika Unnes menjadi salah PTN paling diminati. Dalam SNMPTN Jalur Undangan 2012 saja lebih dari 22 ribu siswa yang mendaftar masuk ke perguruan tinggi ini.
Imajinasi Konservasi
Deklarasi Unnes menjadi universitas konservasi melahirkan sejumlah konskuensi. Unnes kemudian mengembangkan tujuh pilar konservasi, seperti paperless, green archtechture, pengolahan lembah, nirkertas, internal transportatioan, konservasi moral dan budaya, dan energy bersih. Di sini tampak, Unnes berusaha mengimplementasi slogan konservasi menjadi laku hidup civitas akademika.
Konservasi juga sebuah imajinasi. Semacam angan-angan yang membimbing universitas ini bergerak. Hasrat menjadi lembaga internasional yang sehat, unggul, dan sejahtera dibimbing dengan imajinasi tersebut. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi bagi Indonesia.
Saya membayangkan, sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) besar, Unnes berkesempatan “membaptis” mahasiswanya menjadi agen konservasi. Setiap tahun, setidak-tidaknya Unnes meluluskan 5 ribu diploma, sarjana, magister, dan doktor baru. Jika mereka menyebar ke seluruh nusantara dan menyebarkan spirit konservasi, imajinasi konservasi akan memiliki “daya ledak” besar.
Konservasi juga berkait dengan persoalan mentalitas, faktor yang sangat dominan memunculkan persoalan di Indonesia. Jika gagasan konservasi moral bisa membangun kesadaran civitas akademika, tentu akan menyumbang solusi besar dalam kehidupan berbangsa. Sebab, alumni Unnes kelak akan menduduki “jabatan kebudayaan” penting. Tidak hanya menjadi guru, mereka juga berkarir sebagai profesional, pejabat daerah, dan wiraswasta.
“Manut”
Prestasi demikian telah disampaikan Sudijono Sastroatmodjo dalam berbagai kesempatan sebagai hal yang membanggakan. Meski demikian, catatan khusus perlu diberikan kepada lembaga ini dalam politik pendidikan mutakhir. Catatan khusus ini terutama berkaitan dengan posisi Unnes dalam peta politik pendidikan di Indonesia.
Meski telah melahirkan sejumlah tokoh pendidikan, sebagai lembaga Unnes kerap absen dalam “perdebatan” isu pendidikan. Alih-alih memberdayakan intelektualnya untuk mengambil sikap kritis, Unnes kerap menjadi pendukung pemerintah. Padahal, dalam rentang lima tahun belakang, pemerintah kerap melakukan blunder kebijakan di bidang pendidikan.
Sikap Unnes antara lain dapat dibaca ketika pemerintah berencana mengubah status sejumlah perguruan tinggi menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Sekalipun problematik, Unnes sejak awal mengaku siap. Kesiapan tersebut ditunjukan dengan perubahan status lembaga menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Pada masa itu Unnes pernah menetapkan Sumbangan Pengembangan Lembaga (SPL) kepada mahasiswa baru Rp.9 – 12 juta. Namun, akhirnya undang-undang BHP dicabut Mahkamah Konstitusi (MK) karena tidak sejalan dengan semangat zaman.
Sikap kurang lebih sama ditunjukan ketika Ujian Nasional (UN) digelar. Keresahan guru dan orang tua akibat UN agaknya tidak ditangkap lembaga ini. Bahkan ketika akhirnya Mahkamah Agung (MA) menyatakan UN melanggar konstitusi sehingga harus dibatalkan atau ditunda, Unnes tidak mengambil sikap. Hingga tahun 2011 lalu Unnes tetap ditunjuk menjadi pemindai LJK UN wilayah Jawa Tengah.
Kini sejumlah intelektual pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) berjuang di MK supaya RSBI dievaluasi. Argumen akademiknya adalah, RSBI bertentangan dengan semangat education for all seperti diamanatkan UU Nomor 20 tahun 2003. Alih-alih menciptakan pendidikan berkualitas yang merata, RSBI justru membuat biaya pendidikan semakin mahal. Apa sikap Unnes? Kembali “manut” kah?
Rahmat Petuguran
Opini Koran Wawasan, April 2011
Merumuskan Ketleadanan di Sekolah
Euforia pendidikan karakter tak lantas membuat guru sergap, bahkan justru bingung. Kebingungan pertama muncul terkait karakter seperti apa yang hendak diinternalisasikan kepada siswa. Akhirnya, mau tak mau guru yang harus terjun menjadi teladan. Ia terjun menjadi model untuk mendemonstrasikan hal-hal yang baik dan patut ditiru siswanya.
Inilah gagasan utama Tri Marhaeni PA, guru besar Sosiologi Antropologi Unnes, melalui tulisan Ambiguitas Pendidikan Karakter (Suara Merdeka, 18/9). Tulisan ini menyiratkan optimism dan pesimisme sekaligus. Ekspresi pesimis terutara karena tantangan guru menginternalisasi karakter terpuji pada siswa semakin berat di tengah realitas sosial yang carut marut.
Keteladanan, sebagai strategi pembelajaran, telah dikenal sejak lama. Keteladanan mengasumsikan pembelajar sebagai agen yang mengamati dinamika sosial masyarakatnya. Pembelajar menemukan nilai dengan mengamati tingkah laku komunitas, memilahnya, dan mengadopsi nilai yang dianggapnya berarti.
Asumsi ini mensyaratkan tiga hal supaya keteladanan berimplikasi positif pada diri pembelajar. Pertama, pembelajar terlibat sebagai anggota masyarakat. Dia tidak hidup di dunia simulasi melainkan mengalami sendiri benturan-benturan nilai. Kedua, secara kualitatif, lingkungan belajar harus cukup memadai untuk ditiru. Lingkungan belajar yang buruk justru memperbesar potensi pembelajar menduplikasi keburukan.
Ketiga, sekolah harus ditempatkan sebagai entitas yang terintegrasi dengan masyarakat. Sekolah membantu anak melibatkan diri dalam problem sosial masyarakat, bukan justru mengasingkannya.
Penelitian yang penulis lakukan tentang strategi menginternalisasikan nilai antikorupsi pada siswa SMP mendapati sejumlah fakta mencengangkan. Pertama, guru mengakui tidak semua warga sekolah patut dijadikan teladan berperilaku. Kedua, guru mengakui kesulitan menginternalisasikan nilai antikorupsi karena siswa hidup di masyarakat yang “tidak bersih-bersih amat”.
Kondisi demikian membuat guru harus berpikir keras. Menampilkan diri sebagai teladan bukan solusi yang komprehensif. Pasalnya, di luar sekolah siswa pun mendapati aneka model berperilaku, dari yang baik hingga yang buruk. Mereka tidak hanya menduplikasi yang baik, tapi juga yang buruk.
Bisa jadi inilah jawaban mengapa siswa dapat menunjukan sikap terpuji di sekolah namun justru urakan di luar sekolah. Perubahan perilaku di sekolah ternyata hanya mimikri supaya siswa mendapat penghargaan guru. Mereka bersikap santun saat berbicara dengan guru namun sembrono saat bicara dengan orang lain.
Sikap Kritis
Keteladanan berangkat dari teori behavioristik yang menggunakan perubahan perilaku sebagai indikator keberhasilan. Sayangnya, perilaku kerap disimplifikasi hanya sebagai sesuatu yang tampak dan terdengar. Menurut Shantrock (2008) para behavioral mengabaikan konflik batin, ekspresi mental, dan motif sebagai bagian tak terpisahkan dalam proses belajar. Padahal, setiap tindakan adalah eskpresi batin.
Untuk menguji keteladanan, apakah efektif atau sebaliknya, memerlukan strategi evaluasi yang panjang. Pasalnya, perubahan perilaku bukan respon emosional yang spontan, melainkan proses kognitif-spiritual yang panjang. Di ruang kontemplatif lah siswa menentukan arah. Respon yang ditunjukan seseorang tidak bersifat ajeg, tapi berkembang atau bahkan sama sekali berlainan.
Keteladanan yang bersifat simulatif cenderung menyederhanakan realitas sosial. Keteladanan simulatif memisahkan sesuatu yang baik dengan yang tidak baik secara biner. Kesempatan siswa mengenali objek baik dan baik tidak terbuka cukup luas. Padahal, realitasnya, hal baik dan buruk bisa muncul pada diri orang atau lingkungan yang sama.
Karena itulah, di tengah realitas sosial yang degil akibat korupsi dan perilaku koersif keteladanan tidaklah cukup. Siswa perlu dibekali strategi berpikir kritis agar mampu merespon dinamika lingkungan secara cermat.
Untuk mencapai hal itu, guru bertugas melibatkan siswa dalam probelam kebangsaan terkini. Beri kesempatan siswa menilai secara jujur relitas sosial yang mereka temui. Sikap kritis akan muncul dari persinggungan yang intensif antara siswa dengan lingkungannya. Siswa mengenali, merekam, dan menganalisis perilaku social sekaligus bersiap meresponnya.
Siswa tidak melihat perilaku social sebagai realitas yang mentah melainkan ekspresi batin tiap pelakunya. Dengan cara inilah siswa mampu melihat persoalan lebih mendalam, bukan hanya major story tetapi juga minor story.
Kebingungan guru untuk mengaplikasikan pendidikan karakter adalah hal wajar. Hemat penulis, kebingungan berawal dari beragamnya definisi karakter dalam diskursus pendidikan di Indonesia. Lebih-lebih, itikad mengimplementasikan pendidikan karakter belum diterjemahkan dalam kebijakan pendidikan.
Oleh karena itu, selain secara tradisional menerapkan strategi keteladanan, ada baiknya guru menjajaki kemungkinan untuk mengajarkan siswa strategi berpikir kritis.
Rahmat Petuguran
Inilah gagasan utama Tri Marhaeni PA, guru besar Sosiologi Antropologi Unnes, melalui tulisan Ambiguitas Pendidikan Karakter (Suara Merdeka, 18/9). Tulisan ini menyiratkan optimism dan pesimisme sekaligus. Ekspresi pesimis terutara karena tantangan guru menginternalisasi karakter terpuji pada siswa semakin berat di tengah realitas sosial yang carut marut.
Keteladanan, sebagai strategi pembelajaran, telah dikenal sejak lama. Keteladanan mengasumsikan pembelajar sebagai agen yang mengamati dinamika sosial masyarakatnya. Pembelajar menemukan nilai dengan mengamati tingkah laku komunitas, memilahnya, dan mengadopsi nilai yang dianggapnya berarti.
Asumsi ini mensyaratkan tiga hal supaya keteladanan berimplikasi positif pada diri pembelajar. Pertama, pembelajar terlibat sebagai anggota masyarakat. Dia tidak hidup di dunia simulasi melainkan mengalami sendiri benturan-benturan nilai. Kedua, secara kualitatif, lingkungan belajar harus cukup memadai untuk ditiru. Lingkungan belajar yang buruk justru memperbesar potensi pembelajar menduplikasi keburukan.
Ketiga, sekolah harus ditempatkan sebagai entitas yang terintegrasi dengan masyarakat. Sekolah membantu anak melibatkan diri dalam problem sosial masyarakat, bukan justru mengasingkannya.
Penelitian yang penulis lakukan tentang strategi menginternalisasikan nilai antikorupsi pada siswa SMP mendapati sejumlah fakta mencengangkan. Pertama, guru mengakui tidak semua warga sekolah patut dijadikan teladan berperilaku. Kedua, guru mengakui kesulitan menginternalisasikan nilai antikorupsi karena siswa hidup di masyarakat yang “tidak bersih-bersih amat”.
Kondisi demikian membuat guru harus berpikir keras. Menampilkan diri sebagai teladan bukan solusi yang komprehensif. Pasalnya, di luar sekolah siswa pun mendapati aneka model berperilaku, dari yang baik hingga yang buruk. Mereka tidak hanya menduplikasi yang baik, tapi juga yang buruk.
Bisa jadi inilah jawaban mengapa siswa dapat menunjukan sikap terpuji di sekolah namun justru urakan di luar sekolah. Perubahan perilaku di sekolah ternyata hanya mimikri supaya siswa mendapat penghargaan guru. Mereka bersikap santun saat berbicara dengan guru namun sembrono saat bicara dengan orang lain.
Sikap Kritis
Keteladanan berangkat dari teori behavioristik yang menggunakan perubahan perilaku sebagai indikator keberhasilan. Sayangnya, perilaku kerap disimplifikasi hanya sebagai sesuatu yang tampak dan terdengar. Menurut Shantrock (2008) para behavioral mengabaikan konflik batin, ekspresi mental, dan motif sebagai bagian tak terpisahkan dalam proses belajar. Padahal, setiap tindakan adalah eskpresi batin.
Untuk menguji keteladanan, apakah efektif atau sebaliknya, memerlukan strategi evaluasi yang panjang. Pasalnya, perubahan perilaku bukan respon emosional yang spontan, melainkan proses kognitif-spiritual yang panjang. Di ruang kontemplatif lah siswa menentukan arah. Respon yang ditunjukan seseorang tidak bersifat ajeg, tapi berkembang atau bahkan sama sekali berlainan.
Keteladanan yang bersifat simulatif cenderung menyederhanakan realitas sosial. Keteladanan simulatif memisahkan sesuatu yang baik dengan yang tidak baik secara biner. Kesempatan siswa mengenali objek baik dan baik tidak terbuka cukup luas. Padahal, realitasnya, hal baik dan buruk bisa muncul pada diri orang atau lingkungan yang sama.
Karena itulah, di tengah realitas sosial yang degil akibat korupsi dan perilaku koersif keteladanan tidaklah cukup. Siswa perlu dibekali strategi berpikir kritis agar mampu merespon dinamika lingkungan secara cermat.
Untuk mencapai hal itu, guru bertugas melibatkan siswa dalam probelam kebangsaan terkini. Beri kesempatan siswa menilai secara jujur relitas sosial yang mereka temui. Sikap kritis akan muncul dari persinggungan yang intensif antara siswa dengan lingkungannya. Siswa mengenali, merekam, dan menganalisis perilaku social sekaligus bersiap meresponnya.
Siswa tidak melihat perilaku social sebagai realitas yang mentah melainkan ekspresi batin tiap pelakunya. Dengan cara inilah siswa mampu melihat persoalan lebih mendalam, bukan hanya major story tetapi juga minor story.
Kebingungan guru untuk mengaplikasikan pendidikan karakter adalah hal wajar. Hemat penulis, kebingungan berawal dari beragamnya definisi karakter dalam diskursus pendidikan di Indonesia. Lebih-lebih, itikad mengimplementasikan pendidikan karakter belum diterjemahkan dalam kebijakan pendidikan.
Oleh karena itu, selain secara tradisional menerapkan strategi keteladanan, ada baiknya guru menjajaki kemungkinan untuk mengajarkan siswa strategi berpikir kritis.
Rahmat Petuguran
Melawan Pragmatisme Akademik
Banyak pihak, termasuk para rektor, prihatin, ketika sekitar 2.894 kursi jurusan pertanian di 47 perguruan tinggi negeri peserta SNMPTN 2008 kosong. (Kompas, 1 Agustus). Selain ironis, mengingat ketatnya persiangan masuk peruguran tinggi negeri (PTN) hal ini membuktikan minat generasi terhadap bidang pertanian rendah. Padahal, Indonesia adalah negara agraris.
Alasan bahwa sarjana pertananian sulit mendapat pekerjaan rasanya terlalu absurd. Sebagai bidang yang kompleks, pertanian mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Terlebih karena perekonomian bangsa kita lebih banyak ditopang kegiatan pertanian. Perlu dicermati mengapa bidang ini, bagi generasi muda, seperti tidak memiliki bargaining dibanding bidang lain. Padahal, mahasiswa pertanian tidak digodok hanya untuk menjadi petani, tetapi perencana bidang pertanian.
Menurunnya peminat bidang pertanian antara lain disebabkan oleh pergeseran persepsi belajar di kalangan generasi muda. Mereka terjebak pemikiran pragmatis dengan menganggap pendidikan sebagai salah satu tahap mendapat pekerjaan. Padahal tak sepenuhnya benar.
Persepsi Keliru
Aliran konstruktivisme mengartikan belajar sebagai proses yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Artinya, belajar yang berhasil berimplikasi langsung pada tingkah laku, baik berupa sikap, kebiasaan, pola pikir, pemahaman, maupun penguasaan konsep. Namun belakangan, terjadi pergeseran asumsi belajar. Tidak sedikit generasi muda menganggap belajar sebagai prasyarat meraih nilai bagus karena memiliki keampuhan menetukan masa depan. Padahal, belum tentu angka-angka dalam buku laporan akademik menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Terlebih dalam proses evaluasi belajar kerap terjadi kesalahan hingga memberikan peserta didik bertindak curang
Kenyataan bahwa banyak mahasiswa atau pelajar hanya belajar menjelang ujian adalah bukti terjadinya pergeseran persepsi tersebut. Mereka belajar agar dapat menjawab rangkaian soal yang diujikan. Tak peduli apakah soal tersebut relevan dengan potensi yang dimilikinya. Tak heran jika peserta didik justru lebih sibuk mencermati nilainya, dari pada berefleksi menakar kualitas diri.
Kesalahan persespi, tampaknya, juga dialami pengajar dan orang tua. Mereka terbiasa mengukur kesuksesan belajar hanya dari laporan akademik. Mereka membanggakan nilai yang tinggi tanpa tahu bagaiamana pemerolehan nilai tersebut. Parahnya, kecenderungan mendewakan nilai juga merambah lembaga. Sekolah biasanya hanya menerimakan reward kepada peserta didik dengan nilai akademik tinggi, tanpa melihat kecakapan hidup yang dikuasainya. Pemahaman ini bisa jadi salah satu sebab kegagalan pendidikan di Indonesia. Akibatnya banyak pelajar dan mahasiswa gagap saat menghadapi dunia kerja.
Di negara kita, syarat meraih gelar sarjana adalah menyelesaikan penulisan skripsi. Berbeda dengan beberapa jurusan di perguruan tinggi di Perancis. Mahasiswa baru berhak menyandang gelar sarjana setelah menghasilkan karya nyata. Misalnya, gelar sarjana ekonomi baru akan diterimakan setelah mahasiswa mampu mendirikan badan usaha dengan capaian profit tertentu.
Link and Match
Kesalahan mempersepsi belajar ternyata berakibat fatal. Dunia pendidikan kita hanya bisa melahirkan sarjana, bukan pemikir. Wisuda juga hanya anualitas pendidikan. Sedangkan lulusannya tidak memiliki bekal cukup menapaki karir profesional. Bahkan di Yogyakarta saja ada sekitar 21.000 sarjana yang nganggur tahun ini, 663 diantaranya bergelar S2 (Kompas, 23 Juli).
Inilah momentum revitalisasi pendidikan. Saatnya lembaga pendidikan menempati posisi yang sebenarnya sebagai pusat perubahan sosial. agar lulusan perguruan tinggi tak menumpuk, diperlukan pola pendidikan berbasis keterampilan kerja (link and match).
Konsep link and match adalah penghubung dunia pendidikan dengan dunia kerja profesional. Konsep ini muncul sebagai refleksi keinginan setiap individu untuk hidup lebih baik setelah menyelesaikan pendidikan. Berbagai keterampilan yang diperoleh selama poses belajar selain digunakan sebagai bekal hidup, juga dapat dikomersilkan sebagai konsekuensi kehidupan sosial yang saling membutuhkan. Lembaga pendidikan dituntut mampu membekali peserta didiknya dengan beragam keterampilan hidup (life skills). Namun karena jenis keterampilan dalam dunia kerja beragam, pendidikan perlu disesuaikan dengan bidang yang diminati.
Dalam dunia kerja, tenga kerja dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, tenaga kerja terampil, yaitu tenaga kerja yang menggunakan kecakapan dan keterampilan sebagai dasar profesi. Disinilah kemampuan psikomotor berperan sangat penting sebagai alat utama menyelesaikan jobnya. Kedua, tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang dihasilkan oleh proses pendidikan pofesional secara teoritis dan analitis. Tenaga kerja terdidik lebih mengutamakan kemampuan kognitifnya, seperti; analisa, pemikiran, hipotesa, observasi, dan eksprimen sebagai dasar profesi. Ketiga, tenaga kerja ahli, yaitu tenaga kerja yang memiliki latar belakang pendidikan formal untuk kemudian dipublikasikan sebagai bekal keterampilan lapangan.
Dapat dimengerti jika seseorang ingin hidup layak setelah menyelasikan pendidikan tertentu. Namun pendidikan tidak bisa dijadikan batu loncatan semata. Pendidikan adalah perubahan menjadi lebih baik yang terimplementasi dalam kegiatan belajar yang berkesinambungan. Karena itulah tidak ada pendidikan instan. Sudah seharusnya kita merubah paradigma lama itu. Karena sejatinya hasil belajar tidak dapat diukur dengan angka, tapi berupa perubahan tingkah laku yang kompleks, dapat diukur, diamati, dan dirasakan.
Rahmat Petuguran
Alasan bahwa sarjana pertananian sulit mendapat pekerjaan rasanya terlalu absurd. Sebagai bidang yang kompleks, pertanian mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Terlebih karena perekonomian bangsa kita lebih banyak ditopang kegiatan pertanian. Perlu dicermati mengapa bidang ini, bagi generasi muda, seperti tidak memiliki bargaining dibanding bidang lain. Padahal, mahasiswa pertanian tidak digodok hanya untuk menjadi petani, tetapi perencana bidang pertanian.
Menurunnya peminat bidang pertanian antara lain disebabkan oleh pergeseran persepsi belajar di kalangan generasi muda. Mereka terjebak pemikiran pragmatis dengan menganggap pendidikan sebagai salah satu tahap mendapat pekerjaan. Padahal tak sepenuhnya benar.
Persepsi Keliru
Aliran konstruktivisme mengartikan belajar sebagai proses yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Artinya, belajar yang berhasil berimplikasi langsung pada tingkah laku, baik berupa sikap, kebiasaan, pola pikir, pemahaman, maupun penguasaan konsep. Namun belakangan, terjadi pergeseran asumsi belajar. Tidak sedikit generasi muda menganggap belajar sebagai prasyarat meraih nilai bagus karena memiliki keampuhan menetukan masa depan. Padahal, belum tentu angka-angka dalam buku laporan akademik menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Terlebih dalam proses evaluasi belajar kerap terjadi kesalahan hingga memberikan peserta didik bertindak curang
Kenyataan bahwa banyak mahasiswa atau pelajar hanya belajar menjelang ujian adalah bukti terjadinya pergeseran persepsi tersebut. Mereka belajar agar dapat menjawab rangkaian soal yang diujikan. Tak peduli apakah soal tersebut relevan dengan potensi yang dimilikinya. Tak heran jika peserta didik justru lebih sibuk mencermati nilainya, dari pada berefleksi menakar kualitas diri.
