Showing posts with label Politik. Show all posts
Showing posts with label Politik. Show all posts

Saturday, 29 March 2014

Intimidasi Bahasa Politik

Sejak lama bahasa telah menjadi instrumen kekuasaan. Bahasa memungkinkan penaklukan dilangsungkan tanpa kekerasan. Pada era demokrasi, bahasa jadi faktor penting yang menentukan dukungan publik. Bahasa pula yang menentukan elektabilitas partai politik, calon anggota legislatif, atau bahkan calon presiden.

Friday, 19 October 2012

Jokowi, Generasi Keempat Politisi Indonesia?


SETELAH dipastikan menang pada Pilkada DKI Jakarta 20 September lalu Joko Widodo punya gelar mentereng: Generasi Baru Politisi Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, gelar itu disematkan New York Times. Dalam ulasan yang dimuat pada Jumat (21/9) lalu, Jokowi dinilai memiliki cukup karakter untuk menjadi ikon politisi Indonesia mutakhir.

Gelar tersebut tidak asal dilekatkan. Perjuangan Jokowi memanangi Pemilihan Gubernur 2012 memang unik dan fenomenal.  Ia menepis fatsun politik yang saat ini berlaku. Partai politik, yang dalam pentas politik nasional kerap digdaya, dibuat tidak berdaya olehnya.

Sejarah mencatat,  republik ini pernah mengalami berbagai fase politik. Karakter politik zaman mempengaruhi perangai politisi zaman tersebut.

Awal kemerdekaan, misalnya, panggung politik nasional dipenuhi tokoh intelektual-idealis. Merekalah generasi pertama penggagas republik. Generasi ini merasakan langsung pahit getir hidup di bawah penjajahan. Pengalaman intelektual-spiritual itulah yang membentuk karakter mereka: intelektual, idealis, radikal.

Generasi pertama politisi Indonesia diwakili tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir, Muh. Yamin, dan sejumlah tokoh lain. Pada era itu, kerja politik adalah kerja kebangsaan. Kepentingan republik diletakan pada tempat teristimewa, jauh di atas kepentingan diri dan keluarga.

Pergantian kabinet, pemberontakan, bahkan perang saudara membuktikan bahwa politisi pada generasi pertama sangat  idealis. Mereka adalah pengkhayat radikal ideologi masing-masing. Lantaran terlalu radikal, mereka bahkan kerap gagal bernegosiasi dengan kepentingan politik lain. Oleh karena itu, periode 1945 hingga 1965 republik berisik oleh aneka konflik.

Generasi pertama politisi Indonesia berakhir ketika Orde Lama tumbang. Seiring naiknya Soeharto, politisi yang tampil adalah politisi militer. Kepala daerah dan menteri diangkat oleh presiden, sebagian besar berasal dari Angkatan Darat.

Pada masa ini, politisi berkerumun pada pusat kekuasaan karena Soeharto tidak memberi ruang pada oposan. Jalan politik hanya dapat ditempuh melalui Golkar “atas seizin Bapak Presiden”. Kondisi ini melahirkan generasi politik pragmatis yang lahir dari proses nepotis. Politik jadi pelarian mencari aman sekaligus jalan meraih kesejahteraan.

Ketika Soeharto tumbang pada 1998, tumbang pula generasi politisi pragmatis ini. Semangat reformasi menghendaki mereka lesap. Sebagai ganti, tampilah generasi politisi reformis. Mereka adalah generasi politisi intelektual yang enerjik. Cerdas, kuat, namun kadang tampak tidak mapan secara ideologis.

Megawati, Amien Rais, dan Gus Dur mewakili generasi politisi era ini. Generasi yang lebih muda, antara lain Budiman Sudjatmiko, Eva Sundari, Anas Urbaningrum, Andi Arif, dan kawan-kawan sejawat. Mereka datang kalangan sipil dan terpelajar. Ciri utama generasi ini adalah ide-id pembaruan. Pada bidang-bidang tertentu, ide yang mereka lahirkan bahkan - saya kira - mendahului zaman.

Berakhirnya dwifungsi ABRI adalah hasil kerja politisi generasi reformasi. Perkembangan politik di Amerika Latin  dan Eropa Timur menyuplai gagasan mereka. Mereka hendak mengembalikan ke pangkuan sipil setelah tiga dasawarsa tersandera. Akhirnya, lahirnya otonomi daerah yang menjadi titik awal diaspora politik Indonesia.

Sayangnya, satu dasawarsa reformasi bergulir, politisi reformis justru terjebak korupsi. Distribusi uang negara bocor di mana-mana. Ekskutif dan legislatif melakukan pengkhianatan pada rakyatnya. Akibatnya, tidak sedikit politisi “muda, cerdas, dan enerjik” itu yang mengakhiri karirnya di penjara.

Cerdas dan Bermoral

Apakah era politisi reformasi yang telanjur korup ini akan segera berakhir? Melihat dinamika politik kini, rakyat memang sudah jengah dengan politisi. Berbagai pengkhianatan yang dilakukan politisi membuat hati rakyat tersakiti. Luka batin yang mereka timbulkan tak terobati. Tidak heran jika kini politisi sangat berjarak dengan rakyat.

Kecenderungan kemarahan rakyat dapat dibaca dalam Pemilu dan Pilkada di berbagai. Warga negara emoh dilibatkan dalam proses politik yang ternyata hanya transaski. Mereka memilih menjauh, berhenti berharap pada negara, dan melakukan pemberontakan secara “senyap”. “Lakukan apa yang kita bisa, jangan berharap pada negara” jadi jargon mereka.

Dengan jargon itu rakyat sebenarnya ingin melakukan perlawanan. Mereka (kami?) ingin mengakhiri rezim politik yang korup dan memulai era baru. Sayangnya, jalan untuk mengakhiri rezim ini belum terbentang. Jalan konstitusi tertutup karena dikuasai politisi, sedangkan revolusi memerlukan modal yang besar. Akhirnya, sementara ini, rakyat memilih diam dalam keputusasaan.

Di tengah keputusaasan itu, Jokowi hadir. Ia tampil bak superhero. Ia menggelitik imajinasi publik. Kehadirannya menghidupkan kembali harapan yang telah terkubur dalam-dalam. Stigma politisi yang licik, tamak, dan khianat ia mentahkan dengan citra diri yang sederhana, cerdas, dan bermoral. Ia tampil beda dengan politisi lain di Indonesia.

Citra Jokowi yang cerdas dan bermoal inilah yang membuat publik mengidolakannya. Cerdas adalah kensicayaan, sebab pemimpin mengemban tugas yang berat. Adapun bermoral adalah barang langka dalam panggung politik Indonesia. Maka, ketika walikota Solo ini menawarkannya, rakyat menyambut gembira.

Politisi cerdas, memiliki rentetan gelar akademik, bahkan berlatar belakang pendidikan agama kuat sudah banyak. Mereka bak cendawan di musim penhujan. Namun, politisi yang cerdas sekaligus bermoral ternyata langka.

Citra cerdas dan bermoral yang melekat pada Jokowi relatif dapat diterima publik. Sebab, citra tersebut lahir berkat rekam jejak, bukan klaim semata. Pengakuan dari pemerintah dan berbagai lembaga internasional kemudian melegitimasinya. Dan jauh lebih penting, pengakuan juga datang dari masyarakat Solo.

Tiga Tantangan

Meski begitu, Jokowi tak serta merta layak disebut sebagai pelopor generasi baru politisi Indonesia. Ia harus membuktikan diri selama 5 tahun memimpin Jakarta. Jika ia berhasil memecahkan problem Jakarta sekaligus memelihara integritasnya, baru ia layak menyandangnya. Bukan New York Times, jika masa itu benar-benar tiba, masyarakat yang akan menyematkan gelar tersebut.

Sayangnya, perjalanan menuju ke sana dipastikan tidak akan mudah. Jokowi akan menjelajahi rimba raya. Usahanya mengurai kemacetan, mengatasi banjir, dan meningkatkan kesejahteraan warga ibukota akan menemui banyak kendala. Bukan hanya kendala teknis, politisi korup, pengusaha tamak, dan penegak hukum khianat juga akan menjegal langkahnya.

Supaya lepas dari kendala tersebut, setidak-tidakknya Jokowi harus melakukan tiga hal di awal masa jabatannya. Pertama, melepaskan diri dari jerat partai pengusung. Lantaran merasa andil mengantar Jokowi ke “singgasana”, PDIP dan Gerindra tentu akan minta imbalan jasa. Bentuknya bisa berupa kebijakan, proyek, bahkan dana segar. Agar terlepas dari jerat tersebut, sejak awal Jokowi harus ikrar siap mundur jika kebijakan diintervensi.

