Karena lekat dengan aktivitas di ladang yang kasar dan kotor, peran sebagai perempuan petani barangkali tidak diidamkan banyak orang. Dibandingkan dengan profesi sebagai guru, dokter, atau pramugari yang diakui mentereng, perempuan petani sering dianggap remeh temeh. Namun di balik itu, perempuan petani ternyata memiliki imaji yang khas. Pemikiran-pemikiran agraris yang statis menuntut perempuan petani mampu berkompromi dengan keadaan sulit sehingga mereka memiliki peran segnifikan bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.
Sikap demikian terjadi karena pertanian adalah bidang yang menuntut kesungguhan. Agar dapat sukses dan bertahan pada bidang ini seseorang tidak dapat coba-coba kemudian pergi. Konsistensi menggeluti bidang pertanian, sekaligus menghayati dinamika yang terjadi di dalamnya, menjadi hal yang mutlak dilakoni setiap petani, termasuk perempuan.
Bagi petani di desa-desa, pertanian memang tidak menawarkan banyak hal baru. Perkembangan bidang ini bisa dibilang linier karena inovasi pertanian tidak seriuh industri di perkotaan. Akibatnya, kehidupan petani desa berkembang dalam kebersahajaan. Petani dididik berkompromi dengan kondisi alam, dari kondisi paling memanjakan hingga kondisi paling ekstrim.
Membagi Peran
Demikian pula kondisi yang terjadi pada perempuan petani. Ia dituntut hidup mengakrabi kondisi alam dan bahkan menyesuaikan pola hidup dengan kondisi lingkungan. Barangkali karena itulah imaji perempuan petani tentang diri, keluarga, dan lingkungannya sangat berbeda.
Imaji adalah kumpulan perasaan yang terakumulasi dalam keinginan dan persepsi kemudian termanifestasi dalam tuturan dan tindakan. Karena kehidupan petani perempuan tidak bisa lepas dari kondisi alam, harapan, persepsi, dan tindakan perempuan petani sangat bergantung pada alam. Ia tidak leluasa membebaskan diri sebagai pribadi yang terlepas dari dinamika lingkungan di sekitarnya. Pada satu ketika ia mempengaruhi perkembangan lingkungan sedangkan pada saat yang lain ia harus mengalah pada keadaan. Relasi saling mempengaruhi ini terus terjalin hingga secara tidak sadar pengaruh yang terjadi akibat relasi keduanya terjadi secara spontan.
Perempuan petani biasanya memiliki konsep diri yang jelas dan terus menerus diperjelas. Sebagai perempuan, sebagai istri, sekaligus sebagai ibu ia memiliki batas teritorial imajiner yang mengatur tentang hal yang boleh dna tidak boleh dilakukannya. Melalui analisis yang sederhana mereka mengetahui kapan harus menjadi bagian dari komunitas besar masyarakat, kapan dan bagaimana bersikap sebagai istri, juga kapan dan bagaimana melakoni peran sebagai ibu. Batas peran sosial umumnya mereka temukan melalui kesadaran, bukan petunjuk-petunjuk formal yang mengikat.
Perempuan petani dipastikan tidak memiliki kesepakatan formal tertulis dengan suami atau keluarganya. Namun berkat kesadaran sosial yang diwariskan oleh lingkungan ia tahu kapan harus mengambil peran dan kapan harus diam. Pada kondisi tertentu ia akan diam namun pada kondisi yang lain ia akan mengambil peran secara segnifikan.
Pada musim tanam misalnya, partisipasi perempuan ditunjukkan dalam berbagai aktivitas. Ia tidak dapat diam menyaksikan prosesi tanam. Secara sadar ia akan mengambil peran untuk turun ke ladang menyemai bibit, menabur pupuk, atau memasang ajir. Lain halnya ketika tanaman menginjak usia siang, perempuan cukup mengambil peran sebagai pendukung aktivitas pertanian keluarga. Ia digerakan oleh kesadaran yang dibentuk melalui imaji untuk memasak menyediaakan makanan bagi suami atau pekerja di ladangnya. Sedangkan ketika panen, selain kembali turun tangan ke ladang, perempuan memposisikan diri sebagai bendahara keluarga. Ia tergerak untuk menghitung untung rugi, bahkan mengatur distribusi hasil panen, apakah akan digunakan sendiri atau dijual untuk membeli keperluan lain.
Realistis
Kesadaran yang terbangun melalui proses pengamatan membuat perempuan petani lebih realistis menetapkan target dan rencana hidup. Target yang ditetapkan tidak semata-mata dibangun oleh tumpukan keinginan, tetapi dikomparasikan dengan kondisi yang dihadapinya. Hal itulah yang membuat perempuan petani dikenal sangat hati-hati merencanakan keuangan pribadi dan keluarga. Secara sederhana ia memprediksi berbagai kemungkinan dan berusaha mengambil sikap paling bijak menghadapi kemungkinan-kemungkinan tersebut.
Jika dibandingkan dengan usaha perdagangan dan insustri, perputaran uang di bidang pertanian terhitung lamban. Periodisasi pendapatan dan belanja keluarga petani tidak direncanakan secara bulanan, tetapi masa panen. Pada komoditas seperti padi, jagung, dan palawija perputaran uang dihitung sesuai putaran masa panen, yakni sekitar empat bulan. Pada komoditas buah-buahan, perputaran diatur dalam hitungan tahun. Karena itulah perempuan petani dipaksa cermat menditribusikan keuangan pribadi dan keluarga berdasarkan kondisi pertanian.
Pada satu sisi keadaan ini telah memaksa perempuan berdiam diri meski memiliki berbagai keinginan. Ia tidak dapat serta merta mengeksekusi keinginan dan rencana supaya rencana keuangan yang telah disusunnya tetap rapi. Pada sisi lain, perputaran uang yang lamban juga membuat mereka mampu beradaptasi dengan kondisi. Ia dituntut memiliki perencanaan keuangan yang matang dan realistis sekaligus dituntut konsisten mematuhinya.
Kondisi demikian ternyata membantu perempuan petani menemukan konsep diri dan lingkungannya. Peran sosial-kultural yang mereka lakoni ditemukan oleh kesadaran, bukan aturan formal yang disertai janji reward atau punishment. Mereka melakukan sesuatu bukan karena sesuatu harus dilakukan melainkan karena sesuatu memang perlu dilakukan. Dengan sadar mereka memainkan pelbagai peran, baik yang melekat maupun yang dilekatkan pada dirinya.
Diam-diam, dengan cara inilah perempuan petani mengukuhkan diri menembus batas-batas domestik. Mereka sudah tidak mempersoalkan kesetaraan dalam ranah epistimologis karena mampu mempraktikannya dengan baik setiap hari. Kesadaran tentang peran diri membuat mereka tergerak dan bertindak, tidak sekadar menjadi pendamping namun cancut tali wanda menyelesaikan persoalan keluarga dan masyarakat.
Surahmat
Pegiat di Komunitas Nawaksara Banjarnegara
Showing posts with label Perempuan. Show all posts
Showing posts with label Perempuan. Show all posts
Sunday, 25 April 2010
Friday, 5 March 2010
Perempuan Indonesia Tak Melulu Jawa

Karena perannya dalam politik dan sejarah yang sangat besar, Jawa dianggap telah mendominasi Indonesia. Akibatnya, Indonesaia selalu direpresentasikan oleh Jawa. Keadaan ini bisa dimaklumi pada pembahasan sejarah, sebab dominasi Jawa memang tak terbantahkan. Namun dalam politik identitas perempuan Indoonesia, sangat tidak adil jika perempuan Indonesia hanya direpresentasikan oleh Jawa.
Kemajuan demokrasi negeri ini ternyata belum sepenuhnya berdampak pada pengakuan merata terhadap hak-hak seluruh perempuan. Posisi mereka sejauh ini masih tetap berada dipinggir pembuat kebijakan. Akses politik yang tersedia masih kental dengan semangat maskulinitas, terutama bagi perempuan di luar Jawa.
Kanal demokrasi berupa pemilihan mengkonfirmasikan ketimpangan relasi politik perempuan Jawa dan luar Jawa. Di Jawa, perempuan bisa berpartisipasi dalam kegiatan sosial politik, sedangkan di luar Jawa masih ada perempuan masih bergelut hanya di area domesti.
Pandangan seperti ini, harus diakui masih tumbuh subur di tengah masyarakat kita. Persoalan hak perempuan masih menjadi perdebatan yang nyaris tanpa ujung. Hambatan kultural, patriarki, dan ekonomi pun terus terjadi. Terlebih jika ditarik dalam ranah agama, maka perdebatannya akan semakin panjang.
Inilah problem identitas perempuan Indonesia saat ini. Meski tak pernah muncul, potensi kecemburuan perempuan luar Jawa bisa lahir. Tentu saja ini tidak baik di tengah keragaman dan semangat multikulturalisme.
Selama ini perempuan Indonesia selalu diwakili oleh perempuan berkebaya dan bersanggu, identitas yang sangat lekat pada entitas kebudayaan Jawa. Baik di media massa maupun politik citra, perempuan Indonesia diwakili oleh perempuan Jawa. Lebih khusus lagi terpusat di pusat-pusat kebudayaan, seperti Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya.
Stigma itu perlahan-lahan mengendap, tidak hanya di pergaulan antar entitas kebudayaan namun di luar negeri. Jika seorang warga negara asing diminta menggambarkan sosok perempuan Indonesia, bisa jadi deskripsinya lekat dengan kebaya.
Labelisasi perempuan Indonesia sebagai perempuan jawa sangat dipengaruhi media Dalam berbagai tayangan media, perempuan Indonesia digambarkan sebagai perempuan Jawa yang lembut, submisif, kelas kedua, ibu yang baik, rela mengalah pada saudara laki-laki, anak perempuan yang kelas kedua. Semua dikontekskan dalam situasi ke-Jawa-an. Dalam banyak kasus urusan kosmetika, referensinya masih terpusat di Jawa, khususnya Jogjakarta.
Dalam pembentukan stereotip kecantikan, perempuan Indonesia identik dengan kulit putih dan sikap lembut. Ini adalah perpaduan Barat-Jawa. Bahwa perempuan yang cantik adalah yang putih seperti perempuan Eropa dan lembut seperti perempuan Jawa. Perempuan bukan-Jawa mengalami kolonialisasi ganda dengan harus menjadi Barat dan menjadi Jawa.
Hal ini bisa dilihat dalam keseharian melalui kehadiran iklan dalam televisi. Tidak dipungkiri, semua stasiun televisi di Indonesian berpusat di Jawa, terutama Jakarta. Pada titik ini, persoalan desentralisasi pusat kekuasaan dalam ranah image-setting dan bidang lain didikte Jawa. Meskipun usaha desentralisasi ini telah dilakukan dengan hadirnya otonomi daerah, peran Jakarta sebagai la parole Indonesia belum bergeser. La parole ini harus dipertanyakan dan dipersoalkan selama dia masih bertendensi untuk memusatkan dan men-generalisasikan partikularisme melalui politik identitas yang menuju politik agensi melalui resistensi.
Politik Eksistensi
Identitas perempuan sebenarnya nirmakna sebab hanya sebuah lebel. Toh, perempuan Jawa atau bukan tidak mengambil untung dari kenyataan tersebut. Namun jika pembahasan dialihkan pada eksistensi, dikotomi perempuan Jawa dan non-Jawa cukup punya pengaruh.
Pengaruh akan sangat terasa jika dikotomi perempuan Jawa dan non-Jawa diabaikan saat merumuskan produk hukum. Sebab terdapat renggang kultural yang sangat jauh antara kebudayaan Jawa dan luar Jawa, produk hukum harus akomodatif bagi seluruh kalangan. Jika dirumuskan berdasarkan observasi terhadap perempuan Jawa, tentu cacat pada komunitas perempuan lainnya.
Contoh ini kentara saat DPR merumuskan RUU Pornografi dan Pornoaksi beberapa saat lalu. Dalam salah satu pasal disebutkan bahwa menunjukkan bagian dada adalah porno. Rumusan sumir ini tampaknya hanya didasarkan pada kondisi perempuan Jawa. Padahal di luar Jawa, utamanya suku-suku tradisional, hal itu menjadi lumrah.
Renggang yang sama akan ditemukan pada perempuan di Nangroe Aceh Darussalam. Pemerintah setempat mewajibkan pegawai negeri dan Polwan yang bertugas di sana untuk mengenakan jilbab. Karena kultur masyarakat setempat memang mendukung kebijakan tersebut didukung masyarakat. Akan berbeda jika kewajiban serupa diterapkan pada perempuan di daerah lain.
Bahasa hukum yang dipukul rata bisa menjadi problem dalam kehidupan perempuan jika tidak selaras dengan kenyataan. Jika hukum yang dilahirkan pemerintah jutru bertentangan dengan khazanah kebudayaan lokal bisa memunculkan friksi.
Hal ini rentan terjadi pada tata cara pernikahan perempuan Minang yang masih kukuh matrilineal. Di sana tugas mencari nafkah tidak semata-mata tugas suami, sedangkan dalam undang-undang perkawinan jelas menyatakan bahwa mencari nafkah adalah tugas sumi.
Selain dalam merumsukan hukum, keragaman identitas perempuan Indonesia penting diperhatikan saat pemerintah menggulirkan program pemberdayaan. Kondisi yang berbeda antara kelompok perempuan di satu daerah dengan daerah lain mengharuskan pemerintah jeli mengatur programnya. Jika tidak, ketimpangan peran perempuan Jawa dan non-Jawa bisa terus terjadi dan berpotensi memunculkan konflik.
Surahmat
Pemimpin Umum BP2M Unnes
Pegiat Komunitas Nawaksara Banjarnegara
Pergeseran Persepsi Cantik
Ketika mencapai puncak karir sebagai penyanyi, bintang iklan, film dan sinetron, Krisdayanti sempat ‘dibaiat’ sebagai ikon kecantikan Indonesia. Sosoknya yang murah senyum, berperawakan sedang, dan pintar menyanyi mengokohkan KD sebagai pars prototo kecantikan. Akibatnya, banyak orang berpersepsi bahwa wanita Indonesia yang cantik harus seperti, atau setidaknya mendekati, Krisdayanti.
Pembentukan persepsi kecantikan kembali terjadi saat Dian Sastrowardoyo dikokohkan sebuah produk sabun mandi sebagai ikon kecantikan. Dian yang tinggi semampai, berambut lurus terurai, dan memiliki senyuman khas dianggap merepresentasikan kecantikan wanita Indonesia. Pengokohan Dian membuat persepsi kecantikan mengalami pergeseran, dari sosok seperti KD ke sosok lain bernama Dian Sastro. Padahal terdapat rentang yang cukup jauh antara karakter fisik KD dan Dian Sastro.
Pergeseran persepsi kecantikan tidak hanya terjadi saat itu. Jauh hari sebelum kedua wanita cantik itu muncul, persepsi cantik dalam masyarakat sudah beberapa kali terdestrukturalisasi. Pada tahun 60an misalnya, persepsi kecantikan lekat dengan karakter sosialita bernama Demi More. Sedangkan sekarang, setelah media habis-habis mengekspose Luna Maya, persepsi cantik dekat dengan gadis aslah Bali ini.
Hegemoni kecantikan Luna Maya bahkan dikukuhkan Changcuter melalui lagu I Love You Bibeh. Changcuters menggunakan Luna Maya sebagai simbol kecantikan dengan mengkontraskan wanita ini dengan buaya, hewan yang dari zaman ke zaman dipersepsikan jelek.
Persoalan Persepsi
Pergeseran persepi membuktikan bahwa kecantikan bukan konsep yang ajeg, melainkan dinamis. Oleh masyarakat, konsep kecantikan bisa diubah sesuai kebutuhan dan keinginan. Apalagi karena bersifat relatif, cantik juga tidak memiliki parameter. Konotasi cantik berarak mengikuti perkembangan zaman.
Cantik juga tidak dapat dipersepsikan tunggal karena bergantung pada selera. Antara entitas masyarakat yang satu dan masyarakat lain memiliki konsep cantik yeng berbeda. Bahkan sangat mungkin, konsep cantik dua kelompok masyarakat bertentangan karena perbedaan perspektif. Cantik bisa dilihat secara luaran (fisik), kerpibadian, atau menggabungkan keduanya.
Celakanya, konsep cantik selama ini seringkali terbentuk melalui stigma. Kesepakatan tentang karakter perempuan yang cantik tidak terbentuk melalui benturan persepsi antar anggota masyarakat melainkan pelabelan oleh pihak yang mampu menghegemoni masyarakat. Pemiliki modal, melalaui media yang dimiliki atau disewanya, bebas mengotak-atik konsep cantik sesuai kepentingan. Mereka memanfaatkan konsep bentukannya untuk tujuan indsutri.
Disinilah konsep kecantikan terletak di tengah persimpangan. Di satu sisi cantik adalah persepsi naluriah terhadap keindahan, di sisi lain cantik didikte oleh industri. Para pemilik modal saling berebut konsep cantik demi keuntungan finansial badan usahanya.
Menurut produsen shampoo, cantik adalah memiliki rambut tanpa ketombe. Bagi produsen pemutih kulit cantik adalah memiliki kulit putih mulus. Sedangkan bagi produsen obat pelangsing cantik adalah tubuh yang ramping. Melalui iklan yang disajikan secara sporadis masing-masing produsen berusaha menghegemoni konsep cantik sesuai keuntungan yang akan diterimanya.
Demikianlah persepsi kecantikan perempuan diobral demi kepentingan industri. Maka jika pada satu ketika industri menghendaki konsep lain, ‘cantik’ akan diubah dengan cepat. Publikasi yang bertubi-tubi akan menggeser persepsi cantik dengan mudah dalam waktu singkat.
Mitos dan Dongeng
Tidak hanya oleh iklan, pergeseran persepsi cantik juga dipengaruhi oleh mitos dalam masyarakat. Cerita-cerita mistis sengaja dibangun dan dilestarikan untuk melegitimasi konsep cantik sesuai kesepakatan. Tidak hanya melalui cerita, kecantikan versi mitos adakalanya juga dibangun dengan ancaman. Mitos melengkapi dirinya dengan sejumlah sanksi yang diancamkan pada pelanggarnya.
Dalam entitas kebudayaan Banyumas kuno misalnya, konsep wanita cantik lekat dengan kemampuan mengolah aren menjadi gula merah. Perempuan disebut cantik jika bisa menghasilkan gula merah yang bersih dan manis. Padahal secara skeptis diketahui konsep ini hanya digunakan untuk memotivasi ibu rumah tangga supaya bersungguh-sungguh membuat gula. Sebab, gula yang bersih dan manis laku dijual lebih mahal dibanding gula yang hitam.
Di kalangan masyarakat tradisional, mitos masih digunakan sebagai bagian pranata sosial. Sebuah konsep dimunculkan untuk mengarahkan perempuan supaya mematuhi aturan adat dan moral. Perempuan yang suka menentang dipersepsikan jelek, sedangkan perempuan patuh diapresiasi cantik. Toh, ucap Acep Iwan Saidi (2004), mitos tidak mempersoalkan isi ujaran, melainkan bagaimana sesuatu diujarkan.
Demikian pula pada dongeng. Tokoh perempuan protagonis selalu dipersepsikan sebagai perempuan cantik melalui karakterisasi. Ia dikisahkan baik hati, tidak sombong, cerdik, dan tangguh menghadapi cobaan.
Di Jawa, dongeng yang melegitimasi kecantikan tokoh perempuan terhitung banyak. Selain Nawangwulan, Roro Jonggrang, dan Bawang Putih, dikenal juga sosok Timun Mas. Meski berasal dari desa ia dianggap cantik karena cerdik menghadapi buto ijo sekaligus rela berkorban demi kepentingan khalayak. Ekspresi cantik dikonstruksi oleh keberanian, kecerdikan, dan keikhlasan.
Nyaris sama dengan iklan dan mitos, cantik versi dongeng juga tidak luput dari kepentingan. Labelisasi karakter bernai, cerdik, dan ikhlas pada tokoh dongeng digunakan penguasa untuk mengarahkan perempuan pada sifat-sifat tersebut. Perempuan dihegemoni dan dikendalikan.
Selama sifat yang distigmakan berada pada ranah netral tentu tidak masalah. Tapi ketika kecantikan tokoh dongeng disimpangkan untuk menguntungkan penguasa, tentu saja konsep ini harus ditolak karena subjektif dan tendensius.
Karena itulah, menyadari bahwa konsep kecantikan sangat dinamis, sangat bijak jika persepsi cantik didudukan kembali sebagai ekpresi terhadap keindahan. Penilaian cantik, kurang cantik, atau tidak cantik sebaiknya didasarkan pada naluri dan keinginan mengapresiasi keindahan. Tanpa stigmatisasi iklan dan legitimasi mitos, persesi seperti ini akan terasa lebih objektif, romantis dan ngewongke.
Surahmat
Pemimpin Umum BP2M Unnes
Pegiat Komunitas Nawaksara Banjarnegara
Pembentukan persepsi kecantikan kembali terjadi saat Dian Sastrowardoyo dikokohkan sebuah produk sabun mandi sebagai ikon kecantikan. Dian yang tinggi semampai, berambut lurus terurai, dan memiliki senyuman khas dianggap merepresentasikan kecantikan wanita Indonesia. Pengokohan Dian membuat persepsi kecantikan mengalami pergeseran, dari sosok seperti KD ke sosok lain bernama Dian Sastro. Padahal terdapat rentang yang cukup jauh antara karakter fisik KD dan Dian Sastro.
Pergeseran persepsi kecantikan tidak hanya terjadi saat itu. Jauh hari sebelum kedua wanita cantik itu muncul, persepsi cantik dalam masyarakat sudah beberapa kali terdestrukturalisasi. Pada tahun 60an misalnya, persepsi kecantikan lekat dengan karakter sosialita bernama Demi More. Sedangkan sekarang, setelah media habis-habis mengekspose Luna Maya, persepsi cantik dekat dengan gadis aslah Bali ini.
Hegemoni kecantikan Luna Maya bahkan dikukuhkan Changcuter melalui lagu I Love You Bibeh. Changcuters menggunakan Luna Maya sebagai simbol kecantikan dengan mengkontraskan wanita ini dengan buaya, hewan yang dari zaman ke zaman dipersepsikan jelek.
Persoalan Persepsi
Pergeseran persepi membuktikan bahwa kecantikan bukan konsep yang ajeg, melainkan dinamis. Oleh masyarakat, konsep kecantikan bisa diubah sesuai kebutuhan dan keinginan. Apalagi karena bersifat relatif, cantik juga tidak memiliki parameter. Konotasi cantik berarak mengikuti perkembangan zaman.
Cantik juga tidak dapat dipersepsikan tunggal karena bergantung pada selera. Antara entitas masyarakat yang satu dan masyarakat lain memiliki konsep cantik yeng berbeda. Bahkan sangat mungkin, konsep cantik dua kelompok masyarakat bertentangan karena perbedaan perspektif. Cantik bisa dilihat secara luaran (fisik), kerpibadian, atau menggabungkan keduanya.
Celakanya, konsep cantik selama ini seringkali terbentuk melalui stigma. Kesepakatan tentang karakter perempuan yang cantik tidak terbentuk melalui benturan persepsi antar anggota masyarakat melainkan pelabelan oleh pihak yang mampu menghegemoni masyarakat. Pemiliki modal, melalaui media yang dimiliki atau disewanya, bebas mengotak-atik konsep cantik sesuai kepentingan. Mereka memanfaatkan konsep bentukannya untuk tujuan indsutri.
Disinilah konsep kecantikan terletak di tengah persimpangan. Di satu sisi cantik adalah persepsi naluriah terhadap keindahan, di sisi lain cantik didikte oleh industri. Para pemilik modal saling berebut konsep cantik demi keuntungan finansial badan usahanya.