Kesalahan persespi, tampaknya, juga dialami pengajar dan orang tua. Mereka terbiasa mengukur kesuksesan belajar hanya dari laporan akademik. Mereka membanggakan nilai yang tinggi tanpa tahu bagaiamana pemerolehan nilai tersebut. Parahnya, kecenderungan mendewakan nilai juga merambah lembaga. Sekolah biasanya hanya menerimakan reward kepada peserta didik dengan nilai akademik tinggi, tanpa melihat kecakapan hidup yang dikuasainya. Pemahaman ini bisa jadi salah satu sebab kegagalan pendidikan di Indonesia. Akibatnya banyak pelajar dan mahasiswa gagap saat menghadapi dunia kerja.
Di negara kita, syarat meraih gelar sarjana adalah menyelesaikan penulisan skripsi. Berbeda dengan beberapa jurusan di perguruan tinggi di Perancis. Mahasiswa baru berhak menyandang gelar sarjana setelah menghasilkan karya nyata. Misalnya, gelar sarjana ekonomi baru akan diterimakan setelah mahasiswa mampu mendirikan badan usaha dengan capaian profit tertentu.
Link and Match
Kesalahan mempersepsi belajar ternyata berakibat fatal. Dunia pendidikan kita hanya bisa melahirkan sarjana, bukan pemikir. Wisuda juga hanya anualitas pendidikan. Sedangkan lulusannya tidak memiliki bekal cukup menapaki karir profesional. Bahkan di Yogyakarta saja ada sekitar 21.000 sarjana yang nganggur tahun ini, 663 diantaranya bergelar S2 (Kompas, 23 Juli).
Inilah momentum revitalisasi pendidikan. Saatnya lembaga pendidikan menempati posisi yang sebenarnya sebagai pusat perubahan sosial. agar lulusan perguruan tinggi tak menumpuk, diperlukan pola pendidikan berbasis keterampilan kerja (link and match).
Konsep link and match adalah penghubung dunia pendidikan dengan dunia kerja profesional. Konsep ini muncul sebagai refleksi keinginan setiap individu untuk hidup lebih baik setelah menyelesaikan pendidikan. Berbagai keterampilan yang diperoleh selama poses belajar selain digunakan sebagai bekal hidup, juga dapat dikomersilkan sebagai konsekuensi kehidupan sosial yang saling membutuhkan. Lembaga pendidikan dituntut mampu membekali peserta didiknya dengan beragam keterampilan hidup (life skills). Namun karena jenis keterampilan dalam dunia kerja beragam, pendidikan perlu disesuaikan dengan bidang yang diminati.
Dalam dunia kerja, tenga kerja dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, tenaga kerja terampil, yaitu tenaga kerja yang menggunakan kecakapan dan keterampilan sebagai dasar profesi. Disinilah kemampuan psikomotor berperan sangat penting sebagai alat utama menyelesaikan jobnya. Kedua, tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang dihasilkan oleh proses pendidikan pofesional secara teoritis dan analitis. Tenaga kerja terdidik lebih mengutamakan kemampuan kognitifnya, seperti; analisa, pemikiran, hipotesa, observasi, dan eksprimen sebagai dasar profesi. Ketiga, tenaga kerja ahli, yaitu tenaga kerja yang memiliki latar belakang pendidikan formal untuk kemudian dipublikasikan sebagai bekal keterampilan lapangan.
Dapat dimengerti jika seseorang ingin hidup layak setelah menyelasikan pendidikan tertentu. Namun pendidikan tidak bisa dijadikan batu loncatan semata. Pendidikan adalah perubahan menjadi lebih baik yang terimplementasi dalam kegiatan belajar yang berkesinambungan. Karena itulah tidak ada pendidikan instan. Sudah seharusnya kita merubah paradigma lama itu. Karena sejatinya hasil belajar tidak dapat diukur dengan angka, tapi berupa perubahan tingkah laku yang kompleks, dapat diukur, diamati, dan dirasakan.
Rahmat Petuguran
Menegaskan Eksistensi Guru BK
Peserta didik adalah pribadi kompleks yang terdiri atas aspek fisiologis dan psikis. Dalam melaksanakan pembelajaran, kedua aspek tersebut harus digarap secara proporsional. Namun menggarap aspek psikis siswa diperlukan keahlian khusus. Terkait dengan sifat psikis yang abstrak dan cenderung tidak terukur diperlukan lebih banyak kesabaran, ketekunan, bahkan keikhlasan. Karena itulah diperlukan guru BK (Bimbingan dan Konseling), yang profesional dan total menjalnkan tugas.
Sayangnya selama ini peran guru BK dinilai kurang maksimal. Di sebuah sekolah, ada guru BK yang hanya bertugas menjaga gerbang untuk mencegat siswa yang terlambat. Di sekolah lainnya, guru BK hanya bertugas memukul bel. Ini membuktikan, guru BK baik scara personal maupun struktural belum menunjukkan eksistensinya. Pihak sekolah juga cenderung tidak meberdayakan mereka sebagai guru kepribadian yang bertugas menggarap aspek psikis siswa.
Pelaksanaan BK di sekolah, antara lain, bertujuan agar siswa dapat memahami kondisi dan potensi diri agar mampu merencanakan masa depan atas potensinya. Mereka dapat membantu siswa memahami dan mengetahui kekuatan dan kelebihan mereka. Diharapkan siswa nantinya mampu mengidentifikasi aktivitas dalam dunia nyata sebagai rangsangan pembelajaran.
Guru BK diharapkan tidak perlu latah dalam menjalankan tugasnya. Kenyataan di lapangan, banyak guru BK yang menjadi guru mata pelajaran sehingga tugasnya untuk melaksanakan pengembangan diri siswa melalui pelayanan konseling terabaikan. Bahkan ada guru BK yang hanya bertugas menjaga tata tertib sekolah sehingga memperoleh label “Polisi Sekolah”.
Sejatinya ada tiga fungsi yang harus dijalankan seorang guru BK. Pertama adalah remedial. Yakni, membuat siswa berfungsi pada tingkat normal menurut budaya. Dengan kata lain, setidaknya guru BK mampu berperan membantu menghilangkan hal-hal negatif dari seorang siswa.
Kedua, guru BK harus mengembangkan siswa agar mencapai kemampuan psikologi semaksimal mungkin sesuai tahap perkembangannya.
Ketiga, fungsi pereventif agar siswa bisa mengembangkan potensi individu, menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan mampu memecahkan sendiri masalahnya
Konsep Pengembangan Diri
Sekolah mestinya memahami bahwa guru BK menjadi ujung tombak keberhasilan konsep pengembangan diri yang merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran sebagai bagian integral dari kurikulum sekolah. Kegiatan pengembangan diri merupakan upaya pembentukan watak dan kepribadian peserta didik yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling berkenaan dengan masalah pribadi dan kehidupan sosial, kegiatan belajar, dan pengembangan karir, serta kegiatan ekstra kurikuler.
Pelayanan konseling di sekolah atau madrasah merupakan usaha membantu peserta didik dalam pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kegiatan belajar, serta perencanaan dan pengembangan karir. Pelayanan konseling memfasilitasi pengembangan peserta didik secara individual, kelompok, dan atau klasikal, potensi dan peluang yang dimiliki. Pelayanan ini juga membantu mengatasi kelemahan dan hambatan serta masalah yang dihadapi peserta didik.
Pengembangan diri yang dilaksanakan oleh guru pembimbing bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, kondisi dan perkembangan peserta didik, dengan memperhatikan kondisi sekolah/madrasah. Sudah jelaslah bahwa konselor/guru pembimbing mempunyai peran yang sangat penting dalam pendidikan dan pembentukan generasi untuk memiliki kompetensi multidimensional.
Profesionalisme Guru BK
Peran guru pembimbing di sekolah harus kembali pada jalur yang telah diatur, tidak hanya menjadi guru pengganti atau mengawasi tata tertib. Pihak-pihak yang terkait seperti Kepala sekolah, wakil-wakil kepala sekolah, wali kelas,dan guru-guru mata pelajaran harus memahami wawasan Bimbingan dan Konseling agar bimbingan dapat dilaksanakan dengan baik..
Untuk menjadi guru BK yang profesional harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya seoptimal mungkin. Paradigma, visi, misi pelayanan konseling dilaksanakan, jangan disibukkan dengan tugas menjadi guru mata pelajaran sehingga tugas yang sesungguhnya terabaikan. Pembelajaran jangan hanya terpaku pada ranah kognitif, perkembangan ranah afektif dan psikomotor juga harus menjadi perhatian.
Kegiatan BK dinilai berhasil bila menekankan pada empat aspek pokok, yakni bertujuan dan makna penuh di mana siswa sebagai subyek pada makna itu. Lalu, menempatkan kegiatan BK sebagai usaha mencari dan menemukan diri sendiri. Hasil proses BK dapat berupa pemahaman, pengertian, kejelasan, kesadaran, perubahan perilaku/kebiasaan, dan perkembangan. Terakhir, hasilnya harus dapat dimanfaatkan siswa untuk menghadapi tantangan hidupnya.
Rahmat Petuguran
Sayangnya selama ini peran guru BK dinilai kurang maksimal. Di sebuah sekolah, ada guru BK yang hanya bertugas menjaga gerbang untuk mencegat siswa yang terlambat. Di sekolah lainnya, guru BK hanya bertugas memukul bel. Ini membuktikan, guru BK baik scara personal maupun struktural belum menunjukkan eksistensinya. Pihak sekolah juga cenderung tidak meberdayakan mereka sebagai guru kepribadian yang bertugas menggarap aspek psikis siswa.
Pelaksanaan BK di sekolah, antara lain, bertujuan agar siswa dapat memahami kondisi dan potensi diri agar mampu merencanakan masa depan atas potensinya. Mereka dapat membantu siswa memahami dan mengetahui kekuatan dan kelebihan mereka. Diharapkan siswa nantinya mampu mengidentifikasi aktivitas dalam dunia nyata sebagai rangsangan pembelajaran.
Guru BK diharapkan tidak perlu latah dalam menjalankan tugasnya. Kenyataan di lapangan, banyak guru BK yang menjadi guru mata pelajaran sehingga tugasnya untuk melaksanakan pengembangan diri siswa melalui pelayanan konseling terabaikan. Bahkan ada guru BK yang hanya bertugas menjaga tata tertib sekolah sehingga memperoleh label “Polisi Sekolah”.
Sejatinya ada tiga fungsi yang harus dijalankan seorang guru BK. Pertama adalah remedial. Yakni, membuat siswa berfungsi pada tingkat normal menurut budaya. Dengan kata lain, setidaknya guru BK mampu berperan membantu menghilangkan hal-hal negatif dari seorang siswa.
Kedua, guru BK harus mengembangkan siswa agar mencapai kemampuan psikologi semaksimal mungkin sesuai tahap perkembangannya.
Ketiga, fungsi pereventif agar siswa bisa mengembangkan potensi individu, menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan mampu memecahkan sendiri masalahnya
Konsep Pengembangan Diri
Sekolah mestinya memahami bahwa guru BK menjadi ujung tombak keberhasilan konsep pengembangan diri yang merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran sebagai bagian integral dari kurikulum sekolah. Kegiatan pengembangan diri merupakan upaya pembentukan watak dan kepribadian peserta didik yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling berkenaan dengan masalah pribadi dan kehidupan sosial, kegiatan belajar, dan pengembangan karir, serta kegiatan ekstra kurikuler.
Pelayanan konseling di sekolah atau madrasah merupakan usaha membantu peserta didik dalam pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kegiatan belajar, serta perencanaan dan pengembangan karir. Pelayanan konseling memfasilitasi pengembangan peserta didik secara individual, kelompok, dan atau klasikal, potensi dan peluang yang dimiliki. Pelayanan ini juga membantu mengatasi kelemahan dan hambatan serta masalah yang dihadapi peserta didik.
Pengembangan diri yang dilaksanakan oleh guru pembimbing bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, kondisi dan perkembangan peserta didik, dengan memperhatikan kondisi sekolah/madrasah. Sudah jelaslah bahwa konselor/guru pembimbing mempunyai peran yang sangat penting dalam pendidikan dan pembentukan generasi untuk memiliki kompetensi multidimensional.
Profesionalisme Guru BK
Peran guru pembimbing di sekolah harus kembali pada jalur yang telah diatur, tidak hanya menjadi guru pengganti atau mengawasi tata tertib. Pihak-pihak yang terkait seperti Kepala sekolah, wakil-wakil kepala sekolah, wali kelas,dan guru-guru mata pelajaran harus memahami wawasan Bimbingan dan Konseling agar bimbingan dapat dilaksanakan dengan baik..
Untuk menjadi guru BK yang profesional harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya seoptimal mungkin. Paradigma, visi, misi pelayanan konseling dilaksanakan, jangan disibukkan dengan tugas menjadi guru mata pelajaran sehingga tugas yang sesungguhnya terabaikan. Pembelajaran jangan hanya terpaku pada ranah kognitif, perkembangan ranah afektif dan psikomotor juga harus menjadi perhatian.
Kegiatan BK dinilai berhasil bila menekankan pada empat aspek pokok, yakni bertujuan dan makna penuh di mana siswa sebagai subyek pada makna itu. Lalu, menempatkan kegiatan BK sebagai usaha mencari dan menemukan diri sendiri. Hasil proses BK dapat berupa pemahaman, pengertian, kejelasan, kesadaran, perubahan perilaku/kebiasaan, dan perkembangan. Terakhir, hasilnya harus dapat dimanfaatkan siswa untuk menghadapi tantangan hidupnya.
Rahmat Petuguran
Mencermati Ambiguitas PP 66 Tahun 2010
Kekhawatiran masyarakat dengan semakin mahalnya biaya pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) seperti terjawab oleh Peraturan pemerintah (PP) Nomor 66 tahun 2010. Selain wajib menyediakan kuota 20 persen kursinya bagi calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang berprestasi, PTN juga wajib menerima 60 persen mahasiswa baru melalui seleksi nasional sehingga ruang “bermain” bagi PTN berkurang.
Meski demikian, PP tersebut ternyata masih menyisakan sejumlah celah berkelit. Beberapa pasal bisa dimaknai ganda sehingga pada praktiknya bisa memunculkan kerancuan. PTN bahkan bisa memanfaatkan ambiguitas itu sebagai ruang berkelit untuk menghindari kewajiban menyediakan ruang yang layak bagi masyarakat miskin. Akhirnya, masyarakat yang akan dirugikan.
Beberapa perguruan tinggi yang kini berstatus Badan Hukum Milik Negara (BHMN) menilai PP nomor 66 adalah langkah mundur, karena PTN tersebut harus kembali mematuhi tata kelola uang Negara. Universitas Gajah Mada (UGM) misalnya, belum secara resmi menerima PP tersebut. UGM bahkan menilai PTN BHMN yang harus kembali menjadi BLU adalah langkah mundur. Selain akan berkonsultasi dengan Kementerian Pendidikan UGM akan mengajukan penyesuaian agar pihaknya bisa mengelola keuangan universitas layaknya BHMN (Suara Merdeka, 6/10).
Ayat 4 pasal 35A mengatur PTN wajib menyediakan 20 persen kuota kursinya bagi calon mahasiswa miskin. Namun PP tersebut tidak memuat penjelasan lebih lanjut criteria miskin yang digunakan PTN dalam seleksi mahasiswa. Apa kriteria tidak mampu yang dijadikan pedoman PTN untuk menyeleksi calon mahasiswanya? Apakah PTN akan mengacu pada indikator yang ditetapkan Bapenas, BPS, atau membuat kriteria baru? Kemudian, mengingat kondisi ekonomi satu daerah dengan lainnya berbeda-beda, apakah kriteria tidak mampu berlaku secara nasional atau spesifik sesuai kondisi daerah?
Selain itu, PP nomor 66 tidak menyebutkan secara spesifik apakah 20 persen mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang berprestasi akan dibebaskan dari segala pungutan biaya atau hanya memperolah kemudahan akses selama seleksi?
Ketidaktegasan PP ini memberi peluang PT berkelit. Bisa saja PTN tetap membebani 20 persen mahasiswa baru ini dengan biaya pendaftaran, Sumbangan Pengambangan Lembaga (SPL)/Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), atau biaya pendidikan tiap semester meski nominalnya tidak sebesar mahasiswa lain.
Sudah jadi rahasia umum, perguruan tinggi berhasrat besar menarik dana dari masyarakat ketika penerimaan mahasiswa baru. SPL atau SPI di berbagai perguruan tinggi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Bahkan biaya pendaftaran, yang konon untuk menggandakan formulir, map, dan biaya seleksi, kini sudah mencapai Rp 200 ribu. Angka “gila” yang menunjukkan ambisi besar PT untuk ngeruk dana dari masyarakat.
Beasiswa
PT jelas akan merasa keberatan jika diwajibkan membebaskan 20 persen mahasiswa barunya dari segala biaya. Meskipun saat ini sudah ada beasiswa Bidik Misi yang kuotanya hampir 10 persen, PT harus menanggung biaya 10 persen lainnya. Kondisi ini akan mendorong PT mencari sumber dana di luar dana yang telah ada. Pada titik inilah PP nomor 66 justru melahirkan kekhawatiran baru, setidaknya karena dua alasan.
Pertama, untuk menutupi biaya 10 persen mahasiswa di luar penerima Bidik Misi PTN akan menggenjot SPL/SPI pada penerimaan mahasiswa seleksi mandiri. Sebab, PTN masih punya “lahan empuk” berupa 40 persen calon mahasiswa yang diterima melalui seleksi mandiri. Kemungkinan ini sangat terbuka karena PP tidak mengatur batas atas SPL/SPI yang boleh dipungut PTN dari mahasiswa baru jalur seleksi mandiri.
Kedua, PTN akan melucuti beasiswa yang diterima mahasiswa lama untuk dilimpahkan kepada mahasiswa baru. Pemindahtanganan ini dilakukan karena PTN tidak mau menanggung beban biaya pendidikan 20 persen mahasiswa kurang mampu di luar Bidik Misi. PTN seolah-olah telah memberi tempat yang layak kepada 20 persen mahasiswa tidak mampu meski nyatanya hanya memindahtangankan beasiswa.
Pada beberapa PTN, usaha itu bahkan telah dimulai dengan menurunkan kuota beasiswa PPA dan BBM bagi mahasiswa lama. Padahal tidak sedikit mahasiswa lama yang benar-benar memerlukannya.
Badan Usaha
Dua alasan itulah yang membuat PP nomor 66 sebenarnya tidak menjawab persoalan apa pun. Kesan bahwa PP ini sudah mengakomodasi kepentingan masyarakat miskin muncul karena dikamuflase melalui angka-angka bombastis; 20 persen untuk masyarakat miskin dan 60 persen melalui seleksi nasional.
Agar peraturan ini tidak mengambang diperlukan penjelasan hukum melalui Permendiknas maupun aturna penjelas lain. Selian itu, diperlukan kebijaksanaan dari para pimpinan PTN supaya PP ini mampu menjawab persoalan yang sesungguhnya. Ruh PP ini adalah menjamin hak pendidikan bagi setiap anak bangsa. Penerjemahan yang keliru oleh PTN bukan hanya akan membuat kesenjangan hak memperoleh pendidikan semakin lebar, tetapi juga akan melukai rasa keadilan.
Solusi jangka panjang yang paling mungkin ditempuh adalah dengan menyiapkan badan usaha yang mampu menyumbang biaya operasional PTN. Langkah ini sangat mungkin ditempuh PTN yang telah menjadi BLU. Meski dana penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikelola PTN tidak boleh dijadikan modal, PT masih memiliki banyak peluang.
Jika ada kemauan, ada beragam dana hibah baik dari pemerintah maupun lembaga donor nasional dan internasional yang bisa diakses. Islamic Development Bank (IDB) misalnya tahun ini mengucurkan dana ratusan miliar untuk beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Selain IDB tentu ada sejumlah lembaga donor yang bisa membantu pengelolaan keungan PTN. Bahkan, jika ada kemauan, dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari bebagai perusahaan nasional dan multinasional juga bisa dimanfaatkan.
Rahmat Petuguran
Meski demikian, PP tersebut ternyata masih menyisakan sejumlah celah berkelit. Beberapa pasal bisa dimaknai ganda sehingga pada praktiknya bisa memunculkan kerancuan. PTN bahkan bisa memanfaatkan ambiguitas itu sebagai ruang berkelit untuk menghindari kewajiban menyediakan ruang yang layak bagi masyarakat miskin. Akhirnya, masyarakat yang akan dirugikan.
Beberapa perguruan tinggi yang kini berstatus Badan Hukum Milik Negara (BHMN) menilai PP nomor 66 adalah langkah mundur, karena PTN tersebut harus kembali mematuhi tata kelola uang Negara. Universitas Gajah Mada (UGM) misalnya, belum secara resmi menerima PP tersebut. UGM bahkan menilai PTN BHMN yang harus kembali menjadi BLU adalah langkah mundur. Selain akan berkonsultasi dengan Kementerian Pendidikan UGM akan mengajukan penyesuaian agar pihaknya bisa mengelola keuangan universitas layaknya BHMN (Suara Merdeka, 6/10).
Ayat 4 pasal 35A mengatur PTN wajib menyediakan 20 persen kuota kursinya bagi calon mahasiswa miskin. Namun PP tersebut tidak memuat penjelasan lebih lanjut criteria miskin yang digunakan PTN dalam seleksi mahasiswa. Apa kriteria tidak mampu yang dijadikan pedoman PTN untuk menyeleksi calon mahasiswanya? Apakah PTN akan mengacu pada indikator yang ditetapkan Bapenas, BPS, atau membuat kriteria baru? Kemudian, mengingat kondisi ekonomi satu daerah dengan lainnya berbeda-beda, apakah kriteria tidak mampu berlaku secara nasional atau spesifik sesuai kondisi daerah?
Selain itu, PP nomor 66 tidak menyebutkan secara spesifik apakah 20 persen mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang berprestasi akan dibebaskan dari segala pungutan biaya atau hanya memperolah kemudahan akses selama seleksi?
Ketidaktegasan PP ini memberi peluang PT berkelit. Bisa saja PTN tetap membebani 20 persen mahasiswa baru ini dengan biaya pendaftaran, Sumbangan Pengambangan Lembaga (SPL)/Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), atau biaya pendidikan tiap semester meski nominalnya tidak sebesar mahasiswa lain.
Sudah jadi rahasia umum, perguruan tinggi berhasrat besar menarik dana dari masyarakat ketika penerimaan mahasiswa baru. SPL atau SPI di berbagai perguruan tinggi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Bahkan biaya pendaftaran, yang konon untuk menggandakan formulir, map, dan biaya seleksi, kini sudah mencapai Rp 200 ribu. Angka “gila” yang menunjukkan ambisi besar PT untuk ngeruk dana dari masyarakat.