Kedua, Jokowi juga harus cuek dengan berbagai rayuan politik. Melihat perhatian masyarakat kini tertuju padanya, partai politik akan memanfaatkan dia dalam perebutan kekuasaan 2014. Bisa jadi dia akan digandeng salah satu calon presiden menjadi pendampingnya. Ketegaran Jokowi menahan godaan mutlak harus dijaga.

Ketiga, secara personal ia harus tetap tampil sederhana dan merakyat. Tidak bisa disangkal, simpati publik yang mengalir padanya juga karena tampilan fisiknya yang sederhana. Rakyat dapat melihat ada diri mereka pada tubuh Jokowi yang kurus, hitam, dan kerap kedodoran itu. Jika kemudian hari Jokowi berubah gendut, parlente, dan bahkan “berkumis”, simpati itu akan rontok.

Surahmat, Pegiat Komunitas Nawaksara Banjarnegara

Harapan Lama Bersemi Kembali


POLITIK Indonesia  jatuh pada titik terendah ketika rakyat kehilangan harapan. Pengkhianatan penyelenggara negara, melalui praktik korupsi, telah membuat rakyat putus asa. Hanya tokoh bersih dan berwibawa yang dapat membangkitkan kembali harapan mereka.

Dalam catatan politik Indonesia, tidak banyak orang yang dapat memberi efek kejut seperti Jokowi. Ia pendobrak pakem politik Indonesia. Dengan gaya dan bahasa orisinil ia menunjukan empatinya kepada masyarakat. Karena itulah, ketika ia memenangkan Pilkada DKI Jakarta harapan publik menyeruak. Ia digadang-gadang mampu menyelesaikan problem klasik ibu kota.

Harapan atau imajinasi tidak pernah menjadi kajian yang diseriusi dalam politik. Padahal, harapan adalah sumber energi yang mengalir tiada henti. Harapan menguatkan si lemah agar bertahan dalam kesulitan. Harapan juga mengingatkan yang fakir agar terus bekerja dan berpikir.

Saya bukan warga Jakarta yang tinggal di bantaran kali, menghadapi banjir rutin sekaligus berjibaku dengan macet. Namun, saya bisa bayangkan betapa hidup demikian tidaklah mudah. Lebih-lebih jika kondisi tersebut harus dihadapi dalam kondisi menganggur (jobless). Sektor-sektor produksi telanjur dikuasai pemilik modal sehingga rakyat hanya menjadi penonton.

Di tengah kondisi demikian, jelas masyarakat memerlukan harapan. Mereka perlu imajinasi bahwa pada saatnya kehidupan akan membaik. Mereka berharap, pada saatnya akan hadir pemimpin yang visioner, yang tak tersandera kepentingan politik apalagi korupsi. Pemimpin yang mendistribusikan kesejahteraan hingga kampung-kampung kecil, membiarkan publik mengakses hak-hak dasar secara layak.

Mengapa Jokowi?

Mengapa Jokowi mampu memantik imajinasi publik yang nyaris padam? Hemat penulis, ia memiliki tiga keunggulan dibanding pemimpin lain di negeri ini.

Pertama, empati, ketulusan merasakan kesusahan orang lain. Dalam berbagai kesempatan Jokowi membahas persoalan bukan sebagai liyan, tapi bagian dari masyarakat. Maka, ketika bicara soal kesehatan ia masuk menjadi publik yang haus pelayanan. Ketika bicara soal banjir ia  meyakinkan bahwa ia bagian dari warga yang disusahkan setiap musim hujan.

Kedua, Jokowi berusaha menjadi pendengar. Setidak-tidaknya selama kampenye lalu ia lebih sering mengajak dialog daripada berorasi di panggung. Dari gang satu ke gang lain ia menyapa warga. Ia menghimpun keluh kesah dan mengemasnya sebagai inspirasi.

Sekalipun terkesan mudah, tidak semua pemimpin mampu menjadi pendengar yang baik. Mereka lebih senang berbicara, curhat, menghujat, dan minta dimengerti.

Dalam kepemimpinan Jawa mendengar jadi salah satu kunci kesuksesan. Mendengar adalah kerja logika dan spiritual. Hanya dengan mendengar pemimpin bisa bersikap hamong terhadap rakyatnya.

Ketiga, Jokowi memiliki rekam jejak yang terlegitimasi. Gelar sebagai salah satu walikota terbaik dunia hanya salah satu pengakuan yang datang kepadanya. Dari berbagai lembaga ia memperoleh penghargaan sebagai kepala daerah antikorupsi. Dan jauh lebih penting, warga Solo mengakui kinerjanya.

Saat memperkenalkan Kartu Jakarta Sehat, misalnya, Jokowi meyakinkan publik dengan menceritakan bahwa program yang sama telah berjalan di Solo. Begitu pula ketika berencana menggeser perkampungan di bantaran sungai, ia meligitimasi rencananya dengan pengalaman nyata. Rekam jejak demikian menghindarkan Jokowi dari tuduhan sebagai tukang gombal.

Mengelola Harapan

Memanggul ekspektasi tinggi dari publik bukanlah berkah, melainkan kutukan. Jokowi harus terima dirinya tidak lagi menjadi miliknya, keluarga, atau partainya, melainkan milik publik. Jutaan pasang mata mengawasi. Sedikit saja ia memantik kekecewaan, ia bakal menuai ledakan kemarahan. Lebih-lebih, di negara demokrasi ini setiap orang bisa bicara, mengespresikan kesedihan dan kemarahannya.

Dalam situasi demikian, tentu Jokowi perlu mengelola harapan publik dengan cerdik. Kerja manajerial ini tidak dilakukan semata-mata untuk menghindari kemarah, tapi jauh lebih penting adalah menghimpun kekuatan bersama. Masyarakat yang dipenuhi harapan adalah masyarakat yang girang. Optimisme melahirkan energi yang tiada habisnya.

Jakarta kini ditinggali oleh sekitar 10 juta orang. Mereka memiliki problem yang spesifik. Masyarakat miskin patut mendapat prioritas tertinggi karena memiliki problem yang sangat mendasar seperti pengangguran, pendidikan, kemiskinan, dan banjir. Kehendak politik Jokowi untuk menuntaskan persoalan tersebut akan menjaga agar arapan tetap menyala.

Kelas menengah memiliki probel berbeda. Kemacetan dan kualitas pelayanan publik akan menjadi perhatian utama mereka. Masyarakat kelas ini dikenal cerewet menyuarakan kritik dan tuntutan. Keluhan tidak hanya riuh di dunia nyata, tapi juga dunia maya.

Hal lain yang jadi sorotan kelas menengaha dalah penggunaan dana public. Mereka menuntut dana public digunakan pada priortas yang benar, efektif, dan transparan. Janji Jokowi akan mengumumkan APBD hingga ke pos kamling harus dipenuhi.

Agar harapan masyarakat kelas menengah terjaga, dobrakan di bidang transportasi harus segera dilakukan. Optimalisasi busway hanya salah satunya. Sebaiknya, 11 koridor yang telah terbangun disusul dengan koridor baru.

Kejutan akan diciptakan Jokowi jika bisa mengegolkan proyek MRT dan monorail. Public Jakarta mulai jengah karena kedua proyek itu telah menjelma menjadi monument. Miliaran uang rakyat dibelanjakan tanpa memberi manfaat yang setimpal. Jika pada 100 hari pertama kepemimpinannya Jokowi dapat menunjukan perkembangan yang berarti, public akan sangat mengapresiasi. Dengan begitu, dukungan public diraih dan partisipasi masyarakat meningkat.

Meski begitu, ikhtiar Jokowi untuk mengaja harapan warga Jakarta agar tetap menyala tidak akan mudah. Ia akan menjelajahi rimba raya dengan berbagai kendala. Bukan hanya kendala teknis, politisi korup, pengusaha tamak, dan mafia hukum juga akan menjegal langkahnya.

Supaya lepas dari kendala tersebut, setidak-tidakknya Jokowi harus melepaskan diri dari jerat partai pengusung. Lantaran merasa andil mengantar Jokowi ke “singgasana”, PDIP dan Gerindra tentu akan minta imbalan jasa. Bentuknya bisa berupa kebijakan, proyek, bahkan dana segar. Agar terlepas dari jerat tersebut, sejak awal Jokowi harus ikrar siap mundur jika kebijakan diintervensi.

Selain itu, Jokowi juga harus cuek dengan berbagai rayuan politik. Melihat perhatian masyarakat kini tertuju padanya, partai politik akan memanfaatkan dia dalam perebutan kekuasaan 2014. Bisa jadi dia akan digandeng salah satu calon presiden menjadi pendampingnya. Ketegaran Jokowi menahan godaan politik mutlak diperlukan.

Secara personal Jokowi memiliki kepribadian yang menarik. Tubuhnya kecil dan kurus. Dalam beberapa kesempatan ia bahkan tampak memakai baju yang kedodoran.