Menurut produsen shampoo, cantik adalah memiliki rambut tanpa ketombe. Bagi produsen pemutih kulit cantik adalah memiliki kulit putih mulus. Sedangkan bagi produsen obat pelangsing cantik adalah tubuh yang ramping. Melalui iklan yang disajikan secara sporadis masing-masing produsen berusaha menghegemoni konsep cantik sesuai keuntungan yang akan diterimanya.
Demikianlah persepsi kecantikan perempuan diobral demi kepentingan industri. Maka jika pada satu ketika industri menghendaki konsep lain, ‘cantik’ akan diubah dengan cepat. Publikasi yang bertubi-tubi akan menggeser persepsi cantik dengan mudah dalam waktu singkat.
Mitos dan Dongeng
Tidak hanya oleh iklan, pergeseran persepsi cantik juga dipengaruhi oleh mitos dalam masyarakat. Cerita-cerita mistis sengaja dibangun dan dilestarikan untuk melegitimasi konsep cantik sesuai kesepakatan. Tidak hanya melalui cerita, kecantikan versi mitos adakalanya juga dibangun dengan ancaman. Mitos melengkapi dirinya dengan sejumlah sanksi yang diancamkan pada pelanggarnya.
Dalam entitas kebudayaan Banyumas kuno misalnya, konsep wanita cantik lekat dengan kemampuan mengolah aren menjadi gula merah. Perempuan disebut cantik jika bisa menghasilkan gula merah yang bersih dan manis. Padahal secara skeptis diketahui konsep ini hanya digunakan untuk memotivasi ibu rumah tangga supaya bersungguh-sungguh membuat gula. Sebab, gula yang bersih dan manis laku dijual lebih mahal dibanding gula yang hitam.
Di kalangan masyarakat tradisional, mitos masih digunakan sebagai bagian pranata sosial. Sebuah konsep dimunculkan untuk mengarahkan perempuan supaya mematuhi aturan adat dan moral. Perempuan yang suka menentang dipersepsikan jelek, sedangkan perempuan patuh diapresiasi cantik. Toh, ucap Acep Iwan Saidi (2004), mitos tidak mempersoalkan isi ujaran, melainkan bagaimana sesuatu diujarkan.
Demikian pula pada dongeng. Tokoh perempuan protagonis selalu dipersepsikan sebagai perempuan cantik melalui karakterisasi. Ia dikisahkan baik hati, tidak sombong, cerdik, dan tangguh menghadapi cobaan.
Di Jawa, dongeng yang melegitimasi kecantikan tokoh perempuan terhitung banyak. Selain Nawangwulan, Roro Jonggrang, dan Bawang Putih, dikenal juga sosok Timun Mas. Meski berasal dari desa ia dianggap cantik karena cerdik menghadapi buto ijo sekaligus rela berkorban demi kepentingan khalayak. Ekspresi cantik dikonstruksi oleh keberanian, kecerdikan, dan keikhlasan.
Nyaris sama dengan iklan dan mitos, cantik versi dongeng juga tidak luput dari kepentingan. Labelisasi karakter bernai, cerdik, dan ikhlas pada tokoh dongeng digunakan penguasa untuk mengarahkan perempuan pada sifat-sifat tersebut. Perempuan dihegemoni dan dikendalikan.
Selama sifat yang distigmakan berada pada ranah netral tentu tidak masalah. Tapi ketika kecantikan tokoh dongeng disimpangkan untuk menguntungkan penguasa, tentu saja konsep ini harus ditolak karena subjektif dan tendensius.
Karena itulah, menyadari bahwa konsep kecantikan sangat dinamis, sangat bijak jika persepsi cantik didudukan kembali sebagai ekpresi terhadap keindahan. Penilaian cantik, kurang cantik, atau tidak cantik sebaiknya didasarkan pada naluri dan keinginan mengapresiasi keindahan. Tanpa stigmatisasi iklan dan legitimasi mitos, persesi seperti ini akan terasa lebih objektif, romantis dan ngewongke.
Surahmat
Pemimpin Umum BP2M Unnes
Pegiat Komunitas Nawaksara Banjarnegara
Mengkritik Tradisi Kritik Perempuan
Persoalan kritik menjadi isu yang mutakhir karena telah menjadi konskuensi logis tuntutan demokrasi. Kebebasan mengkritik, sekaligus kebebasan menyikapinya, menjadi menarik ketika berbenturan dengan keinginan menjaga privasi. Padahal, dalam pakem tradisi feodal yang mengakar dalam masyarakat Jawa puluhan tahun silam, kritik menjadi isu sensitif.
Sebagai komunitas yang hidup di antara komunitas lain, perempuan juga tidak lepas dari dilema menjaga privasi dan memperjuangkan kebebasan. Sebab, kritik yang terlampau bebas memungkinkan tradisi ini berkembang liar. Kritik yang kebablasan adalah pengungkapan aib secara vulgar, yang oleh perempuan ditakuti dan sebisa mungkin dihindari.
Dalam analogi Presiden SBY saat membuka peringatan Hari Pers nasional 2008 lalu, kritik adalah obat. Kritik menyehatkan jika dikonsumsi secara benar; tepat dan proporsional. Tapi kritik bisa mematikan jika digunakan tanpa aturan. Meski menjadi konskuensi demokrasi, kritik tetap harus dibatasi.
Persoalan hukum yang menimpa Prita Mulyasari juga merupakan persoalan yang bersumber dari kritik. Ia menyampikan keluhan terhadap pelayanan RS Omni Internasional kepada rekan-rekan melalui email sehingga dianggap mencemarkan nama baik. Setelah mengalami dinamika yang rumit Prita divonis membayar ganti rugi Rp. 204 juta rupiah.
Setelah vonis dijatuhkan, dukungan yang diterima Prita juga tidak terpisahkan dari kritik. Ribuan anggota masyarakat mengumpulkan uang koin untuk membantu Prita membayar denda sebagai ujud kritik. Melalui uang koin masyarakat menyampikan protes atas ketidakadilan yang dialami Prita. Jika dimaknai secara semiotis, koin-koin itu telah menjadi simbol perlawanan terhadap hukum yang direcehkan. Seolah-olah hukum adalah persoalan nominal uang.
Tradisi
Perlawanan malalui koin dalam kasus Prita adalah tanda bahwa tradisi kritik telah lama terbangun, termasuk oleh perempuan. Perempuan seperti telah bersepakat bahwa kritik tidak harus terutara melalui kata. Justru bahasa tindak adakalanya lebih efektif dan kaya makna.
Dalam kisah Folklor Jawa misalnya, penolakan Roro Jonggrang pada lamaran Bandung Bondowoso tidak disampikan secara vulgar. Meski menolak Roro Jonggrang tidak mengatakan ‘tidak’, tetapi meminta Bandung Bondowoso membuat seribu candi dalam semalam. Dalam analisis singkatnya, syarat tersebut tentu mustahil dipenuhi.
Kritik halus sebagai alternatif menyampaikan sikap sering dipilih perempuan sebab dirasa lebih enak didengar, ngewongke, dan terkadang lebih tepat sasaran. Bahwa pada akhirnya Roro Jonggrang harus curang dengan membuat suara lesung dan kokok ayam, itu persoalan yang berbeda.
Sebagai pranata sosial kritik adalah sarana yang universal dan lintas gender. Kritik yang objektif tidak mempersoalkan siapa mengkritik siapa, apakah dia laki-laki atau perempuan. Dalam relasi kritik yang sehat, persoalan terpusat pada substansi dan cara penyampaian. Sebab, cara dan isi ibarat tubuh dan ruh yang sama-sama penting meski menempati peran berbeda. Kritik yang baik selalu berisi hal yang baik dan disampikan melalui cara yang baik.
Mengingat perempuan hidup dalam komunitas-komunitas yang lebih kecil, kritik juga berkembang antarentitas. Tidak hanya antarindividu, kritik di antara perempuan juga terjadi secara alami antara kelompok yang satu dengan lainnya. Proses ini berjalan kolektif karena tidak mempersoalkan pikiran dan tindakan individu, melainkan gerakan massa atau hubungan antarindividu dalam sebuah kelompok besar.
Dalam panggung politik Indonesia mutakhir misalnya, perempuan Jawa banyak dikritik karena secara kebetulan telah menjadi simbol perempuan Indonesia. Dalam relasi partisipasi politik terjadi ketimpangan yang kentara antara perempuan Jawa dan luar Jawa. Misalnya dalam hal keterwakilan di parlemen.
Ketimpangan tersebut memunculkan kritik karena perempuan Jawa telah menjadi pars prototo perempuan Indonesia, dalam pentas politik maupun pencitraan. Buktinya, dalam simbol-simbol yang terbangun selama ini perempuan Indonesia dicitrakan halus, penurut, dan santun sebagaimana perempuan Jawa. Padahal perempuan di luar Jawa belum tentu demikian.
Proses kritik semacam ini menjadi menarik karena merepresentasikan dialog budaya antaranggota masyarkat. Dialog yang ideal selalu dapat diidentifikasi melalui kritik positif yang konstruktif. Sedangkan dialog yang buntu biasanya ditandai oleh kritik yang subjektif dan rentan mengalami kebuntuan.
Tradisi kritik perempuan bisa menjadi model dialog kebudayaan karena senantiasa memprioritaskan cara yang santun dan akomodatif, sehingga memperkecil peluang friksi.
Tiga kritik
Meski demikian, ada beberapa hal yang patut dikritisi dari tradisi kritik perempuan selama ini. Pertama, adakalanya kritik tidak terjaga objektivitasnya karena bercampur dengan tendensi pribadi. Akibatnya, kritik yang disampikan perempuan sering dibumbui emosi pribadi.
Kedua, tendensi pribadi mengakibatkan visi kritik yang disampaikan menjadi kabur. Arah kritik dan sasaran yang tidak jelas pada akhirnya membuat kritik yang disampaikan menjadi gosip. Padahal, terdapat rentang yang sangat jauh antara kritik dan gosip.
Kritik, sebagai pranata sosial sangat memperhatikan akibat yang timbul di masyarakat. Sekecil apapun akibat, baik maupun buruk, harus dipertanggungjawabkan secara moril. Sedangkan gosip hanyalah kegemaran menyampaikan unek-unek tanpa visi perubahan sosial.
Ketiga, harus diakui faktualitas belum menjadi bagian penting dalam tradisi kritik perempuan selama ini. Seringkali kritikan disampaikan berdasarkan dugaan-dugaan tanpa bukti. Bahkan pada kebiasaan petan, pembicaraan tidak terarah ngalor ngidul meski tidak didasari fakta. Karena itulah kebiasaan petan yang banyak dipraktikan perempuan desa banyak dikritik.
Ketiga kritik di atas menjadi pepeling bahwa tradisi kritik pada perempuan juga harus disertai otokritik. Sebab, langkah bijak pertama menyampaikan kritik adalah introspeksi diri. Dengan begitu, kritik bisa menjadi pranata sosial yang konstruktif, solutif, dan kontributif.
Surahmat
Pemimpin Umum BP2M Unnes
Pegiat Komunitas Nawaksara Banjarnegara
Sebagai komunitas yang hidup di antara komunitas lain, perempuan juga tidak lepas dari dilema menjaga privasi dan memperjuangkan kebebasan. Sebab, kritik yang terlampau bebas memungkinkan tradisi ini berkembang liar. Kritik yang kebablasan adalah pengungkapan aib secara vulgar, yang oleh perempuan ditakuti dan sebisa mungkin dihindari.
Dalam analogi Presiden SBY saat membuka peringatan Hari Pers nasional 2008 lalu, kritik adalah obat. Kritik menyehatkan jika dikonsumsi secara benar; tepat dan proporsional. Tapi kritik bisa mematikan jika digunakan tanpa aturan. Meski menjadi konskuensi demokrasi, kritik tetap harus dibatasi.
Persoalan hukum yang menimpa Prita Mulyasari juga merupakan persoalan yang bersumber dari kritik. Ia menyampikan keluhan terhadap pelayanan RS Omni Internasional kepada rekan-rekan melalui email sehingga dianggap mencemarkan nama baik. Setelah mengalami dinamika yang rumit Prita divonis membayar ganti rugi Rp. 204 juta rupiah.
Setelah vonis dijatuhkan, dukungan yang diterima Prita juga tidak terpisahkan dari kritik. Ribuan anggota masyarakat mengumpulkan uang koin untuk membantu Prita membayar denda sebagai ujud kritik. Melalui uang koin masyarakat menyampikan protes atas ketidakadilan yang dialami Prita. Jika dimaknai secara semiotis, koin-koin itu telah menjadi simbol perlawanan terhadap hukum yang direcehkan. Seolah-olah hukum adalah persoalan nominal uang.
Tradisi
Perlawanan malalui koin dalam kasus Prita adalah tanda bahwa tradisi kritik telah lama terbangun, termasuk oleh perempuan. Perempuan seperti telah bersepakat bahwa kritik tidak harus terutara melalui kata. Justru bahasa tindak adakalanya lebih efektif dan kaya makna.
Dalam kisah Folklor Jawa misalnya, penolakan Roro Jonggrang pada lamaran Bandung Bondowoso tidak disampikan secara vulgar. Meski menolak Roro Jonggrang tidak mengatakan ‘tidak’, tetapi meminta Bandung Bondowoso membuat seribu candi dalam semalam. Dalam analisis singkatnya, syarat tersebut tentu mustahil dipenuhi.
Kritik halus sebagai alternatif menyampaikan sikap sering dipilih perempuan sebab dirasa lebih enak didengar, ngewongke, dan terkadang lebih tepat sasaran. Bahwa pada akhirnya Roro Jonggrang harus curang dengan membuat suara lesung dan kokok ayam, itu persoalan yang berbeda.
Sebagai pranata sosial kritik adalah sarana yang universal dan lintas gender. Kritik yang objektif tidak mempersoalkan siapa mengkritik siapa, apakah dia laki-laki atau perempuan. Dalam relasi kritik yang sehat, persoalan terpusat pada substansi dan cara penyampaian. Sebab, cara dan isi ibarat tubuh dan ruh yang sama-sama penting meski menempati peran berbeda. Kritik yang baik selalu berisi hal yang baik dan disampikan melalui cara yang baik.
Mengingat perempuan hidup dalam komunitas-komunitas yang lebih kecil, kritik juga berkembang antarentitas. Tidak hanya antarindividu, kritik di antara perempuan juga terjadi secara alami antara kelompok yang satu dengan lainnya. Proses ini berjalan kolektif karena tidak mempersoalkan pikiran dan tindakan individu, melainkan gerakan massa atau hubungan antarindividu dalam sebuah kelompok besar.
Dalam panggung politik Indonesia mutakhir misalnya, perempuan Jawa banyak dikritik karena secara kebetulan telah menjadi simbol perempuan Indonesia. Dalam relasi partisipasi politik terjadi ketimpangan yang kentara antara perempuan Jawa dan luar Jawa. Misalnya dalam hal keterwakilan di parlemen.
Ketimpangan tersebut memunculkan kritik karena perempuan Jawa telah menjadi pars prototo perempuan Indonesia, dalam pentas politik maupun pencitraan. Buktinya, dalam simbol-simbol yang terbangun selama ini perempuan Indonesia dicitrakan halus, penurut, dan santun sebagaimana perempuan Jawa. Padahal perempuan di luar Jawa belum tentu demikian.
Proses kritik semacam ini menjadi menarik karena merepresentasikan dialog budaya antaranggota masyarkat. Dialog yang ideal selalu dapat diidentifikasi melalui kritik positif yang konstruktif. Sedangkan dialog yang buntu biasanya ditandai oleh kritik yang subjektif dan rentan mengalami kebuntuan.
Tradisi kritik perempuan bisa menjadi model dialog kebudayaan karena senantiasa memprioritaskan cara yang santun dan akomodatif, sehingga memperkecil peluang friksi.
Tiga kritik
Meski demikian, ada beberapa hal yang patut dikritisi dari tradisi kritik perempuan selama ini. Pertama, adakalanya kritik tidak terjaga objektivitasnya karena bercampur dengan tendensi pribadi. Akibatnya, kritik yang disampikan perempuan sering dibumbui emosi pribadi.
Kedua, tendensi pribadi mengakibatkan visi kritik yang disampaikan menjadi kabur. Arah kritik dan sasaran yang tidak jelas pada akhirnya membuat kritik yang disampaikan menjadi gosip. Padahal, terdapat rentang yang sangat jauh antara kritik dan gosip.
Kritik, sebagai pranata sosial sangat memperhatikan akibat yang timbul di masyarakat. Sekecil apapun akibat, baik maupun buruk, harus dipertanggungjawabkan secara moril. Sedangkan gosip hanyalah kegemaran menyampaikan unek-unek tanpa visi perubahan sosial.
Ketiga, harus diakui faktualitas belum menjadi bagian penting dalam tradisi kritik perempuan selama ini. Seringkali kritikan disampaikan berdasarkan dugaan-dugaan tanpa bukti. Bahkan pada kebiasaan petan, pembicaraan tidak terarah ngalor ngidul meski tidak didasari fakta. Karena itulah kebiasaan petan yang banyak dipraktikan perempuan desa banyak dikritik.
Ketiga kritik di atas menjadi pepeling bahwa tradisi kritik pada perempuan juga harus disertai otokritik. Sebab, langkah bijak pertama menyampaikan kritik adalah introspeksi diri. Dengan begitu, kritik bisa menjadi pranata sosial yang konstruktif, solutif, dan kontributif.
Surahmat
Pemimpin Umum BP2M Unnes
Pegiat Komunitas Nawaksara Banjarnegara
Perempuan dalam 100 Hari SBY-Boediono

Demo besar-besaran yang dilakukan berbagai elemen masyarakat pada 28 Januari lalu merepresentasikan kekecewaan sebagian masyarakat terhadap kerja pemerintah. Setelah 100 hari bekerja, prestasi kerja pemerintah tidak menunjukkan progresifitas. Kondisi ini diperparah oleh blunder pemerintah, misalnya dengan membeli mobil mewah bagi para pejabat negara sehingga melukai rasa keadilan masyarakat.
Jurang ketidakadilan juga membentang ketika kita memperhatikan perempuan Indonesia pada 100 hari pemerintahan SBY-Boediono. Terdapat jarak yang sangat lebar antara harapan yang dibumbungkan pemerintah dengan kenyataan yang dialami perempuan. Perempuan tetap menjadi warga kedua dalam orientasi pembangunan yang dikayuh pemerintah.
Pada masa pencalonannya sebagai presiden pada tahun 2004 SBY sempat melontarkan puluhan janji. Saat hadir dalam pertemuan dengan aktivis Gerakan Pemberdayaan Suara Perempuan di Hotel Atlet Century Park, Jakarta 30 Agustus 2004, ia menjanjikan perlindungan bagi perempuan. “Saya melihat dewasa ini ada tiga hal fundamental yang terkait dengan permasalahan perempuan. Salah satu hal yang mesti disoroti adalah masalah keselamatan mereka dari tindak kejahatan dan kekerasan,” ungkapnya saat itu.
Janji SBY memprioritaskan partispasi perempuan juga terdengar pada pidato politik penutupan masa kampanye putaran pertama di Jakarta, Kamis 1 Juli 2004. Ia mengatakan masalah kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan sebenarnya bersumber dari struktur sosiokultural yang ada dalam masyarakat. Untuk itu SBY berjanji, dalam jangka pendek akan melahirkan affirmative action untuk memajukan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik.
Selain itu, pada acara Rembuk Nasional (National Sumit) pada akhir 2009 SBY beberapa kali menyampikan usaha pemberdayaan bagi perempuan Indonesia. Menurutnya, partisipasi perempuan dalam pembangunan adalah keniscayaan. Bukan saja karena perempuan menjadi pelaku ekonomi yang dominan, tetapi juga karena besarnya potensi yang perempuan miliki.
Retorika Politik
Sebagai presiden SBY berhasil membumbungkan optimisme masyarakat, termasuk perempuan. Namun rekam kerja pemerintah, setidaknya 100 hari awal pemerintahannya justru membuat optimisme menjadi angan kosong. Pasalnya, pidato presiden seringkali hanya dilandasi data-data makro dan tidak menjangkau akar persoalan. Bahkan, ia terkadang bersikap naif dengan mengklaim secara sepihak bahwa programnya telah sukses.
Retorika presiden, tidak terkecuali tentang perempuan, hanyalah retorika politik. Ia mengukuhkan kekuasaan dengan terus-menerus membumbungkan harapan sembari meminta dukungan publik. Ucapan ‘mari bersama-sama’ menjadi andalan presiden untuk menyatakan bahwa harapan masih ada meski nyatanya keadaan semakin sulit.
Retorika presiden bisa kita bandingkan dengan fakta bahwa hingga saat ini angka kematian ibu melahirkan di Indonesia masih yang tertinggi di Asia Tenggara, yakni 470 per 100 ribu persalinan. Umumnya kematian terjadi karena tiga hal, yakni tekanan darah tinggi, terjadinya pendarahan, dan infeksi sesudah persalinan.
Selain itu, Komnas Perempuan mencatat, tren kekerasan yang dialami perempuan Indonesia semakin meningkat. Pengaduan terbanyak biasanya menyangkut kasus tekanan terhadap perempuan dalam bidang ekonomi, psikis, fisik, dan seksual.
Komitmen SBY-Boediono yang terutara dalam kampanye untuk mengurangi perdagangan perempuan ternyata tak seindah janjinya. Dapat kita lihat, tayangan berita kriminal masih sering menyajikan berita tentang traficking. Sebuah LSM di Batam menemukan 166 kasus perdagangan perempuan, sementara di Solo pernah dilaporkan ada 15 kasus perdagangan anak untuk tujuan komersial.
Kementerian Perempuan
Dalam 100 hari pemerintahan SBY-Boediono masyarakat juga mencatat sejumlah keganjilan hukum yang menempatkan perempuan sebagai korban. Contoh paling segar adalah ketika Prita menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik. Pada saat yang bersamaan kasus Mbah Minah muncul membawa bukti baru kenaifan pemerintah dalam melindungi perempuan. Meski prita bebas, sementara Mbah Minah dihukum percobaan selama 1, 5 bulan, kasus yang menimpa keduanya bisa menghasilkan kesimpulan awal bahwa perlindungan yang diberikan negara terhadap perempuan memang masih lemah.
Dalam usaha perlindungan dan pemberdayaan perempuan, mestinya Kementrian Perempuan menjadi tangan kanan pemerintah yang ampuh. Namun fakta menunjukkan bahwa kementrian ini tidak mampu memecahkan persoalan perempuan Indonesia pada tingkat bawah. Apalagi, sebagai kementerian negara lembaga ini tidak memiliki tangan cukup panjang, misalnya di tingkat desa, untuk mengurai persoalan mikro seperti kesehatan reproduksi, kekerasan rumah tangga, atau diskriminasi sosial.
Zona Migran, sebuah LSM perlindungan perempuan, mencatat pada 2008 hingga 2009 telah terjadi 383 kasus KDRT di Jawa Tengah. Dari jumlah tersebut KDRT terbesar terjadi di Semarang yang mencapai 92 kasus. Angka ini bisa meningkat fantastis mengingat kasus KDRT yang terlaporkan diyakini hanya sebagian kecil dari KDRT yang ada.
Masalah tersebut mestinya bisa ditekan Kementrian Perempuan karena merupakan masalah yang konkrit. Di luar dua masalah tersebut, ada sejumlah masalah sosial-kultural yang agaknya sulit dibaca dan diatasi Kementrian. Misalnya, pada kelas masyarakat tertentu perempuan masih dianggap sebagai warga kelas dua. Mereka terkungkung legitimasi mitos, tidak mampu mengakses pendidikan yang layak dan mengalami beban sosial.