Beasiswa
PT jelas akan merasa keberatan jika diwajibkan membebaskan 20 persen mahasiswa barunya dari segala biaya. Meskipun saat ini sudah ada beasiswa Bidik Misi yang kuotanya hampir 10 persen, PT harus menanggung biaya 10 persen lainnya. Kondisi ini akan mendorong PT mencari sumber dana di luar dana yang telah ada. Pada titik inilah PP nomor 66 justru melahirkan kekhawatiran baru, setidaknya karena dua alasan.
Pertama, untuk menutupi biaya 10 persen mahasiswa di luar penerima Bidik Misi PTN akan menggenjot SPL/SPI pada penerimaan mahasiswa seleksi mandiri. Sebab, PTN masih punya “lahan empuk” berupa 40 persen calon mahasiswa yang diterima melalui seleksi mandiri. Kemungkinan ini sangat terbuka karena PP tidak mengatur batas atas SPL/SPI yang boleh dipungut PTN dari mahasiswa baru jalur seleksi mandiri.
Kedua, PTN akan melucuti beasiswa yang diterima mahasiswa lama untuk dilimpahkan kepada mahasiswa baru. Pemindahtanganan ini dilakukan karena PTN tidak mau menanggung beban biaya pendidikan 20 persen mahasiswa kurang mampu di luar Bidik Misi. PTN seolah-olah telah memberi tempat yang layak kepada 20 persen mahasiswa tidak mampu meski nyatanya hanya memindahtangankan beasiswa.
Pada beberapa PTN, usaha itu bahkan telah dimulai dengan menurunkan kuota beasiswa PPA dan BBM bagi mahasiswa lama. Padahal tidak sedikit mahasiswa lama yang benar-benar memerlukannya.
Badan Usaha
Dua alasan itulah yang membuat PP nomor 66 sebenarnya tidak menjawab persoalan apa pun. Kesan bahwa PP ini sudah mengakomodasi kepentingan masyarakat miskin muncul karena dikamuflase melalui angka-angka bombastis; 20 persen untuk masyarakat miskin dan 60 persen melalui seleksi nasional.
Agar peraturan ini tidak mengambang diperlukan penjelasan hukum melalui Permendiknas maupun aturna penjelas lain. Selian itu, diperlukan kebijaksanaan dari para pimpinan PTN supaya PP ini mampu menjawab persoalan yang sesungguhnya. Ruh PP ini adalah menjamin hak pendidikan bagi setiap anak bangsa. Penerjemahan yang keliru oleh PTN bukan hanya akan membuat kesenjangan hak memperoleh pendidikan semakin lebar, tetapi juga akan melukai rasa keadilan.
Solusi jangka panjang yang paling mungkin ditempuh adalah dengan menyiapkan badan usaha yang mampu menyumbang biaya operasional PTN. Langkah ini sangat mungkin ditempuh PTN yang telah menjadi BLU. Meski dana penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikelola PTN tidak boleh dijadikan modal, PT masih memiliki banyak peluang.
Jika ada kemauan, ada beragam dana hibah baik dari pemerintah maupun lembaga donor nasional dan internasional yang bisa diakses. Islamic Development Bank (IDB) misalnya tahun ini mengucurkan dana ratusan miliar untuk beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Selain IDB tentu ada sejumlah lembaga donor yang bisa membantu pengelolaan keungan PTN. Bahkan, jika ada kemauan, dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari bebagai perusahaan nasional dan multinasional juga bisa dimanfaatkan.
Rahmat Petuguran
Perguruan Tinggi, Jangan Jadi Menara Gading
Sekaran Kesulitan Sumber Air, demikian headline Semarang Metro Suara Merdeka (10/2) kemarin. Ini tentu saja paradoks, mengingat Sekaran nyaris tak berjarak dengan sebuah perguruan tinggi yang lama mendeklarasikan diri sebagai universitas konservasi. Inikah bukti, perguruan tinggi telah menjadi menara gading?
Kehadiran Unnes di Sekaran dimulai sekitar tahun 1992. Dulu Sekaran adalah kampung kecil yang sulit dijangkau. Warga bahkan harus berjalan kaki melewati jalan becek berkilo-kilo meter jauhnya untuk ke pasar di Jatingaleh. Wajah Sekaran berubah setelah salah satu kampus terbesar di Jawa Tengah ini “boyongan” dari Kelud. Sekaran yang terasing menjadi ramai, bahkan cenderung metropolis.
Kehadiran Unnes membawa dua konskuensi. Pertama, potensi-potensi ekonomi di daerah ini tergali. Bisnis kos-kosan, rumah makan, dan laundry menjamur. Dengan asumsi sekitar 15 ribu mahasiswa yang tinggal di Sekaran-Banaran dengan rata-rata pengeluran bulanan Rp500 ribu, total transaksi di sana bisa mencapai 7,5 milyar. Sangat besar.
Namun, eksploitasi ekonomi juga berujung pada eksploitasi alam. Kos-kosan makin marak, berdiri mengabaikan pertimbangan tata ruang. Sampah yang dihasilkan mahasiswa tak terkelola dengan baik. Bahkan air kini mulai langka karena terus disedot dengan berbagai cara. Ya, akhirnya Sekaran langka air.
Gigantis
Kondisi ini memprikhatinkan sekaligus menggelikan. Kondisi Unnes dengan kondisi Sekaran jauh bertolak belakang. Jika kampus eks IKIP itu kini ijo royo-royo hingga menuai banyak pujian, Sekaran kini gersang. Jika kampus Unnes kini rapi, Sekaran justru tumbuh tak terkendali, tanpa rencana, hingga akhirnya berantakan.
Maka, patutlah jika publik dan civitas akademika bertanya-tanya, di mana pertanggungjawaban kampus konservasi ini terhadap masyaraat sekitarnya? Padahal, kita pernah mendengar, Unnes berkomitmen menghijauakn Indonesia, menanam pohon hingga jauh di Wonosobo juga di Pacitan. Benarkah kampus ini tumbuh menjadi menara gading, terlihat megah dari kejauhan namun tak mengalirkan manfaat bagi publik sekitar?
Pertanyaan bernada menggugat ini, dapat dipastikan, mudah menuai bantahan, lengkap dengan statistik yang menggiurkan. Namun, persoalannnya terletak pada pendekatan. Penting bagi publik mempertanyakan will perguruan tinggi terhadap lingkungan terdekat. Sebab, kepedulian mestinya tak selesai dengan seremonial yang rutin itu.
Saya kira, paradoks demikian, terjadi lantaran perguruan tinggi terjebak pada impian-impian gigantis sehingga lupa pada tugas-tugas mendasarnya. Merasa memiliki sumber daya yang linuwih, dosen bergelar doktor dan profesor, dana operaisonal besar, PT berhasrat tampil di dunia internasional. PT kemudian menggulung batas negara dengan menjalin komunikasi intensif antaruniversitas di belahan dunia lain. Maka tidak aneh jika pimpinan PT kini kerap terlihat perjalanan dinas ke luar negeri, Paris atau Beijing, setidak-tidaknya pada akhir tahun anggaran.
Pada saat yang sama, perguruan tingg kerap mengabaikan tugas-tugas dasarnya. Menyebut sekadar contoh, bisakah PT memastikan alumninya bekerja secara layak saat eksploitasi tenaga kerja menjamur akibat relasi industri yang tidak adil? Pertanyaan ini masih relevan diutarakan karena rasio pengangguran tertinggi ternyata berlatar belakang sarjana.
Pada contoh di bidang lingkungan, mengapa berambisi mengijaukan Indonesia, jika “halaman” kampus sendiri masih gersang? Bukankah masyarakat yang pertama kali harus merasakan spirit konservasi adalah masyarakat di mana beton-beton kampus ditancapkan?
Maka, berpijak pada pemikiran Myles Horton (Wa Make The Road By Walking, 2001) pendidikan tinggi harus membangun fondasi awal sebelum melompat pada tingkat global. Perubahan sosial tak bisa meninggalkan dua kunci, yakni kualifikasi intelektual dan kesadaran. Intelektual berkaitan dengan kacakapan akademik, sikap ilmiah, juga nalar sedangkan kesadaran berkaitan dengan elan, subjektifitas, dan motif.
Horton membuat model yang baik dengan mendirikan Highlander Folk School dalam usahanya membebaskan rakyat dari kekangan pemerintah. Cita-cita itu Horton lakukan dengan cara bersahaja, jauh dari pamrih mendunia. Dan itu berhasil.
Dalam konteks itu, ada baiknya PT meredam ambisi go internasional untuk sementara fokus pada persoalan lokal dan sangat lokal. Meski tidak gemerlap, cara ini menjauhkan PT dari kesan klise dan latah. Meski tak akan tercatat pada lembar-lembar publikasi, justru cara ini akan lebih mengena pada hati publik.
Dua Jalan
Konskuensinya, PT perlu meninggalkan tradisi lama, mengurangi kerja seremonial dan mengalihkan energi pada kerja kultural. Sekalpun sebagai lembaga underbow pemerintah PT tetap akan menempuh jalur formal, berpretensi pada hasil, bahkan gemar menggunakan statistik, kerja kultural membantu civitas akademika meredefinisi diri, peran, dan hasil kerjanya.
Kedua, pola komunikasi PT dengan masyarakat (sekitar) perlu ditata kembali supaya lebih setara. Sebab, diam-diam kampus telah melakukan kesombongan, menganggap diri intelektual sehingga memisahkan diri dari kelompok lain. Dosen tak harus merasa lebih hebat dari guru, pun demikian mahasiswa tak harus merasa lebih digdaya daripada pemuda desa. Semoga.
Rahmat Petuguran
Kehadiran Unnes di Sekaran dimulai sekitar tahun 1992. Dulu Sekaran adalah kampung kecil yang sulit dijangkau. Warga bahkan harus berjalan kaki melewati jalan becek berkilo-kilo meter jauhnya untuk ke pasar di Jatingaleh. Wajah Sekaran berubah setelah salah satu kampus terbesar di Jawa Tengah ini “boyongan” dari Kelud. Sekaran yang terasing menjadi ramai, bahkan cenderung metropolis.
Kehadiran Unnes membawa dua konskuensi. Pertama, potensi-potensi ekonomi di daerah ini tergali. Bisnis kos-kosan, rumah makan, dan laundry menjamur. Dengan asumsi sekitar 15 ribu mahasiswa yang tinggal di Sekaran-Banaran dengan rata-rata pengeluran bulanan Rp500 ribu, total transaksi di sana bisa mencapai 7,5 milyar. Sangat besar.
Namun, eksploitasi ekonomi juga berujung pada eksploitasi alam. Kos-kosan makin marak, berdiri mengabaikan pertimbangan tata ruang. Sampah yang dihasilkan mahasiswa tak terkelola dengan baik. Bahkan air kini mulai langka karena terus disedot dengan berbagai cara. Ya, akhirnya Sekaran langka air.
Gigantis
Kondisi ini memprikhatinkan sekaligus menggelikan. Kondisi Unnes dengan kondisi Sekaran jauh bertolak belakang. Jika kampus eks IKIP itu kini ijo royo-royo hingga menuai banyak pujian, Sekaran kini gersang. Jika kampus Unnes kini rapi, Sekaran justru tumbuh tak terkendali, tanpa rencana, hingga akhirnya berantakan.
Maka, patutlah jika publik dan civitas akademika bertanya-tanya, di mana pertanggungjawaban kampus konservasi ini terhadap masyaraat sekitarnya? Padahal, kita pernah mendengar, Unnes berkomitmen menghijauakn Indonesia, menanam pohon hingga jauh di Wonosobo juga di Pacitan. Benarkah kampus ini tumbuh menjadi menara gading, terlihat megah dari kejauhan namun tak mengalirkan manfaat bagi publik sekitar?
Pertanyaan bernada menggugat ini, dapat dipastikan, mudah menuai bantahan, lengkap dengan statistik yang menggiurkan. Namun, persoalannnya terletak pada pendekatan. Penting bagi publik mempertanyakan will perguruan tinggi terhadap lingkungan terdekat. Sebab, kepedulian mestinya tak selesai dengan seremonial yang rutin itu.
Saya kira, paradoks demikian, terjadi lantaran perguruan tinggi terjebak pada impian-impian gigantis sehingga lupa pada tugas-tugas mendasarnya. Merasa memiliki sumber daya yang linuwih, dosen bergelar doktor dan profesor, dana operaisonal besar, PT berhasrat tampil di dunia internasional. PT kemudian menggulung batas negara dengan menjalin komunikasi intensif antaruniversitas di belahan dunia lain. Maka tidak aneh jika pimpinan PT kini kerap terlihat perjalanan dinas ke luar negeri, Paris atau Beijing, setidak-tidaknya pada akhir tahun anggaran.
Pada saat yang sama, perguruan tingg kerap mengabaikan tugas-tugas dasarnya. Menyebut sekadar contoh, bisakah PT memastikan alumninya bekerja secara layak saat eksploitasi tenaga kerja menjamur akibat relasi industri yang tidak adil? Pertanyaan ini masih relevan diutarakan karena rasio pengangguran tertinggi ternyata berlatar belakang sarjana.
Pada contoh di bidang lingkungan, mengapa berambisi mengijaukan Indonesia, jika “halaman” kampus sendiri masih gersang? Bukankah masyarakat yang pertama kali harus merasakan spirit konservasi adalah masyarakat di mana beton-beton kampus ditancapkan?
Maka, berpijak pada pemikiran Myles Horton (Wa Make The Road By Walking, 2001) pendidikan tinggi harus membangun fondasi awal sebelum melompat pada tingkat global. Perubahan sosial tak bisa meninggalkan dua kunci, yakni kualifikasi intelektual dan kesadaran. Intelektual berkaitan dengan kacakapan akademik, sikap ilmiah, juga nalar sedangkan kesadaran berkaitan dengan elan, subjektifitas, dan motif.
Horton membuat model yang baik dengan mendirikan Highlander Folk School dalam usahanya membebaskan rakyat dari kekangan pemerintah. Cita-cita itu Horton lakukan dengan cara bersahaja, jauh dari pamrih mendunia. Dan itu berhasil.
Dalam konteks itu, ada baiknya PT meredam ambisi go internasional untuk sementara fokus pada persoalan lokal dan sangat lokal. Meski tidak gemerlap, cara ini menjauhkan PT dari kesan klise dan latah. Meski tak akan tercatat pada lembar-lembar publikasi, justru cara ini akan lebih mengena pada hati publik.
Dua Jalan
Konskuensinya, PT perlu meninggalkan tradisi lama, mengurangi kerja seremonial dan mengalihkan energi pada kerja kultural. Sekalpun sebagai lembaga underbow pemerintah PT tetap akan menempuh jalur formal, berpretensi pada hasil, bahkan gemar menggunakan statistik, kerja kultural membantu civitas akademika meredefinisi diri, peran, dan hasil kerjanya.
Kedua, pola komunikasi PT dengan masyarakat (sekitar) perlu ditata kembali supaya lebih setara. Sebab, diam-diam kampus telah melakukan kesombongan, menganggap diri intelektual sehingga memisahkan diri dari kelompok lain. Dosen tak harus merasa lebih hebat dari guru, pun demikian mahasiswa tak harus merasa lebih digdaya daripada pemuda desa. Semoga.
Rahmat Petuguran
Memilih Jalan Karir Anak
Sering terjadi perdebatan sengit antara orang tua dan anak saat berdiskusi memilih pekerjaan yang tepat. Bahkan tak jarang perdebatan tersebut dimulai lebih dini ketika anak memilih sekolah atau jurusan di perguruan tinggi. Anak merasa memiliki otoritas memilih pekerjaan, sedangkan orang tua merasa perlu andil dengan berbagai pertimbangan. Baik orang tua maupun anak memiliki argumen untuk menguatkan pilihannya.
Menentukan pilihan profesi pada dasarnya menjadi hak orang per orang. Siapapun, entah laki-laki maupun perempuan, berhak memilih profesi apapun sesuai minat dan kemampuannya. Namun karena seseorang hidup dalam komunitas, keluarga dan masyarakat, pilihan profesi kadang dipengaruhi lingkungan.
Pengaruh paling kecil sering diterima anak dari keluarga. Bahkan cerita-cerita tentang pemaksaan kehendak oleh orang tua agar anak-anaknya memilih profesi tertenu masih sering terdengar. Mereka meminta anak agar meneruskan tradisi profesi tertentu yang memang sudah turun-temurun, atau melanjutkan bisnis keluarga.
Pengaruh yang diberikan keluarga bisa diterima sebagai sebuah dukungan jika sesuai pilihan anak. Tapi jika tidak sesuai minat anak, pengaruh tersebut diterima anak sebagai bentuk kekangan. Hal ini menjadi penting karena akan berpengaruh besar pada profesionalitas anak ketika sudah terjun pada profesi tertentu.
Hubungan seorang anak dengan lingkungannya bukanlah hubungan searah, namun ada hubungan timbal balik antara keduanya. Berkaitan dengan itu, ada tiga kemungkinan sikap yang diambil anak terhadap pengaruh yang diterima. Pertama, anak menerima, dengan syarat lingkungan tumbuh dan berkembang sesuai kehendaknya.
Kedua, anak bersikap netral, dalam arti tidak memberikan respon yang jelas untuk menerima atau menolak. Mereka cenderung diam, tidak memberikan dukungan atau perlawanan terhadap pengaruh yang diterimanya.
Sikap selanjutnya, anak menolak, bahkan bukan tidak mungkin melakukan perlawanan. Penolakan anak terhadap lingkungannya ditunjukkan dengan cara mengasingkan diri, atau bahkan secara ekstrem mencoba merubah lingkungan sesuai keinginannya.Kemungkinan ini sangat terbuka karena tidak setiap pemikiran individu sesuai dengan norma yang berlaku pada komunitas tempatnya hidup.
Berbagai kemungkinan sikap yang diambil anak mestinya menjadi bahan pertimbangan orang tua saat anak memilih karirnya. Jika anak menerima, pengaruh orang tua berlaku menjadi bentuk dukungan. Namun jika anak menolak, orang tua justru akan dianggap sebagai penghambat saat anak mengembangkan karir pilihannya. Masalahnya, apakah setiap anak sudah berpikir matang saat menentukan pilihannya?
Motif dan pendekatan
Pertentangan antara anak dan orang tuanya sering terjadi karena perbedaan persepsi. Orang tua menganggap profesi tertentu baik bagi anaknya, namun anak beranggapan berbeda. Sebagai pribadi yang matang orang tua memiliki instrumen sendiri dalam mengukur ‘kebaikan’ sebuah profesi. Kadang instrumen pengukur yang digunakan orang tua tidak dimiliki anak. Bahkan anak sebagai pribadi yang tengah bertranformasi memiliki instrumen sendiri.
Bimo Widagdo (2004) memberikan pengertian persepsi sebagai sebuah proses yang diawali oleh penginderaan, yakni diterimanya stimulus melalui alat indera. Karena stimulus yang diterima tiap orang berbeda, persepsi yang berkembang dalam pikiran juga berbeda. Demikian pula pada orang tua dan anak-anak. Orang tua memiliki lebih banyak pengalaman sehingga keputusan yang diambilnya didasarkan pada bukti-bukti empiris, sedangkan keputusan anak lebih didasarkan pada emosi. Karena itulah persepsi anak dan orang tua tentang profesi ideal kerap berbeda.
Kebanyakan orang tua menghendaki anaknya bekerja di bidang yang aman, menjanjikan kemapanan, dan jaminan terjaganya hari tua. Kriteria tersebut memang berlaku bagi kebanyakan orang, namun tidak semua. Kadang anak justru menginginkan profesi yang menantang dan memberinya ruang berekpresi mengeksplorasi diri. Dasar itulah yang membuat anak kadang mengambil keputusan di luar dugaan, bahkan terkesan absurd bagi orang tua.
Jika dicermati, terdapat benang merah yang menyebabkan perbedaan orientasi antara orang tua dan anak pada profesi tertentu. Pertama, perbedaan motif.
Jika dipahami sebagai bentuk dorongan, motif berisi sekumpulan target yang ingin diraih individu tertentu. Anak sebagai individu yang berkembang memiliki berbagai target hidup. Begitu pun orang tua, yang memiliki tujuan dalam mendidik dan membesarkan anaknya. Karena bersifat interpersonal, motif anak kadang tidak sama dengan motif orang tua. Seperti contoh sebelumnya, anak ingin mengeksplorasi diri dan menikmati tantangan sedangkan orang tua ingin anaknya menjadi pribadi yang mapan.
Kedua, terdapat perbedaan pendekatan. Orang tua menggunakan pendekatan kausalitas, yakni menghubungkan sebuah pilihan dengan kemungkinan akibatnya. Sedangkan pilihan anak lebih dipengaruhi emosi, berupa minat dan kesenangan. Kedua orientasi inilah yang mesti disatukan dengan memilih profesi yang dapat mengakomodasi kepentingan keduanya.
Masalah timbul karena tidak setiap perbedaan sudut pandang dapat disatukan. Kadang terdapat rentang yang terlalu jauh sehingga perspektif anak dan orang tua tidak mungkin disatukan. Dalam kondisi seperti inilah orang tua dituntut bersikap bijak, yakni mengalah dan hanya menempatkan diri sebagai pembimbing bagi anak-anaknya. Orang tua dapat terus mempertahankan pilihannya jika pilihan anak terlalu beresiko. Sebaliknya, jika pilihan anak dapat ditolerir, kemungkinan buruk dapat ditangani, dan anak mampu mempertanggungjawabkannya, orang tua harus memberi dukungan.
Rahmat Petuguran
Menentukan pilihan profesi pada dasarnya menjadi hak orang per orang. Siapapun, entah laki-laki maupun perempuan, berhak memilih profesi apapun sesuai minat dan kemampuannya. Namun karena seseorang hidup dalam komunitas, keluarga dan masyarakat, pilihan profesi kadang dipengaruhi lingkungan.
Pengaruh paling kecil sering diterima anak dari keluarga. Bahkan cerita-cerita tentang pemaksaan kehendak oleh orang tua agar anak-anaknya memilih profesi tertenu masih sering terdengar. Mereka meminta anak agar meneruskan tradisi profesi tertentu yang memang sudah turun-temurun, atau melanjutkan bisnis keluarga.
Pengaruh yang diberikan keluarga bisa diterima sebagai sebuah dukungan jika sesuai pilihan anak. Tapi jika tidak sesuai minat anak, pengaruh tersebut diterima anak sebagai bentuk kekangan. Hal ini menjadi penting karena akan berpengaruh besar pada profesionalitas anak ketika sudah terjun pada profesi tertentu.
Hubungan seorang anak dengan lingkungannya bukanlah hubungan searah, namun ada hubungan timbal balik antara keduanya. Berkaitan dengan itu, ada tiga kemungkinan sikap yang diambil anak terhadap pengaruh yang diterima. Pertama, anak menerima, dengan syarat lingkungan tumbuh dan berkembang sesuai kehendaknya.
Kedua, anak bersikap netral, dalam arti tidak memberikan respon yang jelas untuk menerima atau menolak. Mereka cenderung diam, tidak memberikan dukungan atau perlawanan terhadap pengaruh yang diterimanya.