Untuk memelihara optimisme warga ibu kota, tipikal demikian penting untuk tetap dijaga. Sebab, rakyat dapat melihat ketulusan pada tubuh kurusnya. Rakyat dapat melihat kesederhanaan di sana. Kepercayaan publik bahwa pemimpin mereka adalah pemimpin yang sederhana, bersih, dan pekerja keras akan terus memelihara optimisme mereka.

Saturday, 15 September 2012

Primordialisme Pilkada di Jateng

IDENTITAS lokal sebuah kelompok dalam masyarakat telah lama disadari sebagai kekayaan yang penting dijaga dan dilestarikan. Masyarakat terketuk untuk menjaga kemurnian produk kebudayaan lokal dan berusaha mengklaimnya.

Sayangnya, dalam arena pemilihan kepala daerah (Pilkada), kesadaran akan pentingnya produk lokal justru kerap disalahpahami sebagai kebanggaan tertutup sehingga melahirkan primordialisme.

Primordialisme, sebagaimana diuraikan Mcleland dalam buku Ideology, adalah kebanggaan berlebih terhadap kelompok. Paham ini berkembang sebagai usaha menjaga eksistensi sebuah kelompok dalam peta pergaulan yang lebih luas supaya tetap berada pada posisi superior. Konkritnya, primordialisme dilakukan dengan membangga-banggakan kelompok sendiri dengan menafikan kelompok lain.

Dalam penyelenggaraan Pilkada primordialisme seringkali dimunculkan kubu seorang calon untuk memperkuat posisinya. Umumnya, seorang calon mempersoalkan asal wilayah lawan politik supaya konstituennya mengubah haluan dukungan. Dengan cara seperti ini, konstituen lawan politik diharapkan berpindah untuk memperkuat dirinya.

Meski terbukti gagal, praktik semacam ini pernah terjadi pada Pilkada Banjarnegara 2006 silam. Saat itu ada tiga calon bupati yang satu di antaranya merupakan warga pendatang, dalam arti tidak dilahirkan di bumi Banjarnegara. Asal kedaerahan diungkit lawan politik untuk mempersoalkan komitmennya terhadap daerah. Sebab, berkembang anggapan, sebuah daerah akan jauh lebih mudah berkembang jika dipimpin putra daerah.

Pilkada 2010
Dalam Pilkada di sejumlah daerah di Jawa Tengah yang akan digelar 2010, isu primordial dimungkinkan akan kembali mengemuka. Apalagi belakangan diketahui, bakal calon bupati atau walikota di sejumlah daerah tidak lahir dari daerah bersangkutan.

Selama 2010 setidaknya ada 17 kabupten/kota yang akan melangsungkan pemilihan bupati dan walikota. Kabupaten Kebumen dan Kota Pekalongan dijadwalkan 5 Juni, Kota Semarang dan Kabupaten Kendal 26 Juni, Rembang, Kota Magelang, Sukoharjo, Blora, Boyolali, Pubalingga, dan Surakarta pada 27 Juni.

Selain itu Pilkada juga dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Semarang pada 31 Agustus, Wonosobo 4 September, Wonogiri pada 17 September, Klaten tanggal 24 September, dan Pemalang 27 November.

Dari 17 daerah yang menggelar Pilkada tidak semua calon adalah putra daerah. Partai politik yang berhak mengajukan calon bupati atau wali kota seringkali menafikan asal calon karena lebih mempertimbangkan ketokohan dan peta dukungan. Sebab, putra daerah belum tentu memiliki peluang menang lebih besar dibanding calon dari luar.

Hadirnya calon bupati dan walikota luar daerah juga terkait pemberlakuan UU Nomo 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang tersebut mengatur hanya partai politik yang memiliki suara minimal 15 persen pada pemilu legislatif yang berhak mengajukan calon sendiri. Akibatnya, bakal calon umumnya adalah kader atau kalangan yang dekat dengan partai besar meski mereka bukan putra daerah.

Perspepsi kekuasaan
Munculnya isu primordial yang diikuti penolakan terhadap calon nonputra daerah juga terkait dengan persepsi kekuasaan yang berkembang dalam masyarakat. Sebagian anggota masyarakat masih menganggap posisi sebagai bupati dan walikota adalah penguasa, bukan pemimpin. Mereka khawatir pembangunan daerah akan sulit berkembang karena ‘dikuasai’ orang luar.

Datangnya calon dari luar daerah dapat terjadi melalui beberapa proses. Pertama, calon kelahiran daerah dan tercatat secara adminsitratif sebagai penduduk namun lama bermukim di luar daerah. Bakal calon serta merta pulang saat Pilkada akan digelar sehingga dianggap tidak memiliki ikatan emosional dengan penduduk setempat.

Kedua, calon kelahiran luar kota namun telah lama tinggal daerah dan tercatat sebagai penduduk setempat. Meski mengetahui dinamikan sosial politik penduduk setempat calon ini seringkali dianggap tidak punya ikatan moril dengan daerah yang dipimpin. Ia dianggap sebagai perantau yang suatu saat akan kembali ke kampung halamannya.

Sejauh ini diskursus mengenai sikap primordial memang hanya berada dalam dimensi etis. Sedangkan undang-undang mengatakan bahwa Pilkada bisa diikuti oleh calon dari partai atau perseorangan asal memiliki kelengkapan administrasi. Artinya, siapapun yang memenuhi syarat administrasi bisa mengikuti Pilkada meski selama ini tidak tinggal di daerah bersangkutan.

Meski hanya pada dimensi etis, isu primordial sangat berpotensi memecah belah masyarakat. Gencarnya kampanye hitam yang primordial dikhawatirkan akan mendikotomikan warga menjadi putra daerah dan warga pendatang sehingga berakibat buruk pada ikatan tali sosial masyarakat.

Untuk mencagahnya, calon bupati dan walikota mestinya tidak menggunakan isu tersebut selama kampanye. Selain tidak etis dan berpotensi melahirkan perpecahan, isu kedaerahan sangat tidak substansial dan justru mengaburkan esensi Pilkada. Sebab, kapasitas kepemimpinan seseorang tidak diukur dari asal daerahnya, melainkan rekam jejak, komitmen, dan kapabelitasnya.

Surahmat
Pegiat Komunitas Nawaksara

Jual Pulsa, Sekaligus Kampanye

SAYA tergelitik membaca tulisan Saudara Heni Purwono, Ikan Politik dan Jualan Pulsa, pada Suara Warga beberapa waktu lalu. Dalam tulisan tersebut, Saudara Heni mengatakan iklan politik seperti iklan pulsa; menawarkan berbagai kemudahan tapi banyak syarat. Saya justru menemukan fakta lain, bahwa calon anggota legislatif ternyata bisa memasang iklan politik sekaligus berjualan pulsa.

Hj. Rosmini adalah adalah calon anggota DPRD Kota Semarang dari partai Golkar dengan nomor urut 3. Dalam baliho yang terpasang di tepi jalan Mercu Buana Semarang ia mengumumkan pencalonannya sekaligus memasang iklan pulsa. Tentu saja selain menghimbau untuk memilihnya opada pemilu mendatang,  Hj. Rosmini juga mengumumkan iklan pulsa; sedia kartu perdana, voucher elektrik dan fisik. Tak hanya itu, iklan ini juga digunakan untuk mengiklankan jasa pengurusan perpanjangan STNK. Benar-benar serba guna.

Di bagian lain kota Semarang, Jl. Kokrosono, Supriyadi, calon anggota legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), memanfaatkan lapak pedagang untuk berkampanye. Ia memberikan baliho bergambar dirinya agar digunakan sebagai penutup warung. Padagang tentu senang saja karena mendapat penutup lapak gratis.

Setelah Mahkamah Konstutusi membatalkan Pasal 214 Undang-undang Nomor 10 tahun 2008, pemilihan anggota legislatif dilakukan dengan suara terbanyak. Ini berarti masing-masing calon harus bertarung all aut untuk meraih dukungan suara. Keputusan MK ini membangkitkan kembali semangat calon-calon nomor bawah untuk berkampanye karena kesempatan kembali terbuka. Berbagai model kampanye dilakukan para caleg untuk mendekati konstituennya.

Salah satu orang yang mengajukan ijo materi pasal 214 undang-undang tersebut adalah Muhammad Sholeh. Seperti yang diberitakan Majalah Tempo 4 Januari, ia adalah aktivis PDIP di Surabya. Sholeh sendiri hanya nomor tujuh pada daftar calon anggota Dewan Perwakilan Daerah jawa Timur dari Partai Moncong Putih itu. namun ketika ia mengajukan uji materi namanya dicoret dari daftar calon anggota legislatif.

Perjuangan M. Sholeh mendapat apresiasi tinggi dari rekan-rekannya sesama calon anggota Dewan, terutama yang berada di nomor besar. Tapi bagi Hj. Rosmini yang bertengger di nomor urut 3, keputusan MK ini bisa merugikan.  Ia harus bersaing secara fair dengan caleg lain karena partai yang mencalonkannya tidak bisa mengintervensi siapa yang harus lolos. Apalagi tidak banyak caleg perempuan yang memiliki anggaran cukup untuk menyaingi rival lawan jenisnya.