Selain itu, nilai merah juga patut diberikan kepada pemerintah terkait komitmennya melindungi tenga kerja wanita (TKW). Pasalnya, hingga saat ini laporan berbagai tindak kekerasan terhadap TKW masih sering mengemuka. Ceriyati, Nirmala Bonat, Siti hajar, Onis dan Aminah menjadi pars prototo yang menggambarkan lemahnya perlindungan yang diberikan pemerintah.
Meski mendapat julukan sebagai pahlawan devisa TKW belum mendapat perhatian memadai dari pemerintah. SBY-Boediono justru asyik bermain angka dengan mengukur keberhasilan pemerintahannya dengan berbagai survei. Pantaslah jika demonstrasi pada 28 Januari lalu dimaknai sebagi perayaan 100 hari kebuntuan komunikasi pemimpin dengan rakyatnya.
Surahmat
Pemimpin Umum BP2M Unnes
Pegiat Komunitas Nawaksara Banjarnegara
Monday, 1 February 2010
Perempuan di Antara Citra Media
Dari sekitar 18 wartawan Kelompok Diskusi Wartawan (KDW) Jawa Tengah yang hadir pada Diklat Jurnalisik bersama Unnes 11-12 Juli lalu, hanya 3 wartawan perempuan yang hadir. Selebihnya, baik wartawan, redaktur, maupun fotografer yang hadir adalah laki-laki.
Perbandingan wartawan laki-laki dan perempuan di KDW bisa jadi menggambarkan perbandingan seluruh wartawan media cetak Indonesia. Bahkan, sangat mungkin jumlah itu merepresentasikan perbandingan wartawan di Indonesia.
Tesis ini sejalan dengan fakta yang disajikan Tri Marhaeni dalam buku Sosilogi Gender (Unnes Press, 2008), yang menyatakan dominasi pria pada industri media bukan hanya dalam peran, tapi juga jumlah. Ia mencatat, dari 1.161 wartawan di sepuluh media cetak terkemuka di Indonesia, termasuk Suara Merdeka, hanya 10,94 persen jurnalis perempuan.
Sebagai ujung tombak media, jurnalis sangat menentukan perspektif media dalam memandang sebuah persoalan. Meski media berusaha menempatkan diri sebagai industri yang progender, perspektifnya masih didominasi perspektif laki-laki.
Tidak bisa dipungkiri, media di Indonesia telah berkembang menjadi male industry. Bukan hanya karena jumlah pekerja media laki-laki terlalu dominan, tapi juga karena pembagian peran di media masih ada yang bias gender. Laki-laki misalnya, ditempatkan di rubrik utama, sedangkan perempuan di rubrik tambahan (suplemen). Bahkan jika dipetakan bidangnya, laki-laki lebih berperan di pemberitaan bidang politik, ekonomi, dan sosial, sedangkan perempuan di bidang kuliner, griya, atau fashion.
Harus diakui media punya peran besar dalam menentukan bahkan mengubah persepsi masyarakat. Meski Jalaludin Rahmat (Tempo, Februari 2009) mengatakan media tak dapat difungsikan sebagai khotbah, kenyataan membuktikan kebenaran persepsional masyarakat seringkali berkiblat pada media. Akibatnya, persepsi masyarakat ditentukan oleh media, termasuk dalam memberikan citra cantik pada perempuan.
Masalahnya kemudian, karena media adalah sebuah industri, maka citra perempuan yang dibentuk media juga dibentuk oleh industri. Ketika industri menginginkan perempuan dilekatkan dengan citra tertentu maka akan dibentuk dengan sedemikian rupa. Jika lain waktu industri punya kepentingan lain, dan merasa perlu mengubah citra perempuan, ia akan kembali mengubahnya.
Cantik dalam iklan
Hubungan citra perempuan dan media sebagai sebuah industri sangat lekat pada iklan kosmetik atau produk lain yang menyasar konsumen perempuan. Mereka membangun persepsi perempuan cantik dengan sedemikian rupa supaya produknya laku di pasaran. Hal itu dilakukan secara berkala sesuai jenis produk yang akan diluncurkan.
Pada tahun 1970-an perempuan cantik diidentikan dengan Marlyn Monroe. Memiliki tubuh padat, rambut ikal, kulit mulus, dan hidung mancung.
Marlyn Monroe adalah ikon selebritas pada masa itu, yang mewakili kegemerlapan dunia film dan fashion. Dengan membentuk citra bahwa Marlyn Monroe cantik, industri film dan fashion memiliki kepentingan untuk memasarkan produknya. Indsutri film dan fashion berharap peempuan lain di dunia berusaha mengidentikan diri dengan Marlyn Monroe supaya dianggap cantik.
Citra perempuan cantik berubah pada tahun 2000-an, seiring munculnya Dian Sastrowardoyo sebagai ikon kecantikan di Indonesia. Saat itu perempuan yang dianggap cantik adalah perempuan yang memiliki tubuh ramping, tinggi, dan berambut panjang dan lurus. Perubahan citra ini punya kaitan erat dengan selera fashion saat itu, termasuk dengan produk kecantikan yang menggunakan Dian sebagai ikonnya.
Lima tahun kemudian, citra cantik kembali mengalami pergeseran dari kecantikan yang sifatnya harfiah pada kecantikan yang lebih esensial. Cantik, pada masa itu diidentifikasi sebagai pribadi yang sehat dan bisa menikmati hidup. Jika ditanggapi secara skeptis, citra ini punya kaitan erat dengan tren makanan organik yang booming pada saat itu.
Dari masa ke masa, karakter khas yang diidentikan dengan perempuan cantik adalah kulit yang halus dan mulus. Citra ini sengaja dilekatkan oleh produsen produk pemutih kulit dengan harapan perempuan Indonesia mau menggunakan produknya. Dan nyatanya memang begitu. Jutaan perempuan tersihir dengan citra itu. Mereka ramai-ramai membeli produk pemutih kulit, krim, lulur, masker, krim dan sebagainya supaya terlihat cantik. Padahal konon kecantikan wanita Indonesia sohor hingga mancanegara salah satunya karena kulitnya yang coklat.
Konsep cantik yang dirumuskan produsen kosmetik melalui media adalah konsep yang penuh selubung kepentingan. Karena itulah konsep itu semu dan bisa berubah kapanpun. Jika suatu saat produsen kosmetik menganggap produk penghitam kulit lebih potensial mendatangkan keuntungan, bisa jadi citra cantik akan berbalik 180 derajat.
Pembentukan citra, yang dalam bahasa sosiolog Kadarisman (2003) disebut sebagai proses labeling, memang sulit dihindari. Apalagi jika peran media sebagai sumber informasi semakin mendominasi. Namun dengan berpikir lebih kritis dan sekptis akibat labeling bisa dikurangi. Perempuan cantik, toh tak selalu identik dengan model iklan atau pemain sinetron. Cantik adalah sehat jasmani dan rohani, cerdas, punya kepribadian, dan bahagia. Brain, beauty, dan behavior.
Surahmat
Pegiat Komunitas Nawaksara di Banjarnegara
Perbandingan wartawan laki-laki dan perempuan di KDW bisa jadi menggambarkan perbandingan seluruh wartawan media cetak Indonesia. Bahkan, sangat mungkin jumlah itu merepresentasikan perbandingan wartawan di Indonesia.
Tesis ini sejalan dengan fakta yang disajikan Tri Marhaeni dalam buku Sosilogi Gender (Unnes Press, 2008), yang menyatakan dominasi pria pada industri media bukan hanya dalam peran, tapi juga jumlah. Ia mencatat, dari 1.161 wartawan di sepuluh media cetak terkemuka di Indonesia, termasuk Suara Merdeka, hanya 10,94 persen jurnalis perempuan.
Sebagai ujung tombak media, jurnalis sangat menentukan perspektif media dalam memandang sebuah persoalan. Meski media berusaha menempatkan diri sebagai industri yang progender, perspektifnya masih didominasi perspektif laki-laki.
Tidak bisa dipungkiri, media di Indonesia telah berkembang menjadi male industry. Bukan hanya karena jumlah pekerja media laki-laki terlalu dominan, tapi juga karena pembagian peran di media masih ada yang bias gender. Laki-laki misalnya, ditempatkan di rubrik utama, sedangkan perempuan di rubrik tambahan (suplemen). Bahkan jika dipetakan bidangnya, laki-laki lebih berperan di pemberitaan bidang politik, ekonomi, dan sosial, sedangkan perempuan di bidang kuliner, griya, atau fashion.
Harus diakui media punya peran besar dalam menentukan bahkan mengubah persepsi masyarakat. Meski Jalaludin Rahmat (Tempo, Februari 2009) mengatakan media tak dapat difungsikan sebagai khotbah, kenyataan membuktikan kebenaran persepsional masyarakat seringkali berkiblat pada media. Akibatnya, persepsi masyarakat ditentukan oleh media, termasuk dalam memberikan citra cantik pada perempuan.
Masalahnya kemudian, karena media adalah sebuah industri, maka citra perempuan yang dibentuk media juga dibentuk oleh industri. Ketika industri menginginkan perempuan dilekatkan dengan citra tertentu maka akan dibentuk dengan sedemikian rupa. Jika lain waktu industri punya kepentingan lain, dan merasa perlu mengubah citra perempuan, ia akan kembali mengubahnya.
Cantik dalam iklan
Hubungan citra perempuan dan media sebagai sebuah industri sangat lekat pada iklan kosmetik atau produk lain yang menyasar konsumen perempuan. Mereka membangun persepsi perempuan cantik dengan sedemikian rupa supaya produknya laku di pasaran. Hal itu dilakukan secara berkala sesuai jenis produk yang akan diluncurkan.
Pada tahun 1970-an perempuan cantik diidentikan dengan Marlyn Monroe. Memiliki tubuh padat, rambut ikal, kulit mulus, dan hidung mancung.
Marlyn Monroe adalah ikon selebritas pada masa itu, yang mewakili kegemerlapan dunia film dan fashion. Dengan membentuk citra bahwa Marlyn Monroe cantik, industri film dan fashion memiliki kepentingan untuk memasarkan produknya. Indsutri film dan fashion berharap peempuan lain di dunia berusaha mengidentikan diri dengan Marlyn Monroe supaya dianggap cantik.
Citra perempuan cantik berubah pada tahun 2000-an, seiring munculnya Dian Sastrowardoyo sebagai ikon kecantikan di Indonesia. Saat itu perempuan yang dianggap cantik adalah perempuan yang memiliki tubuh ramping, tinggi, dan berambut panjang dan lurus. Perubahan citra ini punya kaitan erat dengan selera fashion saat itu, termasuk dengan produk kecantikan yang menggunakan Dian sebagai ikonnya.
Lima tahun kemudian, citra cantik kembali mengalami pergeseran dari kecantikan yang sifatnya harfiah pada kecantikan yang lebih esensial. Cantik, pada masa itu diidentifikasi sebagai pribadi yang sehat dan bisa menikmati hidup. Jika ditanggapi secara skeptis, citra ini punya kaitan erat dengan tren makanan organik yang booming pada saat itu.
Dari masa ke masa, karakter khas yang diidentikan dengan perempuan cantik adalah kulit yang halus dan mulus. Citra ini sengaja dilekatkan oleh produsen produk pemutih kulit dengan harapan perempuan Indonesia mau menggunakan produknya. Dan nyatanya memang begitu. Jutaan perempuan tersihir dengan citra itu. Mereka ramai-ramai membeli produk pemutih kulit, krim, lulur, masker, krim dan sebagainya supaya terlihat cantik. Padahal konon kecantikan wanita Indonesia sohor hingga mancanegara salah satunya karena kulitnya yang coklat.
Konsep cantik yang dirumuskan produsen kosmetik melalui media adalah konsep yang penuh selubung kepentingan. Karena itulah konsep itu semu dan bisa berubah kapanpun. Jika suatu saat produsen kosmetik menganggap produk penghitam kulit lebih potensial mendatangkan keuntungan, bisa jadi citra cantik akan berbalik 180 derajat.
Pembentukan citra, yang dalam bahasa sosiolog Kadarisman (2003) disebut sebagai proses labeling, memang sulit dihindari. Apalagi jika peran media sebagai sumber informasi semakin mendominasi. Namun dengan berpikir lebih kritis dan sekptis akibat labeling bisa dikurangi. Perempuan cantik, toh tak selalu identik dengan model iklan atau pemain sinetron. Cantik adalah sehat jasmani dan rohani, cerdas, punya kepribadian, dan bahagia. Brain, beauty, dan behavior.
Surahmat
Pegiat Komunitas Nawaksara di Banjarnegara
Neofeminisme dalam Tradisi Mbadheg
Berawal dari kesadaran Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis de Condorcet, dua pemikir feminis Eropa, gagasan untuk menyetarakan kedudukan laki-laki dan perempuan dikembangkan. Gerakan ini menuntut ada kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan, yang pada 1837 disebut Charles Fourier sebagai gerakan feminisme.
Di Indonesia, meski pemikiran feminis belum dikenal, telah ada sejumlah kelompok yang memperagakan bentuk-bentuk keseteraan. Menariknya, praktik pembagian hak dan kewajiban yang setara itu justru dilakukan kalangan tidak terpelajar di Jawa melalui tradisi mbadheg.
Pemikiran feminis, yang di Indonesia lebih moncer disebut sebagai emansipasi, memang baru papuler pada di Indonesia masa perjuangan RA Kartini. Namun jika menyimak pembagian peran di masyarakat pedalaman Jawa, pemikiran feminis dapat ditemukan di Banyumas, bahkan jauh hari sebelum pemikiran RA Kartini terlacak.
Mbadheg adalah kegiatan memasak sari aren dan kelapa menjadi gula Jawa atau gula merah. Meski dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan, mbadheg bukan semata-mata aktivitas ekonomi yang melanggengkan prinsip-prinsip produktif. Lebih dari itu, tradisi mbadheg telah berkembang menjadi prosesi budaya yang syarat dengan pesan moral.
Dalam entitas kebudayaan Banyumas, yang secara geografis mencakup wilayah kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga dan Banjarnegara, berkembang kepercayaan yang menyertai aktivitas mbadheg. Masyarakat setempat meyakini mbadheg bisa menggambarkan kemahiran seorang perempuan, tidak hanya dalam memasak tapi dalam berbagai kehidupan.
Saat mbadheg kemampuan seorang perempuan, apakah ditingkat pemula, menengah, atau mahir, diuji. Dikatakan mahir jika gula yang mereka hasilkan berwarna merah cerah, bersih, namun terasa manis. Sebaliknya, jika gula yang mereka hasilkan berwarna gelap dan kurang manis ia dianggap sebagai pemula. Sukses perempuan memasak aren biasanya ditandai oleh hasil gula yang memiliki nilai jual tinggi. Karena itulah penghargaan bagi perempuan yang memasak gula aren dengan baik perlu diberikan.
Berawal dari kepercayaan ini, perempuan Banyumas menggunakan dapur sebagai area ekspresi untuk mengaktualisasikan diri. Mereka tidak lagi menganggap dapur sebagai area domestik yang memenjarakan kreativitas, melainkan area berekspresi yang harus dimanfaatkan. Ini pandangan konservatif masyarakat pedalaman Jawa yang sama sekali berbeda dengan pandangan feminisme Eropa.
Membaca Neofeminisme
Logika laku mbadheg, sebagai gambaran kesetaraan, jelas tidak seperti keseteraan yang John Stuart Mill dalam tulisan The Subjection of Women (1869) idamkan. Tokoh feminisme gelombang pertama ini getol memperjuangkan kesetaraan hak-hak perempuan sebagai sebuah kebebasan sehingga harus disamakan secara mutlak.
Pemikiran Mill dalam jeak selusur feminisme dikenal dengan pemikiran feminisme lama. Sebutan itu muncul sebab para pemikir setelahnya melihat feminisme tidak harus diterjemahkan sebagai pembagian hak dan kewajiban yang sama rata. Kesetaraan tidak berarti 50 : 50, tetapi pengakuan tidak adanya pola hierarkis dalam relasi gender. Karena perbedaan bilogis, perempuan memang tidak bisa melakukan pekerjaan laki-laki, begitupun sebaliknya. Namun, keduanya memiliki sisi-sisi istimewa yang patut dihormati.
Kesetaraan tidak harus berarti kesamaan, juga diungkapkan Helene Cixous yang mengkritik logosentrisme yang didominasi nilai-nilai maskulin. Pemikiran ini ini kemudian dikenal sebagai pmikiran neofeminisme.
Di Indonesia wacana neofemisnem memang tidak terekam sejarah karena gerakan tersebut lebih deknal sebagai gerakan emansipasi. Namun dalam tradisi mbadheg, neofeminisme tidak hanya menjadi wacana, melainkan laku yang nyata dan mudah teramati.
Umumnya, mbadheg dikerjakan perempuan ketika siang atau malam hari, setelah seorang istri selesai mengerjakan tugas rumah tangga. Kegiatan ini tidak bisa dijadikan samben (sampingan) karena menuntut perhatian tinggi. Kelalaian saat proses pengolahan aren bisa membuat gula yang dihasilkan cacat.
Mbadheg hanya bisa dilakukan atas kerja sama suami dan istri. Suami bertugas mengambil sari aren dari pohon sedangkan istri bertugas mengolahnya menjadi gula. Pembagian tugas ini terjadi secara alami, menunjukkan hubungan resiprokal suami-istri, sekaligus menunjukkan pemahaman gender yang tinggi. Suami dan istri punya hak kewajiban yang setara namun tidak sama.
Pembagian peran dalam tradisi mbadheg didasarkan pada kondisi alami yang dimiliki suami-istri. Sebab suami, oleh lingkungan dibentuk memiliki kekuatan fisik, ia bertugas memanjat pohon aren atau kelapa. Tentu tidak bisa dibayangkan jika tugas semacam ini harus diambil alih oleh istri yang kebanyakan memang tidak terampil memanjat.
Begitupun tugas mbadheg yang dilimpahkan kepada istri, bukan semata-mata karena istri memiliki keterampilan memasak secara alami. Kepekaan terhadap rasa, kejelian saat mencetak gula, serta ketekunan mencermati proses pengolahan membuat istri dirasa cocok melakukan kegiatan ini.
Meski pembagian tugas di atas terjadi secara alami, bahkan di luar kesadaran para pelakunya, kesetaraan telah diperagakan dengan sempurna. Ketika masyarakat ramai oleh wacana keseteraan, justru mereka telah mempraktikannya. Laki-laki dan perempuan setara, tapi tidak sama.
Surahmat
Pegiat Komunitas Nawaksara di Banjarnegara
Di Indonesia, meski pemikiran feminis belum dikenal, telah ada sejumlah kelompok yang memperagakan bentuk-bentuk keseteraan. Menariknya, praktik pembagian hak dan kewajiban yang setara itu justru dilakukan kalangan tidak terpelajar di Jawa melalui tradisi mbadheg.
Pemikiran feminis, yang di Indonesia lebih moncer disebut sebagai emansipasi, memang baru papuler pada di Indonesia masa perjuangan RA Kartini. Namun jika menyimak pembagian peran di masyarakat pedalaman Jawa, pemikiran feminis dapat ditemukan di Banyumas, bahkan jauh hari sebelum pemikiran RA Kartini terlacak.
Mbadheg adalah kegiatan memasak sari aren dan kelapa menjadi gula Jawa atau gula merah. Meski dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan, mbadheg bukan semata-mata aktivitas ekonomi yang melanggengkan prinsip-prinsip produktif. Lebih dari itu, tradisi mbadheg telah berkembang menjadi prosesi budaya yang syarat dengan pesan moral.
Dalam entitas kebudayaan Banyumas, yang secara geografis mencakup wilayah kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga dan Banjarnegara, berkembang kepercayaan yang menyertai aktivitas mbadheg. Masyarakat setempat meyakini mbadheg bisa menggambarkan kemahiran seorang perempuan, tidak hanya dalam memasak tapi dalam berbagai kehidupan.
Saat mbadheg kemampuan seorang perempuan, apakah ditingkat pemula, menengah, atau mahir, diuji. Dikatakan mahir jika gula yang mereka hasilkan berwarna merah cerah, bersih, namun terasa manis. Sebaliknya, jika gula yang mereka hasilkan berwarna gelap dan kurang manis ia dianggap sebagai pemula. Sukses perempuan memasak aren biasanya ditandai oleh hasil gula yang memiliki nilai jual tinggi. Karena itulah penghargaan bagi perempuan yang memasak gula aren dengan baik perlu diberikan.
Berawal dari kepercayaan ini, perempuan Banyumas menggunakan dapur sebagai area ekspresi untuk mengaktualisasikan diri. Mereka tidak lagi menganggap dapur sebagai area domestik yang memenjarakan kreativitas, melainkan area berekspresi yang harus dimanfaatkan. Ini pandangan konservatif masyarakat pedalaman Jawa yang sama sekali berbeda dengan pandangan feminisme Eropa.
Membaca Neofeminisme
Logika laku mbadheg, sebagai gambaran kesetaraan, jelas tidak seperti keseteraan yang John Stuart Mill dalam tulisan The Subjection of Women (1869) idamkan. Tokoh feminisme gelombang pertama ini getol memperjuangkan kesetaraan hak-hak perempuan sebagai sebuah kebebasan sehingga harus disamakan secara mutlak.
Pemikiran Mill dalam jeak selusur feminisme dikenal dengan pemikiran feminisme lama. Sebutan itu muncul sebab para pemikir setelahnya melihat feminisme tidak harus diterjemahkan sebagai pembagian hak dan kewajiban yang sama rata. Kesetaraan tidak berarti 50 : 50, tetapi pengakuan tidak adanya pola hierarkis dalam relasi gender. Karena perbedaan bilogis, perempuan memang tidak bisa melakukan pekerjaan laki-laki, begitupun sebaliknya. Namun, keduanya memiliki sisi-sisi istimewa yang patut dihormati.
Kesetaraan tidak harus berarti kesamaan, juga diungkapkan Helene Cixous yang mengkritik logosentrisme yang didominasi nilai-nilai maskulin. Pemikiran ini ini kemudian dikenal sebagai pmikiran neofeminisme.
Di Indonesia wacana neofemisnem memang tidak terekam sejarah karena gerakan tersebut lebih deknal sebagai gerakan emansipasi. Namun dalam tradisi mbadheg, neofeminisme tidak hanya menjadi wacana, melainkan laku yang nyata dan mudah teramati.
Umumnya, mbadheg dikerjakan perempuan ketika siang atau malam hari, setelah seorang istri selesai mengerjakan tugas rumah tangga. Kegiatan ini tidak bisa dijadikan samben (sampingan) karena menuntut perhatian tinggi. Kelalaian saat proses pengolahan aren bisa membuat gula yang dihasilkan cacat.
Mbadheg hanya bisa dilakukan atas kerja sama suami dan istri. Suami bertugas mengambil sari aren dari pohon sedangkan istri bertugas mengolahnya menjadi gula. Pembagian tugas ini terjadi secara alami, menunjukkan hubungan resiprokal suami-istri, sekaligus menunjukkan pemahaman gender yang tinggi. Suami dan istri punya hak kewajiban yang setara namun tidak sama.
Pembagian peran dalam tradisi mbadheg didasarkan pada kondisi alami yang dimiliki suami-istri. Sebab suami, oleh lingkungan dibentuk memiliki kekuatan fisik, ia bertugas memanjat pohon aren atau kelapa. Tentu tidak bisa dibayangkan jika tugas semacam ini harus diambil alih oleh istri yang kebanyakan memang tidak terampil memanjat.
Begitupun tugas mbadheg yang dilimpahkan kepada istri, bukan semata-mata karena istri memiliki keterampilan memasak secara alami. Kepekaan terhadap rasa, kejelian saat mencetak gula, serta ketekunan mencermati proses pengolahan membuat istri dirasa cocok melakukan kegiatan ini.