Sikap selanjutnya, anak menolak, bahkan bukan tidak mungkin melakukan perlawanan. Penolakan anak terhadap lingkungannya ditunjukkan dengan cara mengasingkan diri, atau bahkan secara ekstrem mencoba merubah lingkungan sesuai keinginannya.Kemungkinan ini sangat terbuka karena tidak setiap pemikiran individu sesuai dengan norma yang berlaku pada komunitas tempatnya hidup.
Berbagai kemungkinan sikap yang diambil anak mestinya menjadi bahan pertimbangan orang tua saat anak memilih karirnya. Jika anak menerima, pengaruh orang tua berlaku menjadi bentuk dukungan. Namun jika anak menolak, orang tua justru akan dianggap sebagai penghambat saat anak mengembangkan karir pilihannya. Masalahnya, apakah setiap anak sudah berpikir matang saat menentukan pilihannya?
Motif dan pendekatan
Pertentangan antara anak dan orang tuanya sering terjadi karena perbedaan persepsi. Orang tua menganggap profesi tertentu baik bagi anaknya, namun anak beranggapan berbeda. Sebagai pribadi yang matang orang tua memiliki instrumen sendiri dalam mengukur ‘kebaikan’ sebuah profesi. Kadang instrumen pengukur yang digunakan orang tua tidak dimiliki anak. Bahkan anak sebagai pribadi yang tengah bertranformasi memiliki instrumen sendiri.
Bimo Widagdo (2004) memberikan pengertian persepsi sebagai sebuah proses yang diawali oleh penginderaan, yakni diterimanya stimulus melalui alat indera. Karena stimulus yang diterima tiap orang berbeda, persepsi yang berkembang dalam pikiran juga berbeda. Demikian pula pada orang tua dan anak-anak. Orang tua memiliki lebih banyak pengalaman sehingga keputusan yang diambilnya didasarkan pada bukti-bukti empiris, sedangkan keputusan anak lebih didasarkan pada emosi. Karena itulah persepsi anak dan orang tua tentang profesi ideal kerap berbeda.
Kebanyakan orang tua menghendaki anaknya bekerja di bidang yang aman, menjanjikan kemapanan, dan jaminan terjaganya hari tua. Kriteria tersebut memang berlaku bagi kebanyakan orang, namun tidak semua. Kadang anak justru menginginkan profesi yang menantang dan memberinya ruang berekpresi mengeksplorasi diri. Dasar itulah yang membuat anak kadang mengambil keputusan di luar dugaan, bahkan terkesan absurd bagi orang tua.
Jika dicermati, terdapat benang merah yang menyebabkan perbedaan orientasi antara orang tua dan anak pada profesi tertentu. Pertama, perbedaan motif.
Jika dipahami sebagai bentuk dorongan, motif berisi sekumpulan target yang ingin diraih individu tertentu. Anak sebagai individu yang berkembang memiliki berbagai target hidup. Begitu pun orang tua, yang memiliki tujuan dalam mendidik dan membesarkan anaknya. Karena bersifat interpersonal, motif anak kadang tidak sama dengan motif orang tua. Seperti contoh sebelumnya, anak ingin mengeksplorasi diri dan menikmati tantangan sedangkan orang tua ingin anaknya menjadi pribadi yang mapan.
Kedua, terdapat perbedaan pendekatan. Orang tua menggunakan pendekatan kausalitas, yakni menghubungkan sebuah pilihan dengan kemungkinan akibatnya. Sedangkan pilihan anak lebih dipengaruhi emosi, berupa minat dan kesenangan. Kedua orientasi inilah yang mesti disatukan dengan memilih profesi yang dapat mengakomodasi kepentingan keduanya.
Masalah timbul karena tidak setiap perbedaan sudut pandang dapat disatukan. Kadang terdapat rentang yang terlalu jauh sehingga perspektif anak dan orang tua tidak mungkin disatukan. Dalam kondisi seperti inilah orang tua dituntut bersikap bijak, yakni mengalah dan hanya menempatkan diri sebagai pembimbing bagi anak-anaknya. Orang tua dapat terus mempertahankan pilihannya jika pilihan anak terlalu beresiko. Sebaliknya, jika pilihan anak dapat ditolerir, kemungkinan buruk dapat ditangani, dan anak mampu mempertanggungjawabkannya, orang tua harus memberi dukungan.
Rahmat Petuguran
Menumbuhkan Minat Belajar Bertani
Persoalan pangan di Indonesia ternyata tidak berkutat pada masalah keseimbangan distribusi dan konsumsi. Lebih jauh dari itu, sector pertanian menghadapi persoalan serius karena dianggap tidak lagi menjanjikan. Bahkan, sebagaimana yang terjadi dalam dua tahun terakhir, minat mahasiswa baru memasuki jurusan pertanian sangat rendah.
Pada SNMPTN 2009 misalnya, sekitar 2.894 kursi Jurusan pertanian di perguruan tinggi kosong karena tidak ada peminat. Padahal secara umum jumlah peserta SNMPTN 2009 meningkat dari tahun sebelumnya. Sedangkan di jurusan lain, seperti ekonomi, pendidikan, dan kedokteran, tingkat persaingan bisa mencapai perbandingan 1: 100.
Berkurangnya peminat ilmu pertanian dikhawatirkan akan membuat Indonesia kekurangan ahli pertanian. Padahal masih banyak pekerjaan rumah yang mendesak harus dirampungkan, seperti keseimbangan ekspor dan impor pangan, intensifikasi, pemuliaan tanaman, hingga teknologi pertanian.
Meski produksi beras nasional dinyatakan surplus, hingga saat ini Indonesia masih mengimpor beras. Begitupun produksi jagung, gandum, kentang, dan garam. Bahkan dua tahun silam, kita yang mengklaim diri sebagai bangsa pencipta tempe, mengalami krisis kedelai karena kekurangan pasokan. Akibatnya ribuan industri kecil yang menggunakan bahan baku kedelai nyaris collaps.
Produksi pangan hanya salah satu dari masalah bidang pertanian yang kompleks. Di samping itu, kita juga lemah dalam penguasaan teknologi dan pemasaran produk. Meski memiliki varian produk pertanian, kita belum cukup siap bersaing dalam pasar bebas. Produk karet misalnya, kita masih kalah saing dengan Malaysia, sedangkan beras masih diungguli Vietnam dan Thailand. Begitupun komoditas pertanian lain, seperti tembakau, kopi, coklat, kelapa sawit,dan kentang. Padahal, awal tahun ini produk pertanian Indonesia juga harus bersaing dengan produk dari China menyusul pemberlakukan FTA antara ASEAN dan China.
Kompleksitas masalah pertanian membutuhkan lebih banyak sumber daya manusia yang handal. Untuk mencapai target produksi misalnya, diperlukan perencanaan yang matang. Jika tidak, target bisa swasembada jagung dalam waktu lima tahun ke depan akan sulit dicapai.
Paradigma Keliru
Penurunan minat pada ilmu pertanian di perguruan tinggi memang tidak bisa diidentifikasi oleh subjek tunggal. Namun, fenomena tersebut bisa terjadi karena terbangunnya persepsi yang keliru terhadap ilmu pertanian.
Selama ini masyarakat menganggap pekerjaan di bidang pertanian tidak memiliki bargaining dibanding bidang lain. Masyarakat lebih tertarik bekerja di bidang kesehatan, ekonomi, atau perdagangan umum karena menganggap pertanian hanya bergelut dengan cangkul, sawah, kebun atau traktor yang kotor dan melelahkan.
Stigma seperti ini sebenarnya tidak sesuai dengan karakter pertanian modern yang tengah dikembangkan Indonesia. Ahli pertanian sebenarnya tidak dilahirkan untuk menjadi petani, tapi perencana bidang pertanian. Ahli pertanian sangat diperlukan karena saat ini konsep pertanian Indoenesia tengah bertransisi dari konensional menuju ke arah lebih modern. Karena itulah bidang pertanian menjanjikan kesempatan kerja dan keuntungan yang sangat luas. Lulusan ilmu pertanian bisa menjadi ahli, konsultan, pakar pertanian, bahkan pengusaha di bidang pertanian. Posisi tersebut jelas tak kalah wah dengan pekerjaan dibidang lain.
Kompleks
Pertanian adalah bidang yang sangat kompleks, sehingga mampu menyediakan peluang kerja yang sangat besar. Ini sesuai dengan karakteristik pertanian yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa pertanian adalah bidang yang akan tetap bertahan sepanjang sejarah. Tidak seorangpun di dunia yang tidak mebutuhkan hasil pertanian. Apalagi Indonesia merupakan negara agraris yang basis perekonomiannya ditopang oleh bidang pertanian.
Selain bekerja mandiri sebagai produsen bahan pangan, sarjana pertanian dapat bekerja di bidang lain. Pada instansi pemerintah, misalnya, mereka dapat bekerja di lembaga-lembaga pertanian, baik yang bernaung di bawah departemen pertanian maupun lembaga independen. Lembaga pemerintah seperti Badan Penelitian dan Pengembangan Deptan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Badan Karantina tak akan bisa lepas dari peran ahli pertanian. Untuk mendongkrak produksi pangan, pemerintah bahkan berencana menempatkan penyuluh pertanian lapangan (PPL) di setiap desa.
Di sektor swasta, sarjana pertanian dapat bekerja sebagai staf ahli atau konsultan perusahaan agrobisnis. Upaya perusahaan agribisnis mengubah pola tanam konvensional ke arah yang lebih modern memerlukan tenaga ahli yang tidak sedikit. Apalagi karena saat ini perusahaan pertanian dihadapkan dengan keterbatasan lahan, mereka memerlukan pakar sebagai pengawas upaya intensifikasi.
Peluang besar pada bidang pertanian sebenarnya bias menepis fobia menganggur yang banyak dialami mahasiswa. Apalagi tiga tahun belakangan perguruan tinggi getol membekali mahasiswanya dengan keterampilan berwirausaha. Dengan keterampilan yang dimiliki, mereka didorong menjadi pengusaha pertanian, baik di bidang produksi, pengolahan atau perdagangan bahan pangan.
Kecenderungan meninggalkan bidang pertanian sangat memprikhatinkan bila dicermati. Jika penurunan minat belajar bidang pertanian terus menurun, dikahawatirkan Indonesia kekurangan tenaga ahli sehingga berakibat pada kelangkaan pangan. Jika hal ini benar terjadi, bangsa kita hanya akan menjadi objek pasar sekaligus penonton di pentas pasar dunia.
Agar minat belajar di bidang pertanian kembali tumbuh, fakultas pertanian perlu merancang pembelajaran ilmu pertanian kontekstual. Ilmu pertanian harus sesuai dengan karakteristik kebutuhan pangan nasional dan internasional dewasa ini. Misalnya, pengembangan pertanian perkotaan agar dapat memanfaatkan lahan sempit menjadi produktif.
Rahmat Petuguran
Pada SNMPTN 2009 misalnya, sekitar 2.894 kursi Jurusan pertanian di perguruan tinggi kosong karena tidak ada peminat. Padahal secara umum jumlah peserta SNMPTN 2009 meningkat dari tahun sebelumnya. Sedangkan di jurusan lain, seperti ekonomi, pendidikan, dan kedokteran, tingkat persaingan bisa mencapai perbandingan 1: 100.
Berkurangnya peminat ilmu pertanian dikhawatirkan akan membuat Indonesia kekurangan ahli pertanian. Padahal masih banyak pekerjaan rumah yang mendesak harus dirampungkan, seperti keseimbangan ekspor dan impor pangan, intensifikasi, pemuliaan tanaman, hingga teknologi pertanian.
Meski produksi beras nasional dinyatakan surplus, hingga saat ini Indonesia masih mengimpor beras. Begitupun produksi jagung, gandum, kentang, dan garam. Bahkan dua tahun silam, kita yang mengklaim diri sebagai bangsa pencipta tempe, mengalami krisis kedelai karena kekurangan pasokan. Akibatnya ribuan industri kecil yang menggunakan bahan baku kedelai nyaris collaps.
Produksi pangan hanya salah satu dari masalah bidang pertanian yang kompleks. Di samping itu, kita juga lemah dalam penguasaan teknologi dan pemasaran produk. Meski memiliki varian produk pertanian, kita belum cukup siap bersaing dalam pasar bebas. Produk karet misalnya, kita masih kalah saing dengan Malaysia, sedangkan beras masih diungguli Vietnam dan Thailand. Begitupun komoditas pertanian lain, seperti tembakau, kopi, coklat, kelapa sawit,dan kentang. Padahal, awal tahun ini produk pertanian Indonesia juga harus bersaing dengan produk dari China menyusul pemberlakukan FTA antara ASEAN dan China.
Kompleksitas masalah pertanian membutuhkan lebih banyak sumber daya manusia yang handal. Untuk mencapai target produksi misalnya, diperlukan perencanaan yang matang. Jika tidak, target bisa swasembada jagung dalam waktu lima tahun ke depan akan sulit dicapai.
Paradigma Keliru
Penurunan minat pada ilmu pertanian di perguruan tinggi memang tidak bisa diidentifikasi oleh subjek tunggal. Namun, fenomena tersebut bisa terjadi karena terbangunnya persepsi yang keliru terhadap ilmu pertanian.
Selama ini masyarakat menganggap pekerjaan di bidang pertanian tidak memiliki bargaining dibanding bidang lain. Masyarakat lebih tertarik bekerja di bidang kesehatan, ekonomi, atau perdagangan umum karena menganggap pertanian hanya bergelut dengan cangkul, sawah, kebun atau traktor yang kotor dan melelahkan.
Stigma seperti ini sebenarnya tidak sesuai dengan karakter pertanian modern yang tengah dikembangkan Indonesia. Ahli pertanian sebenarnya tidak dilahirkan untuk menjadi petani, tapi perencana bidang pertanian. Ahli pertanian sangat diperlukan karena saat ini konsep pertanian Indoenesia tengah bertransisi dari konensional menuju ke arah lebih modern. Karena itulah bidang pertanian menjanjikan kesempatan kerja dan keuntungan yang sangat luas. Lulusan ilmu pertanian bisa menjadi ahli, konsultan, pakar pertanian, bahkan pengusaha di bidang pertanian. Posisi tersebut jelas tak kalah wah dengan pekerjaan dibidang lain.
Kompleks
Pertanian adalah bidang yang sangat kompleks, sehingga mampu menyediakan peluang kerja yang sangat besar. Ini sesuai dengan karakteristik pertanian yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa pertanian adalah bidang yang akan tetap bertahan sepanjang sejarah. Tidak seorangpun di dunia yang tidak mebutuhkan hasil pertanian. Apalagi Indonesia merupakan negara agraris yang basis perekonomiannya ditopang oleh bidang pertanian.
Selain bekerja mandiri sebagai produsen bahan pangan, sarjana pertanian dapat bekerja di bidang lain. Pada instansi pemerintah, misalnya, mereka dapat bekerja di lembaga-lembaga pertanian, baik yang bernaung di bawah departemen pertanian maupun lembaga independen. Lembaga pemerintah seperti Badan Penelitian dan Pengembangan Deptan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Badan Karantina tak akan bisa lepas dari peran ahli pertanian. Untuk mendongkrak produksi pangan, pemerintah bahkan berencana menempatkan penyuluh pertanian lapangan (PPL) di setiap desa.
Di sektor swasta, sarjana pertanian dapat bekerja sebagai staf ahli atau konsultan perusahaan agrobisnis. Upaya perusahaan agribisnis mengubah pola tanam konvensional ke arah yang lebih modern memerlukan tenaga ahli yang tidak sedikit. Apalagi karena saat ini perusahaan pertanian dihadapkan dengan keterbatasan lahan, mereka memerlukan pakar sebagai pengawas upaya intensifikasi.
Peluang besar pada bidang pertanian sebenarnya bias menepis fobia menganggur yang banyak dialami mahasiswa. Apalagi tiga tahun belakangan perguruan tinggi getol membekali mahasiswanya dengan keterampilan berwirausaha. Dengan keterampilan yang dimiliki, mereka didorong menjadi pengusaha pertanian, baik di bidang produksi, pengolahan atau perdagangan bahan pangan.
Kecenderungan meninggalkan bidang pertanian sangat memprikhatinkan bila dicermati. Jika penurunan minat belajar bidang pertanian terus menurun, dikahawatirkan Indonesia kekurangan tenaga ahli sehingga berakibat pada kelangkaan pangan. Jika hal ini benar terjadi, bangsa kita hanya akan menjadi objek pasar sekaligus penonton di pentas pasar dunia.
Agar minat belajar di bidang pertanian kembali tumbuh, fakultas pertanian perlu merancang pembelajaran ilmu pertanian kontekstual. Ilmu pertanian harus sesuai dengan karakteristik kebutuhan pangan nasional dan internasional dewasa ini. Misalnya, pengembangan pertanian perkotaan agar dapat memanfaatkan lahan sempit menjadi produktif.
Rahmat Petuguran
Melahirkan Wirausahawan dari Sekolah
Mencermati tulisan saudara Desembriarto berjudul Memunculkan Wirausahawan dari Kampus (Kompas, 12 Juli) lantas di tanggapi Saudara Heru Kristanto dengan tulisan berjudul Pendidikan Kewirausahaan di Perguran Tinggi (Kompas, 23 Julii) sangat menarik. Tulisan keduanya barangkali lahir dari keprihatinan mereka atas banyaknya lulusan perguruan tinggi yang menganggur. Sangat disayangkan jika kaum intelektual justru tidak memiliki pekerjaan. Lantas jika lulusan sekolah menengah menganggur apa tidak memprihatinkan?
Pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan formal sadar betul bahwa pendidikan nasional yang sudah dan tengah berjalan memiliki beberapa kelemahan. Termasuk tidak mampu menjembatani peserta didik menuju bidang usaha yang diinginkannya. Karena itulah berbagai pembaruan dalam bidang pendidikan nasional terus diupayakan. Mulai dengan merevisi kurikulum lama, mengganti kurikulum, menyusun silabus baru, hingga coba mereplikasi kurikulum yang telah berjalan di negara lain. Setelah kurikulum 1994, kurikulum 2004, sekarang kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) Namun sejauh ini, berbagai inovasi pendidikan tersebut belum cukup mampu menghasilkan tenaga muda yang terampil dan profesional seperti yang dikehendaki pasar kerja. Diperlukan pola pembelajaran yang dapat menjembatani peserta didik pada dunia kerja, seperti link and match.
Konsep link and match adalah konsep yang menghubungkan dunia pendidikan dengan dunia kerja profesional. Konsep ini muncul sebagai refleksi keinginan setiap individu untuk hidup lebih baik setelah menyelesaikan pendidikan. Keahlian dan berbagai keterampilan yang diperoleh dari poses pendidikan selain digunakan sebagai bekal hidup juga dapat dikomersilkan sebagai konsekuensi kehidupan sosial yang saling memerlukan. Dari konteks inilah, mestinya, sekolah mampu membekali peserta didik dengan segenap keterampilan praktis yang diperlukan dalam dunia kerja..
Dalam melakukan fungsi tersebut pendidikan diharapkan mampu membekali tiap peserta didik, yang dalam hal ini berperan sebagai calon tenaga kerja, dengan berbagai keahlian sesuai kebutuhan pasar kerja. Namun karena banyaknya jenis keterampilan dalam dunia kerja, pendidikan di sekolah perlu disesuaikan dengan minat dan kesempatan kerja. Selama ini dikenal ada tiga jenis tenaga kerja. Pertama, tenaga kerja terampil, yaitu tenaga kerja yang menggunakan kecakapan dan keterampilan sebagai dasar profesi. Disinilah kemampuan psikomotor berperan sangat penting sebagai alat utama menyelesaikan jobnya. Kedua, tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang dihasilkan oleh proses pendidikan pofesional secara teoritis dan analitis. Tenaga kerja terdidik lebih mengutamakan kemampuan kognitifnya, seperti; analisa, pemikiran, hipotesa, observasi, dan eksprimen sebagai dasar profesi. Ketiga, tenaga kerja ahli, yaitu tenaga kerja yang memiliki latar belakang pendidikan formal untuk kemudian dipublikasikan sebagai bekal keterampilan lapangan.
Selama ini, wirausahawan dari sekolah diharapkan lahir dari sekolah menegah kejuruan (SMK). Mengingat sekolah ini memang diperuntukkan bagi peserta didik yang siap terjun ke lapangan kerja. Namun harapan tersebut tampaknya belum dapat terwujud. Kebanyakan lulusan SMK justru mengincar lapangan kerja yang telah tersedia dan enggan (atau tidak mampu) menciptakan lapangan kerja baru.
Jika pemerintah, khususnya Pemerintah daerah (Pemda), menghendaki pola link and match berjalan, hal yang perlu dibangun sejak dini adalah kesinambungan yang proposional antara tenaga kerja dengan pengguna tenaga kerja (stake holder). Menempatkan stake holder sebagai mitra pendidikan yang mau berpartisipasi dalam proses dan menentukan hasil akhir. Ini berarti, sekolah dituntut memiliki jaringan yang jelas agar tenaga kerja yang dihasilkan tidak terbengkalai.
Sebagai dasar berjalannya konsep link and match analisa pasar kerja dan kesesuaian dengan kondisi daerah juga perlu dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menghindari over supply saat tenaga kerja siap terjun dalam dunia kerja profesional. Analisa pasar kerja tersebut meliputi beberapa hal. Pertama, analisa jenis keahlian yang sedang dibutuhkan dan prediksinya di masa depan. Kedua, kapasitas lapangan kerja lokal, nasional dan global. Ketiga, inovasi membuka jaringan dan lapangan kerja baru. Keempat, analisa perubahan kebutuhan masyarakat global.
Mengingat terbatasnya lapangan kerja di daerah, pola link and match memang belum memungkinkan dilaksanakan dengan sempurna. Artinya, konsep ini belum mengakomodasi seluruh peserta didik. Tidak dapat dipungkiri, kesempatan kerja di berbagai bidang kehidupan, seperti bidang pendidikan, kesehatan, pemerintahan, niaga, keuangan dan investasi masih membuka peluang besar bagi calon tenaga keja di daeah. Keadaan ini tentu bertolak belakang dengan kondisi di lapangan karena sebagian kesempatan kerja di daerah justru dikuasai tenaga kerja dari luar. Karena itulah rekruitmen, seleksi peserta, dan penjurusan yang jelas harus dilakukan dengan jeli.
Jika konsep link and match dapat dilaksanakan di daerah sesuai progam maka akan banyak sekali keuntungan yang akan diperoleh. Pertama, stimulasi terciptanya lapangan kerja baru. Kedua, tenaga kerja terserap sehingga mengurangi pengangguran. Ketiga, terciptanya keseimbangan yang proporsional antara kualitas dan kuantitas tenaga kerja. Keempat, mampu melibatkan stake holder, selain sebagai pengguna tenaga kerja juga sebagai mitra pendidikan. Kelima, tenaga kerja lokal berwawasan global.