Anggaran untuk iklan dan kampanye menjadi sangat penting ketika pemilu menggunakan sistem suara terbanyak. Masing-masing caleg, entah laki-laki atau perempuan, harus menyusun kekuatan individu secara all out untuk menghimpun dukungan. Mesin politik partai tidak akan banyak membantu karena sistem ini mengutamakan persaingan personal. Bahkan caleg yang namanya terlanjur berada di nomor urut kecil tak akan diuntungkan jika kampanyenya tidak dilakukan dengan efektif. Sedangkan kampanye saat ini, mau tidak mau, harus didukung oleh dana yang besar.

Kompetisi pencalegan yang ketat memberi kesempatan luas bagi perempuan yang memiliki cukup banyak uang. Di sisi lain, kaum intelektual terpinggirkan kesempatannya jika tidak didukung anggaran yang memadai. Sedangkan untuk menggalang dana dari pihak luar, rasanya tidak mungkin saat ini. Barangkali karena itulah baliho seperti yang dipasang Hj. Rosmini dan Supriyadi bermunculan.


Surahmat, pegiat Komunitas Nawaksara Banjarnegara

Belajar dari Monolog Butet

MESKI diakui dunia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar, Indonesia tampaknya belum mampu menunjukkan kedewasaan berdemokrasi. Dua kali menggelar pemilihan umum dan puluhan kali menggelar Pilkada, dunia politik kita harus diakui masih kekanak-kanakan. Tesis itu dapat kita amati pada monolog Butet Kertarajasa saat deklarasi pemilu damai, Rabu (10/6) lalu di Kantor Komisi Pemilihan Umum.

Deklarasi pemilu damai adalah salah satu upaya KPU mewujudkan pemilu damai dan demokratis. Dengan begitu, Pemilu diharapkan bisa berjalan lancar sehingga menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Namun ironis, deklarasi pemilu damai saat itu justru diisi aksi kritik ‘membabi-buta’ Butet. Ia menyampaikan kiritikan secara blak-blakan di depan ketiga calon presiden, tanpa tedeng aling-aling.

Kritikan Butet memang tidak dapat dikatakan keliru secara substansi. Apa yang ia sampaikan adalah fakta yang diakui kebenarannya. Yang membuat monolognya tidak wajar adalah karena disampaikan saat deklarasi pemilu damai. Mestinya, semangat pemilu damai tidak ternodai oleh aksi saling serang antarcapres/cawapres. Sedangkan yang Butet sampaikan malam itu dianggap menyerang salah satu pasangan capres.

Mengkritik dengan Damai

Pada peringatan Hari Personal Nasional di Semarang April 2008 lalu presiden SBY mengatakan bahwa kritikan menyerupai obat; menyehatkan jika dikonsumsi secara proporsional namun membahayakan jika berlebihan. Ucapan SBY dalam kesempatan itu terkait dengan kritikan insan pers terhadap pemerintahan yang dipimpinnya.

Ucapan SBY bisa jadi benar. Tak hanya kritikan, segala sesuatu memang harus disampaikan dengan tepat dan proporsional. Kritikan yang terlalu pedas, apalagi bertujuan menyudutkan, bisa mencederai semangat demokrasi. Monolog Butet bisa dikatakan tidak proporsional sebab tidak tepat waktu dan tempatnya. Akibat kritikan Butet suhu politik antar pasangan capres/cawapres sempat memanas, bahkan sampai sekarang.

Meski demikian, kritikan Buet jug bukan sesuatu yang patut dipersalahkan. Sikap kritisnya terhadap pemerintah adalah pelajaran berharga yang harus ditanggapi positif. Sebagai warga negara ia memiliki hak mengungkapkan pendapat. Apalagi kita juga tahu demokrasi yang sehat hanya bisa dibangun dengan kebebasan berpendapat. Tantangan kita ke depan adalah mewujudkan kritikan yang sehat, tanpa tendensi, dan disampaikan dengan semangat perdamaian.

Mengantisipasi Konflik
Benturan politik menjelang pemeilihan presiden adalah sebuah keniscayaan. Namun, konflik yang biasanya terjadi menjelang dan setelah pemilu dapat diantasipisai dengan mengidentifikasi persoalan secara jernih.

Ichsan Malik (2003: 148) mengungkapkan ada hubungan kornologis antara berbeda, sengketa, dan berkonflik. Ketiganya sangat rentan terjadi dalam iklim kompetisi menjelang Pilpres.

Berbeda adalah situasi alami yang terjadi karena kodrat manusia. Tiap calon presiden memiliki perbedaan visi untuk mewujudkan cita-cita diri dan bangsa. Untuk mewujudkan visinya tiap manusia memiliki cara yang berbeda. Dalam percaturan politik perbedaan adalah keniscayaan sebagai prasyarat tumbuhnya demokrasi yang sehat.

Sementara itu, sengketa adalah situasi persaingan antara dua pihak atau lebih yang ingin meletakan haknya atas suatu benda atau kedudukan. Dalam situasi politik yang hangat, sengketa antarkelompok sangat rentan terjadi karena masing-masing kelompok memiliki kepentingan yang beragam di atas kedudukan yang sama. Masing-masing elit politik memperlakukan rakyat sebagai alat (batu loncatan) mencari kekuasaan.

Jika sengketa dibiarkan dimungkinkan akan terjadi konflik, yakni situasi yang menunjukkan praktik-praktik penghilangan hak seseorang atau kelompok atas suatu benda atau kedudukan. Perbedaan kepentingan dan sengketa jelang Pilpres sangat rentan berkembang menjadi konflik karena besarnya persinggungan. Karena kursi RI-1 yang diperebutkan hanya satu, untuk memenangi pemilu seorang Capres harus mengesampingkan kepentingan kompetitornya.

Sejarah membuktikan politik mampu menghasilkan kekuatan yang luar biasa besar. Kekuatan tersebut bisa menjadi ancaman sekaligus peluang, bergantung pada cara mengelolanya. Banyaknya konstituen yaang disasar capres/cawapres bisa menjadi modal lahirnya kekuatan yang besar. Jika mampu dikelola dengan baik, kekuatan itu bisa menjadi peluang mewujudkan kesejahteraan. Namun sebaliknya, kekuatan yang dikelola untuk kepentingan yang destruktif justru akan menciptakan ancaman yang dahsyat.

Surahmat, pegiat Komunitas Nawaksara Banjarnegara

Ada Agenda Mengadu Domba Bangsa

RENCANA kepolisian mengawasi dakwah di bulan Ramadhan terus menuai kritik. Kalangan ulama, bahkan nasionalis Muslim banyak mengkritik rencana tersebut sebagai cara Orde Baru yang represif dan berlebihan. Bahkan, polisi terkesan seperti mencurigai Islam sebagai sumber teroris dan dakwah sebagai sarana menyebarluaskan radikalisme.

Kecurigaan polisi di satu sisi harus dapat diterima sebagai bentuk kewaspadaan. Namun melakukan pengawasan terhadap aktivitas dakwah, terlebih selama Ramadhan, sangat berpotensi menyinggung perasaan umat Islam. Di situlah potensi konflik yang berasal dari perbedaan pedapat sangat rentan muncul. Dengan meningkatkan kecurigaan antara ulama dan polisi teroris sedang mengadu domba bangsa.

Ichsan Malik (2006) mengungkapkan ada hubungan kronologis antara perbedaan, sengketa, dan konflik. Perbedaan adalah kondisi alami yang terjadi karena kodrat manusia. Perbedaan kepentingan atas suatu wilayah juga merupakan sifat yang alamiah selama tidak ada rekayasa sosial. Bersengeketa merupakan situasi persaingan antara dua pihak yang ingin meletakan hak atas suatu benda atau wilayah. Sedangkan konflik bukan merupakan sebuah perbedaan, tapi mulai menunjukkan adanya praktik-praktik penghilangan hak atas pihak lain.

Kecurigaan polisi pada aktivitas dakwah adalah bentuk perbedaan persepsi dengan kalangan ulama. Dikhawatirkan, perbedaan tersebut berkembang menjadi sengketa mengingat ada pihak yang diuntungkan dengan memanasnya hubungan polisi dan ulama, yakni teroris.

Agenda Tersembunyi
Perdebatan panjang tentang pengawasan dakwah juga dikhawatirkan akan menciptakan citra biner antara polisi dan ulama. Jika polisi dianggap benar maka ulama dianggap keliru, dan sebaliknya. Padahal kedua pihak sama-sama bekerja untuk kepentingan umat (masyarakat) walaupun dengan cara berbeda.