Meski pembagian tugas di atas terjadi secara alami, bahkan di luar kesadaran para pelakunya, kesetaraan telah diperagakan dengan sempurna. Ketika masyarakat ramai oleh wacana keseteraan, justru mereka telah mempraktikannya. Laki-laki dan perempuan setara, tapi tidak sama.
Surahmat
Pegiat Komunitas Nawaksara di Banjarnegara
Perempuan Indonesia Tak Melulu Jawa
Karena perannya dalam politik dan sejarah yang sangat besar, Jawa dianggap telah mendominasi Indonesia. Akibatnya, Indonesaia selalu direpresentasikan oleh Jawa. Keadaan ini bisa dimaklumi pada pembahasan sejarah, sebab dominasi Jawa memang tak terbantahkan. Namun dalam politik identitas perempuan Indoonesia, sangat tidak adil jika perempuan Indonesia hanya direpresentasikan oleh Jawa.
Kemajuan demokrasi negeri ini ternyata belum sepenuhnya berdampak pada pengakuan merata terhadap hak-hak seluruh perempuan. Posisi mereka sejauh ini masih tetap berada dipinggir pembuat kebijakan. Akses politik yang tersedia masih kental dengan semangat maskulinitas, terutama bagi perempuan di luar Jawa.
Kanal demokrasi berupa pemilihan mengkonfirmasikan ketimpangan relasi politik perempuan Jawa dan luar Jawa. Di Jawa, perempuan bisa berpartisipasi dalam kegiatan sosial politik, sedangkan di luar Jawa masih ada perempuan masih bergelut hanya di area domesti.
Pandangan seperti ini, harus diakui masih tumbuh subur di tengah masyarakat kita. Persoalan hak perempuan masih menjadi perdebatan yang nyaris tanpa ujung. Hambatan kultural, patriarki, dan ekonomi pun terus terjadi. Terlebih jika ditarik dalam ranah agama, maka perdebatannya akan semakin panjang.
Inilah problem identitas perempuan Indonesia saat ini. Meski tak pernah muncul, potensi kecemburuan perempuan luar Jawa bisa lahir. Tentu saja ini tidak baik di tengah keragaman dan semangat multikulturalisme.
Selama ini perempuan Indonesia selalu diwakili oleh perempuan berkebaya dan bersanggu, identitas yang sangat lekat pada entitas kebudayaan Jawa. Baik di media massa maupun politik citra, perempuan Indonesia diwakili oleh perempuan Jawa. Lebih khusus lagi terpusat di pusat-pusat kebudayaan, seperti Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya.
Stigma itu perlahan-lahan mengendap, tidak hanya di pergaulan antar entitas kebudayaan namun di luar negeri. Jika seorang warga negara asing diminta menggambarkan sosok perempuan Indonesia, bisa jadi deskripsinya lekat dengan kebaya.
Labelisasi perempuan Indonesia sebagai perempuan jawa sangat dipengaruhi media Dalam berbagai tayangan media, perempuan Indonesia digambarkan sebagai perempuan Jawa yang lembut, submisif, kelas kedua, ibu yang baik, rela mengalah pada saudara laki-laki, anak perempuan yang kelas kedua. Semua dikontekskan dalam situasi ke-Jawa-an. Dalam banyak kasus urusan kosmetika, referensinya masih terpusat di Jawa, khususnya Jogjakarta.
Dalam pembentukan stereotip kecantikan, perempuan Indonesia identik dengan kulit putih dan sikap lembut. Ini adalah perpaduan Barat-Jawa. Bahwa perempuan yang cantik adalah yang putih seperti perempuan Eropa dan lembut seperti perempuan Jawa. Perempuan bukan-Jawa mengalami kolonialisasi ganda dengan harus menjadi Barat dan menjadi Jawa.
Hal ini bisa dilihat dalam keseharian melalui kehadiran iklan dalam televisi. Tidak dipungkiri, semua stasiun televisi di Indonesian berpusat di Jawa, terutama Jakarta. Pada titik ini, persoalan desentralisasi pusat kekuasaan dalam ranah image-setting dan bidang lain didikte Jawa. Meskipun usaha desentralisasi ini telah dilakukan dengan hadirnya otonomi daerah, peran Jakarta sebagai la parole Indonesia belum bergeser. La parole ini harus dipertanyakan dan dipersoalkan selama dia masih bertendensi untuk memusatkan dan men-generalisasikan partikularisme melalui politik identitas yang menuju politik agensi melalui resistensi.
Politik Eksistensi
Identitas perempuan sebenarnya nirmakna sebab hanya sebuah lebel. Toh, perempuan Jawa atau bukan tidak mengambil untung dari kenyataan tersebut. Namun jika pembahasan dialihkan pada eksistensi, dikotomi perempuan Jawa dan non-Jawa cukup punya pengaruh.
Pengaruh akan sangat terasa jika dikotomi perempuan Jawa dan non-Jawa diabaikan saat merumuskan produk hukum. Sebab terdapat renggang kultural yang sangat jauh antara kebudayaan Jawa dan luar Jawa, produk hukum harus akomodatif bagi seluruh kalangan. Jika dirumuskan berdasarkan observasi terhadap perempuan Jawa, tentu cacat pada komunitas perempuan lainnya.
Contoh ini kentara saat DPR merumuskan RUU Pornografi dan Pornoaksi beberapa saat lalu. Dalam salah satu pasal disebutkan bahwa menunjukkan bagian dada adalah porno. Rumusan sumir ini tampaknya hanya didasarkan pada kondisi perempuan Jawa. Padahal di luar Jawa, utamanya suku-suku tradisional, hal itu menjadi lumrah.
Renggang yang sama akan ditemukan pada perempuan di Nangroe Aceh Darussalam. Pemerintah setempat mewajibkan pegawai negeri dan Polwan yang bertugas di sana untuk mengenakan jilbab. Karena kultur masyarakat setempat memang mendukung kebijakan tersebut didukung masyarakat. Akan berbeda jika kewajiban serupa diterapkan pada perempuan di daerah lain.
Bahasa hukum yang dipukul rata bisa menjadi problem dalam kehidupan perempuan jika tidak selaras dengan kenyataan. Jika hukum yang dilahirkan pemerintah jutru bertentangan dengan khazanah kebudayaan lokal bisa memunculkan friksi. Hal ini rentan terjadi pada tata cara pernikahan perempuan Minang yang masih kukuh matrilineal. Di sana tugas mencari nafkah tidak semata-mata tugas suami, sedangkan dalam undang-undang perkawinan jelas menyatakan bahwa mencari nafkah adalah tugas sumi.
Selain dalam merumsukan hukum, keragaman identitas perempuan Indonesia penting diperhatikan saat pemerintah menggulirkan program pemberdayaan. Kondisi yang berbeda antara kelompok perempuan di satu daerah dengan daerah lain mengharuskan pemerintah jeli mengatur programnya. Jika tidak, ketimpangan peran perempuan Jawa dan non-Jawa bisa terus terjadi dan berpotensi memunculkan konflik.
Surahmat
Pegiat Komunitas Nawaksara Banjarnegara
Kemajuan demokrasi negeri ini ternyata belum sepenuhnya berdampak pada pengakuan merata terhadap hak-hak seluruh perempuan. Posisi mereka sejauh ini masih tetap berada dipinggir pembuat kebijakan. Akses politik yang tersedia masih kental dengan semangat maskulinitas, terutama bagi perempuan di luar Jawa.
Kanal demokrasi berupa pemilihan mengkonfirmasikan ketimpangan relasi politik perempuan Jawa dan luar Jawa. Di Jawa, perempuan bisa berpartisipasi dalam kegiatan sosial politik, sedangkan di luar Jawa masih ada perempuan masih bergelut hanya di area domesti.
Pandangan seperti ini, harus diakui masih tumbuh subur di tengah masyarakat kita. Persoalan hak perempuan masih menjadi perdebatan yang nyaris tanpa ujung. Hambatan kultural, patriarki, dan ekonomi pun terus terjadi. Terlebih jika ditarik dalam ranah agama, maka perdebatannya akan semakin panjang.
Inilah problem identitas perempuan Indonesia saat ini. Meski tak pernah muncul, potensi kecemburuan perempuan luar Jawa bisa lahir. Tentu saja ini tidak baik di tengah keragaman dan semangat multikulturalisme.
Selama ini perempuan Indonesia selalu diwakili oleh perempuan berkebaya dan bersanggu, identitas yang sangat lekat pada entitas kebudayaan Jawa. Baik di media massa maupun politik citra, perempuan Indonesia diwakili oleh perempuan Jawa. Lebih khusus lagi terpusat di pusat-pusat kebudayaan, seperti Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya.
Stigma itu perlahan-lahan mengendap, tidak hanya di pergaulan antar entitas kebudayaan namun di luar negeri. Jika seorang warga negara asing diminta menggambarkan sosok perempuan Indonesia, bisa jadi deskripsinya lekat dengan kebaya.
Labelisasi perempuan Indonesia sebagai perempuan jawa sangat dipengaruhi media Dalam berbagai tayangan media, perempuan Indonesia digambarkan sebagai perempuan Jawa yang lembut, submisif, kelas kedua, ibu yang baik, rela mengalah pada saudara laki-laki, anak perempuan yang kelas kedua. Semua dikontekskan dalam situasi ke-Jawa-an. Dalam banyak kasus urusan kosmetika, referensinya masih terpusat di Jawa, khususnya Jogjakarta.
Dalam pembentukan stereotip kecantikan, perempuan Indonesia identik dengan kulit putih dan sikap lembut. Ini adalah perpaduan Barat-Jawa. Bahwa perempuan yang cantik adalah yang putih seperti perempuan Eropa dan lembut seperti perempuan Jawa. Perempuan bukan-Jawa mengalami kolonialisasi ganda dengan harus menjadi Barat dan menjadi Jawa.
Hal ini bisa dilihat dalam keseharian melalui kehadiran iklan dalam televisi. Tidak dipungkiri, semua stasiun televisi di Indonesian berpusat di Jawa, terutama Jakarta. Pada titik ini, persoalan desentralisasi pusat kekuasaan dalam ranah image-setting dan bidang lain didikte Jawa. Meskipun usaha desentralisasi ini telah dilakukan dengan hadirnya otonomi daerah, peran Jakarta sebagai la parole Indonesia belum bergeser. La parole ini harus dipertanyakan dan dipersoalkan selama dia masih bertendensi untuk memusatkan dan men-generalisasikan partikularisme melalui politik identitas yang menuju politik agensi melalui resistensi.
Politik Eksistensi
Identitas perempuan sebenarnya nirmakna sebab hanya sebuah lebel. Toh, perempuan Jawa atau bukan tidak mengambil untung dari kenyataan tersebut. Namun jika pembahasan dialihkan pada eksistensi, dikotomi perempuan Jawa dan non-Jawa cukup punya pengaruh.
Pengaruh akan sangat terasa jika dikotomi perempuan Jawa dan non-Jawa diabaikan saat merumuskan produk hukum. Sebab terdapat renggang kultural yang sangat jauh antara kebudayaan Jawa dan luar Jawa, produk hukum harus akomodatif bagi seluruh kalangan. Jika dirumuskan berdasarkan observasi terhadap perempuan Jawa, tentu cacat pada komunitas perempuan lainnya.
Contoh ini kentara saat DPR merumuskan RUU Pornografi dan Pornoaksi beberapa saat lalu. Dalam salah satu pasal disebutkan bahwa menunjukkan bagian dada adalah porno. Rumusan sumir ini tampaknya hanya didasarkan pada kondisi perempuan Jawa. Padahal di luar Jawa, utamanya suku-suku tradisional, hal itu menjadi lumrah.
Renggang yang sama akan ditemukan pada perempuan di Nangroe Aceh Darussalam. Pemerintah setempat mewajibkan pegawai negeri dan Polwan yang bertugas di sana untuk mengenakan jilbab. Karena kultur masyarakat setempat memang mendukung kebijakan tersebut didukung masyarakat. Akan berbeda jika kewajiban serupa diterapkan pada perempuan di daerah lain.
Bahasa hukum yang dipukul rata bisa menjadi problem dalam kehidupan perempuan jika tidak selaras dengan kenyataan. Jika hukum yang dilahirkan pemerintah jutru bertentangan dengan khazanah kebudayaan lokal bisa memunculkan friksi. Hal ini rentan terjadi pada tata cara pernikahan perempuan Minang yang masih kukuh matrilineal. Di sana tugas mencari nafkah tidak semata-mata tugas suami, sedangkan dalam undang-undang perkawinan jelas menyatakan bahwa mencari nafkah adalah tugas sumi.
Selain dalam merumsukan hukum, keragaman identitas perempuan Indonesia penting diperhatikan saat pemerintah menggulirkan program pemberdayaan. Kondisi yang berbeda antara kelompok perempuan di satu daerah dengan daerah lain mengharuskan pemerintah jeli mengatur programnya. Jika tidak, ketimpangan peran perempuan Jawa dan non-Jawa bisa terus terjadi dan berpotensi memunculkan konflik.
Surahmat
Pegiat Komunitas Nawaksara Banjarnegara
Mengangkat Perempuan ke Derajat Pengusaha
Ada tiga strategi yang diungkapkan presiden SBY dalam National Summit 2009, 29 Oktober lalu untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, harus ada kombinasi antara pemberdayaan (empowering), kewirusahaan (entreprenuership), dan inovasi teknologi (inovation). Dalam ketiga aspek itu perempuan juga harus mampu menempatkan diri pada peran yang layak, setidaknya supaya tidak melulu diberdayakan sebagai pekerja, tatapi perlahan menuju derajat sebagai pengusaha.
Hingga saat ini keterlibatan perempuan dalam industri masih di tingkat pekerja. Baik pada sektor formal dan informal perempuan masih banyak dipekerjaan sebagai buruh atau karyawan. Bahkan bidang pekerjaan tertentu, seperti ritail dan konveksi, direksi dikuasai laki-laki sedangkan pekerja kelas rendah masih didominasi perempuan. Untuk menjadi pengusaha yang mandiri umumnya mereka mengalami kendala modal dan prospek pasar.
Komitmen Empowering
Perempuan pengusaha di banyak negara telah menjadi perhatian besar dalam pembangunan bidang ekonomi. Di dalam forum APEC, pengembangan perempuan pengusaha juga telah menjadi isu yang hampir setiap tahun dibahas. Pembahasan perempuan pengusaha hampir dilakukan di berbagai forum, seperti Gender Focal Point (GFN), Women Leaders Network (WLN), Micro-Enterprises Sub-Group (MESG) dan Small and Medium Enterprises Working Group (SMEWG).
Bahkan dalam forum APEC disepakati agar masing-masing negara memberikan perhatian bagi perkembangan perempuan pengusaha, khususnya pengusaha mikro, kecil dan menengah serta didorong agar mengembangkan disagregasi data agar pembinaan dan pengembangan perempuan pengusaha menjadi lebih terarah.
Meski telah lama menjadi anggota APEC Indonesia belum banyak menindaklanjuti kesepakatan tersebut. Sampai saat ini, belum ada data yang jelas tentang jumlah perempuan pengusaha di berbagai sector industri. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan masih dilakukan secara minimal. Pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan UKM, selain mengembangkan proyek yang khusus untuk pengembangan gender, sejak tahun 2006 telah diupayakan penguatan koperasi yang khusus dikelola oleh kaum perempuan melalui program Perkassa (Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera).
Dengan perkuatan masing-masing Rp.100 juta untuk setiap koperasi, pada tahun 2006 telah dibantu sebanyak 200 unit koperasi melalui pola konvensional (100 unit) dan pola syariah (100 unit) dengan nilai sebesar Rp. 20 milyar. Perkuatan ini diharapkan mampu mengembangkan perempuan pengusaha khususnya anggota koperasi.
Pembinaan untuk pengusaha perempuan, di samping perlu data yang jelas tentang jumlah perempuan pengusaha, juga harus dipahami masalah dan tantangan yang dihadapi. Dengan peta yang jelas, maka akan dapat disusun program dan kegiatan yang terarah dalam pengembangan perempuan pengusaha ke depan. Sebab, perempuan memiliki segmentasi bidang usaha yang unik, lemah pada bidang tertentu namun potensial pada bidang lainnya.
Hinggaa saat ini kelompok perempuan pengusaha di Indonesia masih banyak bergerak dalam usaha agrobisnis, khususnya sayur-mayur, pedagang jamu, kerajinan, serta warung makan. Untuk sektor industri, tampaknya belum banyak digeluti oleh perempuan. Walaupun demikian, peran perempuan pengusaha ini cukup memberikan peran besar dalam penyerapan tenaga kerja untuk mengatasi pengangguran, karena usaha yang mereka kembangkan merupakan usaha yang memberikan peran besar dalam penyerapan tenaga kerja.
Meski masih bergerak pada bidang perdagangan informal, peran perempuan tidak dapat dinafikan. Saat ini perempuan masih mendominasi perdagangan pasar tradisional. Tidak hanya sebagai pekerja, mereka bisa mempekerjakan laki-laki sebagai karyawan atau buruh angkut. Dialektika pasar tradisional menempatkan perempuan sebagai pelaku utama. Mereka melakukan negosiasi dengan pedagang yang lebih besar, bermitra dengan sesama pedagang, juga mengorganisasi pedagang lain yang lebih kecil.
Sayangnya, di pasar tradisional pengusaha perempuan sering kesulitan mengakses modal untuk memperbesar usaha. Di Taiwan, diperkirakan 55,2% perempuan pengusaha memerlukan dukungan pendanaan 15,9% menyangkut akses pasar. Kalau informasi ini juga berlaku bagi perempuan pengusaha Indonesia, maka strategi pengembangannya haruslah memberikan perhatian pada akses pendanaan dan pasar. Oleh karena itu, Kementerian Koperasi dan UKM harus fokus untuk membuka akses permodalan dan prosepek pasar pada perempuan.
Gambaran Psikologis
Hennig dan Jardim dalam The Managerial Woman mengatakan, kebanyakan wanita melihat dirinya sebagai seseorang yang ragu, bimbang, bingung akan tujuan-tujuan mereka dalam hidup, dan menunggu dipilih atau disadari keberadaannya oleh pria. Mereka tidak suka mengambil risiko dan mudah gelisah dalam situasi genting di mana mereka tidak mengetahui banyak hal. Karakter ini tentu sangat berbeda dengan laki-laki yang asertif, agresif, dan berani mengambil risiko.
Watak alami untuk menghindari resiko adalah salah satu kendala mental yang selama ini menjauhkan perempuan dari dunia usaha. Pilihan untuk mengambil posisi aman inilah yang membuat mereka enggan memanfaatkan potensi pasar. Mereka lebih suka bekerja pada industri retail dan konveksi yang menjanjikan gaji bulanan, meski jumlahnya terkadang di bawah UMR.
Kendala lainnya, kultur partriarkhi membuat perempuan belum berkuasa penuh atas aset yang dimilikinya. Ketika mereka berencana menggunakan sebagian aset untuk modal mereka perlu pertimbangan suami. Mereka merasa tidak berhak menggunakan aset keluarga untuk memeprbesar usaha jika tidak diizinkan suami. Keberanian yang kurang bahkan membuat mereka lebih memilih aset yang dimilikinya dikelola suami.
Meski demikian, pada kondisi tertentu psikografi perempuan memberikan kesempatan mereka lebih berkembang. Kepekaan perempuan terhadap kondisi di sekitarnya mampu melahirkan gaya kepemimpinan partisipatif. Studi yang dilakukan Lyon (2000) kepada para kepala sekolah dan manajer perempuan mendeskripiskan mereka sebagai sosok yang supel, demokratis, perhatian, artistik, bersikap baik, cermat dan teliti, berperasaan dan berhati-hati.
Selain itu, perempuan memiliki kecenderungan menjaga hubungan baik dengan tim dan relasi bisnis. Kontak yang intens dengan bawahan dan mitra kerja memungkinkan badan usaha yang mereka pimpin berkembang pesat. Apalagi dalam bidang usaha jasa, perempuan memiliki keunggulan karena teliti, perfeksionis, dan senantiasa menjaga perasaan pelanggan.
Karena itulah, pemerintah mestinya membuka akses modal dan pasar lebih luas pada bidang industri tertentu. Meski perempuan belum banyak berkiprah pada industri besar peran mereka dalam bidang perdagangan informal semakin besar dan tidak bisa diabaikan. Mereka tidak hanya membantu perekenomian keluarga, pada saat suami mengalami kendala mereka bersikap cancut tali wanda dan berani mengambil peran sebagai tulang punggung keluarga.
Surahmat
Pegiat Komunitas Nawaksara Banjarnegara
Hingga saat ini keterlibatan perempuan dalam industri masih di tingkat pekerja. Baik pada sektor formal dan informal perempuan masih banyak dipekerjaan sebagai buruh atau karyawan. Bahkan bidang pekerjaan tertentu, seperti ritail dan konveksi, direksi dikuasai laki-laki sedangkan pekerja kelas rendah masih didominasi perempuan. Untuk menjadi pengusaha yang mandiri umumnya mereka mengalami kendala modal dan prospek pasar.
Komitmen Empowering
Perempuan pengusaha di banyak negara telah menjadi perhatian besar dalam pembangunan bidang ekonomi. Di dalam forum APEC, pengembangan perempuan pengusaha juga telah menjadi isu yang hampir setiap tahun dibahas. Pembahasan perempuan pengusaha hampir dilakukan di berbagai forum, seperti Gender Focal Point (GFN), Women Leaders Network (WLN), Micro-Enterprises Sub-Group (MESG) dan Small and Medium Enterprises Working Group (SMEWG).
Bahkan dalam forum APEC disepakati agar masing-masing negara memberikan perhatian bagi perkembangan perempuan pengusaha, khususnya pengusaha mikro, kecil dan menengah serta didorong agar mengembangkan disagregasi data agar pembinaan dan pengembangan perempuan pengusaha menjadi lebih terarah.
Meski telah lama menjadi anggota APEC Indonesia belum banyak menindaklanjuti kesepakatan tersebut. Sampai saat ini, belum ada data yang jelas tentang jumlah perempuan pengusaha di berbagai sector industri. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan masih dilakukan secara minimal. Pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan UKM, selain mengembangkan proyek yang khusus untuk pengembangan gender, sejak tahun 2006 telah diupayakan penguatan koperasi yang khusus dikelola oleh kaum perempuan melalui program Perkassa (Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera).
Dengan perkuatan masing-masing Rp.100 juta untuk setiap koperasi, pada tahun 2006 telah dibantu sebanyak 200 unit koperasi melalui pola konvensional (100 unit) dan pola syariah (100 unit) dengan nilai sebesar Rp. 20 milyar. Perkuatan ini diharapkan mampu mengembangkan perempuan pengusaha khususnya anggota koperasi.
Pembinaan untuk pengusaha perempuan, di samping perlu data yang jelas tentang jumlah perempuan pengusaha, juga harus dipahami masalah dan tantangan yang dihadapi. Dengan peta yang jelas, maka akan dapat disusun program dan kegiatan yang terarah dalam pengembangan perempuan pengusaha ke depan. Sebab, perempuan memiliki segmentasi bidang usaha yang unik, lemah pada bidang tertentu namun potensial pada bidang lainnya.
Hinggaa saat ini kelompok perempuan pengusaha di Indonesia masih banyak bergerak dalam usaha agrobisnis, khususnya sayur-mayur, pedagang jamu, kerajinan, serta warung makan. Untuk sektor industri, tampaknya belum banyak digeluti oleh perempuan. Walaupun demikian, peran perempuan pengusaha ini cukup memberikan peran besar dalam penyerapan tenaga kerja untuk mengatasi pengangguran, karena usaha yang mereka kembangkan merupakan usaha yang memberikan peran besar dalam penyerapan tenaga kerja.