Jika kita sadari betul bahwa pendidikan adalah sebuah investasi, yang hasilnya baru dapat dirasakan jauh hari setelah modal ditanamkan, maka tidak ada salahnya jika pola link and match coba mulai diterapkan. Rasanya, kita memang harus segera bergegas menata, memperbaiki, bahkan menampilkan kembali paradigma baru pendidikan. Pendidikan kita sudah terlalu lama kehilangan jati diri, dan untuk menemukannya kembali kita hanya harus berani berinovasi.
Pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan formal sadar betul bahwa pendidikan nasional yang sudah dan tengah berjalan memiliki beberapa kelemahan. Termasuk tidak mampu menjembatani peserta didik menuju bidang usaha yang diinginkannya. Karena itulah berbagai pembaruan dalam bidang pendidikan nasional terus diupayakan. Mulai dengan merevisi kurikulum lama, mengganti kurikulum, menyusun silabus baru, hingga coba mereplikasi kurikulum yang telah berjalan di negara lain. Setelah kurikulum 1994, kurikulum 2004, sekarang kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) Namun sejauh ini, berbagai inovasi pendidikan tersebut belum cukup mampu menghasilkan tenaga muda yang terampil dan profesional seperti yang dikehendaki pasar kerja. Diperlukan pola pembelajaran yang dapat menjembatani peserta didik pada dunia kerja, seperti link and match.
Konsep link and match adalah konsep yang menghubungkan dunia pendidikan dengan dunia kerja profesional. Konsep ini muncul sebagai refleksi keinginan setiap individu untuk hidup lebih baik setelah menyelesaikan pendidikan. Keahlian dan berbagai keterampilan yang diperoleh dari poses pendidikan selain digunakan sebagai bekal hidup juga dapat dikomersilkan sebagai konsekuensi kehidupan sosial yang saling memerlukan. Dari konteks inilah, mestinya, sekolah mampu membekali peserta didik dengan segenap keterampilan praktis yang diperlukan dalam dunia kerja..
Dalam melakukan fungsi tersebut pendidikan diharapkan mampu membekali tiap peserta didik, yang dalam hal ini berperan sebagai calon tenaga kerja, dengan berbagai keahlian sesuai kebutuhan pasar kerja. Namun karena banyaknya jenis keterampilan dalam dunia kerja, pendidikan di sekolah perlu disesuaikan dengan minat dan kesempatan kerja. Selama ini dikenal ada tiga jenis tenaga kerja. Pertama, tenaga kerja terampil, yaitu tenaga kerja yang menggunakan kecakapan dan keterampilan sebagai dasar profesi. Disinilah kemampuan psikomotor berperan sangat penting sebagai alat utama menyelesaikan jobnya. Kedua, tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang dihasilkan oleh proses pendidikan pofesional secara teoritis dan analitis. Tenaga kerja terdidik lebih mengutamakan kemampuan kognitifnya, seperti; analisa, pemikiran, hipotesa, observasi, dan eksprimen sebagai dasar profesi. Ketiga, tenaga kerja ahli, yaitu tenaga kerja yang memiliki latar belakang pendidikan formal untuk kemudian dipublikasikan sebagai bekal keterampilan lapangan.
Selama ini, wirausahawan dari sekolah diharapkan lahir dari sekolah menegah kejuruan (SMK). Mengingat sekolah ini memang diperuntukkan bagi peserta didik yang siap terjun ke lapangan kerja. Namun harapan tersebut tampaknya belum dapat terwujud. Kebanyakan lulusan SMK justru mengincar lapangan kerja yang telah tersedia dan enggan (atau tidak mampu) menciptakan lapangan kerja baru.
Jika pemerintah, khususnya Pemerintah daerah (Pemda), menghendaki pola link and match berjalan, hal yang perlu dibangun sejak dini adalah kesinambungan yang proposional antara tenaga kerja dengan pengguna tenaga kerja (stake holder). Menempatkan stake holder sebagai mitra pendidikan yang mau berpartisipasi dalam proses dan menentukan hasil akhir. Ini berarti, sekolah dituntut memiliki jaringan yang jelas agar tenaga kerja yang dihasilkan tidak terbengkalai.
Sebagai dasar berjalannya konsep link and match analisa pasar kerja dan kesesuaian dengan kondisi daerah juga perlu dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menghindari over supply saat tenaga kerja siap terjun dalam dunia kerja profesional. Analisa pasar kerja tersebut meliputi beberapa hal. Pertama, analisa jenis keahlian yang sedang dibutuhkan dan prediksinya di masa depan. Kedua, kapasitas lapangan kerja lokal, nasional dan global. Ketiga, inovasi membuka jaringan dan lapangan kerja baru. Keempat, analisa perubahan kebutuhan masyarakat global.
Mengingat terbatasnya lapangan kerja di daerah, pola link and match memang belum memungkinkan dilaksanakan dengan sempurna. Artinya, konsep ini belum mengakomodasi seluruh peserta didik. Tidak dapat dipungkiri, kesempatan kerja di berbagai bidang kehidupan, seperti bidang pendidikan, kesehatan, pemerintahan, niaga, keuangan dan investasi masih membuka peluang besar bagi calon tenaga keja di daeah. Keadaan ini tentu bertolak belakang dengan kondisi di lapangan karena sebagian kesempatan kerja di daerah justru dikuasai tenaga kerja dari luar. Karena itulah rekruitmen, seleksi peserta, dan penjurusan yang jelas harus dilakukan dengan jeli.
Jika konsep link and match dapat dilaksanakan di daerah sesuai progam maka akan banyak sekali keuntungan yang akan diperoleh. Pertama, stimulasi terciptanya lapangan kerja baru. Kedua, tenaga kerja terserap sehingga mengurangi pengangguran. Ketiga, terciptanya keseimbangan yang proporsional antara kualitas dan kuantitas tenaga kerja. Keempat, mampu melibatkan stake holder, selain sebagai pengguna tenaga kerja juga sebagai mitra pendidikan. Kelima, tenaga kerja lokal berwawasan global.
Jika kita sadari betul bahwa pendidikan adalah sebuah investasi, yang hasilnya baru dapat dirasakan jauh hari setelah modal ditanamkan, maka tidak ada salahnya jika pola link and match coba mulai diterapkan. Rasanya, kita memang harus segera bergegas menata, memperbaiki, bahkan menampilkan kembali paradigma baru pendidikan. Pendidikan kita sudah terlalu lama kehilangan jati diri, dan untuk menemukannya kembali kita hanya harus berani berinovasi.
Membangun Sekolah Berkultur Humanis
Meskipun selalu mengundang kritik, sekolah masih menjadi pilihan pertama orang tua untuk menjamin pendidikan bagi anak-anaknya. Ekspektasi orang tua terhadap sekolah pun amat tinggi. Tidak hanya berharap anak-anaknya cerdas, mereka berharap sekolah bisa membekali anak-anak dengan nilai moral.
Sayangnya, ekspektasi tersebut kerap tidak mendapat jawaban sepadan. Alih-alih dapat menyediakan lingkungan belajar dengan proporsi intelektual dan moral seimbang, sekolah kerap melahirkan masalah personal dan sosial pada para siswa. Tawuran adalah contoh paling nyata.
Untuk menjawab persoalan ini kultur sekolah memagang peran yang besar. Pertama, dalam sehari siswa menghabiskan 5 hingga 8 jam di sekolah. Di sanalah anak memperoleh model perilaku yang akan diduplikasi atau dimodifikasi dalam kehidupannya. Selain mencermati teman, guru, dan karyawan, siswa mempelajari pola interaksi di antara mereka.
Kedua, sekolah hadir dengan pretensi moralitas yang besar. Tidak sekadar menawarkan pilihan-pilihan nilai, sekolah berhak membuat justifikasi mana sesuatu yang buruk, baik, dan lebih baik. Kemungkinan nilai yang ditawarkan sekolah untuk diadopsi siswa lebih besar dari nilai di lingkungan lain.
Kedua alasan inilah yang membuat Chatib Munif, penulis Sekolahnya Manusia, tetap menaruh optimisme pada sekolah. Pengalaman siswa dan guru yang telah menerapkan multiple intelegence (MI) pada bab pertama, ingin mempertegas bahwa sekolah humanisme adalah solusi.
Namun, mewujudkan cita-cita humanisme di sekolah tidak mudah. Agar kokoh pada tataran praktis, diperlukan landasan ideologis yang matang. Pemahaman filosofis tentang humanisme kemduian dirumuskan dalam kerja personal dan institusional sekolah. Setiap pemangku kepentingan harus memainkan peran sesuai kapasitasnya.
Humanisme yang ditawarkan Chatib Munif berpangkal pada pemahaman multiple intelgenci (MI) Howard Gardner. Menurutnya, setidak-tidaknya siswa memilik tujuh jenis kecerdasan yakni naturalistik, intrapersonal, logis matematis, kinetis, linguistik, visual-sepasial, dan interpersonal. Guru wajib mengenali kecerdasan yang dimilik siswa supaya mampu mengajar dengan baik.
Memang, untuk mencapai pemahaman tersebut, guru musti bekerja lebih keras. Ia perlu bergaul secara personal, tidak terbatas di kelas. Alat tes Multiple Intelegenci Research (MIR) hanyalah alt bantu.
Kendala lainnya adalah, pandangan humanisme kerap tidak sejalan dengan kultur birokrasi sekolah. Guru dan pengelola sekolah kerap terjebak pada pencapaian kuantitatif (baca: nilai ujian). Padahal, dalam asumsi humanisme, target terbesar proses belajar adalah perubahan perilaku. Belajar dilakukan anak supaya ia siap menghadapi masa depan. Secara substansial, taget yang akan dicapai adalah pribadi kuat, keratif, dan mandiri. Sementara nilai ujian, prestasi akademik, dan ijazah hanyalah penanda birokratis.
Chatib Munif, yang dalam biografinya mengaku sebagai murid Bobbi DepOrter, ingin menekankan bahwa dunia belajar adalah dunia yang sangat dinamis. Anak terus menerus berkembang, mengalamai gejolak psikologis tiada henti. Karena itu, untuk mengelolanya sekolah juga harus bersikap fleksibel (hal. 84).
Buku ini tampak berambisi meruntuhbangunkan pemahaman yang telah mapan. Soal kecerdasan misalnya, penlus mengajak pembaca memaknainya secara kritis. Pasalnya, definsi cerdas yang saat ini ada tidak netral karena alat tesnya bersifat politis. Banet, pakar pengkuran IQ, ia anggap terlalu mengakomodasi faktor genetis dalam alat tes yang diciptakannya. Padahal, kecerdasan manusia tidak statis, tetapi berkembang bergantung pada lingkungan (hal. 12).
Pandangan skeptis lain ditujukan pada konsep sekolah unggulan. Ciri sekolah unggulan yang hanya menerima siswa cerdas dianggapnya cacat. Sekolah unggul justru sekolah yang berani menerima siswa dalam kondisi apapun untuk diajar menjadi berprestasi. Best process not best input.
Sayangnya, buku ini terlalu berambisi menyodorokan MI sebagai solusi. Bagian 3 buku berisi keunggulan MI untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan di tanah air. Padahal, konsep MI menuntut sumber daya manusia dan biaya tidak sedikit. Karena itu, meskipun secara konseptual tidak mengandung kecacatan, MI akan menemui kendala pada tataran praktis.
Untuk membaca jenis kecerdasan anak misalnya, diperlukan rangkan tes Multiple Intelegnce Research (MIR) yang belum dikuasai oleh seluruh guru. Selain itu, sekolah juga harus menyediakan guru dalam jumlah besar jika menemukan siswa dengan keunikan menonjol. Sebab, siswa unik harus ditangani secara personal, bukan pendekatan kelas yang massal.
Persoalan tersebut sebenarnya dapat diatasi jika guru dan orang tua dapat berkomunikasi secara intensif. Tidak terbatas pada pertemuan formal, komunikasi guru dan orang tua sebaiknya dilakukan sewaktu-waktu. Orang tua menyuplai informasi tentang kehidupan anak di sekolah supaya guru dapat mengambil tindakan secara tepat. Sebaliknya, guru menyampaikan laporan perkembangan belajar deskriptif yang rinci agar orang tua dapat mengambil tindakan yang tepat di rumah.
Rahmat Petuguran
Sayangnya, ekspektasi tersebut kerap tidak mendapat jawaban sepadan. Alih-alih dapat menyediakan lingkungan belajar dengan proporsi intelektual dan moral seimbang, sekolah kerap melahirkan masalah personal dan sosial pada para siswa. Tawuran adalah contoh paling nyata.
Untuk menjawab persoalan ini kultur sekolah memagang peran yang besar. Pertama, dalam sehari siswa menghabiskan 5 hingga 8 jam di sekolah. Di sanalah anak memperoleh model perilaku yang akan diduplikasi atau dimodifikasi dalam kehidupannya. Selain mencermati teman, guru, dan karyawan, siswa mempelajari pola interaksi di antara mereka.
Kedua, sekolah hadir dengan pretensi moralitas yang besar. Tidak sekadar menawarkan pilihan-pilihan nilai, sekolah berhak membuat justifikasi mana sesuatu yang buruk, baik, dan lebih baik. Kemungkinan nilai yang ditawarkan sekolah untuk diadopsi siswa lebih besar dari nilai di lingkungan lain.
Kedua alasan inilah yang membuat Chatib Munif, penulis Sekolahnya Manusia, tetap menaruh optimisme pada sekolah. Pengalaman siswa dan guru yang telah menerapkan multiple intelegence (MI) pada bab pertama, ingin mempertegas bahwa sekolah humanisme adalah solusi.
Namun, mewujudkan cita-cita humanisme di sekolah tidak mudah. Agar kokoh pada tataran praktis, diperlukan landasan ideologis yang matang. Pemahaman filosofis tentang humanisme kemduian dirumuskan dalam kerja personal dan institusional sekolah. Setiap pemangku kepentingan harus memainkan peran sesuai kapasitasnya.
Humanisme yang ditawarkan Chatib Munif berpangkal pada pemahaman multiple intelgenci (MI) Howard Gardner. Menurutnya, setidak-tidaknya siswa memilik tujuh jenis kecerdasan yakni naturalistik, intrapersonal, logis matematis, kinetis, linguistik, visual-sepasial, dan interpersonal. Guru wajib mengenali kecerdasan yang dimilik siswa supaya mampu mengajar dengan baik.
Memang, untuk mencapai pemahaman tersebut, guru musti bekerja lebih keras. Ia perlu bergaul secara personal, tidak terbatas di kelas. Alat tes Multiple Intelegenci Research (MIR) hanyalah alt bantu.
Kendala lainnya adalah, pandangan humanisme kerap tidak sejalan dengan kultur birokrasi sekolah. Guru dan pengelola sekolah kerap terjebak pada pencapaian kuantitatif (baca: nilai ujian). Padahal, dalam asumsi humanisme, target terbesar proses belajar adalah perubahan perilaku. Belajar dilakukan anak supaya ia siap menghadapi masa depan. Secara substansial, taget yang akan dicapai adalah pribadi kuat, keratif, dan mandiri. Sementara nilai ujian, prestasi akademik, dan ijazah hanyalah penanda birokratis.
Chatib Munif, yang dalam biografinya mengaku sebagai murid Bobbi DepOrter, ingin menekankan bahwa dunia belajar adalah dunia yang sangat dinamis. Anak terus menerus berkembang, mengalamai gejolak psikologis tiada henti. Karena itu, untuk mengelolanya sekolah juga harus bersikap fleksibel (hal. 84).
Buku ini tampak berambisi meruntuhbangunkan pemahaman yang telah mapan. Soal kecerdasan misalnya, penlus mengajak pembaca memaknainya secara kritis. Pasalnya, definsi cerdas yang saat ini ada tidak netral karena alat tesnya bersifat politis. Banet, pakar pengkuran IQ, ia anggap terlalu mengakomodasi faktor genetis dalam alat tes yang diciptakannya. Padahal, kecerdasan manusia tidak statis, tetapi berkembang bergantung pada lingkungan (hal. 12).
Pandangan skeptis lain ditujukan pada konsep sekolah unggulan. Ciri sekolah unggulan yang hanya menerima siswa cerdas dianggapnya cacat. Sekolah unggul justru sekolah yang berani menerima siswa dalam kondisi apapun untuk diajar menjadi berprestasi. Best process not best input.
Sayangnya, buku ini terlalu berambisi menyodorokan MI sebagai solusi. Bagian 3 buku berisi keunggulan MI untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan di tanah air. Padahal, konsep MI menuntut sumber daya manusia dan biaya tidak sedikit. Karena itu, meskipun secara konseptual tidak mengandung kecacatan, MI akan menemui kendala pada tataran praktis.
Untuk membaca jenis kecerdasan anak misalnya, diperlukan rangkan tes Multiple Intelegnce Research (MIR) yang belum dikuasai oleh seluruh guru. Selain itu, sekolah juga harus menyediakan guru dalam jumlah besar jika menemukan siswa dengan keunikan menonjol. Sebab, siswa unik harus ditangani secara personal, bukan pendekatan kelas yang massal.
Persoalan tersebut sebenarnya dapat diatasi jika guru dan orang tua dapat berkomunikasi secara intensif. Tidak terbatas pada pertemuan formal, komunikasi guru dan orang tua sebaiknya dilakukan sewaktu-waktu. Orang tua menyuplai informasi tentang kehidupan anak di sekolah supaya guru dapat mengambil tindakan secara tepat. Sebaliknya, guru menyampaikan laporan perkembangan belajar deskriptif yang rinci agar orang tua dapat mengambil tindakan yang tepat di rumah.
Rahmat Petuguran
Menghentikan Kekerasan di Sekolah
Kekerasan yang terjadi di sekolah kian mengkhawatirkan. Bukan ekspresi kenakalan, kekerasn di sekolah telah menjurus ke arah kriminal. Siswa menjadikan sebagai jalan menunjukan eksistensi diri. Harus segera dihentikan.
Media mencatat, selama dua pekan terakhir tawuran pecah di Jakarta. Salah satu siswa SMA 6 tewas akibat bentrok dengan siswa SMA 70. Di Purbalingga seorang siswa ditusuk rekannya hingga meninggal. Kekerasan juga terjadi di SMA Negeri 3 Semarang dalam sebuah kegiatan esktrakurikuler.
Guru dan sekolah tentu saja harus bertanggung jawab. Namun, menimpakan tanggung jawab hanya kepada mereka bukan tindakan bijak. Pasalnya, kekerasan bukan persoalan lokal di sekolah. Virus kekerasan telah menjangkiti masyarakat luas.
Anak-anak kita hidup di komunitas yang hiruk-pikuk oleh ekspresi kekerasan. Adegan memukul, menendang, bahkan menggunakan senjata dipertontonkan setiap hari. Tidak hanya dalam tontonan fiktif seperti game dan film, tindakan brutal juga muncul di televisi setiap hari. Tidak heran jika eskpresi kekerasan mengendap dalam memori anak-anak. Pada saatnya mereka “perlu” meluapkan kemarahan, mereka seolah mendapat pembenaran.
Namun, kekerasan pada anak sebenarnya tidak dipantik oleh sebab laten. Kasus yang kekerasan yang terungkap lebih sering dipantik oleh emosi sesaat. Anak mencoba berjuang atas nama eksistensi diri atau kelompoknya. Oleh karena itu, dengan pendampingan dan strategi komunikasi yang baik kekerasan masih dapat dihilangkan.
Dalam sejarah peradaban, kekerasan adalah eskpresi paling purba. Kekerasan merepresentasikan kehendak seseorang untuk membela diri atau menyerang kelompok lain. Kekerasan adalah buah konflik batin dan sosial, tidak pernah muncul spontan dari individu. Jika para pendidik dapat menemukan konflik batin tersebut, kekerasan dapat ditangkal.
Di Amerika kekerasan pernah mewabah di kalangan pelajar kulit hitam. Tidak hanya diinternal pelajar kulit hitam, sentimen kulit hitam dan kulit putih meningkatkan frekuansi kekerasan secara segnifikan. Eliot Aronson, profesor University of Texas lalu mengembangkan model jigsaw yang memungkinken siswa dari berbagai latar belakang bekerja sama. Kini kesadaran multikultural mulai berkembang baik dan kekerasan antarsiswa reda.
Berbeda dengan Aronson, Menteri Pendidikan M. Nuh termasuk pihak yang mendorong penerapan hukuman bagi pelaku kekerasan. Hukuman diberikan untuk memberikan efek jera (Kompas, 27/9). Tidak hanya sanksi akademik, pelaku kekerasan dapat dipidanakan dengan tetap menjaga haknya sebagai anak.
Regulasi akademik kita memang memungkinkan sekolah bertindak tegas. Namun, memberikan hukuman lebih menyerupai aksi “memadamkan kebakaran”, tidak cukup permanen untuk memutus mata rantai kekerasan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mencari akar sebabnya.
Nalar Kompetisi
Secara soiologis siswa memiliki kecenderungan berkelompok. Mereka membentuk komunitas berdasarkan hobi, asal wilayah, atau bidang yang digemari. Tidak hanya komunitas “resmi” yang diinkubasi sekolah, kelompok siswa juga terbentuk secara alami sebagai konskuensi proses sosialisasi. Di luar sana ada kelompok yang terbentuk karena memiliki motor yang sama atau suka nongkrong di tempat yang sama.
Terbentuknya kelompok membangkitkan imajinasi identitas. Anak-anak dalam satu kelompok merasa memiliki identitas yang sama. Baik tertulis maupun tidak identitas bersama disepakati sebagai nilai, sesuatu yang berharga dan dilindungi. Terbentuknya identitas dalam imajinasi anak melahirkan kerekatan social.
Kerekatan social pada kelompok, sayngnya, kerap diikuti nalar kompetisi. Kelompok satu merasa menjadi liyan dari kelompok lain. Jika suatu saat bersinggungan, kelompok sendiri harus dibela mati-matian.
Dalam beberap hal, kita (guru dan orang tua) juga khilaf karena mendorong nalar kompetisi pada anak, misalnya dengan mengikutikan siswa di berbagai lomba. Hampir seluruh bidang dilombakan, mulai dari akademik, olahraga, seni, hingga kepribadian. Sekalipun memiliki dampak positif, kompetisi menjebak siswa pada perasaan “keakuan” dan “kekamian” yang dominan.
Perspektif
Kondisi “keakuan” dan “kekamian” nilah yang membuat siswa memiliki perspekstif tunggal melihat persoalan. Siswa tidak dapat menempatkan diri sebagai orang lain dan belajar menghargai mereka. Akhirnya, pergaulan antarindividu dan antarkelompok dipenuhi syak wasangka.
Lousie Derman-Sparks (1989) menyadari prasangka punya andil besar mendorong aksi kekerasan siswa. Ia menyodorkan “kurikulum antiprasangka” yang memungkinkan siswa memahami persoalan dari sudut pandang orang lain. Misalnya, siswa SMA diminta memilihkan buku untuk siswa SMK dan secara timbal balik siswa SMK diminta membuatkan jadwal kegiatan esktrakurikuler siswa SMA.