Citra biner inilah yang sedang dibentuk teroris sebagai salah satu agenda tersembunyi dari rangkaian kegiatan teror yang direncanakannya. Mereka tidak sekadar ingin menghancurkan objek fisik yang merepresentasikan golongan yang mereka musuhi tetapi menginginkan keretakan sosial sehingga memudahkan kerja teror mereka. Agenda mengadu domba yang dilancarkan teroris menargetkan adanya dukungan dari golongan Muslim jika bisa menggiring persepsi bahwa polisi adalah pihak yang keliru.

Jaringan teroris Noor Din M Top selalu mengidentifikasikan diri sebagai seorang Muslim dengan memanfaatkan atribut ke-Islaman. Ia berpenampilan layaknya Muslim, bergaul dengan para santri, dan memanfaatkan label jihad dalam pergerakannya. Citra itu ia manfaatkan untuk menjajaki kemungkinan pembenaran dan dukungan ideologis dari kaum Muslim yang jumlahnya besar di Indonesia. Lepas dari urusan apakah ia mendirikan sholat atau tidak, telah tercipta citra bahwa pergerakan Noor Din adalah gerakan ideologis sehingga terkesan heroik.

Agar tidak terjebak pada pemaknaan seperti yang diatur teroris, agaknya kita harus merekonstruksi fakta yang telah disajikan media. Fakta-fakta yang ditemukan media harus diterjemahkan dengan lebih cermat agar tidak tergiring pada pembenaran ideologis atas gerakan teroris. Jika pada sebuah penggerbekan teroris selalu ditemukan buku-buku anti Amerika bukan berarti mereka memusuhi Amerika. Jika ia bergaul dengan para santri bahkan menikahi keluarga Kyai bukan berarti ia seorang Muslim. Fakta-fakta parsial itu bisa jadi telah direkayasa untuk mencitrakan gerakan mereka dilandasi ideologi.

Media dan Teroris
Teroris menganggap dirinya sedang terlibat dalam sebuah perang. Sebagaimana strategi perang modern, mereka memerlukan dukungan publikasi untuk mengokohkan pergerakannya sebagai gerakan yang benar. Mereka tidak sekadar menebar ketakutan, tujuan mereka juga mengendalikan publikasi isi pemberitaan agar mengarah pada pembenaran atas pergerakan mereka.

Haryatmoko dalam Logika Terorisme dan Media (2009) mengatakan, teroris adalah golongan minoritas. Agar persoalan mereka dimengerti, mendapat simpati, atau dibela maka cara spektakuler perlu ditempuh dengan media. Meski secara umum masyarakat Indonesia mengutuk tindakan teroris, masih ada kelompki kecil yang bersimpati atas aksi mereka.

Karena itulah para teroris memerlukan dukungan media sebagai alat mempublikasikan gerakannya. Mereka ingin masyarakat tahu bahwa gerakan mereka didukung oleh orang-orang ‘suci’ yang siap mati, dengan dukungan dana melimpah, dan kekuatan yang masif. Dengan begitu teroris berharap akan tercipta teror baru berupa ketakutan massal. Bahkan dengan membangun citra bahwa personil mereka berasal dari kalangan Muslim teroris menghendaki terciptanya kecurigaan antargolongan.

Pemanfaatan media dalam kerja komunikasi teroris dapat kita lihat dengan mencermati kasus penculikan direktur Marcedes Benz pada November 1975 di Montoneros, Buenos Aires. Waktu itu, teroris melepaskan korban setelah mereka meminta korban mengiklankan di surat kabar Eropa, Washington, dan Meksiko tentang imperialisme ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional di negara berkembang. Jadi jelas, bahwa tujuan utama teroris tidak bukan semata menciptakan krusakan, tetapi juga berusaha untuk menguasai dan mengarahkan publikasi.

Harus diakui, kerawanan sosial antargolongan Indonesia masih sangat tinggi. Isu ras, agama, suku, atau golongan masih sangat sensitif dan memiliki potensi besar berkembang menjadi konflik. Kondisi ini dimanfaatkan teroris untuk melemahkan sendi sosial dalam masyarakat. Inilah alasan mengapa jaringan teroris memilih Indonesia sebagai wilayah medan perang mereka.

Lantas mengapa teroris memilih polisi dan ulama sebagai pihak yang diadu domba? Itu karena polisi dan ulama, sejauh ini, adalah penghalang utama yang merintangi kerja teroris di Indonesia. Selama ini polisi adalah pihak yang paling agresif melawan teroris dengan kekuatan hukum dan kemasifan personil yang dimilikinya. Sedangkan ulama dianggap menjadi penghalang karena dianggap mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat. Kaum ulama dianggap berbahaya karena gencar mengecam tindakan teror.

Memanasnya hubungan polisi dan ulama sebenarnya kondisi yang dikehendaki teroris. Karena itulah, baik polisi maupun ulama, perlu mendudukan masalah kembali dan membahasnya secara proporsional agar tidak terjadi kesalahpahaman. Toh, baik polisi dan ulama sama-sama mengidamkan terciptanya kondisi yang kondusif, tenang, dan aman bagi masyarakat.

Surahmat, pegiat Komunitas Nawaksara Banjarnegara






Wednesday, 28 March 2012

Ekspektasi Publik di Pundak Tedjo-Peno

asangan calon bupati dan wakil bupati Banjarnegara Sutedjo Slamet Utomo-Hadi Supeno (Tedjo-Peno) dipastikan unggul dalam pemilihan yang dilangsungkan Minggu (24/7) kemarin. Ia memperoleh 39 persen suara, unggul tipis atas kompetitor terberatnya Budhi Sarwono-Kusum Winahyu (Bu Win) yang memperoleh 35 persen suara. Sedangkan Syamsudin-Toto Hadono (ST) memperoleh 02 persen suara, dan Yusri-Najib 5 persen suara.
Kemanangan Tedjo-Peno memang mudah diprediksi. Dukungan partai besar seperti Golkar, PDI Perjuangan, PPP, PKS, Hanura, dan Gerindra membuat langkah keduanya terbantu mesin politik partai. Lebih dari itu, baik Tedjo maupun Peno adalah tokoh yang telah lama dikenal publik Banjarnegara karena sama-sama mencalonkan diri menjadi bupati pada pilkada 2006 silam. Meskipun saat itu kalah, Tedjo dan Peno menanam investasi politik dengan mencatatkan nama pada benak publik Banjarnegara.
Sekalipun pada akhrinya kalah, perolehan calon Bu Win terhitung istimewa. Sebagai calon indipenden ia mampu tampil menjadi “kuda hitam”. Memanfaatkan apatisme masyarakat pada partai ia berhasil membangun jejaring politik yang luas dan dalam. Mengingat perolehan suaranya terpaut tidak begitu jauh, Bu Win bahkan dimungkinkan akan menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konsitusi. Celah itu ada karena Pilkada Banjarnegara ternyata “tidak bersih-bersih amat”.
Janji Politik
Lepas dari itu, warga Banjarnegara kini bersiap memiliki pemimpin baru. Masa jenuh setelah satu dekade dipimpin Bupati Djasri diharapkan segera berakhir. Publik pun berharap, akan ada terobosan berarti yang dilakukan Tedjo-Peno agar Banjarnegara muncul dalam pentas regional Jawa Tengah. Banjarnegara seperti telah lama hilang dari perbincangan politik-ekonomi regional Jawa Tengah.
Tedjo-Peno, ketika berkampanye, hadir dengan slogan Jono Membara (Tedjo-Peno untuk Banjarnegara lebih Sejahtera). Meskipun publik tahu bahwa slogan hanyalah kosmetika politik, Tedjo-Peno sungguh-sungguh telah berhutang janji yang besar. Kesejahteraan adalah faktor yang sangat fundamental dalam kehidupan sosial. Sulit, bahkan berat, namun janji toh musti ditepati sebagaimana hutang harus dibayar.
Agar tidak berakhir sebagai jargon, Tedjo-Peno punya tugas menemukan relevansi sosial janji politiknya dalam kehidupan warga. Inventarisasi resourches daerah pertama-tama dilakukan bersamaa dengan evaluasi masa pemerintahan sebelumnya. Hanya dengan begitu, “sejahtera” bisa diterjemahkan dalam langkah politik yang strategis.
Sekalipun tidak dapat dinilai buruk, prestasi pembangunan Banjarngara tidaklah istimewa jika dibanding daerah lain di Jawa Tengah. Salah satu persoalan mendasar adalah kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya berkisar pada angka Rp.60 miliar. Akibatnya, sudah beberapa kali APBD mengalami defisit. Tahun 2010 misalnya defisit mencapai Rp 33,300 miliar. Dari APBD yang  ditetapkan sebesar Rp 711,374 miliar total belanja ternyata mencapai Rp 745,254 miliar.
Jika “modal” yang dimiliki Pemkab masih cekak, sulit bagi Tedjo-Peno mewujudkan ekspektasi publik yang dibebankan di pundak mereka berdua. Padahal, pekerjaan rumah sudah menumpuk. Jalan-jalan rusak di des-desa terus menerus memantik keluhan, infratsruktur pertanian belum terbangun rapi dari hulu hingga hilir, dan penyerapan tenaga kerja baru rendah.
Maka, agar target “sejahtera” tidak mengambang, prioritas kerja bidang ekonomi perlu diarahkan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan lapangan kerja, penganekaragam komoditas, dan peningkatan daya beli masyarakat. Konskuensinya, alokasi anggaran bidang itu perlu ditambah. Alokasi pendanaan bidang ini sebesar Rp.3,43 Milyar belanja langsung dan  Rp.25,61 Milyar belanja tidak langsung belum mampu menciptakan kegairahan ekonomi.
Putra Daerah
Memang, adalah naif menagih “kesejahteraan” pada bupati dan wakil bupati. Sejarah hanya mencatat beberapa nama pemimpin daerah yang memiliki legitimasi publik telah menyejahterakan warganya. Justru lebih banyak nama yang tergores dengan tinta hitam akibat korupsi atau perbuatan culas lain yang yang berprospek pada keuntungan pribadi.
Meski begitu, tidak ada salahnya mengawasi proses pemerintahan supaya janji politik ditepati. Apalagi Tedjo-Peno juga memiliki janji lain berkaitan dengan isu putra daerah yang diusungnya. “Putra daerah” tidak hanya memiliki pretensi lahiriah bahwa kedua orang ini lahir di Banjarnegara. Ada makna sosiologis yang harus dibuktikan dengan ikatan emosional kemudian terepresentasi dalam kebijakan.
Sutedjo Slamet Utomo memang lahir di Mandiraja, sebuah kecamatan di bagian barat Banjarnegara, sedangkan Hadi Supeno lahir di Wanadadi, kecamatan lain di utara Banjarnegara. Namun, ketika keduanya menjadi pimpinan daerah, batas geografis ini luluh. Banjarnegara harus dipersepsi sebagai kampung besar tempat satu juta warga hidup dan menggantungkan cita-cita. Tidak peduli di pojok Kalibening atau sudut Sigaluh, warga harus memperoleh haknya.
Surahmat, warga Petuguran, Punggelan, Banjarnegara, Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia Unnes