Meski masih bergerak pada bidang perdagangan informal, peran perempuan tidak dapat dinafikan. Saat ini perempuan masih mendominasi perdagangan pasar tradisional. Tidak hanya sebagai pekerja, mereka bisa mempekerjakan laki-laki sebagai karyawan atau buruh angkut. Dialektika pasar tradisional menempatkan perempuan sebagai pelaku utama. Mereka melakukan negosiasi dengan pedagang yang lebih besar, bermitra dengan sesama pedagang, juga mengorganisasi pedagang lain yang lebih kecil.
Sayangnya, di pasar tradisional pengusaha perempuan sering kesulitan mengakses modal untuk memperbesar usaha. Di Taiwan, diperkirakan 55,2% perempuan pengusaha memerlukan dukungan pendanaan 15,9% menyangkut akses pasar. Kalau informasi ini juga berlaku bagi perempuan pengusaha Indonesia, maka strategi pengembangannya haruslah memberikan perhatian pada akses pendanaan dan pasar. Oleh karena itu, Kementerian Koperasi dan UKM harus fokus untuk membuka akses permodalan dan prosepek pasar pada perempuan.
Gambaran Psikologis
Hennig dan Jardim dalam The Managerial Woman mengatakan, kebanyakan wanita melihat dirinya sebagai seseorang yang ragu, bimbang, bingung akan tujuan-tujuan mereka dalam hidup, dan menunggu dipilih atau disadari keberadaannya oleh pria. Mereka tidak suka mengambil risiko dan mudah gelisah dalam situasi genting di mana mereka tidak mengetahui banyak hal. Karakter ini tentu sangat berbeda dengan laki-laki yang asertif, agresif, dan berani mengambil risiko.
Watak alami untuk menghindari resiko adalah salah satu kendala mental yang selama ini menjauhkan perempuan dari dunia usaha. Pilihan untuk mengambil posisi aman inilah yang membuat mereka enggan memanfaatkan potensi pasar. Mereka lebih suka bekerja pada industri retail dan konveksi yang menjanjikan gaji bulanan, meski jumlahnya terkadang di bawah UMR.
Kendala lainnya, kultur partriarkhi membuat perempuan belum berkuasa penuh atas aset yang dimilikinya. Ketika mereka berencana menggunakan sebagian aset untuk modal mereka perlu pertimbangan suami. Mereka merasa tidak berhak menggunakan aset keluarga untuk memeprbesar usaha jika tidak diizinkan suami. Keberanian yang kurang bahkan membuat mereka lebih memilih aset yang dimilikinya dikelola suami.
Meski demikian, pada kondisi tertentu psikografi perempuan memberikan kesempatan mereka lebih berkembang. Kepekaan perempuan terhadap kondisi di sekitarnya mampu melahirkan gaya kepemimpinan partisipatif. Studi yang dilakukan Lyon (2000) kepada para kepala sekolah dan manajer perempuan mendeskripiskan mereka sebagai sosok yang supel, demokratis, perhatian, artistik, bersikap baik, cermat dan teliti, berperasaan dan berhati-hati.
Selain itu, perempuan memiliki kecenderungan menjaga hubungan baik dengan tim dan relasi bisnis. Kontak yang intens dengan bawahan dan mitra kerja memungkinkan badan usaha yang mereka pimpin berkembang pesat. Apalagi dalam bidang usaha jasa, perempuan memiliki keunggulan karena teliti, perfeksionis, dan senantiasa menjaga perasaan pelanggan.
Karena itulah, pemerintah mestinya membuka akses modal dan pasar lebih luas pada bidang industri tertentu. Meski perempuan belum banyak berkiprah pada industri besar peran mereka dalam bidang perdagangan informal semakin besar dan tidak bisa diabaikan. Mereka tidak hanya membantu perekenomian keluarga, pada saat suami mengalami kendala mereka bersikap cancut tali wanda dan berani mengambil peran sebagai tulang punggung keluarga.
Surahmat
Pegiat Komunitas Nawaksara Banjarnegara
Psikografi Kepedulian Sosial Perempuan
Ada anjuran sederhana yang disampaikan Nabi Muhammad kepada kaum ibu dan remaja putri ketika menjelang Ramadhan. Nabi meminta mereka menambahkan lebih banyak kuah ketika masak sesuatu. Tujuannya, agar ibu dan remaja putri bisa berbagi sayur dengan tetangga meski lauknya terbatas.
Pesan sederhana itu sebenarnya merepresentasikan keutamaan beramal secara simbolik. Kewajiban beramal tidak hanya dilimpahkan kepada orang yang merasa sudah berkecukupan atau mapan. Jika ada kemauan, beramal juga bisa dilakukan oleh keluarga sederhana, melalui cara-cara yang sederhana.
Di sinilah didapati kedekatan psikologis yang nyata antara beramal dan perempuan. Sebab perempuan dibekali sifat-sifat dermawan yang lebih kuat, potensi perempuan untuk menggerakan potensi amal sangat besar.
Beramal, dalam wujud dan kapasitas apapun, adalah bentuk tertinggi kepedulian seseorang. Sebab, seseorang yang beramal telah melampaui proses keprikhatinan, kepedulian, dan usaha. Barangkali karena itulah gerakan beramal menjadi salah satu ibadah yang paling dianjurkan selama puasa. Sebab dengan berpuasa seseorang diharap mampu merasakan kondisi serba kekurangan, yakni kondisi yang sering dialami fakir dan miskin.
Kesenjangan Sosial
Sebagai sebuah gerakan moral yang tidak dilandasi aturan perundang-undangan, beramal menyimpan kekuatan ekonomi yang sangat besar. Sebuah lembaga amil zakat di Indonesia bisa menerima amal, baik berupa shodaqoh, zakat, hibah, maupun infak, hingga puluhan milyar.
Rumah Zakat Indonesia bahkan memperkirakan potensi zakat di Indonesia mencapai angka 9,09 trilyun per tahun. Angka ini diperoleh dengan asumsi pada tahun 2007 ada 29,065 juta keluarga sejahtera dari sekitar 87 persen penduduk Muslim Indonesia. Rata-rata mereka membayar zakat Rp 684.550 per tahun per orang. Jika potensi tersebut digali, dikelola secara profesional, lantas disalurkan melalui berbagai program yang tepat tentu akan sangat bermanfaat. Tidak mustahil amal menjadi kekutan baru yang mampu menolong masyarakat dari keterpurukan ekonomi.
Sejak krisis finansial melanda dunia beberapa bulan lalu, pertumbuhan ekonomi negara-negara dunia menurun. Raksasa ekonomi dunia seperti Amerika bahkan mengalami pertumbuhan ekonomi minus 2,5 persen. Perlahan, kondisi tersebut juga berpengaruh di Indonesia hingga kesenjangan sosial semakin tinggi. Sektor ekonomi potensial seperti retail, properti, dan usaha perdagangan masih didominasi kelompok tertentu, sementara kelompk masyarakat lain terhitung papa. Kondisi tersebut membuat kata keadilan baru dapat diterjemahkan secara leksikal, belum mampu didaratkan dalam bentuk program.
Realitas sosial di atas sebenarnya bisa menjadi episentrum gerakan beramal, sebegai ujud paling nyata kepedulian sosial. Sebab, dalam perintah beramal sesungguhnya tidak hanya tersimpan perintah membersihkan harta, tetapi juga upaya penguatan sendi-sendi sosial. Jika amal telah menjadi keniscayaan, kesenjangan sosial yang selama ini menyimpan kerawanan dapat dikurangi. Dengan kemampuan alami yang dimiliki, perempuan memiliki peran sosial yang segnifikan dalam upaya ini.
Psikografi Perempuan
Anjuran beramal memang dilimpahkan kepada semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Namun karena peran sosial dan psikografinya yang istimewa, beramal sangat lekat dengan perempuan. Sebagai istri, kran keuangan rumah tangga, perempuan memiliki kewenangan menyusun skala prioritas kebutuhan rumah tangga. Ketika prioritas terpenuhi, perempuan memiliki kesempatan mendermakan sebagian sisa belanjanya. Posisi inilah yang belum tentu tidak dimiliki laki-laki, baik dalam posisinya sebagai suami, ayah, maupun kepala keluarga.
Pendhazur dan Teenbaum (1979), mengungkapkan kondisi psikologis perempuan memiliki perbedaan besar dengan laki-laki. Peran gender perempuan lekat dengan sifat hangat dalam hubungan interpersonal, suka berafiliasi, suka kompromi, sensitif terhadap keberadaan orang, mudah merasa kasihan, dan senang pada kehidupan kelompok. Kondisi alami seperti ini adalah modal besar bagi perempuan untuk mengasah kepekaan sosial di bulan Ramadhan.
Dalam kondisi tertentu, perasaan iba dan mengerti kesusahan orang lain begitu mudah muncul dari seorang perempuan. Mereka senantiasa peduli, sebab selalu berusaha menempatkan diri pada posisi orang lain. Kepedulian tersebut memang tidak selalu tercermin dalam perilaku memberi (giving) tetapi juga bisa dalam bentuk menghargai atau berempati.
Kondisi ini berbeda dengan laki-laki yang karena pengaruh hormonal lebih cenderung bersikap agresif. Bahkan karena pengaruh perkembangan psikisnya, laki-laki memiliki kecenderungan kurang hangat dan kurang dapat mengekspresikan kehangatan, kurang responsif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan emosi.
Rasa empati perempuan seringkali muncul melalui pertimbangan irasional karena mengedepankan perasaan. Oleh perempuan, pertimbangan matematis seringkali diabaikan dalam melakukan tindakan. Karena itu pula konsep untung-rugi juga dinomorduakan. Mereka berniat beramal, bukan atas pertimbangan ‘menabung’, melainkan semata-mata terdorong keinginan yang kuat untuk membantu.
Kondisi psikologi perempuan yang demikian juga berkaitan dengan ketergantungannya pada kelompok. Hilary M. Lips dalam Sex and Gender menulis, perempuan memiliki kesadaran untuk saling menguatkan. Sebuah komunitas akan utuh dan dapat mencapai tujuannya jika komponen-komponennya saling membantu. Karena itulah, hati perempuan mudah tergerak jika melihat anggota kelompoknya mengalami kesulitan.
Disadari atau tidak kondisi ini membuat perempuan lebih dekat dengan laku beramal sebagai perwujudan kepedulian sosial. Toh, dalam kehidupan bermayarakat, beramal tidak selalu identik dengan kegiatan memberi. Keinginan berbuat baik, ketulusan untuk membantu, serta kepedulian terhadap sesama juga mampu mencerminkan kepedulian sosial, sebuah masalah mendasar yang menjadi bahan renungan wajib selama seseorang melaksanakan ibadah puasa.
Surahmat
Pegiat Komunitas Nawaksara di Banjarnegara
Pesan sederhana itu sebenarnya merepresentasikan keutamaan beramal secara simbolik. Kewajiban beramal tidak hanya dilimpahkan kepada orang yang merasa sudah berkecukupan atau mapan. Jika ada kemauan, beramal juga bisa dilakukan oleh keluarga sederhana, melalui cara-cara yang sederhana.
Di sinilah didapati kedekatan psikologis yang nyata antara beramal dan perempuan. Sebab perempuan dibekali sifat-sifat dermawan yang lebih kuat, potensi perempuan untuk menggerakan potensi amal sangat besar.
Beramal, dalam wujud dan kapasitas apapun, adalah bentuk tertinggi kepedulian seseorang. Sebab, seseorang yang beramal telah melampaui proses keprikhatinan, kepedulian, dan usaha. Barangkali karena itulah gerakan beramal menjadi salah satu ibadah yang paling dianjurkan selama puasa. Sebab dengan berpuasa seseorang diharap mampu merasakan kondisi serba kekurangan, yakni kondisi yang sering dialami fakir dan miskin.
Kesenjangan Sosial
Sebagai sebuah gerakan moral yang tidak dilandasi aturan perundang-undangan, beramal menyimpan kekuatan ekonomi yang sangat besar. Sebuah lembaga amil zakat di Indonesia bisa menerima amal, baik berupa shodaqoh, zakat, hibah, maupun infak, hingga puluhan milyar.
Rumah Zakat Indonesia bahkan memperkirakan potensi zakat di Indonesia mencapai angka 9,09 trilyun per tahun. Angka ini diperoleh dengan asumsi pada tahun 2007 ada 29,065 juta keluarga sejahtera dari sekitar 87 persen penduduk Muslim Indonesia. Rata-rata mereka membayar zakat Rp 684.550 per tahun per orang. Jika potensi tersebut digali, dikelola secara profesional, lantas disalurkan melalui berbagai program yang tepat tentu akan sangat bermanfaat. Tidak mustahil amal menjadi kekutan baru yang mampu menolong masyarakat dari keterpurukan ekonomi.
Sejak krisis finansial melanda dunia beberapa bulan lalu, pertumbuhan ekonomi negara-negara dunia menurun. Raksasa ekonomi dunia seperti Amerika bahkan mengalami pertumbuhan ekonomi minus 2,5 persen. Perlahan, kondisi tersebut juga berpengaruh di Indonesia hingga kesenjangan sosial semakin tinggi. Sektor ekonomi potensial seperti retail, properti, dan usaha perdagangan masih didominasi kelompok tertentu, sementara kelompk masyarakat lain terhitung papa. Kondisi tersebut membuat kata keadilan baru dapat diterjemahkan secara leksikal, belum mampu didaratkan dalam bentuk program.
Realitas sosial di atas sebenarnya bisa menjadi episentrum gerakan beramal, sebegai ujud paling nyata kepedulian sosial. Sebab, dalam perintah beramal sesungguhnya tidak hanya tersimpan perintah membersihkan harta, tetapi juga upaya penguatan sendi-sendi sosial. Jika amal telah menjadi keniscayaan, kesenjangan sosial yang selama ini menyimpan kerawanan dapat dikurangi. Dengan kemampuan alami yang dimiliki, perempuan memiliki peran sosial yang segnifikan dalam upaya ini.
Psikografi Perempuan
Anjuran beramal memang dilimpahkan kepada semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Namun karena peran sosial dan psikografinya yang istimewa, beramal sangat lekat dengan perempuan. Sebagai istri, kran keuangan rumah tangga, perempuan memiliki kewenangan menyusun skala prioritas kebutuhan rumah tangga. Ketika prioritas terpenuhi, perempuan memiliki kesempatan mendermakan sebagian sisa belanjanya. Posisi inilah yang belum tentu tidak dimiliki laki-laki, baik dalam posisinya sebagai suami, ayah, maupun kepala keluarga.
Pendhazur dan Teenbaum (1979), mengungkapkan kondisi psikologis perempuan memiliki perbedaan besar dengan laki-laki. Peran gender perempuan lekat dengan sifat hangat dalam hubungan interpersonal, suka berafiliasi, suka kompromi, sensitif terhadap keberadaan orang, mudah merasa kasihan, dan senang pada kehidupan kelompok. Kondisi alami seperti ini adalah modal besar bagi perempuan untuk mengasah kepekaan sosial di bulan Ramadhan.
Dalam kondisi tertentu, perasaan iba dan mengerti kesusahan orang lain begitu mudah muncul dari seorang perempuan. Mereka senantiasa peduli, sebab selalu berusaha menempatkan diri pada posisi orang lain. Kepedulian tersebut memang tidak selalu tercermin dalam perilaku memberi (giving) tetapi juga bisa dalam bentuk menghargai atau berempati.
Kondisi ini berbeda dengan laki-laki yang karena pengaruh hormonal lebih cenderung bersikap agresif. Bahkan karena pengaruh perkembangan psikisnya, laki-laki memiliki kecenderungan kurang hangat dan kurang dapat mengekspresikan kehangatan, kurang responsif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan emosi.
Rasa empati perempuan seringkali muncul melalui pertimbangan irasional karena mengedepankan perasaan. Oleh perempuan, pertimbangan matematis seringkali diabaikan dalam melakukan tindakan. Karena itu pula konsep untung-rugi juga dinomorduakan. Mereka berniat beramal, bukan atas pertimbangan ‘menabung’, melainkan semata-mata terdorong keinginan yang kuat untuk membantu.
Kondisi psikologi perempuan yang demikian juga berkaitan dengan ketergantungannya pada kelompok. Hilary M. Lips dalam Sex and Gender menulis, perempuan memiliki kesadaran untuk saling menguatkan. Sebuah komunitas akan utuh dan dapat mencapai tujuannya jika komponen-komponennya saling membantu. Karena itulah, hati perempuan mudah tergerak jika melihat anggota kelompoknya mengalami kesulitan.
Disadari atau tidak kondisi ini membuat perempuan lebih dekat dengan laku beramal sebagai perwujudan kepedulian sosial. Toh, dalam kehidupan bermayarakat, beramal tidak selalu identik dengan kegiatan memberi. Keinginan berbuat baik, ketulusan untuk membantu, serta kepedulian terhadap sesama juga mampu mencerminkan kepedulian sosial, sebuah masalah mendasar yang menjadi bahan renungan wajib selama seseorang melaksanakan ibadah puasa.
Surahmat
Pegiat Komunitas Nawaksara di Banjarnegara
Peluang Perempuan di Pilkada 2010
Pada tahun 2010 setidaknya ada 17 kabupaten/kota yang dijadwalkan menggelar pemilihan kepala daerah. Tidak hanya kaum adam yang tampil sebagai bakal calon, sejumlah perempuan di berbagai daerah juga menunjukkan komitmen untuk meramaikan bursa pemilihan bupati dan walikota. Sebagaimana pemimpin lain, mereka tidak bisa dipandang sebelah mata karena memiliki karakteristik kepemimpinan sendiri.
17 daerah yang akan melangsungkan Pilkada antara lain Kabupaten Kebumen dan Kota Pekalongan dijadwalkan 5 Juni, Kota Semarang dan Kabupaten Kendal 26 Juni, Rembang, Kota Magelang, Sukoharjo, Blora, Boyolali, Pubalingga, dan Surakarta pada 27 Juni.
Selain itu Pilkada juga dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Semarang pada 31 Agustus, Wonosobo 4 September, Wonogiri pada 17 September, Klaten tanggal 24 September, dan Pemalang 27 November.
Sebagai kepala daerah, perempuan memiliki cara pandang tersendiri terhadap sebuah persoalan. Karakater tersebut tentu tidak dapat didikotomikan dalam dua bentuk biner kepemimpinan maskulin atau feminis, tapi juga karakter lain yang unik. Sebab secara biologis dan psikologis perempuan memiliki keunikan.
Hennig dan Jardim dalam The Managerial Woman mengatakan, kebanyakan wanita melihat dirinya sebagai seseorang yang ragu, bimbang, bingung akan tujuan-tujuan mereka dalam hidup, dan menunggu dipilih atau disadari keberadaannya oleh pria. Mereka tidak suka mengambil risiko dan mudah gelisah dalam situasi genting di mana mereka tidak mengetahui banyak hal. Karakter ini tentu sangat berbeda dengan laki-laki yang asertif, agresif, dan berani mengambil risiko.
Oleh karena itu, setidaknya ada dua syarat supaya perempuan sukses menjadi pemimpin. Pertama, mereka dididik dengan cara yang berbeda untuk mengenali potensi kepemimpinan yang ada dan telah belajar untuk memimpin jauh hari sebelum ditetapkan menjadi pemimpin. Proses yang matang dalam berbagai kondisi menjadikan perempuan lebih mantap dan menyadari bakat kepemimpinannya. Sebab, perempuan tidak terlahir sebagai perempuan, tetapi lahir menjadi perempuan yang dibesarkan proses.
Kedua, pemimpin perempuan harus menempati pos sesuai bidang keahliannya. Sebab, perempuan memiliki kecenderungan memilah sesuatu sesuai keahlian dan kesukaannya. Meski mereka terlatih mengakomodasi berbagai kepentingan, pemimpin perempuan seringkali mengidentifikasi sesuatu sesuai kesukaannya. Jika ditempatkan pada pos yang keliru mereka dikhawatirkan merumuskan konsep secara parsial. Padahal seorang pemimpin harus berpikir holistik karena permasalahan yang dihadapi sebuah daerah sangat kompleks.
Emosional
Kondisi psikologis lain yang distigmakan kepada perempuan adalah mudah emosional. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari kepekaan perasaan perempuan terhadap sebuah kondisi. Bahkan berangkat dari kondisi tersebut sebuah adagium lama mendeskripsikan besarnya kendali perasaan terhadap diri perempuan. ‘Laki-laki memiliki sembilan pikiran dan satu perasaan, sedangkan perempuan punya satu akal dan sembilan perasaan,’ katanya.
Ekspresi emosional pernah ditunjukkan Direktur Utama Pertamina perempuan pertama Karen Agustiawan pada awal masa jabatannya. Saat melakukan rapat kerja dengan Komisi VII DPR Karen tersinggung karena kemampuannya dianggap sama dengan satpam. Tidak tahan membendung kesedihannya, Karen menangis saat diwawancara wartawan beberapa saat setelah rapat kerja selesai.
Empati dan emosional yang besar memang bisa berfunsgi ganda bagi seorang pemimpin. Di satu sisi emosional memperlihatkan kelemahan pemimpin yang tidak tahan terhadap tempaan. Padahal sebagai pengambil keputusan ia harus tetap tegar, tangguh, dan kuat menghadapi kemungkinan terburuk supaya bisa menguatkan jajaran yang dipimpinnya.
Meski demikian, empati yang besar juga bisa membuat perempuan merasa begitu dekat dengan bawahannya. Secara alamiah ia bisa merasakan penderitaan orang lain sehingga berusaha membuat keputusan terbaik sekalipun harus mengorbankan sebagian kepentingan pribadinya.
Selain itu, kepekaan perempuan terhadap kondisi di sekitarnya mampu melahirkan gaya kepemimpinan partisipatif. Studi yang dilakukan Lyon (2000) kepada para kepala sekolah dan manajer perempuan mendeskripiskan mereka sebagai sosok yang supel, demokratis, perhatian, artistik, bersikap baik, cermat dan teliti, berperasaan dan berhati-hati. Keenganan mereka bekerja sendiri membuat pemimpin perempuan mampu membuat tim yang solid dan selektif menentukan delegasi.
Kombinasi sempurna
Meski kekhasan psikologis perempuan menyiratkan kelemahan memimpin, namun jika dipadupadankan dengan pengetahuan dan keterampilan, sikap tersebut bisa menjadi kombinasi yang sempurna. Empati yang didukung keterampilan membuat mereka mampu bekerja keras dan rasional mengambil keputusan. Mereka tidak akan menjadi diktator yang arogan meski kekuasaan yang dimilikinya cukup besar.
Pemimpin perempuan lebih melihat jabatan yang dimilikinya sebagai organisator bukan manajer. Mereka menganggap kerja keras sebagai bentuk pelayanan terhadap komunitas, bukan untuk memperkuat diri tetapi sebagai timbal balik atas sesuatu yang diperolehnya dari komunitas.
Shakeshaft (1989) menunjukkan organisasi yang dipimpin perempuan lebih mudah berkembang karena setiap detail potensi dapat dilihat dan dikembangkan. Solidaritas yang dibangun perempuan dengan melakukan kontak yang intens dengan atasan, bawahan, dan mitra membuat organisiasi mudah berkembang. Organisasi juga akan lebih solid karena perempuan lebih peduli dan berusaha menghargai perbedaan individual.
Kenyataan tersebut mestinya bisa membuktikan bahwa kepemimpina perempuan tidak perlu diragukan. Gugatan yang sering ditimpakan kepada perempuan mestinya tidak berkisar pada perspektif feminis atau maskulin. Gugatan bisa saja terus terjadi sebagai keniscayaan demokrasi, namun harus digeser pada persoalan kapabelitas, rekam jejak, dan komitmen. Ketiga hal tersebut toh harus dipertanyakan kepada setiap pemimpin, apapun jenis kelaminnya.