Global Laboratory Project telah dipraktikan untuk melibatkan siswa sebuah negara pada situasi emosional siswa di negara lain. Proyek ini memanfaatkan teknologi informasi video call untuk menghubungkan siswa dari Moskow dengan siswa dari Texas.
Mereka coba saling menyelami kondisi batin “teman jauh” mereka untuk menemukan persamaan visi dan persoalan. Hal ini penting dilakukan karena selama beberapa dasawarsa Rusia dan Amerika Serikat terlibat perang ideologi yang sengit.
Proyek semacam ini bisa diadaptasi di Indonesia dengan cakupan lebih sempit. Dua sekolah berbeda latar belakang membuat program saling sapa pada jam yang telah ditentukan. Mereka merancang proyek bersama untuk menghasilkan sesuatu yang nyata. Di sana siswa akan terlibat diskusi, beradu argumentasi, belajar memahami jalan pikir mitranya.
Jika berhasil, proyek ini dapat mengantarkan siswa pada kesadaran bahwa setiap orang memiliki tipikal emsoional yang sama meski berasal dari latar belakang berbeda. Setiap orang senang dihargai dan marah jika dicehkan. Jika Anda senang dihargai, hargailah orang lain. Jika Anda tidak senang dilecehkan, hindari ucapan menyakitkan.
Rahmat Petuguran
Media mencatat, selama dua pekan terakhir tawuran pecah di Jakarta. Salah satu siswa SMA 6 tewas akibat bentrok dengan siswa SMA 70. Di Purbalingga seorang siswa ditusuk rekannya hingga meninggal. Kekerasan juga terjadi di SMA Negeri 3 Semarang dalam sebuah kegiatan esktrakurikuler.
Guru dan sekolah tentu saja harus bertanggung jawab. Namun, menimpakan tanggung jawab hanya kepada mereka bukan tindakan bijak. Pasalnya, kekerasan bukan persoalan lokal di sekolah. Virus kekerasan telah menjangkiti masyarakat luas.
Anak-anak kita hidup di komunitas yang hiruk-pikuk oleh ekspresi kekerasan. Adegan memukul, menendang, bahkan menggunakan senjata dipertontonkan setiap hari. Tidak hanya dalam tontonan fiktif seperti game dan film, tindakan brutal juga muncul di televisi setiap hari. Tidak heran jika eskpresi kekerasan mengendap dalam memori anak-anak. Pada saatnya mereka “perlu” meluapkan kemarahan, mereka seolah mendapat pembenaran.
Namun, kekerasan pada anak sebenarnya tidak dipantik oleh sebab laten. Kasus yang kekerasan yang terungkap lebih sering dipantik oleh emosi sesaat. Anak mencoba berjuang atas nama eksistensi diri atau kelompoknya. Oleh karena itu, dengan pendampingan dan strategi komunikasi yang baik kekerasan masih dapat dihilangkan.
Dalam sejarah peradaban, kekerasan adalah eskpresi paling purba. Kekerasan merepresentasikan kehendak seseorang untuk membela diri atau menyerang kelompok lain. Kekerasan adalah buah konflik batin dan sosial, tidak pernah muncul spontan dari individu. Jika para pendidik dapat menemukan konflik batin tersebut, kekerasan dapat ditangkal.
Di Amerika kekerasan pernah mewabah di kalangan pelajar kulit hitam. Tidak hanya diinternal pelajar kulit hitam, sentimen kulit hitam dan kulit putih meningkatkan frekuansi kekerasan secara segnifikan. Eliot Aronson, profesor University of Texas lalu mengembangkan model jigsaw yang memungkinken siswa dari berbagai latar belakang bekerja sama. Kini kesadaran multikultural mulai berkembang baik dan kekerasan antarsiswa reda.
Berbeda dengan Aronson, Menteri Pendidikan M. Nuh termasuk pihak yang mendorong penerapan hukuman bagi pelaku kekerasan. Hukuman diberikan untuk memberikan efek jera (Kompas, 27/9). Tidak hanya sanksi akademik, pelaku kekerasan dapat dipidanakan dengan tetap menjaga haknya sebagai anak.
Regulasi akademik kita memang memungkinkan sekolah bertindak tegas. Namun, memberikan hukuman lebih menyerupai aksi “memadamkan kebakaran”, tidak cukup permanen untuk memutus mata rantai kekerasan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mencari akar sebabnya.
Nalar Kompetisi
Secara soiologis siswa memiliki kecenderungan berkelompok. Mereka membentuk komunitas berdasarkan hobi, asal wilayah, atau bidang yang digemari. Tidak hanya komunitas “resmi” yang diinkubasi sekolah, kelompok siswa juga terbentuk secara alami sebagai konskuensi proses sosialisasi. Di luar sana ada kelompok yang terbentuk karena memiliki motor yang sama atau suka nongkrong di tempat yang sama.
Terbentuknya kelompok membangkitkan imajinasi identitas. Anak-anak dalam satu kelompok merasa memiliki identitas yang sama. Baik tertulis maupun tidak identitas bersama disepakati sebagai nilai, sesuatu yang berharga dan dilindungi. Terbentuknya identitas dalam imajinasi anak melahirkan kerekatan social.
Kerekatan social pada kelompok, sayngnya, kerap diikuti nalar kompetisi. Kelompok satu merasa menjadi liyan dari kelompok lain. Jika suatu saat bersinggungan, kelompok sendiri harus dibela mati-matian.
Dalam beberap hal, kita (guru dan orang tua) juga khilaf karena mendorong nalar kompetisi pada anak, misalnya dengan mengikutikan siswa di berbagai lomba. Hampir seluruh bidang dilombakan, mulai dari akademik, olahraga, seni, hingga kepribadian. Sekalipun memiliki dampak positif, kompetisi menjebak siswa pada perasaan “keakuan” dan “kekamian” yang dominan.
Perspektif
Kondisi “keakuan” dan “kekamian” nilah yang membuat siswa memiliki perspekstif tunggal melihat persoalan. Siswa tidak dapat menempatkan diri sebagai orang lain dan belajar menghargai mereka. Akhirnya, pergaulan antarindividu dan antarkelompok dipenuhi syak wasangka.
Lousie Derman-Sparks (1989) menyadari prasangka punya andil besar mendorong aksi kekerasan siswa. Ia menyodorkan “kurikulum antiprasangka” yang memungkinkan siswa memahami persoalan dari sudut pandang orang lain. Misalnya, siswa SMA diminta memilihkan buku untuk siswa SMK dan secara timbal balik siswa SMK diminta membuatkan jadwal kegiatan esktrakurikuler siswa SMA.
Global Laboratory Project telah dipraktikan untuk melibatkan siswa sebuah negara pada situasi emosional siswa di negara lain. Proyek ini memanfaatkan teknologi informasi video call untuk menghubungkan siswa dari Moskow dengan siswa dari Texas.
Mereka coba saling menyelami kondisi batin “teman jauh” mereka untuk menemukan persamaan visi dan persoalan. Hal ini penting dilakukan karena selama beberapa dasawarsa Rusia dan Amerika Serikat terlibat perang ideologi yang sengit.
Proyek semacam ini bisa diadaptasi di Indonesia dengan cakupan lebih sempit. Dua sekolah berbeda latar belakang membuat program saling sapa pada jam yang telah ditentukan. Mereka merancang proyek bersama untuk menghasilkan sesuatu yang nyata. Di sana siswa akan terlibat diskusi, beradu argumentasi, belajar memahami jalan pikir mitranya.
Jika berhasil, proyek ini dapat mengantarkan siswa pada kesadaran bahwa setiap orang memiliki tipikal emsoional yang sama meski berasal dari latar belakang berbeda. Setiap orang senang dihargai dan marah jika dicehkan. Jika Anda senang dihargai, hargailah orang lain. Jika Anda tidak senang dilecehkan, hindari ucapan menyakitkan.
Rahmat Petuguran
Ke Mana Humanisme Menghilang?
Kepada para ibu yang melepas anaknya berangkat sekolah tiap pagi, ada pertanyaan yang sungguh berat diutarakan. Apa yang mereka rasakan melihat di televisi anak-anaknya berkelahi?
Pertanyaan ini tentu tidak perlu spesifik ditujukan untuk orang tua SMA 6 Jakarta. Sebab perilaku brutal berpotensi muncul dari siswa di mana pun. Tindakan agresif begitu dekat dengan mereka, jiwa muda yang bergjolak tak ada hentinya.
Hal yang membuat tindak kekerasan sangat menyesakan adalah, kenapa justru terjadi di sekolah? Ya, sebuah tempat yang dalam ingatan kolektif publik sesak terisi relasi asuh penuh asih. Apakah persespsi itu yang sudha terlalu usang atau justru sekolah telah kehilangan eksistensi sosialnya?
Sekolah adalah rumah. Di sanalah anak meunduplikasi perilaku orang lain yang diamatinya. Awalnya duplikasi kemudian modifikasi (Santrock, 2008). Selain mencermati teman, guru, dan karyawan, anak mempelajari pola interaksi di antara mereka. Kultur sekolah menjadi sama penting dengan materi pelajaran yang secara repetitif diajarkan.
Mengingat sekolah punya agenda utama memanusiakan manusia, mestinya humanisme menjadi ruh di lembaga itu. Di sana kasih sayang dipraktikan, tidak sekedar diucapkan. Si kaya memberi, si kuat mengayomi. Tentu saja siswa tidak kerdil oleh beragam justifikasi, bodoh, malas, atau nakal.
Sayangnya, membangun rumah humanisme tak semudah membangun gedung sekolah. Proposal, anggaran dicairkan, tender, proyek jalan, lalu peresmian. Diperlukan landasan ideologis yang matang agar praksisnya tak asal-asalan. Pemahaman filosofis kemudian dirumuskan dalam kerja personal dan institusional. Sebab, setiap pemangku kepentingan memainkan peran yang berbeda.
Humanisme hendak menempatkan siswa sebagai manusia yang utuh. Secara personal siswa adalah bangunan fisik dan psikis yang kompleks, sedangkan secara sosial ia adalah bagian dari sistem kosmos. Prinsip yang hendak dibangun adalah, sekolah hadir karena kebutuhan manusia untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan diperlukan untuk menghadapi kehidupan yang sulit dan menyengsarakan.
Johnson (2008: 163) menyebut tiap anak didik memiliki karakteristik yang unik. Harus dimaklumi jika mereka punya cara masing-masing menghadapi kesulitan. Tindakan massal terhadap pribadi yang beragam berpotensi membuat mereka kehlaingan sebagian jati dirinya. Maka, tugas guru pertama kali adalah mengetahui keberagaman siswa. Mengetahui pribadi macam apa yang akan dihadapi.
Secara sederhana Howard Gardner, mengaketgroikan tujuh jenis kercedasan, yakni naturalistik, intrapersonal, logis matematis, kinetis, linguistik, visual-sepasial, dan interpersonal. Namun pakar multiple intelegence ini tidak menutupp kemungkinan ada puluhan kategori kecerdasn lainnya. Supaya relasi guru dan sewa sedikit beradab, adalah wajib bagi guru mengetahui jenis kecerdasan siswanya. Orang per orang dan bukan kelas per kelas.
Birokratis
Habitus humanisme di sekolah menemui kendala lantaran berbenturan dengan kultur birokratis. Lebih-lebih, belakangan sekolah menjelma jadi tangan panjang penguasa. Lahir sebagai institusi negara, sekolah menerima kutukan bekerja terukur sesuai haluan politis penguasa. Maka tidak heran jika prinsip pedagogik yang paling mendasar sekalipun kerap terabaikan, terganti ritus formal-seremonial.
Agar benturan keduanya dapat dihindari, perlu tafsir baru terhadap sekolah dan eksistensi sosiologisnya. Bagi anak-anak sekolah hanyalah salah satu dari sekian banyak cara mereka belajar mengenali dunianya. Sekolah mengkonversi nilai kehidupan dalam rangkaian aktivitas belajar. Sementara belajar adalah strategi manusia mempersiapkan kehidupan di masa depan. Sasaran paling substansial sekolah adalah kesiapan pembelajar menghadapi masa depan. Nilai ujian, prestasi akademik, dan ijazah hanyalah penanda birokratis.
Dunia belajar adalah dunia yang dinamis. Anak berkembang mengalamai gejolak psikologis tiada henti. Humanisme memandang itu sebagai kensicayaan. Karena itu, sekolah musti luwes, keluar dari pekem birokratis yang ketat. Persoalan yang muncul pada mereka sebaiknya juga dipandang dengan empati, bukan teks aturan yang telanjur ditandatangani.
Ki Hajar Dewantara di Perguruan Taman Siswa yang pernah dipimpinnya menggunakan analogi keluarga untuk membangun kedekatan guru dan siswa. Sapaan “Ki” dan “Nyi” bagi para guru misalnya memunculkan kesan akrab dan bersahaja. Siswa disapa “Nak” bukan “peserta didik” seperti yang lebih populer saat ini.
Rahmat Petuguran
Pertanyaan ini tentu tidak perlu spesifik ditujukan untuk orang tua SMA 6 Jakarta. Sebab perilaku brutal berpotensi muncul dari siswa di mana pun. Tindakan agresif begitu dekat dengan mereka, jiwa muda yang bergjolak tak ada hentinya.
Hal yang membuat tindak kekerasan sangat menyesakan adalah, kenapa justru terjadi di sekolah? Ya, sebuah tempat yang dalam ingatan kolektif publik sesak terisi relasi asuh penuh asih. Apakah persespsi itu yang sudha terlalu usang atau justru sekolah telah kehilangan eksistensi sosialnya?
Sekolah adalah rumah. Di sanalah anak meunduplikasi perilaku orang lain yang diamatinya. Awalnya duplikasi kemudian modifikasi (Santrock, 2008). Selain mencermati teman, guru, dan karyawan, anak mempelajari pola interaksi di antara mereka. Kultur sekolah menjadi sama penting dengan materi pelajaran yang secara repetitif diajarkan.
Mengingat sekolah punya agenda utama memanusiakan manusia, mestinya humanisme menjadi ruh di lembaga itu. Di sana kasih sayang dipraktikan, tidak sekedar diucapkan. Si kaya memberi, si kuat mengayomi. Tentu saja siswa tidak kerdil oleh beragam justifikasi, bodoh, malas, atau nakal.
Sayangnya, membangun rumah humanisme tak semudah membangun gedung sekolah. Proposal, anggaran dicairkan, tender, proyek jalan, lalu peresmian. Diperlukan landasan ideologis yang matang agar praksisnya tak asal-asalan. Pemahaman filosofis kemudian dirumuskan dalam kerja personal dan institusional. Sebab, setiap pemangku kepentingan memainkan peran yang berbeda.
Humanisme hendak menempatkan siswa sebagai manusia yang utuh. Secara personal siswa adalah bangunan fisik dan psikis yang kompleks, sedangkan secara sosial ia adalah bagian dari sistem kosmos. Prinsip yang hendak dibangun adalah, sekolah hadir karena kebutuhan manusia untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan diperlukan untuk menghadapi kehidupan yang sulit dan menyengsarakan.
Johnson (2008: 163) menyebut tiap anak didik memiliki karakteristik yang unik. Harus dimaklumi jika mereka punya cara masing-masing menghadapi kesulitan. Tindakan massal terhadap pribadi yang beragam berpotensi membuat mereka kehlaingan sebagian jati dirinya. Maka, tugas guru pertama kali adalah mengetahui keberagaman siswa. Mengetahui pribadi macam apa yang akan dihadapi.
Secara sederhana Howard Gardner, mengaketgroikan tujuh jenis kercedasan, yakni naturalistik, intrapersonal, logis matematis, kinetis, linguistik, visual-sepasial, dan interpersonal. Namun pakar multiple intelegence ini tidak menutupp kemungkinan ada puluhan kategori kecerdasn lainnya. Supaya relasi guru dan sewa sedikit beradab, adalah wajib bagi guru mengetahui jenis kecerdasan siswanya. Orang per orang dan bukan kelas per kelas.
Birokratis
Habitus humanisme di sekolah menemui kendala lantaran berbenturan dengan kultur birokratis. Lebih-lebih, belakangan sekolah menjelma jadi tangan panjang penguasa. Lahir sebagai institusi negara, sekolah menerima kutukan bekerja terukur sesuai haluan politis penguasa. Maka tidak heran jika prinsip pedagogik yang paling mendasar sekalipun kerap terabaikan, terganti ritus formal-seremonial.
Agar benturan keduanya dapat dihindari, perlu tafsir baru terhadap sekolah dan eksistensi sosiologisnya. Bagi anak-anak sekolah hanyalah salah satu dari sekian banyak cara mereka belajar mengenali dunianya. Sekolah mengkonversi nilai kehidupan dalam rangkaian aktivitas belajar. Sementara belajar adalah strategi manusia mempersiapkan kehidupan di masa depan. Sasaran paling substansial sekolah adalah kesiapan pembelajar menghadapi masa depan. Nilai ujian, prestasi akademik, dan ijazah hanyalah penanda birokratis.
Dunia belajar adalah dunia yang dinamis. Anak berkembang mengalamai gejolak psikologis tiada henti. Humanisme memandang itu sebagai kensicayaan. Karena itu, sekolah musti luwes, keluar dari pekem birokratis yang ketat. Persoalan yang muncul pada mereka sebaiknya juga dipandang dengan empati, bukan teks aturan yang telanjur ditandatangani.
Ki Hajar Dewantara di Perguruan Taman Siswa yang pernah dipimpinnya menggunakan analogi keluarga untuk membangun kedekatan guru dan siswa. Sapaan “Ki” dan “Nyi” bagi para guru misalnya memunculkan kesan akrab dan bersahaja. Siswa disapa “Nak” bukan “peserta didik” seperti yang lebih populer saat ini.
Rahmat Petuguran
Korupsi Bersemi di Perguruan Tinggi
Para pendidik membumbungkan optimisme bawah korupsi dapat ditebas melalui pendidikan. Namun baru-baru ini, para dosen justru menyadari perguruan tinggi ternyata bukan tempat suci, blepotan, bahkan kotor. Korupsi juga bersemi di perguruan tinggi.
Benih-benih korupsi setidak-tidaknya melalui tiga cara. Pertama, melanggengkan pragmatisme. Perguruan tinggi menjadi tempat transaksi antara anggota masyarakat yang memerlukan legitimasi keilmuan dengan lembaga yang memiliki kewenangan di bidang itu. Yang terjadi adalah mahasiswa menempuh aneka cara supaya memperoleh penialain baik, cum laude.
Kedua, pragmatisme mengubah relasi kultural dosen mahasiswa pada seremoni akademik. Perkualiahan adalah pertemuan seseorang yang punya kewajiban mengajar dengan anak-anak muda yang dibebani kewajiban belajar. Dalam relasi ini, asah, asih, asuh lesap dan relasi personal menjadi romantisme.
Ketiga, birokrasi kampus dikelola dengan pendekatan formal. Dalam pengelolaan keuangan misalnya, keabsahan surat pertanggungjawaban diukur berdasarkan kelengkapan adminsitrasi. Nyaris tidak pernah ada audit substansial ketika lembaga kemahasiswaan mempertanggungjawabkan dananya. Watak birokrasi kita yang korup pun terwariskan.
Ketiga sebab tersebut barangkali masih ditambahi oleh absennya tauladan yang memadai di kehidupan kampus. Pengakuan Asep Iwan Iriawan, mantan hakim agung yang memilih pensiun dini dan menjadi dosen (Kompas, 6/2), cukup menggambarkan kondisi tersebut. Dosen dan mahasiswa, dalam skala kecil, ternyata telah lama mempraktikan suap menyuap. BPK, pada 2010, juga telah merilis, sejumlah perguruan tinggi ternyata memiliki rekening liar.
Pengusaha dan Birokrat
Kesempatan perguruan tinggi untuk menghasilkan koruptor atau pejuang antikorupsi sama besarnya. Kecenderungan pada dua hal biner tersebut bergantung pada cara para pendidik mengkomunikasikan korupsi bukan hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga pengingkaran terhadap hati nurani. Selebihnya, kecenderungan akan berpulang pada masing-masing individu, setelah para sarjana melakoni karirnya.
Di Indonesia, sarjana digadang-gadang menempati posisi strategis sebagai pejabat dan pengusaha. Keduanya, baik pejabat dan pengusaha, memiliki potensi korupsi sama besar. Seperti dikatakan Rose-Ackerman (1999), apabila seorang pejabat pemerintah memiliki kekuasaan penuh terhadap pendistribusian keuntungan atau biaya kepada sektor swasta, maka terciptalah peluang penyuapan.
Kondisi demikian terjadi lantaran pejabat dan pengusaha “terjerat” relasi transaksional yang saling memerlukan. Mekanisme pembelanjaan keuangan negara memungkinkan pejabat dan pengusaha terlibat dalam hubungan yang dalam. Pada proses pengadaan barang misalnya, pejabat menjadi panitia sedangkan pengusaha menjadi rekanan. Pejabat memiliki otoritas mengambil keputusan, pengusaha menjadi pelaksana pengadaan.
Persekongkolan pejabat dan pengusah belum akan usai. Pasalnya, uang negara dalam APBN masih menjadi penggerak ekonomi yang dominan. Negara, diwakili pemerintah, membeli dan menjual barang dan jasa, membagi-bagikan bantuan, mengatur swastanisasi BUMN, dan memberikan konsensi. Bahkan, pemerintah kerap menjual barang dan jasa di bawah harga pasar.
Dalam relasi demikian, diprediksi Rose-Ackerman, korupsi dapat terjadi dalam empat bentuk. Pertama, sebuah perusahaan mungkin akan membayar agar dimasukan dalam daftar penawar yang mmenuhi syarat. Kedua, penyuapan dilakukan agar para pejabat mengatur syart-syarat penawaran sehingga perusahaan menjadi satu-satunya penawar yang memenuhi kualifikasi. Ketiga, sebuah perusahaan akan membayar supaya terpilih sebagai pemenang tender. Keempat, jika sebuah perusahaan telah terpilih, ia mungkin membayar untuk memperoleh harga yang telah di-mark up.
Simulasi Korupsi
Hubungan yang korup diawali itikad mengambil keuntungan melebihi haknya. Dalam teori klasik, korupsi dapat terjadi karena kebutuhan (need) dan keserakahan (greed). Kedua faktor psikologis tersebut dapat muncul karena kesempatan (chance) akibat longgarnya hukum dan keculasan yang telah menjadi kebiasaan.
Di perguruan tinggi, kebutuhan yang berubah menjadi keserakahan tumbuh dalam pola pendidikan tranksaksional yang mengabaikan empati. Diawali dengan biaya masuk yang besar, mahasiswa ditempatkan pada situasi bahwa uang mengambil peran sangat besar dalam kehidupan. Uang menjadi juru tawar yang ampuh dalam berbagai negosiasi. Uang berperan melebihi nilai nominalnya lantaran sistem birokrasi memberi tempat yang istimewa.