Mengapa Berharap pada Nazarudin?

Ketika kasus Nazaruddin mulai terungkap, publik khawatir lantaran membuktikan praktik politik kotor telah meresap dalam sistem  politik negeri ini hingga demikian dalam. Korupsi merongrong moralitas panggawa politik dari tingkat terendah hingga puncak tertinggi. Namun ketika Nazaruddin diberitakan ditangkap, kekhawatiran ini terkurangi karena muncul harapan skandal korupsi yang melibatkan dirinya , Partai Demokrat (PD), juga aktor lain akan terbongkar.
Berkat “kiprahnya” selama buron, Nazaruddin memang berhasil membangun persepsi publik bahwa dirinya adalah “orang penting”. Jabatan strategis sebagai Bendahara Umum partai terbesar di Indonesia sekaligus anggota Komisi Hukum DPR membuatnya tahu banyak hal. Terlebih, tudingannya terhadap pembesar PD dan pimpinan KPK yang awalnya dinilai sekadar ocehan perlahan terbukti.
Namun, harapan yang dibawa pulang Nazaruddin menyisakan tanda tanya besar. Mengapa kita  justru menumpukan harapan di atas pundak Nazaruddin? Bukankah, jika tuduhan ia terlibat korupsi Wisma Atlet terbukti, ia juga koruptor? Dalam relasi hukum dan kewargaan Nazaruddin adalah bagian dari “mereka, bukan bagian dari “kita”?
Biografi Nazaruddin penting dibaca kembali untuk memprediksi langkah yang akan ditempuh untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sekalipun selama buron ia bertindak menjadi whistle blower, sikapnya di depan pengadilan nanti bisa berubah 180 derajat. Sebab, “nyanyiannya” selama pelarian bukan muncul atas kesadaran personal, tapi ekspresi emosional untuk menaikan daya tawar politis. Ia mencoba bernegosiasi supaya memperoleh pembelaan publik.
Dalam kasus yang melibatkannya, Nazaruddin memang memiliki banyak peran. Publik pun berhak menafsirkan peran itu sesuai perspektifnya. Pertama, peran sebagai penjahat, antara lain karena ia disangka terlibat korupsi wisma atlet dan beberapa kasus korupsi lain. Tindakan tidak ksatria lain yang memantapkannya sebagai antagonis dalam drama yang dibuatnya adalah ia kabur. Alih-alih menghadapi tuduhan, ia melarikan diri dan menyerang lawan-lawannya dari persembunyian.
Mekanisme Politik
Meski demikian, Nazaruddin juga seorang korban. Muda, cerdas, dan kaya, Nazaruddin justru terseret mekanisme politik yang buruk dan kotor. Kalaupun ia terlibat korupsi, itu lantaran terseret lingkaran setan yang melancarkan sugesti terus menerus. Mengingat kiprah politiknya yang belum terlalu lama, sulit untuk tidak mengatakan jika “kejahatannya” dilakukan bukan karena pengaruh lingkungannya.
Menurut Michael Johnston (Korupsi dan Ekonomi Dunia, 1999) korupsi bukan kejahatan individual, melainkan kerja resiprokal, bahkan massal. Tipisnya batas antara negara dan masyarakat, kepentingan umum dan pribadi, serta pemerintahan dan politik memberi akses pada elit melakukan manipulasi. Di tengah kekacauan sistem hukum, pengawasan lembaga negara yang lemah, elite membangun kesepakatan tersembunyi supaya kejahatan mereka tidak diketahui. Seperti yang Nazaruddin “tuduhkan”, korupsi yang dilakukannya ternyata melibatkan anggota DPR, pengusaha, dan pejabat kementerian negara.
Prinspi tiji tibeh (mati siji mati kabeh) telah ditunjukkan Nazaruddin selama pelarian. Ia menyeret begitu banyak nama, termasuk koleganya di DPR. Namun, situasi emosional seperti itu agaknya tidak akan terulang ketika Nazaruddin tertangkap. Posisi tawar hukum dan politisnya kini rendah sehingga ia harus mencari sokongan politis, bahkan dari kolega yang pernah dituduhnya. Karena itu, kecil kemungkinan ia mampu bercerita lantang saat menghadapi pemeriksaan seperti saat ia masih dalam pelarian.
Kekacauan Hukum
Dari perspektif lain, harapan yang ditumpukan kepada Nazaruddin menunjukkan ketidakpercayaan publik pada lembaga hukum yang ada. Polri, Kejaksaan, bahkan KPK dinilai tidak akan perkasa menghadapi skandal korupsi Nazaruddin karena melibatkan kekuatan politik yang sangat besar. Karena itu, publik mengalihkan harapan pada Nazaruddin untuk tampil sebagai ksatria.
Ketidakpercayaan publik demikian muncul karena dalam beberapa tahun terakhir penegakan hukum tidak mampu memberi jejak gemilang mengatasi skandal yang melibatkan kekuatan politik. Kasus Bank Century misalnya, tidak mengalami perkembangan bermakna, dan dikhawatirkan beku dalam kegamangan politik. Sementara pada kasus suap pemilihan Deputi Gubernur BI, KPK belum mampu menyeret aktor intelektualnya.
Kondisi semacam ini tidak tercipta oleh lemahnya lembaga penegak hukum semata. Mekanisme politik yang tidak sehat, pengawasan lemah, dan dorongan kekuatan-kekuatan reformis yang masih lemah, terakumulasi menciptakan kekacauan. Demokrasi yang baru diartikan sebagai arena perebutan kekuasaan melabrak konstitusi, membuat lembaga negara bimbang, kelompok mana yang harus dibela. Dalam kondisi semacam ini rakyat adalah abstraksi yang ada namun tidak bermakna.
Jauh hari sebelum Nazaruddin muncul, Antonio Gramsci memperingatkan kita dengan pesan yang cemerlang. Di tengah kekacauan akan lahir seorang pahlawan. Bisa jadi pahlawan lahir dari tempat suci, tapi “pahlawan”juga lahir karena berhasil mempersepsi publik bahwa dirinya suci. Sama seperti yang Machiavelli katakan, menjadi pemimpin baik tidak harus benar-benar baik, tapi cukuplah terlihat baik.
Pilihan menjadi baik atau sekadar terlihat baik itulah yang akan dibentangkan di hadapan Nazaruddin saat menghadapi peradilan nanti. Publik berhak memberi penilaian sendiri-sendiri di luar proses hukum yang berjalan. Namun menumpukan harapan pada Nazaruddin rasanya hanya akan memantik kekecewaan lanjutan.
Surahmat, Pegiat Komunitas Nawaksara Banjarnegara
Opini Harian Joglosemar, 13 Agustus 2011
http://harianjoglosemar.com/berita/mengapa-berharap-pada-nazaruddin-51580.html