Surahmat
Pegiat Komunitas Nawaksara Banjarnegara
17 daerah yang akan melangsungkan Pilkada antara lain Kabupaten Kebumen dan Kota Pekalongan dijadwalkan 5 Juni, Kota Semarang dan Kabupaten Kendal 26 Juni, Rembang, Kota Magelang, Sukoharjo, Blora, Boyolali, Pubalingga, dan Surakarta pada 27 Juni.
Selain itu Pilkada juga dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Semarang pada 31 Agustus, Wonosobo 4 September, Wonogiri pada 17 September, Klaten tanggal 24 September, dan Pemalang 27 November.
Sebagai kepala daerah, perempuan memiliki cara pandang tersendiri terhadap sebuah persoalan. Karakater tersebut tentu tidak dapat didikotomikan dalam dua bentuk biner kepemimpinan maskulin atau feminis, tapi juga karakter lain yang unik. Sebab secara biologis dan psikologis perempuan memiliki keunikan.
Hennig dan Jardim dalam The Managerial Woman mengatakan, kebanyakan wanita melihat dirinya sebagai seseorang yang ragu, bimbang, bingung akan tujuan-tujuan mereka dalam hidup, dan menunggu dipilih atau disadari keberadaannya oleh pria. Mereka tidak suka mengambil risiko dan mudah gelisah dalam situasi genting di mana mereka tidak mengetahui banyak hal. Karakter ini tentu sangat berbeda dengan laki-laki yang asertif, agresif, dan berani mengambil risiko.
Oleh karena itu, setidaknya ada dua syarat supaya perempuan sukses menjadi pemimpin. Pertama, mereka dididik dengan cara yang berbeda untuk mengenali potensi kepemimpinan yang ada dan telah belajar untuk memimpin jauh hari sebelum ditetapkan menjadi pemimpin. Proses yang matang dalam berbagai kondisi menjadikan perempuan lebih mantap dan menyadari bakat kepemimpinannya. Sebab, perempuan tidak terlahir sebagai perempuan, tetapi lahir menjadi perempuan yang dibesarkan proses.
Kedua, pemimpin perempuan harus menempati pos sesuai bidang keahliannya. Sebab, perempuan memiliki kecenderungan memilah sesuatu sesuai keahlian dan kesukaannya. Meski mereka terlatih mengakomodasi berbagai kepentingan, pemimpin perempuan seringkali mengidentifikasi sesuatu sesuai kesukaannya. Jika ditempatkan pada pos yang keliru mereka dikhawatirkan merumuskan konsep secara parsial. Padahal seorang pemimpin harus berpikir holistik karena permasalahan yang dihadapi sebuah daerah sangat kompleks.
Emosional
Kondisi psikologis lain yang distigmakan kepada perempuan adalah mudah emosional. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari kepekaan perasaan perempuan terhadap sebuah kondisi. Bahkan berangkat dari kondisi tersebut sebuah adagium lama mendeskripsikan besarnya kendali perasaan terhadap diri perempuan. ‘Laki-laki memiliki sembilan pikiran dan satu perasaan, sedangkan perempuan punya satu akal dan sembilan perasaan,’ katanya.
Ekspresi emosional pernah ditunjukkan Direktur Utama Pertamina perempuan pertama Karen Agustiawan pada awal masa jabatannya. Saat melakukan rapat kerja dengan Komisi VII DPR Karen tersinggung karena kemampuannya dianggap sama dengan satpam. Tidak tahan membendung kesedihannya, Karen menangis saat diwawancara wartawan beberapa saat setelah rapat kerja selesai.
Empati dan emosional yang besar memang bisa berfunsgi ganda bagi seorang pemimpin. Di satu sisi emosional memperlihatkan kelemahan pemimpin yang tidak tahan terhadap tempaan. Padahal sebagai pengambil keputusan ia harus tetap tegar, tangguh, dan kuat menghadapi kemungkinan terburuk supaya bisa menguatkan jajaran yang dipimpinnya.
Meski demikian, empati yang besar juga bisa membuat perempuan merasa begitu dekat dengan bawahannya. Secara alamiah ia bisa merasakan penderitaan orang lain sehingga berusaha membuat keputusan terbaik sekalipun harus mengorbankan sebagian kepentingan pribadinya.
Selain itu, kepekaan perempuan terhadap kondisi di sekitarnya mampu melahirkan gaya kepemimpinan partisipatif. Studi yang dilakukan Lyon (2000) kepada para kepala sekolah dan manajer perempuan mendeskripiskan mereka sebagai sosok yang supel, demokratis, perhatian, artistik, bersikap baik, cermat dan teliti, berperasaan dan berhati-hati. Keenganan mereka bekerja sendiri membuat pemimpin perempuan mampu membuat tim yang solid dan selektif menentukan delegasi.
Kombinasi sempurna
Meski kekhasan psikologis perempuan menyiratkan kelemahan memimpin, namun jika dipadupadankan dengan pengetahuan dan keterampilan, sikap tersebut bisa menjadi kombinasi yang sempurna. Empati yang didukung keterampilan membuat mereka mampu bekerja keras dan rasional mengambil keputusan. Mereka tidak akan menjadi diktator yang arogan meski kekuasaan yang dimilikinya cukup besar.
Pemimpin perempuan lebih melihat jabatan yang dimilikinya sebagai organisator bukan manajer. Mereka menganggap kerja keras sebagai bentuk pelayanan terhadap komunitas, bukan untuk memperkuat diri tetapi sebagai timbal balik atas sesuatu yang diperolehnya dari komunitas.
Shakeshaft (1989) menunjukkan organisasi yang dipimpin perempuan lebih mudah berkembang karena setiap detail potensi dapat dilihat dan dikembangkan. Solidaritas yang dibangun perempuan dengan melakukan kontak yang intens dengan atasan, bawahan, dan mitra membuat organisiasi mudah berkembang. Organisasi juga akan lebih solid karena perempuan lebih peduli dan berusaha menghargai perbedaan individual.
Kenyataan tersebut mestinya bisa membuktikan bahwa kepemimpina perempuan tidak perlu diragukan. Gugatan yang sering ditimpakan kepada perempuan mestinya tidak berkisar pada perspektif feminis atau maskulin. Gugatan bisa saja terus terjadi sebagai keniscayaan demokrasi, namun harus digeser pada persoalan kapabelitas, rekam jejak, dan komitmen. Ketiga hal tersebut toh harus dipertanyakan kepada setiap pemimpin, apapun jenis kelaminnya.
Surahmat
Pegiat Komunitas Nawaksara Banjarnegara
Menolak Dikotomi Perempuan Kampung
Konotasi kata kampung tampaknya terus berarak mengikuti asumsi penutur bahasa Indonesia. Awalnya kampung digunakan untuk menjelaskan kondisi geografis, berupa daerah pinggiran yang jauh dari hiruk pikuk kota. Belakangan kata itu berkembang pada ranah lain, yakni untuk menandai sikap dan perilaku seseorang. Karena itulah muncul istilah ‘kampungan’.
Konotasi kampung juga kerap dilekatkan pada perempuan. Umumnya citra perempuan kampung dekat dengan perempuan desa yang tindak-tanduknya mencerminkan kehidupan desa. Sejumlah film memvisualkan perempuan kampung dengan gadis berkebaya dengan bawahan kain. Tidak jarang kesan itu diperkuat dengan ornamen berupa gendongan, caping, atau rantang makanan.
Persoalan muncul ketika citra perempuan kampung keliru saat dilekatkan. Mengingat ada perbedaan citra antara perempuan kampung dan kampungan, tentu saja akan muncul persoalan jika keliru menggunakannya. Lantas bagaiman citra tersebut mempengaruhi persoalan kehidupan perempuan?
Beberapa profesi yang jamak digeluti perempuan lekat dengan citra kampung, seperti penata laksana rumah tangga, penjual jamu gendong, atau pemetik teh di perkebunan. Kesan yang dilekatkan itu akan tampak tidak selaras dengan semangat egaliter yang menjunjung tinggi kesamaan derajat dalam keberagaman. Barangkali para penata laksana rumah tangga, penjual jamu gendong, atau gadis pemetik teh sendiri tidak terlalu senang dengan citra kampung yang dilekatkan kepadanya. Apalagi jika makna kampung dan kampungan dipahami sebagai sinonim.
Istilah kampungan umumnya digunakan dalam pembicaraan tentang sikap, bukan geografis. Oleh para penutur bahasa, ‘kampungan’ disepakati unuk menunjukkan sikap yang ndeso, tidak berpengalaman, gagap teknologi, atau gumunan. Namun karena konotasi tak pernah berhenti, kata kampungan juga lekat dengan sikap urakan dan tidak tahu aturan.
Pencitraan media
Dikotomi perempuan kampung muncul tak lepas dari peran media. Media memunculkan citra perempuan kampung sebagai subordinat perempuan kebanyakan yang dicitrakan anggun dan penuh pesona. Jika ditinjau dengan lebih skeptis, bukan tidak mungkin citra tersebut muncul karena kejenuhan pada citra perempuan yang umum; anggun dan mempesona. Untuk keluar dari kebosanan itulah media mengangkat perempuan kampung sebagai alternatif kesan perempuan pada umumnya.
Harus diakui media punya peran besar dalam menentukan bahkan mengubah persepsi masyarakat. Jalaludin Rahmat memang pernah mengatakan media tak dapat difungsikan sebagai khotbah, namun kenyataan membuktikan kebenaran persepsional masyarakat seringkali berkiblat pada media.
Dalam kaitannya dengan citra perempuan, media tidak bisa melepaskan jati dirinya sebagai male industry. Sampai sekarang pekerja media bahkan didominasi oleh laki-laki. Kalaupun ada perempuan yang bergelut di media, mereka ditempatkan di pos-pos tertentu untuk mengasuh rubrik yang khusus dibuat untuk perempuan, seperti kuliner, busana, atau kecantikan.
Tri Marhaeni (2008; 61) mencatat dominasi pria pada industri media tak hanya pada peran, tetapi juga jumlah. Ia mengambil contoh pada profesi wartawan, sebagai ujung tombak industri media, di sepuluh surat kabar. Ia menyajikan fakta bahwa profesi jurnalis masih didominasi pria. Hanya ada 10,94 persen jurnalis perempuan dari 1.161 wartawan di Indonesia yang menjadi objek penelitiannya.
Dominasi pria pada industri media berpengaruh pada perspektifnya dalam memandang perempuan. Maka, meski media selalu berusahan menempatkan diri sebagai industri progender, persepktifnya dalam memandang gender adalah perspektif pria. Itulah yang membuat media kadang sewenang-wenang menciptakan berbagai citra pada permpuan.
Komposisi tak berimbang antara laki-laki dan perempuan pada media juga berpotensi melahirkan struktur kerja yang biasa gender. Media yang didominasi oleh laki-laki akan melahirkan pembagian kerja yang cenderung maskulin. Akibatnya, posisi-posisi strategis akan di isi oleh laki-laki. Jika kondisi ini terus menerus bertahan industri media dikhawatirkan tidak mampu merepresentasikan netralitasnya.
Citra kampung yang diangkat media adalah bagian dari perspektif bias gender. Buktinya, media tidak pernah melahirkan dikotomi untuk pria kampung. Berkebalikan dengan itu, media justru memunculkan konotasi positif dari seorang laki-laki, termasuk pria metroseksual yang merujuk pada laki-laki yang gemar berdandan.
Lantas bagaimana melakukan perlawanan terhadap konotasi negatif yang lekat pada perempuan kampung? Cara paling bijak adalah dengan menetralkan konotasi tersebut, dengan mengembalikan makna kampung pada ranah geografis. Perempuan kampung adalah perempuan yang berasal dari kampung atau desa. Dengan demikian dikotomi perempuan kampung tidak lagi menyudutkan karena laki-laki dari kampung atau desa juga bisa mendapatkan gelar serupa.
Kalaupun kampung tidak bisa kembali pada makna geografis, sepatutnya kesan itu tetap berada pada titik yang netral. Kampung, sebagaimana kampungan, berkembang untuk menunjukkan sikap yang ndeso, gagap teknologi, atau gumunan. Dengan begitu dikotomi pada istilah perempuan kampung tidak lagi bias, tapi netral.
Surahmat
Pegiat Komunitas Nawaksara Banjarnegara
Konotasi kampung juga kerap dilekatkan pada perempuan. Umumnya citra perempuan kampung dekat dengan perempuan desa yang tindak-tanduknya mencerminkan kehidupan desa. Sejumlah film memvisualkan perempuan kampung dengan gadis berkebaya dengan bawahan kain. Tidak jarang kesan itu diperkuat dengan ornamen berupa gendongan, caping, atau rantang makanan.
Persoalan muncul ketika citra perempuan kampung keliru saat dilekatkan. Mengingat ada perbedaan citra antara perempuan kampung dan kampungan, tentu saja akan muncul persoalan jika keliru menggunakannya. Lantas bagaiman citra tersebut mempengaruhi persoalan kehidupan perempuan?
Beberapa profesi yang jamak digeluti perempuan lekat dengan citra kampung, seperti penata laksana rumah tangga, penjual jamu gendong, atau pemetik teh di perkebunan. Kesan yang dilekatkan itu akan tampak tidak selaras dengan semangat egaliter yang menjunjung tinggi kesamaan derajat dalam keberagaman. Barangkali para penata laksana rumah tangga, penjual jamu gendong, atau gadis pemetik teh sendiri tidak terlalu senang dengan citra kampung yang dilekatkan kepadanya. Apalagi jika makna kampung dan kampungan dipahami sebagai sinonim.
Istilah kampungan umumnya digunakan dalam pembicaraan tentang sikap, bukan geografis. Oleh para penutur bahasa, ‘kampungan’ disepakati unuk menunjukkan sikap yang ndeso, tidak berpengalaman, gagap teknologi, atau gumunan. Namun karena konotasi tak pernah berhenti, kata kampungan juga lekat dengan sikap urakan dan tidak tahu aturan.
Pencitraan media
Dikotomi perempuan kampung muncul tak lepas dari peran media. Media memunculkan citra perempuan kampung sebagai subordinat perempuan kebanyakan yang dicitrakan anggun dan penuh pesona. Jika ditinjau dengan lebih skeptis, bukan tidak mungkin citra tersebut muncul karena kejenuhan pada citra perempuan yang umum; anggun dan mempesona. Untuk keluar dari kebosanan itulah media mengangkat perempuan kampung sebagai alternatif kesan perempuan pada umumnya.
Harus diakui media punya peran besar dalam menentukan bahkan mengubah persepsi masyarakat. Jalaludin Rahmat memang pernah mengatakan media tak dapat difungsikan sebagai khotbah, namun kenyataan membuktikan kebenaran persepsional masyarakat seringkali berkiblat pada media.
Dalam kaitannya dengan citra perempuan, media tidak bisa melepaskan jati dirinya sebagai male industry. Sampai sekarang pekerja media bahkan didominasi oleh laki-laki. Kalaupun ada perempuan yang bergelut di media, mereka ditempatkan di pos-pos tertentu untuk mengasuh rubrik yang khusus dibuat untuk perempuan, seperti kuliner, busana, atau kecantikan.
Tri Marhaeni (2008; 61) mencatat dominasi pria pada industri media tak hanya pada peran, tetapi juga jumlah. Ia mengambil contoh pada profesi wartawan, sebagai ujung tombak industri media, di sepuluh surat kabar. Ia menyajikan fakta bahwa profesi jurnalis masih didominasi pria. Hanya ada 10,94 persen jurnalis perempuan dari 1.161 wartawan di Indonesia yang menjadi objek penelitiannya.
Dominasi pria pada industri media berpengaruh pada perspektifnya dalam memandang perempuan. Maka, meski media selalu berusahan menempatkan diri sebagai industri progender, persepktifnya dalam memandang gender adalah perspektif pria. Itulah yang membuat media kadang sewenang-wenang menciptakan berbagai citra pada permpuan.
Komposisi tak berimbang antara laki-laki dan perempuan pada media juga berpotensi melahirkan struktur kerja yang biasa gender. Media yang didominasi oleh laki-laki akan melahirkan pembagian kerja yang cenderung maskulin. Akibatnya, posisi-posisi strategis akan di isi oleh laki-laki. Jika kondisi ini terus menerus bertahan industri media dikhawatirkan tidak mampu merepresentasikan netralitasnya.
Citra kampung yang diangkat media adalah bagian dari perspektif bias gender. Buktinya, media tidak pernah melahirkan dikotomi untuk pria kampung. Berkebalikan dengan itu, media justru memunculkan konotasi positif dari seorang laki-laki, termasuk pria metroseksual yang merujuk pada laki-laki yang gemar berdandan.
Lantas bagaimana melakukan perlawanan terhadap konotasi negatif yang lekat pada perempuan kampung? Cara paling bijak adalah dengan menetralkan konotasi tersebut, dengan mengembalikan makna kampung pada ranah geografis. Perempuan kampung adalah perempuan yang berasal dari kampung atau desa. Dengan demikian dikotomi perempuan kampung tidak lagi menyudutkan karena laki-laki dari kampung atau desa juga bisa mendapatkan gelar serupa.
Kalaupun kampung tidak bisa kembali pada makna geografis, sepatutnya kesan itu tetap berada pada titik yang netral. Kampung, sebagaimana kampungan, berkembang untuk menunjukkan sikap yang ndeso, gagap teknologi, atau gumunan. Dengan begitu dikotomi pada istilah perempuan kampung tidak lagi bias, tapi netral.
Surahmat
Pegiat Komunitas Nawaksara Banjarnegara
Otoritas Kepemilikan Tubuh Perempuan
Melalui biografi berjudul My Life My Secret Krisdayanti (KD) membentangkan pengakuan mengejutkan, termasuk operasi plastik yang pernah dilakukannya. Pengakuan itu memicu pro dan kontra dari anggota masyarakat seolah-olah mereka punya kepentingan. Bukan semata-mata karena KD seorang public figure, perhatian besar dari masyarakat tersedot karena ia perempuan.
Pihak yang pro mengatakan tindakan KD sebagai sebuah kewajaran. Ia memiliki hak tampil cantik meski harus melakukan operasi plastik. Toh selain KD, ratusan perempuan melakukan hal yang sama untuk memperindah penampilannya. Apalagi KD adalah pekerja hiburan yang dituntut harus selalu tampil sempurna.
Sedangkan pihak yang kontra menganggap tindakan KD sebagai sesuatu yang berlebihan, bahkan berpotensi haram. Sebagai perempuan ia kurang mensyukuri tubuh yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Padahal ia memiliki tubuh yang baik, dalam arti sehat dan menarik. Bahkan jika dibandingkan dengan perempuan Indonesia umumnya, tubuh KD terhitung proporsional.
Berbagai tanggapan yang mengemuka membuktikan KD menjadi objek pembicaraan yang menarik. Namun komentar-komentar tersebut juga membuat KD seperti kehilangan otoritas atas tubuhnya. Masyarakat tiba-tiba memberikan tanggapan seolah-olah mereka punya kepentingan atas tubuhnya.
Menurut pandangan Karen Johnson dan Tom Ferguson dalam Thrusting Ourselves hilangnya otoritas pemilikan perempuan atas tubuhnya dipengaruhi banyaknya kepentingan yang berafiliasi di sana. Apalagi dalam dunia budaya pop, tubuh perempuan di setting sebagai representasi suatu benda, produk atau komoditas yang dimaksudkan untuk dijual. Maka, baik penjual, calon pembeli, maupun broker yang menjadi perantara keduanya memiliki kepentingan yang berbeda.
Tampaknya memang sembrono, tapi dalam tren budaya pop, tubuh perempuan memang telah menjelma menjadi komoditas. Ia diperbincangkan oleh masyarakat sebagai benda yang memiliki daya jual. Padahal dalam konsep de Beauvoir, konsep identitas tubuh sangat penting untuk memahami penindasan yang terjadi dalam ketidaksetaraan gender. Sebab, melalui fungsi tubuhlah identitas gender diciptakan.
Otoritas tubuh
Sebagai perempuan, KD tentu punya hak tanpa batas atas dirinya. Namun peran ganda sebagai ibu, istri, sekaligus public figur membuat ada pihak-pihak lain yang punya hak dan perlu didengar pertimbangannya. Karena itulah ada anggota masyarakat yang merasa berhak protes, mengeluh, mendukung, atau bahkan menghujat saat KD memberi perlakuan pada tubuhnya.
Keterlibatan pihak lain dalam otoritas kepemilikan tubuh perempuan juga disebabkan oleh tugas dan etika dalam masyarakat. Jika perempuan juga seorang istri, sang suami punya sebagian hak. Sedangkan jika ia seorang ibu, apalagi sedang hamil dan menyusui, anaknya memiliki kepentingan atas tubuhnya.
Lalu bagaimana dengan anggota masyarakat yang merasa memiliki kepentingan atas tubuh perempuan? Apakah mereka juga punya hak mengintervensi?
Tentu saja tidak sebab kepentingan masyarakat hanya sebatas etika pergaulan. Masayarakat hanya punya hak berkomentar jika seorang perempun memperlakukan tubuhnya hingga menyalahi etika. Di luar sebab itu masyarakat tidak punya hak apapun karena kepentingan mereka tidak diatur dalam relasi hak dan kewajiban.
Janice Winship dalam Sexuality for sale (1980) mengatakan, perempuan tidak hanya melihat diri mereka sebagaimana pria melihat mereka, tetapi menikmati pandangan orang lain di sekitarnya. Peremp[uan, seolah-olah, tidak pernah mampu menentukan identitas siapa diri mereka dan bagaimana mereka semestinya. Bentuk tubuh, rambut, pakaian, kosmetik yang dipilih, dan cara berperilaku selalu mereka sesuaikan dengan anggapan orang lain supaya terkesan cantik atau baik.
Komodifikasi
Paradigma inilah yang sering menjebak perempuan dalam komodifikasi tubuh. Perempuan menganggap pandangan orang lain terhadap tubuhnya sebagai sesuatu yang penting sehingga penilaian tentang baik dan tidaknya perempuan sering hanya didasarkan pada tingkat estetika tubuh. Ketika pandangan orang lain berubah, perempuan juga merasa perlu mengubah penampilannya.
Problem ini muncul bukan semata-mata karena perempuan secara alamiah ingin membanggakan estetika tubuhnya, tetapi juga perspektif patriarkhi yang masih mengakar dalam masyarakat kita. Tubuh perempuan terasa penting dipersoalkan karena laki-laki punya kepentingan untuk mempersoalkannya.
Karena KD adalah public figure, pihak yang punya kepentingan untuk mempersoalkan tubuh dan penampilannya tentu tidak hanya suami dan anak-anaknya. Tubuh KD telah menjadi bagian dari industri huburan yang digelutinya, sehingga artist agency tempatnya bernaung, lawan main, agen iklan, label rekaman, produser, hingga penggemar punya kepentingan. Mereka ingin tubuh KD tetap ideal sesui kepentingan mereka. Jika sewaktu-waktu KD mengubah tubuhnya tentu mereka merasa berhak komplain.
Hilangnya otoritas atas tubuh adalah keniscayaan bagi pekerja industri yang melibatkan tubuh sebagai modal atau penunjang karirnya. Ini menjadi konskuensi yang tak dapat dihindari karena sedikit sekali pemilik modal yang memandang objektif kemampuan perempuan. Tubuh yang indah dan enak selalu dipandang wajib dimiliki perempuan untuk melejitkan karir keartisan.
Inilah konskuensi bagi KD, juga ribuan perempuan lain yang telanjur melibatkan tubuhnya sebagai komoditas karir dan pencitraan. Toh, konskuensi ini agaknya dianggap sebanding dengan pencapaian popularitas dan harta mereka.