Publik kerap bertanya, mengapa biaya berobat pada dokter begitu mahal. Juga, mengapa jasa pendampingan hukum para pengacara juga mahal luar biasa? Perguruan tinggi punya tanggung jawab moral, karena telah memungut biaya masuk yang besar ketika mereka kuliah. Jika “modal” tidak dapat dikembalikan dengan wajar, peluang berbuat korup terbuka semakin lebar.
Transaksi semacam ini terus berlanjut ketika mahasiswa belajar di perguruan tinggi. Relasi tidak sehat mahasiswa-dosen juga mahasiswa-kampus menjadi simulasi tindakan korup. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) misalnya, telah lama melatih mahasiswa cerdas untuk berbuat korup. Dana penelitian besar yang diterima dari Dirjen Dikti kerap diselewengkan untuk keperluan pribadi. Asal laporan pertanggungjawaban (LPJ) disusun rapi perbuatan itu jarang sekali diketahui apalagi diungkap.
Para aktivis mahasiswa juga terlibat dalam simulasi semacam ini. Dana kegiatan organisasi misalnya, dapat dengan mudah diselewengkan asal bisa menyusun laporan dengan rapi. Ini sebuah otokritik yang menyesakan dada.
Rahmat Petuguran
Benih-benih korupsi setidak-tidaknya melalui tiga cara. Pertama, melanggengkan pragmatisme. Perguruan tinggi menjadi tempat transaksi antara anggota masyarakat yang memerlukan legitimasi keilmuan dengan lembaga yang memiliki kewenangan di bidang itu. Yang terjadi adalah mahasiswa menempuh aneka cara supaya memperoleh penialain baik, cum laude.
Kedua, pragmatisme mengubah relasi kultural dosen mahasiswa pada seremoni akademik. Perkualiahan adalah pertemuan seseorang yang punya kewajiban mengajar dengan anak-anak muda yang dibebani kewajiban belajar. Dalam relasi ini, asah, asih, asuh lesap dan relasi personal menjadi romantisme.
Ketiga, birokrasi kampus dikelola dengan pendekatan formal. Dalam pengelolaan keuangan misalnya, keabsahan surat pertanggungjawaban diukur berdasarkan kelengkapan adminsitrasi. Nyaris tidak pernah ada audit substansial ketika lembaga kemahasiswaan mempertanggungjawabkan dananya. Watak birokrasi kita yang korup pun terwariskan.
Ketiga sebab tersebut barangkali masih ditambahi oleh absennya tauladan yang memadai di kehidupan kampus. Pengakuan Asep Iwan Iriawan, mantan hakim agung yang memilih pensiun dini dan menjadi dosen (Kompas, 6/2), cukup menggambarkan kondisi tersebut. Dosen dan mahasiswa, dalam skala kecil, ternyata telah lama mempraktikan suap menyuap. BPK, pada 2010, juga telah merilis, sejumlah perguruan tinggi ternyata memiliki rekening liar.
Pengusaha dan Birokrat
Kesempatan perguruan tinggi untuk menghasilkan koruptor atau pejuang antikorupsi sama besarnya. Kecenderungan pada dua hal biner tersebut bergantung pada cara para pendidik mengkomunikasikan korupsi bukan hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga pengingkaran terhadap hati nurani. Selebihnya, kecenderungan akan berpulang pada masing-masing individu, setelah para sarjana melakoni karirnya.
Di Indonesia, sarjana digadang-gadang menempati posisi strategis sebagai pejabat dan pengusaha. Keduanya, baik pejabat dan pengusaha, memiliki potensi korupsi sama besar. Seperti dikatakan Rose-Ackerman (1999), apabila seorang pejabat pemerintah memiliki kekuasaan penuh terhadap pendistribusian keuntungan atau biaya kepada sektor swasta, maka terciptalah peluang penyuapan.
Kondisi demikian terjadi lantaran pejabat dan pengusaha “terjerat” relasi transaksional yang saling memerlukan. Mekanisme pembelanjaan keuangan negara memungkinkan pejabat dan pengusaha terlibat dalam hubungan yang dalam. Pada proses pengadaan barang misalnya, pejabat menjadi panitia sedangkan pengusaha menjadi rekanan. Pejabat memiliki otoritas mengambil keputusan, pengusaha menjadi pelaksana pengadaan.
Persekongkolan pejabat dan pengusah belum akan usai. Pasalnya, uang negara dalam APBN masih menjadi penggerak ekonomi yang dominan. Negara, diwakili pemerintah, membeli dan menjual barang dan jasa, membagi-bagikan bantuan, mengatur swastanisasi BUMN, dan memberikan konsensi. Bahkan, pemerintah kerap menjual barang dan jasa di bawah harga pasar.
Dalam relasi demikian, diprediksi Rose-Ackerman, korupsi dapat terjadi dalam empat bentuk. Pertama, sebuah perusahaan mungkin akan membayar agar dimasukan dalam daftar penawar yang mmenuhi syarat. Kedua, penyuapan dilakukan agar para pejabat mengatur syart-syarat penawaran sehingga perusahaan menjadi satu-satunya penawar yang memenuhi kualifikasi. Ketiga, sebuah perusahaan akan membayar supaya terpilih sebagai pemenang tender. Keempat, jika sebuah perusahaan telah terpilih, ia mungkin membayar untuk memperoleh harga yang telah di-mark up.
Simulasi Korupsi
Hubungan yang korup diawali itikad mengambil keuntungan melebihi haknya. Dalam teori klasik, korupsi dapat terjadi karena kebutuhan (need) dan keserakahan (greed). Kedua faktor psikologis tersebut dapat muncul karena kesempatan (chance) akibat longgarnya hukum dan keculasan yang telah menjadi kebiasaan.
Di perguruan tinggi, kebutuhan yang berubah menjadi keserakahan tumbuh dalam pola pendidikan tranksaksional yang mengabaikan empati. Diawali dengan biaya masuk yang besar, mahasiswa ditempatkan pada situasi bahwa uang mengambil peran sangat besar dalam kehidupan. Uang menjadi juru tawar yang ampuh dalam berbagai negosiasi. Uang berperan melebihi nilai nominalnya lantaran sistem birokrasi memberi tempat yang istimewa.
Publik kerap bertanya, mengapa biaya berobat pada dokter begitu mahal. Juga, mengapa jasa pendampingan hukum para pengacara juga mahal luar biasa? Perguruan tinggi punya tanggung jawab moral, karena telah memungut biaya masuk yang besar ketika mereka kuliah. Jika “modal” tidak dapat dikembalikan dengan wajar, peluang berbuat korup terbuka semakin lebar.
Transaksi semacam ini terus berlanjut ketika mahasiswa belajar di perguruan tinggi. Relasi tidak sehat mahasiswa-dosen juga mahasiswa-kampus menjadi simulasi tindakan korup. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) misalnya, telah lama melatih mahasiswa cerdas untuk berbuat korup. Dana penelitian besar yang diterima dari Dirjen Dikti kerap diselewengkan untuk keperluan pribadi. Asal laporan pertanggungjawaban (LPJ) disusun rapi perbuatan itu jarang sekali diketahui apalagi diungkap.
Para aktivis mahasiswa juga terlibat dalam simulasi semacam ini. Dana kegiatan organisasi misalnya, dapat dengan mudah diselewengkan asal bisa menyusun laporan dengan rapi. Ini sebuah otokritik yang menyesakan dada.
Rahmat Petuguran
Soal UN, Kenapa Pemerintah Keras Kepala?
Keputusan Presiden SBY untuk tetap menyelenggarakan Ujian Nasional (UN) tahun 2010 meski dengan beberapa perubahan mengisyarakan keteguhan sikap pemerintah pada satu sisi. Namun pada sisi lain keputusan tersebut justru menggambarkan betapa keras kepalanya pemerintah. Meski telah dilarang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menuai protes dari pengamat pendidikan, bahkan diprotes oleh siswa di berbagai daerah pemerintah tetap ngotot.
Perdebatan panjang mengenai ujian nasional sebaiknya didudukkan pada substansi yang sebenarnya. Pertama, UN adalah alat evaluasi pembelejaran sebagai bahan pertimbangan mengambil kebijakan pendidikan. Bagi guru dan sekolah ujian dilakukan untuk mengetahui kesuksesan pembelajaran sehingga pada tahun-tahun berikutnya bisa menentukan metode pembelajaran yang lebih tepat. Sedangkan bagi birokrasi, mulai Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota hingga Departemen Pendidikan Nasional, hasil ujian diperlukan sebagai dasar membuat kebijakan pendidikan.
Kedua, UN hanya bagian kecil dari proses pendidikan sehingga tidak bisa dijadikan sebagai parameter tunggal mengukur keberhasilan proses pendidikan. Sebagaimana diungkapkan menteri pendidikan nasional M. Nuh, “Ujian nasional hanyalah pohon, sedangkan pendidikan nasional ibarat hutan (Kompas, 9 Januari 2010).” Maka sangat naif seseorang atau lembaga bisa mengukur kualitas hutan melalui satu pohon. Padahal hutan adalah habitat bagi beragam populasi, seperti rumput, semak belukar, bahkan hewan-hewan liar.
Dari dua tesis tersebut, perdebatan mengenai UN sebenarnya tidak lagi berada pada soal boleh dilaksanakan atau tidak, melainkan pada peran dan posisi UN bagi pendidikan. Mendudukan UN pada peran yang keliru sangat mungkin menjebak pendidikan pada pendangkalan proses. Dengan melaksanakan UN pemerintah telah mengabaikan proses belajar yang telah ditempuh para siswa.
Empat alasan
Pertanyaan muncul, mengapa pemerintah bersikeras melaksanakan UN meski kebijakan tersebut dianggap tidak tepat dan menuai penolakan bahkan sejak pertama kali digagas? Setidaknya ada empat alasan mengapa pemerintah begitu memaksakan diri.
Pertama, pemerintah tidak memiliki alternatif cara mengukur keberhasilan pendidikan selain UN. Padahal UN sudah terbukti tidak mampu merepresentasikan kondisi pendidikan yang sebenarnya. Misalnya, siswa yang dikenal cerdas di kelas justru tidak lulus UN sedangkan siswa yang dianggap guru kurang menguasai pelajaran justru dinyatakan lulus.
Sikap keras kepala pemerintah sebenarnya muncul karena pemerintah tidak punya cara lain mengukur keberhasilan pendidikan. Akibatnya, UN yang dalam pelaksanaannya lemah diberbagai aspek dipaksakan.
Kedua, muncul ketidakpercayaan dari pemerintah pusat terhadap pemeirntah daerah, sekolah dan guru. Meski memiliki keinginan menyerahkan otonomi kepada pemerintah daerah, buktinya pemerintah pusat masih ngganduli dan terkesan tidak percaya dengan pemerintah daerah, sekolah, dan guru.
Ketidakpercayaan kepada Pemda terkait dengan managerial dan kebijakan pendidikan lokal. Seolah-olah pemerintah kabupaten/kota tidak mampu merumuskan kebijakan pendidikan yang memenuhi kebutuhan lokal, nasional dan global sehingga perlu dikendalikan dari pusat.
Kepada sekolah pemerintah pusat tidak percaya dengan mekanisme penyusunan kurikulum di sekolah. Meski telah memberlakukan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang mestinya memberi otoritas lebih kepada sekolah, pemerintah masih menetapkan standar isi dan standar kelulusan yang berlaku secara nasional. Kebijakan ini menyiratkan ketidakpercayaan pemerintah terhadap proses pembelajaran di masing-masing sekolah.
Terkait dengan guru, pemerintah tidak percaya kompetensi mengajar, mengevaluasi, dan memetakan kualitas pendidikan. Apalagi standar kompetensi guru, terutama guru sekolah dasar, masih di bawah rata-rata kompetensi ideal pendidik.
Ketiga, pemerintah memaksakan diri membuat standar pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan pemerintah seperti lupa bahwa wilayah Indonesia sedemikian luas dan sangat heterogen. Keragaman geografis dan sumber daya lokal pada akhirnya membuat kebutuhan pendidikan lokal beragam. Namun melalui standar kelulusan, pemerintah seperti ingin membuat standar pendidikan yang sama di seluruh nusantara, baik di Jakarta yang metropolis maupun di pedalaman Yahukimo yang terasing.
Keempat, pemerintah hanya mampu memandang proses pendidikan dari aspek managerial, namun menafikan aspek sosial, psikologis, dan filosofis. Hal ini terlihat pada proses pengambilan kebijakan pendidikan pada tataran makro. Pemerintah lalai bahwa proses belajar pada dasarnya adalah proses individual sehingga perlu dipetakan secara spesifik pada masing-masing individu dan tidak bisa dipukul rata.
Pemahaman terhadap aspek filosofis membuat pemerintah hanya tertarik pada hal-hal yang artifisial, seperti biaya pendidikan, fasilitas pendidikan, dan tingkat kelulusan. Padahal pada dasarnya proses pendidikan adalah proses perubahan sikap seorang individu dari keadaan tidak bisa menjadi bisa, tidak tahu menjadi tahu, dan kurang baik menjadi lebih baik.
Penilaian komprehensif
Banyaknya mudharat yang timbul akibat penyelenggaraan UN mestinya membuat pemerintah segera membuat sistem evaluasi pendidikan yang lebih komprehensif. UN telah terbukti tidak mampu mengukur kemampuan siswa secara utuh karena hanya mengutamakan aspek kognitif. Padahal aspek kognitif hanya salah satu bagian dari kompleksitas pribadi siswa.
Ujian nasional adalah bentuk kekerasan pemerintah kepada para siswa sehingga harus segera dihentikan. Para siswa yang menjadi korban telah diteror secara psikologis oleh UN sehingga menjadi tidak tenang melaksanakan proses belajar. Lebih dari itu, UN adalah ujud keinginan pemerintah untuk mengetahui peta kualitas pendidikan secara instan. Padahal, jika kita kembali pada teori belajar behavioristik dan humanisme, pendidikan adalah proses panjang, sedangkan proses tidak bisa dan tidak boleh diabaikan.
Rahmat Petuguran
Perdebatan panjang mengenai ujian nasional sebaiknya didudukkan pada substansi yang sebenarnya. Pertama, UN adalah alat evaluasi pembelejaran sebagai bahan pertimbangan mengambil kebijakan pendidikan. Bagi guru dan sekolah ujian dilakukan untuk mengetahui kesuksesan pembelajaran sehingga pada tahun-tahun berikutnya bisa menentukan metode pembelajaran yang lebih tepat. Sedangkan bagi birokrasi, mulai Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota hingga Departemen Pendidikan Nasional, hasil ujian diperlukan sebagai dasar membuat kebijakan pendidikan.
Kedua, UN hanya bagian kecil dari proses pendidikan sehingga tidak bisa dijadikan sebagai parameter tunggal mengukur keberhasilan proses pendidikan. Sebagaimana diungkapkan menteri pendidikan nasional M. Nuh, “Ujian nasional hanyalah pohon, sedangkan pendidikan nasional ibarat hutan (Kompas, 9 Januari 2010).” Maka sangat naif seseorang atau lembaga bisa mengukur kualitas hutan melalui satu pohon. Padahal hutan adalah habitat bagi beragam populasi, seperti rumput, semak belukar, bahkan hewan-hewan liar.
Dari dua tesis tersebut, perdebatan mengenai UN sebenarnya tidak lagi berada pada soal boleh dilaksanakan atau tidak, melainkan pada peran dan posisi UN bagi pendidikan. Mendudukan UN pada peran yang keliru sangat mungkin menjebak pendidikan pada pendangkalan proses. Dengan melaksanakan UN pemerintah telah mengabaikan proses belajar yang telah ditempuh para siswa.
Empat alasan
Pertanyaan muncul, mengapa pemerintah bersikeras melaksanakan UN meski kebijakan tersebut dianggap tidak tepat dan menuai penolakan bahkan sejak pertama kali digagas? Setidaknya ada empat alasan mengapa pemerintah begitu memaksakan diri.
Pertama, pemerintah tidak memiliki alternatif cara mengukur keberhasilan pendidikan selain UN. Padahal UN sudah terbukti tidak mampu merepresentasikan kondisi pendidikan yang sebenarnya. Misalnya, siswa yang dikenal cerdas di kelas justru tidak lulus UN sedangkan siswa yang dianggap guru kurang menguasai pelajaran justru dinyatakan lulus.
Sikap keras kepala pemerintah sebenarnya muncul karena pemerintah tidak punya cara lain mengukur keberhasilan pendidikan. Akibatnya, UN yang dalam pelaksanaannya lemah diberbagai aspek dipaksakan.
Kedua, muncul ketidakpercayaan dari pemerintah pusat terhadap pemeirntah daerah, sekolah dan guru. Meski memiliki keinginan menyerahkan otonomi kepada pemerintah daerah, buktinya pemerintah pusat masih ngganduli dan terkesan tidak percaya dengan pemerintah daerah, sekolah, dan guru.
Ketidakpercayaan kepada Pemda terkait dengan managerial dan kebijakan pendidikan lokal. Seolah-olah pemerintah kabupaten/kota tidak mampu merumuskan kebijakan pendidikan yang memenuhi kebutuhan lokal, nasional dan global sehingga perlu dikendalikan dari pusat.
Kepada sekolah pemerintah pusat tidak percaya dengan mekanisme penyusunan kurikulum di sekolah. Meski telah memberlakukan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang mestinya memberi otoritas lebih kepada sekolah, pemerintah masih menetapkan standar isi dan standar kelulusan yang berlaku secara nasional. Kebijakan ini menyiratkan ketidakpercayaan pemerintah terhadap proses pembelajaran di masing-masing sekolah.
Terkait dengan guru, pemerintah tidak percaya kompetensi mengajar, mengevaluasi, dan memetakan kualitas pendidikan. Apalagi standar kompetensi guru, terutama guru sekolah dasar, masih di bawah rata-rata kompetensi ideal pendidik.
Ketiga, pemerintah memaksakan diri membuat standar pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan pemerintah seperti lupa bahwa wilayah Indonesia sedemikian luas dan sangat heterogen. Keragaman geografis dan sumber daya lokal pada akhirnya membuat kebutuhan pendidikan lokal beragam. Namun melalui standar kelulusan, pemerintah seperti ingin membuat standar pendidikan yang sama di seluruh nusantara, baik di Jakarta yang metropolis maupun di pedalaman Yahukimo yang terasing.
Keempat, pemerintah hanya mampu memandang proses pendidikan dari aspek managerial, namun menafikan aspek sosial, psikologis, dan filosofis. Hal ini terlihat pada proses pengambilan kebijakan pendidikan pada tataran makro. Pemerintah lalai bahwa proses belajar pada dasarnya adalah proses individual sehingga perlu dipetakan secara spesifik pada masing-masing individu dan tidak bisa dipukul rata.
Pemahaman terhadap aspek filosofis membuat pemerintah hanya tertarik pada hal-hal yang artifisial, seperti biaya pendidikan, fasilitas pendidikan, dan tingkat kelulusan. Padahal pada dasarnya proses pendidikan adalah proses perubahan sikap seorang individu dari keadaan tidak bisa menjadi bisa, tidak tahu menjadi tahu, dan kurang baik menjadi lebih baik.
Penilaian komprehensif
Banyaknya mudharat yang timbul akibat penyelenggaraan UN mestinya membuat pemerintah segera membuat sistem evaluasi pendidikan yang lebih komprehensif. UN telah terbukti tidak mampu mengukur kemampuan siswa secara utuh karena hanya mengutamakan aspek kognitif. Padahal aspek kognitif hanya salah satu bagian dari kompleksitas pribadi siswa.
Ujian nasional adalah bentuk kekerasan pemerintah kepada para siswa sehingga harus segera dihentikan. Para siswa yang menjadi korban telah diteror secara psikologis oleh UN sehingga menjadi tidak tenang melaksanakan proses belajar. Lebih dari itu, UN adalah ujud keinginan pemerintah untuk mengetahui peta kualitas pendidikan secara instan. Padahal, jika kita kembali pada teori belajar behavioristik dan humanisme, pendidikan adalah proses panjang, sedangkan proses tidak bisa dan tidak boleh diabaikan.
Rahmat Petuguran
Menjual Label Internasional
Di seantero tanah air hanya ada empat perguruan tinggi negeri yang terakreditasi A, yakni UGM, UI, IPB, ITB, dan ITS Surabaya. Kelima perguran tinggi negeri tersebut memang perguran tinggi terbaik yang sebelumnya telah mendapatkan pengakuan sebagai perguruan tinggi internasional. Label perguruan tinggi internasional memang tidak ada kaitannya dengan akreditasi A, tapi keduanya sejalan.
Gelar internasional sekaligus akrditasi A kelima PTN itu mengukuhkan mereka dalam jajaran perguran tinggi terbaik di negeri ini. Dengan sangat cepat status terbaik yang melekat pada mereka membuat masyarakat terpesona. Akibatnya minat masyarakat belajar di sana terus meningkat, meninggalkan PTN lain.
Unnes tampaknya cemburu dengan status mereka. Meski hingga saat ini belum sempat masuk dalam 500 besar perguruan tinggi terbaik di dunia, Unnes sudah ambil langkah menuju ke sana. Sayangnya, harus kita akui, akselerasi kita mengejar lima PTN itu tak cukup. Bahkan upaya Unnes meraih gelar universitas berkelas internasional hanya kosmetika bisnis agar citra di masyarakat terangkat.
Dalam dunia perdagangan ada istilah branding. Langkah ini diambil untuk membangun ictra agar masyarakat sebagai konsumen tertarik. Membranding sebuah produk dapat dilakuakn dengan berbagai cara, salah satunya memberikan kemasan yang unik agar lebih mudah memikat mata konsumen. Status internasional yang coba Unnes dapatkan rupanya baru sekdar kemasan. Langkah ini jelas tidak substansial, karena brand mestinya menjamin kualitas sebuha produk.
Sah-sah saja Unnes mengejar target sebagai perguruan tinggi internasional. Selama langkah yang diambil konstruktif, menguntungkan institusi, mahasiswa dan masyarakat. Jika status internasional hanya dijadikan label dagang, dikhawatirkan institusi ini justru fokus pada pembangunan citra dna menafikan kualitas pada umumnya.
Unnes setidaknya harus memenuhi beberapa parameter perguruan tinggi berkualitas sebelum benar-benar go internasional. Pertama, frekuensi kemunculan jurnal ilmiah karya mahasiswa dan dosen di forum internasional. Parameter ini amat penting karen asecara langsung dapat menunjukkan kapabilitas dan daya saing Unnes dengan perguruan tingi lain di dunia. Saat ini kita bisa berkaca, sebanyak apa karyailmiah dosen dna mahasiswa Unnes menucul di forum internasional?
Kedua, kepakaran dosen dalam bidang tertentu harus diakui dunia. tidak hanya harus menyandang gelar profesor, tetapi karya dan pemikirannya diakui pakar lain dari berbagai negara. Agaknya, karena jumlah guru besar yang Unnes miliki tidak lebih dari 50 orang, dalam beberapa tahun ke depan belum bisa berkiprah banyak.