Thursday, 8 March 2012

SBY, Presiden Gagalku…

Demo besar-besaran yang dilakukan berbagai elemen masyarakat pada 28 Januari lalu merepresentasikan kekecewaan sebagian masyarakat terhadap kerja pemerintah. Setelah 100 hari bekerja, prestasi kerja pemerintah tidak menunjukkan progresifitas. Kondisi ini diperparah oleh blunder pemerintah, misalnya dengan membeli mobil mewah bagi para pejabat negara sehingga melukai rasa keadilan masyarakat.
Jurang ketidakadilan juga membentang ketika kita memperhatikan perempuan Indonesia pada 100 hari pemerintahan SBY-Boediono. Terdapat jarak yang sangat lebar antara harapan yang dibumbungkan pemerintah dengan kenyataan yang dialami perempuan. Perempuan tetap menjadi warga kedua dalam orientasi pembangunan yang dikayuh pemerintah.
Pada masa pencalonannya sebagai presiden pada tahun 2004 SBY sempat melontarkan puluhan janji. Saat hadir dalam pertemuan dengan aktivis Gerakan Pemberdayaan Suara Perempuan di Hotel Atlet Century Park, Jakarta 30 Agustus 2004, ia menjanjikan perlindungan bagi perempuan. “Saya melihat dewasa ini ada tiga hal fundamental yang terkait dengan permasalahan perempuan. Salah satu hal yang mesti disoroti adalah masalah keselamatan mereka dari tindak kejahatan dan kekerasan,” ungkapnya saat itu.
Janji SBY memprioritaskan partispasi perempuan juga terdengar pada pidato politik penutupan masa kampanye putaran pertama di Jakarta, Kamis 1 Juli 2004. Ia mengatakan masalah kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan sebenarnya bersumber dari struktur sosiokultural yang ada dalam masyarakat. Untuk itu SBY berjanji, dalam jangka pendek akan melahirkan affirmative action untuk memajukan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik.
Selain itu, pada acara Rembuk Nasional (National Sumit) pada akhir 2009 SBY beberapa kali menyampikan usaha pemberdayaan bagi perempuan Indonesia. Menurutnya, partisipasi perempuan dalam pembangunan adalah keniscayaan. Bukan saja karena perempuan menjadi pelaku ekonomi yang dominan, tetapi juga karena besarnya potensi yang perempuan miliki.
Retorika Politik
Sebagai presiden SBY berhasil membumbungkan optimisme masyarakat, termasuk perempuan. Namun rekam kerja pemerintah, setidaknya 100 hari awal pemerintahannya justru membuat optimisme menjadi angan kosong. Pasalnya, pidato presiden seringkali hanya dilandasi data-data makro dan tidak menjangkau akar persoalan. Bahkan, ia terkadang bersikap naif dengan mengklaim secara sepihak bahwa programnya telah sukses.
Retorika presiden, tidak terkecuali tentang perempuan, hanyalah retorika politik. Ia mengukuhkan kekuasaan dengan terus-menerus membumbungkan harapan sembari meminta dukungan publik. Ucapan ‘mari bersama-sama’ menjadi andalan presiden untuk menyatakan bahwa harapan masih ada meski nyatanya keadaan semakin sulit.
Retorika presiden bisa kita bandingkan dengan fakta bahwa hingga saat ini angka kematian ibu melahirkan di Indonesia masih yang tertinggi di Asia Tenggara, yakni 470 per 100 ribu persalinan. Umumnya kematian terjadi karena tiga hal, yakni tekanan darah tinggi, terjadinya pendarahan, dan infeksi sesudah persalinan.
Selain itu, Komnas Perempuan mencatat, tren kekerasan yang dialami perempuan Indonesia semakin meningkat. Pengaduan terbanyak biasanya menyangkut kasus tekanan terhadap perempuan dalam bidang ekonomi, psikis, fisik, dan seksual.
Komitmen SBY-Boediono yang terutara dalam kampanye untuk mengurangi perdagangan perempuan ternyata tak seindah janjinya. Dapat kita lihat, tayangan berita kriminal masih sering menyajikan berita tentang traficking. Sebuah LSM di Batam menemukan 166 kasus perdagangan perempuan, sementara di Solo pernah dilaporkan ada 15 kasus perdagangan anak untuk tujuan komersial.

Kementerian Perempuan

Dalam 100 hari pemerintahan SBY-Boediono masyarakat juga mencatat sejumlah keganjilan hukum yang menempatkan perempuan sebagai korban. Contoh paling segar adalah ketika Prita menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik. Pada saat yang bersamaan kasus Mbah Minah muncul membawa bukti baru kenaifan pemerintah dalam melindungi perempuan. Meski prita bebas, sementara Mbah Minah dihukum percobaan selama 1, 5 bulan, kasus yang menimpa keduanya bisa menghasilkan kesimpulan awal bahwa perlindungan yang diberikan negara terhadap perempuan memang masih lemah.
Dalam usaha perlindungan dan pemberdayaan perempuan, mestinya Kementrian Perempuan menjadi tangan kanan pemerintah yang ampuh. Namun fakta menunjukkan bahwa kementrian ini tidak mampu memecahkan persoalan perempuan Indonesia pada tingkat bawah. Apalagi, sebagai kementerian negara lembaga ini tidak memiliki tangan cukup panjang, misalnya di tingkat desa, untuk mengurai persoalan mikro seperti kesehatan reproduksi, kekerasan rumah tangga, atau diskriminasi sosial.
Zona Migran, sebuah LSM perlindungan perempuan, mencatat pada 2008 hingga 2009 telah terjadi 383 kasus KDRT di Jawa Tengah. Dari jumlah tersebut KDRT terbesar terjadi di Semarang yang mencapai 92 kasus. Angka ini bisa meningkat fantastis mengingat kasus KDRT yang terlaporkan diyakini hanya sebagian kecil dari KDRT yang ada.
Masalah tersebut mestinya bisa ditekan Kementrian Perempuan karena merupakan masalah yang konkrit. Di luar dua masalah tersebut, ada sejumlah masalah sosial-kultural yang agaknya sulit dibaca dan diatasi Kementrian. Misalnya, pada kelas masyarakat tertentu perempuan masih dianggap sebagai warga kelas dua. Mereka terkungkung legitimasi mitos, tidak mampu mengakses pendidikan yang layak dan mengalami beban sosial.
Selain itu, nilai merah juga patut diberikan kepada pemerintah terkait komitmennya melindungi tenga kerja wanita (TKW). Pasalnya, hingga saat ini laporan berbagai tindak kekerasan terhadap TKW masih sering mengemuka. Ceriyati, Nirmala Bonat, Siti hajar, Onis dan Aminah menjadi pars prototo yang menggambarkan lemahnya perlindungan yang diberikan pemerintah.
Meski mendapat julukan sebagai pahlawan devisa TKW belum mendapat perhatian memadai dari pemerintah. SBY-Boediono justru asyik bermain angka dengan mengukur keberhasilan pemerintahannya dengan berbagai survei. Pantaslah jika demonstrasi pada 28 Januari lalu dimaknai sebagi perayaan 100 hari kebuntuan komunikasi pemimpin dengan rakyatnya.

Saturday, 19 March 2011

TRIAS, TRIYAS, TIAS

Ada beberapa orang terkenal yang punya nama hampir sama. Trias, bernama belakang Kuncahyono, wakil pemimpin redaksi Kompas. Triyas, bernama belakang Agus Yulianto, ahli IT yang kalau sudah ngadep laptop rela tidak makan. Makanya, badan kurus tak terurus. Kalau Tias, atlet bulutangkis remaja di Banjarnegara. Cantik, badannya atletis-empat ruas jari lebih tinggi dari saya. Smash-nya yahuud, Bos!

Nama mereka, entah kenapa, bikin saya ingat dengan Montesquieu. (Ejaannya benar nggak?). Dia laki-laki berhidung mancung kelahiran Perancis. Namanya beken karena menggagas konsep pemisahan kekuasan dalam sebuah bernegara. Trias Politika. Gagasannya termasuk kontroversial karena saat itu Raja Louis masih berkuasa absolut atas Perancis. Ingat l’etat c’est Moi dong?

Untunglah, gagasan Montesquieu menemukan momentumnya sehingga nasib laki-laki kelahiran Chateu de La Brede itu tidak berakhir di bawah goulletine. Waktu itu rakyat tampaknya juga mulai jengah dengan kekuasaan raja. Terjadilah penyerbuan penjara Bastille yang kemudian memantik revolusi gila-gilaan di sana.