Surahmat
Pegiat Komunitas Nawaksara Banjarnegara
Pihak yang pro mengatakan tindakan KD sebagai sebuah kewajaran. Ia memiliki hak tampil cantik meski harus melakukan operasi plastik. Toh selain KD, ratusan perempuan melakukan hal yang sama untuk memperindah penampilannya. Apalagi KD adalah pekerja hiburan yang dituntut harus selalu tampil sempurna.
Sedangkan pihak yang kontra menganggap tindakan KD sebagai sesuatu yang berlebihan, bahkan berpotensi haram. Sebagai perempuan ia kurang mensyukuri tubuh yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Padahal ia memiliki tubuh yang baik, dalam arti sehat dan menarik. Bahkan jika dibandingkan dengan perempuan Indonesia umumnya, tubuh KD terhitung proporsional.
Berbagai tanggapan yang mengemuka membuktikan KD menjadi objek pembicaraan yang menarik. Namun komentar-komentar tersebut juga membuat KD seperti kehilangan otoritas atas tubuhnya. Masyarakat tiba-tiba memberikan tanggapan seolah-olah mereka punya kepentingan atas tubuhnya.
Menurut pandangan Karen Johnson dan Tom Ferguson dalam Thrusting Ourselves hilangnya otoritas pemilikan perempuan atas tubuhnya dipengaruhi banyaknya kepentingan yang berafiliasi di sana. Apalagi dalam dunia budaya pop, tubuh perempuan di setting sebagai representasi suatu benda, produk atau komoditas yang dimaksudkan untuk dijual. Maka, baik penjual, calon pembeli, maupun broker yang menjadi perantara keduanya memiliki kepentingan yang berbeda.
Tampaknya memang sembrono, tapi dalam tren budaya pop, tubuh perempuan memang telah menjelma menjadi komoditas. Ia diperbincangkan oleh masyarakat sebagai benda yang memiliki daya jual. Padahal dalam konsep de Beauvoir, konsep identitas tubuh sangat penting untuk memahami penindasan yang terjadi dalam ketidaksetaraan gender. Sebab, melalui fungsi tubuhlah identitas gender diciptakan.
Otoritas tubuh
Sebagai perempuan, KD tentu punya hak tanpa batas atas dirinya. Namun peran ganda sebagai ibu, istri, sekaligus public figur membuat ada pihak-pihak lain yang punya hak dan perlu didengar pertimbangannya. Karena itulah ada anggota masyarakat yang merasa berhak protes, mengeluh, mendukung, atau bahkan menghujat saat KD memberi perlakuan pada tubuhnya.
Keterlibatan pihak lain dalam otoritas kepemilikan tubuh perempuan juga disebabkan oleh tugas dan etika dalam masyarakat. Jika perempuan juga seorang istri, sang suami punya sebagian hak. Sedangkan jika ia seorang ibu, apalagi sedang hamil dan menyusui, anaknya memiliki kepentingan atas tubuhnya.
Lalu bagaimana dengan anggota masyarakat yang merasa memiliki kepentingan atas tubuh perempuan? Apakah mereka juga punya hak mengintervensi?
Tentu saja tidak sebab kepentingan masyarakat hanya sebatas etika pergaulan. Masayarakat hanya punya hak berkomentar jika seorang perempun memperlakukan tubuhnya hingga menyalahi etika. Di luar sebab itu masyarakat tidak punya hak apapun karena kepentingan mereka tidak diatur dalam relasi hak dan kewajiban.
Janice Winship dalam Sexuality for sale (1980) mengatakan, perempuan tidak hanya melihat diri mereka sebagaimana pria melihat mereka, tetapi menikmati pandangan orang lain di sekitarnya. Peremp[uan, seolah-olah, tidak pernah mampu menentukan identitas siapa diri mereka dan bagaimana mereka semestinya. Bentuk tubuh, rambut, pakaian, kosmetik yang dipilih, dan cara berperilaku selalu mereka sesuaikan dengan anggapan orang lain supaya terkesan cantik atau baik.
Komodifikasi
Paradigma inilah yang sering menjebak perempuan dalam komodifikasi tubuh. Perempuan menganggap pandangan orang lain terhadap tubuhnya sebagai sesuatu yang penting sehingga penilaian tentang baik dan tidaknya perempuan sering hanya didasarkan pada tingkat estetika tubuh. Ketika pandangan orang lain berubah, perempuan juga merasa perlu mengubah penampilannya.
Problem ini muncul bukan semata-mata karena perempuan secara alamiah ingin membanggakan estetika tubuhnya, tetapi juga perspektif patriarkhi yang masih mengakar dalam masyarakat kita. Tubuh perempuan terasa penting dipersoalkan karena laki-laki punya kepentingan untuk mempersoalkannya.
Karena KD adalah public figure, pihak yang punya kepentingan untuk mempersoalkan tubuh dan penampilannya tentu tidak hanya suami dan anak-anaknya. Tubuh KD telah menjadi bagian dari industri huburan yang digelutinya, sehingga artist agency tempatnya bernaung, lawan main, agen iklan, label rekaman, produser, hingga penggemar punya kepentingan. Mereka ingin tubuh KD tetap ideal sesui kepentingan mereka. Jika sewaktu-waktu KD mengubah tubuhnya tentu mereka merasa berhak komplain.
Hilangnya otoritas atas tubuh adalah keniscayaan bagi pekerja industri yang melibatkan tubuh sebagai modal atau penunjang karirnya. Ini menjadi konskuensi yang tak dapat dihindari karena sedikit sekali pemilik modal yang memandang objektif kemampuan perempuan. Tubuh yang indah dan enak selalu dipandang wajib dimiliki perempuan untuk melejitkan karir keartisan.
Inilah konskuensi bagi KD, juga ribuan perempuan lain yang telanjur melibatkan tubuhnya sebagai komoditas karir dan pencitraan. Toh, konskuensi ini agaknya dianggap sebanding dengan pencapaian popularitas dan harta mereka.
Surahmat
Pegiat Komunitas Nawaksara Banjarnegara
Tantangan Besar Kementerian Perempuan
Ada puluhan persoalan gender mendasar yang hingga kini belum dapat diselesaikan dengan baik di Indonesia. Selain diskriminasi di bidang sosial-ekonomi, perempuan dihadapkan pada masalah perspektif. Melalui tulisan berjudul Berharap pada Kementerian Perempuan pada kolom ini (Rabu, 14/10) Faizi seperti membebankan masalah tersebut kepada Kementerian Perempuan meski rekam kerjanya sebenarnya tidak terlalu baik.
Sebagai sebuah lembaga negara, Kementerian Perempuan memang punya otoritas membuat kebijakan, dari urusan tata sosial hingga urusan paling pribadi seperti kekerasan seksual. Sayangnya, Kementerian Perempuan juga punya sejumlah keterbatasan sehingga tidak patut diharapkan menjadi juru selamat bagi perempuan Indonesia.
Pertama, Kementerian Perempuan adalah bagian dari pemerintahan yang terkait erat dengan dinamika politik. Akibatnya, perspektif lembaga ini selalu sama dengan perspektif penguasa. Bisa jadi kementerian ini justru akan dimanfaatkan penguasa untuk membangun citra positif dan memasifkan kekuasaannya.
Hubungan yang tidak sehat ini dapat kita amati ketika posisi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan menjadi rebutan oleh sejumlah partai anggota koalisi. Pos menteri dijadikan tanda terima kasih presiden terpilih kepada partai pendukungnya. Maka pertimbangan pemilihan menteri akan didominasi logika politik sehingga kerap menafikan kepentingan khalayak. Bisa jadi, menteri Pemberdayaan Perempuan yang terpilih adalah utusan partai yang pemahaman gendernya kurang mumpuni.
Pos menteri perempuan idealnya diisi oleh perempuan yang mengerti benar pelbagai masalah perempuan, makro maupun mikro. Tidak hanya pemahaman secara manajerial, menteri harus mampu memahami perempuan secara sosial, budaya, dan filosofis. Sebab, masalah gender adalah masalah yang kompleks. Tidak hanya berkaitan dengan hukum, tetapi menyangkut persoalan budaya dan keasadaran.
Kondisi inilah yang membuat Kementerian Perempuan tidak patut dijadikan satu-satunya harapan terurainya berbagai persoalan gender. Menteri yang diutus partai biasanya cenderung berpikir sistematis-birokratis berdasarkan logika untung rugi. Akibatnya, kebijakan yang dirumuskan terintervensi oleh dua kepentingan, yaitu kepentingan pemerintah dan partai. Padahal persoalan perempuan (dan anak) menuntut ketulusan dan objektivitas.
Kedua, pos menteri perempuan hingga saat ini masih bersifat logosentris. Pos menteri ini seperti sengaja diisi oleh perempuan hanya untuk memunculkan kepedulian pemerintah terhadap perempuan. Padahal dalam praktiknya, kepentingan perempuan justru banyak ditentukan oleh menteri bidang lain.
Contoh paling konkrit dapat diamati ketika ibu-ibu memprotes kenaikan harga elpiji. Sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan elpiji perempuan hanya bisa mengadu. Mereka tidak memiliki saluran aspirasi yang akomodatif karena pemegang otoritas harga elpiji adalah Pertamina atau Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sedangkan Kementerian Perempuan, yang mestinya berpikir dan bertindak untuk kepentingan perempuan, tidak cukup kuat memveto keputusan itu.
Hal serupa dijumpai pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang banyak menimpa perempuan. Meski korban kekerasan adalah perempuan, Kementrian tidak berhak melakukan intervensi apapun. Apalagi sebagaimana sering mencuat dalam diskursus tentang hukum, tidak ada afirmatif action dalam penegakan hukum.
Masalah kesadaran
Tanpa maksud menafikan kerja Kementerian Perempuan selama ini, lembaga ini patut dikritisi karena lebih banyak bekerja pada tataran makro. Keasyikan mengurus undang-undang dan beragam regulasi membuat lembaga ini seperti lalai pada persoalan perempuan di akar rumput. Apalagi sebagai kementerian negara, lembaga ini tidak memiliki tangan cukup panjang (misalnya di tingkat desa) untuk mengurai persoalan mikro seperti kesehatan reproduksi, kekerasan rumah tangga, atau diskriminasi sosial.
Akibatnya, meski pemerintah beritikad memberi penghormatan tinggi kepada perempuan melalui kebijakannya, masalah mendasar masih menjadi momok. Contohnya, sampai sekarang angka kematian ibu melahirkan di Indonesia masih yang tertinggi di Asia Tenggara, yakni 470 per 100 ribu persalinan. Umumnya kematian terjadi karena tiga hal, yakni tekanan darah tinggi, pendarahan, dan infeksi pascapersalinan.
Selain itu, kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat ditekan. Zona Migran , sebuah lembaga perlindungan perempuan, mencatat 2007 hingga 2008 telah terjadi 383 kasus KDRT di Jawa Tengah. Dari jumlah tersebut KDRT terbesar dterjadi di Semarang yang mencapai 92 kasus. Angka ini bisa meningkat fantastis mengingat kasus KDRT yang terlaporkan diyakini hanya sebagian kecil dari KDRT yang ada.
Kedua masalah tersebut mestinya bisa ditekan Kementrian Perempuan karena sangat konkrit. Di luar dua masalah tersebut, ada sejumlah masalah sosial-kultural yang agaknya sulit dibaca dan diatasi Kementrian. Misalnya, pada kelas masyarakat tertentu perempuan masih dianggap sebagai warga kelas dua. Mereka terkungkung legitimasi mitos, tidak mampu mengakses pendidikan yang layak dan mengalami beban sosial.
Maslah kultural akan sulit diatasi karena tidak sesuai dengan pendekatan birokratis yang selama ini dikembangkan Kementerian. Masalah kultural mestinya diatasi dengan membangun kesadaran dan budaya. Sedangkan selama ini kementrian lebih banyak berlaku sebagai policy maker, buka pembangun kesadaran.
Harus diakui, salah satu sebab kemampatan aspirasi perempuan adalah rendahnya keterwakilan di lembaga eksutif, legislatif, dan yudikatif sehingga kebijakan yang dihasilkan pemerintah tidak sensitif gender. Sedangkan satu atau dua perempuan yang berkesempatan duduk di lembaga-lembaga tersebut tidak mampu mewakili kaumnya karena terbebani kepentingan partai atau lembaga.
Karena itulah, perjuangan gender harus mulai beralih dari birokrasi ke gerakan sosial di tingkat akar rumput. Perempuan harus membangun kekuatan lokal yang masif sebelum membangun kekuatan nasional. Dibandingkan terus berharap pada Kementrian Perempuan, cara ini lebih realistis sebab pemerintah tidak lagi melakukan depolitisasi, homogenisasi, dan hegemoni terhadap pergerakan perempuan seperti pada masa Orde Baru.
Surahmat
Pegiat Komunitas Nawaksara Banjarnegara
Sebagai sebuah lembaga negara, Kementerian Perempuan memang punya otoritas membuat kebijakan, dari urusan tata sosial hingga urusan paling pribadi seperti kekerasan seksual. Sayangnya, Kementerian Perempuan juga punya sejumlah keterbatasan sehingga tidak patut diharapkan menjadi juru selamat bagi perempuan Indonesia.
Pertama, Kementerian Perempuan adalah bagian dari pemerintahan yang terkait erat dengan dinamika politik. Akibatnya, perspektif lembaga ini selalu sama dengan perspektif penguasa. Bisa jadi kementerian ini justru akan dimanfaatkan penguasa untuk membangun citra positif dan memasifkan kekuasaannya.
Hubungan yang tidak sehat ini dapat kita amati ketika posisi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan menjadi rebutan oleh sejumlah partai anggota koalisi. Pos menteri dijadikan tanda terima kasih presiden terpilih kepada partai pendukungnya. Maka pertimbangan pemilihan menteri akan didominasi logika politik sehingga kerap menafikan kepentingan khalayak. Bisa jadi, menteri Pemberdayaan Perempuan yang terpilih adalah utusan partai yang pemahaman gendernya kurang mumpuni.
Pos menteri perempuan idealnya diisi oleh perempuan yang mengerti benar pelbagai masalah perempuan, makro maupun mikro. Tidak hanya pemahaman secara manajerial, menteri harus mampu memahami perempuan secara sosial, budaya, dan filosofis. Sebab, masalah gender adalah masalah yang kompleks. Tidak hanya berkaitan dengan hukum, tetapi menyangkut persoalan budaya dan keasadaran.
Kondisi inilah yang membuat Kementerian Perempuan tidak patut dijadikan satu-satunya harapan terurainya berbagai persoalan gender. Menteri yang diutus partai biasanya cenderung berpikir sistematis-birokratis berdasarkan logika untung rugi. Akibatnya, kebijakan yang dirumuskan terintervensi oleh dua kepentingan, yaitu kepentingan pemerintah dan partai. Padahal persoalan perempuan (dan anak) menuntut ketulusan dan objektivitas.
Kedua, pos menteri perempuan hingga saat ini masih bersifat logosentris. Pos menteri ini seperti sengaja diisi oleh perempuan hanya untuk memunculkan kepedulian pemerintah terhadap perempuan. Padahal dalam praktiknya, kepentingan perempuan justru banyak ditentukan oleh menteri bidang lain.
Contoh paling konkrit dapat diamati ketika ibu-ibu memprotes kenaikan harga elpiji. Sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan elpiji perempuan hanya bisa mengadu. Mereka tidak memiliki saluran aspirasi yang akomodatif karena pemegang otoritas harga elpiji adalah Pertamina atau Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sedangkan Kementerian Perempuan, yang mestinya berpikir dan bertindak untuk kepentingan perempuan, tidak cukup kuat memveto keputusan itu.
Hal serupa dijumpai pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang banyak menimpa perempuan. Meski korban kekerasan adalah perempuan, Kementrian tidak berhak melakukan intervensi apapun. Apalagi sebagaimana sering mencuat dalam diskursus tentang hukum, tidak ada afirmatif action dalam penegakan hukum.
Masalah kesadaran
Tanpa maksud menafikan kerja Kementerian Perempuan selama ini, lembaga ini patut dikritisi karena lebih banyak bekerja pada tataran makro. Keasyikan mengurus undang-undang dan beragam regulasi membuat lembaga ini seperti lalai pada persoalan perempuan di akar rumput. Apalagi sebagai kementerian negara, lembaga ini tidak memiliki tangan cukup panjang (misalnya di tingkat desa) untuk mengurai persoalan mikro seperti kesehatan reproduksi, kekerasan rumah tangga, atau diskriminasi sosial.
Akibatnya, meski pemerintah beritikad memberi penghormatan tinggi kepada perempuan melalui kebijakannya, masalah mendasar masih menjadi momok. Contohnya, sampai sekarang angka kematian ibu melahirkan di Indonesia masih yang tertinggi di Asia Tenggara, yakni 470 per 100 ribu persalinan. Umumnya kematian terjadi karena tiga hal, yakni tekanan darah tinggi, pendarahan, dan infeksi pascapersalinan.
Selain itu, kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat ditekan. Zona Migran , sebuah lembaga perlindungan perempuan, mencatat 2007 hingga 2008 telah terjadi 383 kasus KDRT di Jawa Tengah. Dari jumlah tersebut KDRT terbesar dterjadi di Semarang yang mencapai 92 kasus. Angka ini bisa meningkat fantastis mengingat kasus KDRT yang terlaporkan diyakini hanya sebagian kecil dari KDRT yang ada.
Kedua masalah tersebut mestinya bisa ditekan Kementrian Perempuan karena sangat konkrit. Di luar dua masalah tersebut, ada sejumlah masalah sosial-kultural yang agaknya sulit dibaca dan diatasi Kementrian. Misalnya, pada kelas masyarakat tertentu perempuan masih dianggap sebagai warga kelas dua. Mereka terkungkung legitimasi mitos, tidak mampu mengakses pendidikan yang layak dan mengalami beban sosial.
Maslah kultural akan sulit diatasi karena tidak sesuai dengan pendekatan birokratis yang selama ini dikembangkan Kementerian. Masalah kultural mestinya diatasi dengan membangun kesadaran dan budaya. Sedangkan selama ini kementrian lebih banyak berlaku sebagai policy maker, buka pembangun kesadaran.
Harus diakui, salah satu sebab kemampatan aspirasi perempuan adalah rendahnya keterwakilan di lembaga eksutif, legislatif, dan yudikatif sehingga kebijakan yang dihasilkan pemerintah tidak sensitif gender. Sedangkan satu atau dua perempuan yang berkesempatan duduk di lembaga-lembaga tersebut tidak mampu mewakili kaumnya karena terbebani kepentingan partai atau lembaga.
Karena itulah, perjuangan gender harus mulai beralih dari birokrasi ke gerakan sosial di tingkat akar rumput. Perempuan harus membangun kekuatan lokal yang masif sebelum membangun kekuatan nasional. Dibandingkan terus berharap pada Kementrian Perempuan, cara ini lebih realistis sebab pemerintah tidak lagi melakukan depolitisasi, homogenisasi, dan hegemoni terhadap pergerakan perempuan seperti pada masa Orde Baru.
Surahmat
Pegiat Komunitas Nawaksara Banjarnegara
Perempuan, Komoditas Politik?
Pentas politik kita membentangkan sejarah panjang yang unik dan amat rumit. Namun bentangan itu hanya memberi kesempatan kepada beberapa perempuan untuk mencatatkan namanya. Kita hanya mengenal RA Kartini sebagai pejuang emansipasi, Cut Nyak Dien pejuang wanita yang gagah berani, serta beberapa perempuan pejuang lain. Sedangkan dalam pentas diplomasi, perempuan justru tetap dikondisikan sebagai yang kedua. Bahkan isu perempuan hanya dipandang menarik menjelang Pemilu, itupun sebatas retorika.
Perdebatan tentang perempuan dimulai ketika capres dan cawepres terjebak isu tentang jilbab beberapa waktu lalu. Isu itu dimodifikasi sedemikian rupa sehingga mampu merepresentasikan kepentingan umum kaum hawa. Padahal, jilbab adalah otoritas masing-masing perempuan, tak perlu dipolitisasi dalam kampanye.
Perempuan tetap menjadi makhluk “seksi” bagi para Capres karena jumlahnya yang besar. Perbandingan calon pemilih laki-laki dan perempuan pada Pilpres 2009 sekitar 40:60. Oleh karena itu isu perempuan menjadi perhatian, setidaknya sebagai upaya menggarap potensi suara.
Mengemas isu perempuan dalam kampanye memang sebatas permainan logika politik, sejauh ini. Seolah, isu tentang wanita hanya diperlukan dalam upaya memperebutkan suara. Nyatanya hingga kini tidak ada Capres yang memiliki rencana kerja nyata dalam pemberdayaan perempuan. Isu-isu yang muncul justru hanya menjadi bagian dari dinamika politik, tidak sampai ranah kerja yang nyata.
Banyak orang bilang Prita Mulyasari beruntung karena kasus hukum yang memintanya terjadi jelang Pilpres. Prita mendapat perhatian besar dari elit politik sehingga mendapat dukungan luas dari masyarakat. Karena itulah ia akhirnya mendapatkan penangguhan penahanan dan berencana menuntut balik RS Omni Internasional yang telah mengirimnya ke penjara. Jika kejadian yang menimpa Prita terjadi setahun yang lalu, atau setahun kemudian, mungkin ia akan bernasib lain.
Keberuntungan serupa dialami Siti Hajar, seorang Tenaga Kerja Wanita asal Garut yang mendapat kekerasan oleh majikannya di Malayisa. Kasusnya mendapat perhatian besar dari sejumlah elit politik, tak terkecuali capres incumbent SBY. SBY bahkan menyempatkan waktu menelfon Siti yang kini sedang dirawat di Rumas Sakit Universitas Malaya, Kuala Lumpur (Suara Merdeka 12/6).
Jika musibah yang menimpa Siti terjadi jauh hari sebelum masa kampanye, nasibnya mungkin akan sama dengan rekan-rekan TKW lainnya. Mereka mendapat perlakuan kurang baik, namun nihil perhatian.
Politik progender
Dalam kampanye Pilpres isu gender memang bukan isu paling menarik, setidaknya jika dibandingkan dengan isu ekonomi. Sampai saat ini ketiga capres belum satupun yang berani melahirkan platform politik berbasis gender. Kalaupun ada, platform tentang perempuan hanya melekat sebagai pendukung program bidang ekonomi dan kesejahteraan. Perhatian elit politik pada perempuan, termasuk Prita dan Siti, masih menjadi formalitas politik belaka.
Kurangnya perhatian elit politik terhadap perempuan juga dipengaruhi keterwakilannya dalam pentas politik. Hingga kini politik masih didominasi laki-laki, tak sekadar dalam jumlah tetapi juga peran. Menurut Triyono Lukmantoro (Kompas 12/6) pembagian secara biner (duaan) ini mengandaikan perempuan yang berada di ruang privat sehingga bercorak natural, sedangkan pria berada di ruang publik sehingga bersifat kultural.
Ketimpangan peran politik perempuan juga dipengaruhi kultur patrilineal kita. Meski demopkrasi memberi akses yang sama kepada perempuan untuk memperjuangkan haknya melalui politik, hingga sekarang perempuan Indonesia masih terbatas peran kulturnya. Sejumlah perempuan Inonesia tidak punya kesempatan sama dengan laki-laki karena terhalang perannya sebagai ibu dan istri.
Meski pentas politik negara kita tak pernah diklaim berbasis gender, masih ada saja dikotomi perempuan dan laki-laki. Anehnya, isu tentang perempuan-yang menjadi mayoritas pemilih-justru sebatas retorika. Perempuan Indonesia hanya disebut jika kampanye karena memiliki potensi suara yang menjanjikan
Retorika Politik
Retorika memang keniscayaan jualan politik, karena merupakan strategi kampanye. Akibatnya, isu perempuan seolah hanya pantas diorasikan dan dikomantari. Kasus Siti Hajar dan Prita Mulyasari pun akan lesap setelah hingar bingar kampanye Pilpres. Setelah pemilu selesai, toh mereka akan menajdi wanita minim perhatian seperti sebelumnya.