Ketiga, memiliki akses antar perguruan tinggi yang memadai. Hubungan yang baik dengan perguruan tinggi lain memungkinkan kerja sama yang lebih intim, baik berupa pertukaran pengajar dan mahaisiswa maupun kerja sama kelembagaan lain.
Mengukur Unnes dengan ketiga parameter di atas, agaknya sulit gelar universitas berkelas dunia diraih dalam waktu dekat. Untuk mencapainya jelas perlu proses panjang. Tidak sekarang, mungkin kemudian.
Rahmat Petuguran
Gelar internasional sekaligus akrditasi A kelima PTN itu mengukuhkan mereka dalam jajaran perguran tinggi terbaik di negeri ini. Dengan sangat cepat status terbaik yang melekat pada mereka membuat masyarakat terpesona. Akibatnya minat masyarakat belajar di sana terus meningkat, meninggalkan PTN lain.
Unnes tampaknya cemburu dengan status mereka. Meski hingga saat ini belum sempat masuk dalam 500 besar perguruan tinggi terbaik di dunia, Unnes sudah ambil langkah menuju ke sana. Sayangnya, harus kita akui, akselerasi kita mengejar lima PTN itu tak cukup. Bahkan upaya Unnes meraih gelar universitas berkelas internasional hanya kosmetika bisnis agar citra di masyarakat terangkat.
Dalam dunia perdagangan ada istilah branding. Langkah ini diambil untuk membangun ictra agar masyarakat sebagai konsumen tertarik. Membranding sebuah produk dapat dilakuakn dengan berbagai cara, salah satunya memberikan kemasan yang unik agar lebih mudah memikat mata konsumen. Status internasional yang coba Unnes dapatkan rupanya baru sekdar kemasan. Langkah ini jelas tidak substansial, karena brand mestinya menjamin kualitas sebuha produk.
Sah-sah saja Unnes mengejar target sebagai perguruan tinggi internasional. Selama langkah yang diambil konstruktif, menguntungkan institusi, mahasiswa dan masyarakat. Jika status internasional hanya dijadikan label dagang, dikhawatirkan institusi ini justru fokus pada pembangunan citra dna menafikan kualitas pada umumnya.
Unnes setidaknya harus memenuhi beberapa parameter perguruan tinggi berkualitas sebelum benar-benar go internasional. Pertama, frekuensi kemunculan jurnal ilmiah karya mahasiswa dan dosen di forum internasional. Parameter ini amat penting karen asecara langsung dapat menunjukkan kapabilitas dan daya saing Unnes dengan perguruan tingi lain di dunia. Saat ini kita bisa berkaca, sebanyak apa karyailmiah dosen dna mahasiswa Unnes menucul di forum internasional?
Kedua, kepakaran dosen dalam bidang tertentu harus diakui dunia. tidak hanya harus menyandang gelar profesor, tetapi karya dan pemikirannya diakui pakar lain dari berbagai negara. Agaknya, karena jumlah guru besar yang Unnes miliki tidak lebih dari 50 orang, dalam beberapa tahun ke depan belum bisa berkiprah banyak.
Ketiga, memiliki akses antar perguruan tinggi yang memadai. Hubungan yang baik dengan perguruan tinggi lain memungkinkan kerja sama yang lebih intim, baik berupa pertukaran pengajar dan mahaisiswa maupun kerja sama kelembagaan lain.
Mengukur Unnes dengan ketiga parameter di atas, agaknya sulit gelar universitas berkelas dunia diraih dalam waktu dekat. Untuk mencapainya jelas perlu proses panjang. Tidak sekarang, mungkin kemudian.
Rahmat Petuguran
Inflasi Mata Uang Kejujuran
Guru saya semasa SMA, Wasis Sucipto, membuat analogi yang menarik tentang kejujuran. Katanya, kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana pun. Kejujuran juga didambakan siapa pun, bahkan oleh para penipu yang sehari-hari berlaku bohong. Kejujuran bisa membawa seseorang pada puncak derajat keluhuran karena bersanding dengan ketulusan dan tanggung jawab.
Sebagai nilai yang berlaku universal, kejujuran wajib diperkenalkan kepada peserta didik sebagai konsep sekaligus laku. Siswa berhak mendapat pemahaman yang cukup dan referensi model yang memadai. Dari kedua hal itulah siswa termotivasi sekaligus mampu mengatasi kendala untuk bersikap jujur.
Sayangnya, nilai mata uang kejujuran ternyata telah jatuh. Dia tidak lagi didamba. Bahkan, melalui pranata politik, kejujuran terpojok sebagai nilai yang kuno dan tak layk pakai. Ia tersingkir, terstigma kolot, tidak cerdas, lugu, bahkan bodoh. Seolah-olah, parktik kejujuran hanya dilakukan oleh orang-orang yang gagal bersiasat.
Putus Asa
Apa yang terjadi di SD Gadel II Surabaya bukanlah kejadian tunggal yang menunjukkan bahwa nilai kejujuran telah jatuh hingga titik tawar terendah. Para guru tentu merasakan hal itu, terutama ketika mereka harus memasukan nilai ujian sekolah beberapa waktu lalu. Praktik patgulipat nilai dilakukan untuk meluluskan siswa. Nilai direkayasa, entah bagaimana caranya, sehingga siswa dinyatakan lulus.
Di perguruan tinggi praktik bohong-membohongi lebih sering terjadi. Bahkan pada tataran ini, kebohongan tidak lagi sekadar teori. Mahasiswa, dosen, dan pengelola perguruan tinggi terlibat transaksi tidak jujur. Tidak heran jika lulusan perguruan tinggi, selain memiliki keterampilan sesuai bidang yang dipelajarinya, umumnya juga memperoleh “bonus” keterampilan berbuat korup.
Sangat ironis, ketika masyarakat merasakan korupsi sebagai faktor dominan yang menyebabkan kesengsaraan, masyarkat pula yang mengalineasi kejujuran dari praktik kehidupan. Berharap api korupsi berhenti korupsi berkobar, tapi kita menyiramkan minyak di atas percikannya. Kejujuran dikorbankan untuk kepetingan politik ekonomi yang sebenarnya demikian kecil: lulus ujian, naik jabatan, atau menumpuk kekayaan.
Mengapa dua hal yang sangat kontraptroduktif itu bisa dilakukan oleh subjek yang sama? Pada satu sisi, ketika sadar korupsi telah membawa bangsa kita pada jurang penderitaan yang amat dalam, kita memberontak. Namun di sisi lain, ketika hidup jujur ternyata membentangkan banyak tantangan, kita justru tergoda mengakalinya. Kita seperti orang-orang yang putus asa, kehilangan harapan, sehingga memilih bersikap pragmatis.
Faktor lainnya, kegagalan sekolah menyemai kejujuran tidak bisa dilepaskan dengan cara sekolah mengorganisasi diri yang selalu mengukur langkah secara formal. Pilihan ini berakibat pada tersingkirnya hal-hal substansial olah urusan formal administratif. Guru yang berperan menjadi tokoh intelektual gagal menyibak kedalaman nilai dari proses belajar yang dibawakannya.
Kondisi ini membawa konskuensi yang besar. Guru dan para pengelola sekolah menjadi tidak mau menempuh langkah radikal untuk mengajarkan kejujuran secara layak. Mereka lebih memilih “jalan aman” untuk menunaikan tugas mengajar apa adanya demi mengamankan karir keguruannya. Guru merasa tidak perlu mengajarkan nilai kejujuran karena bukan bagian dari tugas yang akan disupervisi.
Padahal, mengajarkan kejujuran bukanlah tugas seremonial yang selesai di kelas. Tugas mengajarkan kejujuran tidak dimulai dan diakhiri di kelas. Anak membangun persepsi kejujuran melalui sejumlah citraan yang ada di sekitarnya. Menurut Bronfrenbenner (2004), lingkungan terdekat (mikrosistem) anak adalah keluarga, sekolah, tetangga, dan teman bermain. Dari sanalah kejujuran dicecap, dipersepsi, kemudian dipraktikan.
Bangkrut
Ketidakmampuan sekolah membelajarkan kejujuran punya akibat panjang. Di samping siswa memperoleh pembenaran melakukan praktik tidak jujur, lembaga bernama sekolah semakin tidak mendapat tempat dalam usaha membangun manusia berkarakter. Sekolah, seperti kecendrungan yang mulai nampak belakangan ini, hanya menjadi “stempel” untuk melegitimasi kompetensi akademik anak.
Kenyataan ini tentu menyedihkan, karena ekspektasi masyarakat terhadap sekolah masih sangat besar. Di tengah kebangkrutan moral sekolah, orang tua masih bersikeras menyekolahkan anak-anaknya. Beberapa di antara mereka bahkan melakukan aksi mengharukan, seperti menjual kebun, sapi, bahkan sumber matapancaharian seperti traktor untuk menyekolahkan anak. Betapa sedih perasaan ornag-orang tua itu jika menyadari anak-anaknya justru tidak memperoleh nilai moral, bahkan yang amat mendasar sekali pun.
Untuk mengubah kondisi ini, diperlukan langkah radikal dengan meremajakan kultur sekolah. Pembelajaran yang selama ini didesain untuk memenuhi tuntuan kurikulum harus diubah dengan memprioritaskan pemerolehan nilai moral. Sebab, jika disimplifikasi dalam ritus akademik justru harganya terancam jatuh hingga titik terendah.
Rahmat Petuguran
Sebagai nilai yang berlaku universal, kejujuran wajib diperkenalkan kepada peserta didik sebagai konsep sekaligus laku. Siswa berhak mendapat pemahaman yang cukup dan referensi model yang memadai. Dari kedua hal itulah siswa termotivasi sekaligus mampu mengatasi kendala untuk bersikap jujur.
Sayangnya, nilai mata uang kejujuran ternyata telah jatuh. Dia tidak lagi didamba. Bahkan, melalui pranata politik, kejujuran terpojok sebagai nilai yang kuno dan tak layk pakai. Ia tersingkir, terstigma kolot, tidak cerdas, lugu, bahkan bodoh. Seolah-olah, parktik kejujuran hanya dilakukan oleh orang-orang yang gagal bersiasat.
Putus Asa
Apa yang terjadi di SD Gadel II Surabaya bukanlah kejadian tunggal yang menunjukkan bahwa nilai kejujuran telah jatuh hingga titik tawar terendah. Para guru tentu merasakan hal itu, terutama ketika mereka harus memasukan nilai ujian sekolah beberapa waktu lalu. Praktik patgulipat nilai dilakukan untuk meluluskan siswa. Nilai direkayasa, entah bagaimana caranya, sehingga siswa dinyatakan lulus.
Di perguruan tinggi praktik bohong-membohongi lebih sering terjadi. Bahkan pada tataran ini, kebohongan tidak lagi sekadar teori. Mahasiswa, dosen, dan pengelola perguruan tinggi terlibat transaksi tidak jujur. Tidak heran jika lulusan perguruan tinggi, selain memiliki keterampilan sesuai bidang yang dipelajarinya, umumnya juga memperoleh “bonus” keterampilan berbuat korup.
Sangat ironis, ketika masyarakat merasakan korupsi sebagai faktor dominan yang menyebabkan kesengsaraan, masyarkat pula yang mengalineasi kejujuran dari praktik kehidupan. Berharap api korupsi berhenti korupsi berkobar, tapi kita menyiramkan minyak di atas percikannya. Kejujuran dikorbankan untuk kepetingan politik ekonomi yang sebenarnya demikian kecil: lulus ujian, naik jabatan, atau menumpuk kekayaan.
Mengapa dua hal yang sangat kontraptroduktif itu bisa dilakukan oleh subjek yang sama? Pada satu sisi, ketika sadar korupsi telah membawa bangsa kita pada jurang penderitaan yang amat dalam, kita memberontak. Namun di sisi lain, ketika hidup jujur ternyata membentangkan banyak tantangan, kita justru tergoda mengakalinya. Kita seperti orang-orang yang putus asa, kehilangan harapan, sehingga memilih bersikap pragmatis.
Faktor lainnya, kegagalan sekolah menyemai kejujuran tidak bisa dilepaskan dengan cara sekolah mengorganisasi diri yang selalu mengukur langkah secara formal. Pilihan ini berakibat pada tersingkirnya hal-hal substansial olah urusan formal administratif. Guru yang berperan menjadi tokoh intelektual gagal menyibak kedalaman nilai dari proses belajar yang dibawakannya.
Kondisi ini membawa konskuensi yang besar. Guru dan para pengelola sekolah menjadi tidak mau menempuh langkah radikal untuk mengajarkan kejujuran secara layak. Mereka lebih memilih “jalan aman” untuk menunaikan tugas mengajar apa adanya demi mengamankan karir keguruannya. Guru merasa tidak perlu mengajarkan nilai kejujuran karena bukan bagian dari tugas yang akan disupervisi.
Padahal, mengajarkan kejujuran bukanlah tugas seremonial yang selesai di kelas. Tugas mengajarkan kejujuran tidak dimulai dan diakhiri di kelas. Anak membangun persepsi kejujuran melalui sejumlah citraan yang ada di sekitarnya. Menurut Bronfrenbenner (2004), lingkungan terdekat (mikrosistem) anak adalah keluarga, sekolah, tetangga, dan teman bermain. Dari sanalah kejujuran dicecap, dipersepsi, kemudian dipraktikan.
Bangkrut
Ketidakmampuan sekolah membelajarkan kejujuran punya akibat panjang. Di samping siswa memperoleh pembenaran melakukan praktik tidak jujur, lembaga bernama sekolah semakin tidak mendapat tempat dalam usaha membangun manusia berkarakter. Sekolah, seperti kecendrungan yang mulai nampak belakangan ini, hanya menjadi “stempel” untuk melegitimasi kompetensi akademik anak.
Kenyataan ini tentu menyedihkan, karena ekspektasi masyarakat terhadap sekolah masih sangat besar. Di tengah kebangkrutan moral sekolah, orang tua masih bersikeras menyekolahkan anak-anaknya. Beberapa di antara mereka bahkan melakukan aksi mengharukan, seperti menjual kebun, sapi, bahkan sumber matapancaharian seperti traktor untuk menyekolahkan anak. Betapa sedih perasaan ornag-orang tua itu jika menyadari anak-anaknya justru tidak memperoleh nilai moral, bahkan yang amat mendasar sekali pun.
Untuk mengubah kondisi ini, diperlukan langkah radikal dengan meremajakan kultur sekolah. Pembelajaran yang selama ini didesain untuk memenuhi tuntuan kurikulum harus diubah dengan memprioritaskan pemerolehan nilai moral. Sebab, jika disimplifikasi dalam ritus akademik justru harganya terancam jatuh hingga titik terendah.
Rahmat Petuguran
Guru yang )Tak) Patut Ditiru
Tradisi belajar adalah tradisi mengingat dan mengingatkan. Manusia adalah pribadi yang selalu terdorong bereksplorasi mencari kebenaran. Pada saatnya ia harus mengingat supaya kemudian dapat mengingatkan. Dengan cara itulah aktivitas belajar memberi efek sosial yang berarti, bukan semata aktivitas intelektual individual yang selesai pada tingkat konsep.
Jika tesis ini benar maka tugas utama guru adalah mengingatkan. Ia dipercaya -dan karenanya musti bertanggungjawab- memberikan nasihat berdasarkan pengalaman yang dimilikinya. Guru menjadi tempat bertanya sekaligus tempat siswa merefleksikan pikiran, tutur kata, dan perbuatanya.
Dalam permenungan singkat saya kemudian bertanya; sudah layakkah saya menjadi guru? Atau, jangan-jangan, saya harus mencantumkan tanda petik ketika memperkanalkan diri sebagai guru-sebagai cara berkilah menghindari kewajiban moral dan intelektual yang demikian berat?
Pertanyaan itu memang sedikit terjawab oleh uraian singkat Andreas Harefa dalam Manusia Pembelajaran (Indonesia Belajarlah, 343-345). Ia membedakan pembelajar, pemimpin, dan guru berdasarkan peran eksistensial yang dapat dilakoni seseorang.
Tugas pertama manusia adalah pembelajar. Dengan menjadi pembelajar ia akan mengaktualisasikan dirinya sehingga bisa menjadi pemimpin. Kemudian, ketika ia berkembang menjadi pemimpin besar-yang mampu menciptakan learning society-bukankah ia akan menjadi guru?
Peran sebagai pembelajar, pemimpin, dan guru memang tidak disekat oleh batasan formal karena lebih bersifat instingtif. Maka bisa jadi, seseorang yang dalam perspektif sosial menjadi pembelajar sudah mampu menjadi pemimpin bahkan guru. Yang kemudian menjadi masalah adalah jika guru (di sekolah) tidak mampu menjadi ’guru’. Alih-alih mampu menjadi inspirasi ia bersikap layaknya pembelajar atau baru menjadi seorang pemimpin.
Terdapat jarak yang cukup jauh antara guru dalam perspektif formal dengan guru dalam perspektif kultural. Pandangan formal, yang dimotori kaum struktural (pemerintah) mengutamakan indikator kuantitatif, sedangkan pandangan kultural mendasarkan pandangan pada hal-hal yang bersifat empiris. Dari keduanya mana yang patut disebut guru? Guru yang dilegitimasi pemerintah atau guru yang dilegitimasi masyarakat melalui dinamika kehidupan?
Saat ini kita masih mendapati guru (di sekolah) belum mampu menjadi guru kehiduan bagi diri dan lingkungannya. Selain kualitas pendidikan yang minim, tidak sedikit guru yang justru mencederai integritas dirinya dengan melakukan perbuatan kurang terpuji.
Memang, di sekitar kita banyak guru yang mampu mengabdikan ilmu dan hidupnya dalam arus besar upaya memanusiakan manusia. Namun pada saat yang sama masih saja kita dapati guru tidak berintegritas yang mereduksi tugas sebagai guru sekadar pekerjaan. Mereka menjadikan guru sebagai profesi pengajar, tidak jauh berbeda dengan instruktur profesional yang menukarkan per jam waktunya dan per potong ilmunya dengan sejumlah uang.
Totalitas dedikasi seorang guru perlu menjadi perhatian penting karena ia menjadi ujung tombak upaya memanusiakan manusia. Kesemparnaan dalam arti terbatas harus ia miliki. Sudah tidak saatnya guru menggarap aspek kognitif siswa saja dengan mengesampingkan pengembangkan karakter kemanusiaan. Sebab, jika langkah itu-sekalipun dengan terpaksa-dilakukan, pendidikan dipastikan gagal melahirkan manusia bijak yang memiliki kesadaran eksistensial. Siswa akan limbung memaknai peran diri dan peran sosialnya.
Di tengah tuntutan berat itulah guru harus terus belajar mengenali dinamika kehidupan. Guru, lepas dari ada dan tidaknya fasilitas yang disediakan pemerintah, wajib mengeksplorasi dirinya. Sebab jika tidak, jutaan peserta didik akan menjadi korbannya.
Rahmat Petuguran
Jika tesis ini benar maka tugas utama guru adalah mengingatkan. Ia dipercaya -dan karenanya musti bertanggungjawab- memberikan nasihat berdasarkan pengalaman yang dimilikinya. Guru menjadi tempat bertanya sekaligus tempat siswa merefleksikan pikiran, tutur kata, dan perbuatanya.
Dalam permenungan singkat saya kemudian bertanya; sudah layakkah saya menjadi guru? Atau, jangan-jangan, saya harus mencantumkan tanda petik ketika memperkanalkan diri sebagai guru-sebagai cara berkilah menghindari kewajiban moral dan intelektual yang demikian berat?
Pertanyaan itu memang sedikit terjawab oleh uraian singkat Andreas Harefa dalam Manusia Pembelajaran (Indonesia Belajarlah, 343-345). Ia membedakan pembelajar, pemimpin, dan guru berdasarkan peran eksistensial yang dapat dilakoni seseorang.
Tugas pertama manusia adalah pembelajar. Dengan menjadi pembelajar ia akan mengaktualisasikan dirinya sehingga bisa menjadi pemimpin. Kemudian, ketika ia berkembang menjadi pemimpin besar-yang mampu menciptakan learning society-bukankah ia akan menjadi guru?
Peran sebagai pembelajar, pemimpin, dan guru memang tidak disekat oleh batasan formal karena lebih bersifat instingtif. Maka bisa jadi, seseorang yang dalam perspektif sosial menjadi pembelajar sudah mampu menjadi pemimpin bahkan guru. Yang kemudian menjadi masalah adalah jika guru (di sekolah) tidak mampu menjadi ’guru’. Alih-alih mampu menjadi inspirasi ia bersikap layaknya pembelajar atau baru menjadi seorang pemimpin.
Terdapat jarak yang cukup jauh antara guru dalam perspektif formal dengan guru dalam perspektif kultural. Pandangan formal, yang dimotori kaum struktural (pemerintah) mengutamakan indikator kuantitatif, sedangkan pandangan kultural mendasarkan pandangan pada hal-hal yang bersifat empiris. Dari keduanya mana yang patut disebut guru? Guru yang dilegitimasi pemerintah atau guru yang dilegitimasi masyarakat melalui dinamika kehidupan?
Saat ini kita masih mendapati guru (di sekolah) belum mampu menjadi guru kehiduan bagi diri dan lingkungannya. Selain kualitas pendidikan yang minim, tidak sedikit guru yang justru mencederai integritas dirinya dengan melakukan perbuatan kurang terpuji.
Memang, di sekitar kita banyak guru yang mampu mengabdikan ilmu dan hidupnya dalam arus besar upaya memanusiakan manusia. Namun pada saat yang sama masih saja kita dapati guru tidak berintegritas yang mereduksi tugas sebagai guru sekadar pekerjaan. Mereka menjadikan guru sebagai profesi pengajar, tidak jauh berbeda dengan instruktur profesional yang menukarkan per jam waktunya dan per potong ilmunya dengan sejumlah uang.
Totalitas dedikasi seorang guru perlu menjadi perhatian penting karena ia menjadi ujung tombak upaya memanusiakan manusia. Kesemparnaan dalam arti terbatas harus ia miliki. Sudah tidak saatnya guru menggarap aspek kognitif siswa saja dengan mengesampingkan pengembangkan karakter kemanusiaan. Sebab, jika langkah itu-sekalipun dengan terpaksa-dilakukan, pendidikan dipastikan gagal melahirkan manusia bijak yang memiliki kesadaran eksistensial. Siswa akan limbung memaknai peran diri dan peran sosialnya.
Di tengah tuntutan berat itulah guru harus terus belajar mengenali dinamika kehidupan. Guru, lepas dari ada dan tidaknya fasilitas yang disediakan pemerintah, wajib mengeksplorasi dirinya. Sebab jika tidak, jutaan peserta didik akan menjadi korbannya.
Rahmat Petuguran
Subscribe to:
Posts (Atom)