Kita flashback ke belakang. Trias Politika tampaknya lahir dari truama sejarah. Sebab, hampir setiap negara yang dikuasai penguasa tunggal rakyatnya jadi sengsara. Rajanya kaya-raya tapi rakyatnya kurang makan. Ratunya kolektor sepatu tapi ibu-ibu ndak punya duit untuk beli susu. Ada Orde Baru, rezim Ben Ali, Mubarak, Imelda Marcos, dan keluarga Khadafi sebagai bahan bercermin.

Berabad kemudian, ide Montesquieu diadaptasi oleh hampir seluruh negara, termasuk Indonesia. Lahirlah tiga pilar demokrasi; legislatif, ekskutif, dan yudikatif di negeri ini. Intinya, negara musti dikelola bersama. Jangan sampai ada pemilik tunggal. Kalaupun ada presiden, raja, atau sultan, anggaplah hanya sebagai presiden direktur, sedangkan pemilik sahamnya tetap rakyat. Soal golongan mana yang kerap diverbalkan sebagai "rakyat", tentu tafsirannya beragam.

Tapi, puluhan tahun berikutnya, substansi pemisahan kekuasaan justru mulai diingkari. Pemisahan kekuasaan cuma tergambar dalam struktur organisasi negara; legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Padahal, antarlembaga itu bisa saling mengangkangi. Misalnya, karena mayoritas anggota DPR adalah kader Partai Demokrat, lembaga legislatif ini jadi tidak kritis pada pemerintah. Apalagi salah satu pimpinannya, yang berinisial sama dengan petinju Muhamad Ali, ternyata loyalis pemerintah. Duh, repot.

Walaupun begitu, kita patut bersyukur. Lho? Bersyukur karena setidak-tidaknya lembaga eksekutif dan legislatif masih dipimpin oleh orang yang berbeda. Coba bayangkan, kalau kedua lembaga itu dipimpin oleh orang yang sama, legislatif pasti cuma jadi tukang stempel. Seperti kata Kang Iwan Fals, “hanya tahu nyanyian lagu setuju...” Dan, anda tahu di sebuah negeri antah barantah, itu benar-benar pernah terjadi.

Tapi saya ndak mau mikirin itu lah. Ndak nyandak. Karena saya mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia, mendingan ngapalin teorinya Saussure. Biar dapat cum laude, lulus cepat, terus jadi PNS! Trias Politika biar dipikir orang-orang hukum saja. Ya mahasiswa hukum, ya dosen hukum, dan tentu saja profesor ilmu hukum. Mereka lebih mudeng.

Monday, 31 January 2011

MENUNGGU GILIRAN MENJADI GAYUS TAMBUNAN

Kata “andai” dalam lantunan lagu Bona Papatungan memang hanya satir sarkastik. Kata itu lahir berkat kekecewaan seorang warga negara atas laku bejad aparat penegak hukumnya. Namun, “andai”- terutama jika kita kaitkan dengan makna lekiskalnya - juga representasi sebuah harapan. Gayus menjadi wujud ideal manusia yang diidamkan banyak orang. Benarkah?

Bayangkan, di tengah kondisi ekonomi serba sulit, ada seorang yang bisa menghamburkan uang 900 juta untuk membuat paspor. Terlebih, mantan pegawai Dirjen Pajak ini memanfaatkan paspornya untuk jalan-jalan ke Singapura, Kuala Lumpur, dan Makau; tiga tempat yang bagi sebagian besar anggota masyarakat hanya pernah di didengar dalam film dan tayangan dunia dalam berita. Maka tidak heran jika sosok Gayus diidamkan banyak orang.

Di Indonesia, kini setidaknya ada 30 juta warga miskin, dan 40 juta lainnya hampir miskin. Mereka masih menghadapi persoalan mendasar seputar makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dengan sistem ekonomi semi liberal, sangat sulit warga miskin melakukan mobilitas sosial. Kemiskinan akan menjadi persoalan, karena akses terhadap resourches lokal justru telah ditutup negara. Akhirnya, yang miskin akan teta miskin dan yang kaya semakin kaya.

Ada dua jalan yang bisa dilakukan orang miskin di Indonesia untuk meningkatkan taraf hidupnya. Pertama, membangun usaha dan berharap bisa membesarkannya. Jalan kedua, masuk dalam lingkaran birokrasi dan mengambil kesempatan untuk meraup uang negara.

Jalan pertama, yang relatif lebih halal, akan sangat sulit dilakukan tanpa modal memadai. Membangun bisnis besar akan menemui banyak kendala. Modal semkain sulit diakses sekalipun pemerintah menggulirkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bahkan, sekalipun modal bisa diperoleh, usaha kecil akan berhadapn dengan korporasi raksasa. Akibatnya, terjadi pertandingan tidak sehat yang kerap membuat usaha kecil keok bahkan saat baru memasang sarung tinju.

Contoh ini dapat kita perhatikan di kota-kota kecil. Toko kelontong, bentuk usaha paling populer bagi pengusaha pemula, harus berhadap dengan Indomaret dan Alfamaret yang dikelola pengusaha nasional. Terang saja toko kelontong kalah, karena tidak mampu menandingi inovasi dan resourches Indomaret. Di bidang perbengkelan, sebagai contoh lain, teknisi-teknisi muda yang berencana membangun bisnis mandiri harus berhadap dengand elaer yang tersebar hingga kecamatan. Jaringan bengkel resmi menyedot calon pelanggan mereka. Karena itu, tidak mengherenkan jika bengkel yang menjamur hanyalah tambal ban; bisnis yang mengandalkan “kesialan” orang sebagai sumber “keuntungan”. Hahahaha.

Mekanisme pasar memang tidak pernah berpihak kepada masyarkat kelas bawah. Sebab, pemerintah terlalu lapang memberi tempat kepada industri. Keran investasi dibuka lebar-lebar sebagai jalan praktis menyerap tenaga kerja. Akhirnya, tenaga terampil lokal akhirnya diarahkan menjadi pekerja rendah di sektor industri sebagai buruh. Di kota-kota “emperan” Jakarta seperti Tangeran, Depok, dan Bekasi, tenaga lokal lebih banyak yang terserap menjadi buruh. Bandung dan Jogjakarta lebih beruntung karena perlahan bisa bangkit melalui industri kreatif.

Kondisi semacam inilah yang membuat impian anak muda Indonesia menjadi pengusaha besar berakhir menjadi impian “sinetronis”. Akhirnya, anak muda Indonesia mencari jalan aman dengan menjadi pegawai atau Pegawai Negeri Sipil. Padahal komintas dan sekolah bisnis sudah banyak berdiri di berbagai kota. Ciputra University misalnya, atau Young Rich Comunity di Semarang contoh lainnya.

Buruknya iklim usaha akibat regulasi yang memihak modal membuat posisi aman sebagai pegawai negeri sipil banyak diidamkan. Jaminan gaji, kenaikan pangkat secara berkala, juga pristise adalah pelarian yang nyaman. terlebih, posisi itu juga memberi kesempatan berimprovisasi bermain nakal. Jalan inilah yang menjadi pilihan jutaan orang menjadi sarana mobilitas sosialnya.

Mengapa Gayus justru menempati posisi istimewa dalam kelas sosial kita? Bahkan sekilpun pasca vonis ia layak kita sebuat sebagai garong? Pertama, publik tampaknya sudah mafhum, Gayus bukan orang jahat. Ia orang yang terjahatkan. Birokrasi memberinya banyak kesempatan bermain curang sekalipun ia telah berkecekupuan. Ia kesulitan mengendalikan potensi keserakahan, sesuatu yang sebenarnya dimiliki setiap manusia, ketiak bergaul dengan kalangan birokrat yang sama korupnya.

Dengan uang yang dimilikinya, Gayus bisa mengelabuhi (aparat penegak) hukum. Ia coba menghindari hukuman negara. Untuk ukuran garong kelas kakap, ia bahkan hanya dihukum 7 tahun penjara. Ia juga coba menghindari hukuman sosial dengan membangun persepsi baru tentang korupsi. Ia mencitrakana dirinya sebagai korban sistem sehingga tidak malu menampilkan wajah inoccent. Selepas menjalani masa hukukan ia akan kembali membaur dengan masyarakat sebagai orang terpandang. Bahkan, bisa jadi ia akan memanfaatkan relasi-relasinya untuk membangun bisnis sehingga akan tetap berkecukupan sekalipun secara resmi telah dipecat dari Dirjen Pajak.

Kondisi serba uenak itulah yang membuat Gayus sebenarnya tetap diuntungkan. Sekalipun kini ia ditempatkan sebagai penjahat, kalkulasi matematis dan sosiologis tetap memberinga keuntungan. Terlebih jika kekhawatiran banyak orang bahwa ia masih menyimpan miliaran uang terbukti. Setelah melakoni masa hukuman, Gayus akan menjadi juragan. Tidak heran jika banyak mengidamkan dirinya menjadi Gayus. Ya, “andai” aku Gayus Tambunan...

Surahmat
Pegiat Komunitas Nawaksara Banjarnegara