Mengingat Pilpres masih berselang hampir satu bulan, selain jilbab, Siti, dan Prita akan muncul isu lain tentang perempuan. Namun bisa dipastikan sama, semuanya akan berakhir sebagai wacana. Semua calon presiden, mau tidak mau, pasti akan berbicara tentang perempuan dalam kampanyenya. Mereka akan mengatakan bahwa perempuan sangat berharga bagi bangsa, kunci suksesnya pembangunan, juga tonggak kebahagiaan keluarga. Bahkan untuk mengkombinasikannya dengan ekonomi, akan muncul kata-kata pemberdayaan wanita. Namun semua itu hanya beredar dari panggung kampanye satu ke panggung lainnya.
Patutlah kita berharap perempuan Indonesia bisa menjadi prioritas pembangunan bangsa. Setidaknya, dari panggung kampanye pembicaraan tentang perempuan berlanjut di DPR untuk merumuskan pemberdayaan perempuan alam arti yang sebenarnya. Setidaknya, agar nama-nama Prita atau Siti Hajar tak hanya mengemuka lima tahun sekali.
Surahmat
Pegiat Komunitas Nawaksara Banjarnegara
Perdebatan tentang perempuan dimulai ketika capres dan cawepres terjebak isu tentang jilbab beberapa waktu lalu. Isu itu dimodifikasi sedemikian rupa sehingga mampu merepresentasikan kepentingan umum kaum hawa. Padahal, jilbab adalah otoritas masing-masing perempuan, tak perlu dipolitisasi dalam kampanye.
Perempuan tetap menjadi makhluk “seksi” bagi para Capres karena jumlahnya yang besar. Perbandingan calon pemilih laki-laki dan perempuan pada Pilpres 2009 sekitar 40:60. Oleh karena itu isu perempuan menjadi perhatian, setidaknya sebagai upaya menggarap potensi suara.
Mengemas isu perempuan dalam kampanye memang sebatas permainan logika politik, sejauh ini. Seolah, isu tentang wanita hanya diperlukan dalam upaya memperebutkan suara. Nyatanya hingga kini tidak ada Capres yang memiliki rencana kerja nyata dalam pemberdayaan perempuan. Isu-isu yang muncul justru hanya menjadi bagian dari dinamika politik, tidak sampai ranah kerja yang nyata.
Banyak orang bilang Prita Mulyasari beruntung karena kasus hukum yang memintanya terjadi jelang Pilpres. Prita mendapat perhatian besar dari elit politik sehingga mendapat dukungan luas dari masyarakat. Karena itulah ia akhirnya mendapatkan penangguhan penahanan dan berencana menuntut balik RS Omni Internasional yang telah mengirimnya ke penjara. Jika kejadian yang menimpa Prita terjadi setahun yang lalu, atau setahun kemudian, mungkin ia akan bernasib lain.
Keberuntungan serupa dialami Siti Hajar, seorang Tenaga Kerja Wanita asal Garut yang mendapat kekerasan oleh majikannya di Malayisa. Kasusnya mendapat perhatian besar dari sejumlah elit politik, tak terkecuali capres incumbent SBY. SBY bahkan menyempatkan waktu menelfon Siti yang kini sedang dirawat di Rumas Sakit Universitas Malaya, Kuala Lumpur (Suara Merdeka 12/6).
Jika musibah yang menimpa Siti terjadi jauh hari sebelum masa kampanye, nasibnya mungkin akan sama dengan rekan-rekan TKW lainnya. Mereka mendapat perlakuan kurang baik, namun nihil perhatian.
Politik progender
Dalam kampanye Pilpres isu gender memang bukan isu paling menarik, setidaknya jika dibandingkan dengan isu ekonomi. Sampai saat ini ketiga capres belum satupun yang berani melahirkan platform politik berbasis gender. Kalaupun ada, platform tentang perempuan hanya melekat sebagai pendukung program bidang ekonomi dan kesejahteraan. Perhatian elit politik pada perempuan, termasuk Prita dan Siti, masih menjadi formalitas politik belaka.
Kurangnya perhatian elit politik terhadap perempuan juga dipengaruhi keterwakilannya dalam pentas politik. Hingga kini politik masih didominasi laki-laki, tak sekadar dalam jumlah tetapi juga peran. Menurut Triyono Lukmantoro (Kompas 12/6) pembagian secara biner (duaan) ini mengandaikan perempuan yang berada di ruang privat sehingga bercorak natural, sedangkan pria berada di ruang publik sehingga bersifat kultural.
Ketimpangan peran politik perempuan juga dipengaruhi kultur patrilineal kita. Meski demopkrasi memberi akses yang sama kepada perempuan untuk memperjuangkan haknya melalui politik, hingga sekarang perempuan Indonesia masih terbatas peran kulturnya. Sejumlah perempuan Inonesia tidak punya kesempatan sama dengan laki-laki karena terhalang perannya sebagai ibu dan istri.
Meski pentas politik negara kita tak pernah diklaim berbasis gender, masih ada saja dikotomi perempuan dan laki-laki. Anehnya, isu tentang perempuan-yang menjadi mayoritas pemilih-justru sebatas retorika. Perempuan Indonesia hanya disebut jika kampanye karena memiliki potensi suara yang menjanjikan
Retorika Politik
Retorika memang keniscayaan jualan politik, karena merupakan strategi kampanye. Akibatnya, isu perempuan seolah hanya pantas diorasikan dan dikomantari. Kasus Siti Hajar dan Prita Mulyasari pun akan lesap setelah hingar bingar kampanye Pilpres. Setelah pemilu selesai, toh mereka akan menajdi wanita minim perhatian seperti sebelumnya.
Mengingat Pilpres masih berselang hampir satu bulan, selain jilbab, Siti, dan Prita akan muncul isu lain tentang perempuan. Namun bisa dipastikan sama, semuanya akan berakhir sebagai wacana. Semua calon presiden, mau tidak mau, pasti akan berbicara tentang perempuan dalam kampanyenya. Mereka akan mengatakan bahwa perempuan sangat berharga bagi bangsa, kunci suksesnya pembangunan, juga tonggak kebahagiaan keluarga. Bahkan untuk mengkombinasikannya dengan ekonomi, akan muncul kata-kata pemberdayaan wanita. Namun semua itu hanya beredar dari panggung kampanye satu ke panggung lainnya.
Patutlah kita berharap perempuan Indonesia bisa menjadi prioritas pembangunan bangsa. Setidaknya, dari panggung kampanye pembicaraan tentang perempuan berlanjut di DPR untuk merumuskan pemberdayaan perempuan alam arti yang sebenarnya. Setidaknya, agar nama-nama Prita atau Siti Hajar tak hanya mengemuka lima tahun sekali.
Surahmat
Pegiat Komunitas Nawaksara Banjarnegara
Dilema Sosial Kaum Lesbi
Hingga akhir tahun 80-an komunitas lesbi dan homoseksual tak pernah terdengar dalam pemberitaan dan perbincangan khalayak. Bahkan sejarah media kita, agaknya juga tidak meninggalkan jejak riak-riak mereka. Namun dua pekan terakhir komunitas ini mendapat perhatian, sekaligus gugatan, dari masyarakat karena ulah Marsini, seorang lesbian yang menyamar menjadi pria. Ia akhirnya dibekuk polisi karena dianggap telah melakukan tindakan asusila.
Mencermati kehidupan kaum lesbi seperti Marsini, kita bisa melihat ada dua pilihan antagonistik yang dibentangkan. Pilihan pertama, seorang lesbi ditantang terus menerus merahasiakan identitas seksualnya agar bisa hidup dan diterima masyarakat. Pilihan lain, mereka ditantang mengakui kondisinya yang berbeda dan bersiap menghadapi risiko dikucilkan dari pergaulan.
Tak hanya Marsini, ribuan lesbi di Indonesia mengalami dilema yang sama akibat benturan identitas diri dengan norma yang ada di lingkungannya. Mereka dipaksa menyembunyikan jati diri supaya mereka terus bisa eksis di masyarakat. Sebaliknya, jika mereka memilih untuk mengungkapkan kondisi yang sebenarnya, ada risiko hukuman sosial yang mengancam.
Kedua pilihan di atas hingga kini masih menjadi sesuatu yang sulit, sebab norma dalam masyarakat kita sama sekali tidak memberikan celah pemakluman pada kaum lesbi. Seorang lesbi akan serta merta dicap keliru dan salah karena telah menyalahi norma susila dan agama. Mereka semakin tersisih karena negara juga tidak mengakui keberadaan mereka sebagai salah satu entitas warga negara.
Padangan negatif masyarakat pada kaum lesbi memaksa mereka membuat komunitas sendiri yang lebih eksklusif. Mereka dicap menyimpang, sesat, bahkan disebut sebagai pendosa karena tidak sejalan dengan ajaran agama. Karena itulah sebagian kaum lesbi membuat komunitas sendiri.
Tindakan menciptakan komunitas adalah tindakan khas kaum minoritas. Mereka membuat kelompok kecil untuk menyingkir sekaligus mempertahankan identitas seksualnya. Di sinilah perlawanan pasif terhadap aturan yang mengekang mereka digelorakan.
Payung hukum
Dalam sejarah perempuan Indonesia, bisa dibilang kaum lesbilah yang akan mengalami ketidakjelasan status lebih lama. Tidak seperti kaum lesbi di beberapa negara maju, lesbi di Indonesia tampaknya tidak akan mampu memaksa pemerintah melahirkan regulasi yang dapat memfasiltasi mereka. Kondisi ini diperparah dengan kondisi sosiokultural masyarakat yang sangat patuh pada nilai-nilai kesusilaan dan agama.
Dilema sosial yang dihadapi kau lesbi juga terkait dengan kebutuhan bersosialisasi. Sebagai kaum minoritas yang dicap ‘menyimpang’ kaum lesbi tetap tidak akan memperoleh tempat yang layak di masyarakat, bahkan puluhan tahun ke depan. Mereka akan menjadi kaum eksklusif yang harus menerima tindakan diskriminatif. Sedangkan mereka tidak akan mampu membela hak-haknya karena tidak memiliki kepastian dasar hukum.
Kaum lesbi secara de facto benar-benar ada, namun tidak diakui secara yuridis. Mereka adalah bagian dari dinamika sosial sekaligus bagian dari anggota masyarakat. Meski demikian mereka tidak pernah dianggap ada sebab tidak pernah diakui eksistensinya secara hukum. Karena itulah mereka senantiasa hidup di antara ketidakpastian untuk hidup didunianya yang eksklusif atau membaur.
Eksklusivitas kaum lesbi adalah bentuk perlawan pasif terhadap hukum sosial yang berlaku di masyarakat. Karena perbedaan antara lesbi dan tidak adalah masalah aturan, mereka juga sedang berjuang melawan aturan. Setidaknya perlawanan itu dilakukan dengan diam.
Jika seksual hanya dilihat dari kacamata ragawi, hubungan lesbian dan hubungan yang normal adalah sama. Seperti orang kebanyakan, kaum lesbian merasakan jatuh cinta dan kenikmatan melakukan hubungan seksual. Yang membuat mereka berbeda adalah kenyataan bahwa hubungan itu tidak ladzim, meski keladziman hanyalah cap atas sebuah proses yang berlangsung terus menerus.
Pandangan masyarakat kepada kaum lesbi sebagai pendosa tidak akan pernah hilang sebeb kebenaran moral sudah lama dikonvensikan. Namun ada kemungkinan lesbi diterima sebagai anggota masyarakat. Caranya, kaum lesbi semata-mata dipandang sebagai manusia yang mengalami ketidaknormalan. Jika digeneralisasikan, ketidaknormalan orientasi seks kaum lesbi akan sama dengan gay, pelaku inses, biseksual, dan bahkan sodomi.
Pada kahirnya, dengan menganggap lesbi hanya sebagai penderita kelainan seksual, kita juga perlu menyamaratakannya dengan kelainan lain. Kaum lesbi sama dengan penderita penyakit jantung, penderita folio, atau tuna rungu. Yang membuat mereka berbeda di hadapan masyarakat adalah adanya hukum, baik agama maupun negara, yang melegalkan salah satu dan mengharamkan lainnya.
Konsep kelainan dalam tata sosial adalah masalah paradigma. Segala sesuatu bisa dicap lain, menyimpang, tidak normal, atau salah karena tidak sama dengan paradigma umum. Hal ini bisa menjadi perdebatan jika konsep kelainan kelas masyarakat satu dengan lainnya berlainan. Begitupun kaum lesbian, barangkali akan diterima pada komunitas lain di luar masyarakat umum.
Lepas dari perdebatan apakah salah atau tidak, kaum lesbi adalah bagian dari entitas kita. Meski tidak mendapat pengakuan yuridis, mereka ada di sekitar kita. Mereka berkelindan mewarnai keragaman masyarakat. Pada saatnya mereka harus diperlakukan istimewa sebagai kaum yang berbeda, pada saat yang lain mereka adalah anggota masyarakat biasa. Masalahnya adalah, apakah mereka mampu memposisikan diri dengan baik? Dan apa kita telah menempatkan perspektif dengan bijak?
Surahmat
Pegiat Komunitas Nawaksara Banjarnegara
Mencermati kehidupan kaum lesbi seperti Marsini, kita bisa melihat ada dua pilihan antagonistik yang dibentangkan. Pilihan pertama, seorang lesbi ditantang terus menerus merahasiakan identitas seksualnya agar bisa hidup dan diterima masyarakat. Pilihan lain, mereka ditantang mengakui kondisinya yang berbeda dan bersiap menghadapi risiko dikucilkan dari pergaulan.
Tak hanya Marsini, ribuan lesbi di Indonesia mengalami dilema yang sama akibat benturan identitas diri dengan norma yang ada di lingkungannya. Mereka dipaksa menyembunyikan jati diri supaya mereka terus bisa eksis di masyarakat. Sebaliknya, jika mereka memilih untuk mengungkapkan kondisi yang sebenarnya, ada risiko hukuman sosial yang mengancam.
Kedua pilihan di atas hingga kini masih menjadi sesuatu yang sulit, sebab norma dalam masyarakat kita sama sekali tidak memberikan celah pemakluman pada kaum lesbi. Seorang lesbi akan serta merta dicap keliru dan salah karena telah menyalahi norma susila dan agama. Mereka semakin tersisih karena negara juga tidak mengakui keberadaan mereka sebagai salah satu entitas warga negara.
Padangan negatif masyarakat pada kaum lesbi memaksa mereka membuat komunitas sendiri yang lebih eksklusif. Mereka dicap menyimpang, sesat, bahkan disebut sebagai pendosa karena tidak sejalan dengan ajaran agama. Karena itulah sebagian kaum lesbi membuat komunitas sendiri.
Tindakan menciptakan komunitas adalah tindakan khas kaum minoritas. Mereka membuat kelompok kecil untuk menyingkir sekaligus mempertahankan identitas seksualnya. Di sinilah perlawanan pasif terhadap aturan yang mengekang mereka digelorakan.
Payung hukum
Dalam sejarah perempuan Indonesia, bisa dibilang kaum lesbilah yang akan mengalami ketidakjelasan status lebih lama. Tidak seperti kaum lesbi di beberapa negara maju, lesbi di Indonesia tampaknya tidak akan mampu memaksa pemerintah melahirkan regulasi yang dapat memfasiltasi mereka. Kondisi ini diperparah dengan kondisi sosiokultural masyarakat yang sangat patuh pada nilai-nilai kesusilaan dan agama.
Dilema sosial yang dihadapi kau lesbi juga terkait dengan kebutuhan bersosialisasi. Sebagai kaum minoritas yang dicap ‘menyimpang’ kaum lesbi tetap tidak akan memperoleh tempat yang layak di masyarakat, bahkan puluhan tahun ke depan. Mereka akan menjadi kaum eksklusif yang harus menerima tindakan diskriminatif. Sedangkan mereka tidak akan mampu membela hak-haknya karena tidak memiliki kepastian dasar hukum.
Kaum lesbi secara de facto benar-benar ada, namun tidak diakui secara yuridis. Mereka adalah bagian dari dinamika sosial sekaligus bagian dari anggota masyarakat. Meski demikian mereka tidak pernah dianggap ada sebab tidak pernah diakui eksistensinya secara hukum. Karena itulah mereka senantiasa hidup di antara ketidakpastian untuk hidup didunianya yang eksklusif atau membaur.
Eksklusivitas kaum lesbi adalah bentuk perlawan pasif terhadap hukum sosial yang berlaku di masyarakat. Karena perbedaan antara lesbi dan tidak adalah masalah aturan, mereka juga sedang berjuang melawan aturan. Setidaknya perlawanan itu dilakukan dengan diam.
Jika seksual hanya dilihat dari kacamata ragawi, hubungan lesbian dan hubungan yang normal adalah sama. Seperti orang kebanyakan, kaum lesbian merasakan jatuh cinta dan kenikmatan melakukan hubungan seksual. Yang membuat mereka berbeda adalah kenyataan bahwa hubungan itu tidak ladzim, meski keladziman hanyalah cap atas sebuah proses yang berlangsung terus menerus.
Pandangan masyarakat kepada kaum lesbi sebagai pendosa tidak akan pernah hilang sebeb kebenaran moral sudah lama dikonvensikan. Namun ada kemungkinan lesbi diterima sebagai anggota masyarakat. Caranya, kaum lesbi semata-mata dipandang sebagai manusia yang mengalami ketidaknormalan. Jika digeneralisasikan, ketidaknormalan orientasi seks kaum lesbi akan sama dengan gay, pelaku inses, biseksual, dan bahkan sodomi.
Pada kahirnya, dengan menganggap lesbi hanya sebagai penderita kelainan seksual, kita juga perlu menyamaratakannya dengan kelainan lain. Kaum lesbi sama dengan penderita penyakit jantung, penderita folio, atau tuna rungu. Yang membuat mereka berbeda di hadapan masyarakat adalah adanya hukum, baik agama maupun negara, yang melegalkan salah satu dan mengharamkan lainnya.
Konsep kelainan dalam tata sosial adalah masalah paradigma. Segala sesuatu bisa dicap lain, menyimpang, tidak normal, atau salah karena tidak sama dengan paradigma umum. Hal ini bisa menjadi perdebatan jika konsep kelainan kelas masyarakat satu dengan lainnya berlainan. Begitupun kaum lesbian, barangkali akan diterima pada komunitas lain di luar masyarakat umum.
Lepas dari perdebatan apakah salah atau tidak, kaum lesbi adalah bagian dari entitas kita. Meski tidak mendapat pengakuan yuridis, mereka ada di sekitar kita. Mereka berkelindan mewarnai keragaman masyarakat. Pada saatnya mereka harus diperlakukan istimewa sebagai kaum yang berbeda, pada saat yang lain mereka adalah anggota masyarakat biasa. Masalahnya adalah, apakah mereka mampu memposisikan diri dengan baik? Dan apa kita telah menempatkan perspektif dengan bijak?
Surahmat
Pegiat Komunitas Nawaksara Banjarnegara
Dikotomi Gender Profesi Polisi
Wakapolri Makbul Padmanegara, Sabtu (15/8) lalu mengumukan penerimaan 400 taruna baru Akpol, baik dari sumber sarjana maupun SMA. Ia mengatakan ada kemungkinan tahun depan kuota tersebut ditambah karena Polri memerlukan tambahan personil. Namun pengumuman itu mengejutkan karena dari 400 taruna baru hanya 47 calon taruni yang lolos.
Kenyataan tersebut seperti merepresentasikan peran sosial perempuan di Indonesia belakangan ini. Meski secara kuantas jumlahnya dominan perempuan belum andil besar dalam kehidupan sosial masyarakat.
Seleksi taruna Akpol adalah seleksi umum yang dapat diikuti setiap pemuda dan pemudi di Indonesia. Profesi sebagai polisi juga termasuk profesi yang paling diminati. Terbukti, seleksi tarua tahun ini diikuti lebih dari 13 ribu peserta dari seluruh tanah air. Mestinya momentum tersebut dimanfaatkan pemuda-pemudi Indonesia untuk mengaktualisasikan diri. Namun kenyataannya hanya segelintir pemudi yang percaya diri mengaktualisasikan diri pada bidang ini.
Kecilnya keterwakilan perempuan dalam sekolah dinas kepolisian tersebut dapat dipicu oleh dua kemungkinan. Pertama, target penerimaan taruni (taruna putri) yang ditetapkan Polri memang hanya 10 persen. Angka 10 persen pun sebenarnya angka afirmasi untuk meningkatkan peran serta perempuan.
Kedua, citra profesi polisi ternyata masih lekat dengan maskulinitas. Pekerjaan sebagai polisi dianggap lebih patut dijalankan oleh laki-laki. Mereka dianggap lebih cakap menjalankan tugas pengamanan karena memiliki karakter fisik dan psikis yang kuat. Apalagi karena tugas polisi dikenal dekat dengan bahaya.
Jika anggapan tersebut berkembang hingga saat ini tentu tidak tepat lagi. Polisi memang punya tugas prinsip menjaga keamanan negara, namun tidak selalu identik dengan kekerasan. Kalaupun kekerasan sering mengiringi tugas polisi, itu hanya sebagai akibat. Ke depan, institusi Polri telah menunjukkan itikad untuk mengedepankan pendekatan humanis dalam melaksanakan tugasnya.
Citra maskulin pada polisi harus dilesapkan jika polisi serius menjadi aparat yang memasyarakat. Jika pandangan maskulin dipertahankan ditakutkan akan terjadi maskulinisasi kerja polisi. Maskulinisasi berarti memandang pekerjaan polisi sebagai pekerjaan yang jantan sehingga harus dilakukan dengan cara-cara jantan pula.
Dikotomi
Perbedaan fisik dan kondisi psikis pada laki-laki dan perempuan adalah kondisi alamiah yang membuat mereka tidak bisa disamakan. Apalagi karena fisik, menurut pemikir feminis Beauvoir dalam The Second Sex, adalah identitas gender yang paling diakui. Namun perbedaan fisik tidak semestinya menjadi argumen melakukan dikotomi terhadap perempuan.
Dalam berbagai film, khususnya yang diproduksi Hollywood, dipertunjukkan adegan action oleh polisi perempuan sangat mudah ditemukan. Mereka diceritakan bekerja pada lembaga keamanan elit seperti FBI, CIA, bahkan tentara nasional. Namun pemandangan tersebut tidak dilihat di Indonesia, setidaknya jika kita mengamati aksi penyergapan teroris di Temanggung, Jumat (7/8) lalu. Melalui pengamatan terhadap identitas fisiknya, hampir semua personil Densus 88 yang melakukan penyergapan adalah laki-laki.
Polwan di Indonesia lebih mudah dijumpai di kantor daripada di lapangan. Mereka bekerja sebagai staf kantor seolah-olah telah diseting sejak awal. Pos-pos yang mereka tempati juga pos ‘istimewa’, seperti administrasi surat-surat kendaraan, pembuatan SIM, atau uji kesehatan.
Dikotomi terhadap peran Polwan juga dapat ditemukan dengan mengamati pejabat teras Polri. Jabatan-jabatan strategis, baik di Mabes maupun Polda, masih didominasi laki-laki. Selama 63 tahun Polri eksis jabatan strategis di lingkungan Polri diwariskan dari laki-laki satu ke laki-laki lain. Dalam catatan, hanya Brigjen (Pol) Rumiyah (kapolda Banten) perempuan yang pernah menjabat sebagai Kapolda.
Kekangan Kultural
Kenyataan tersebut tentu tidak lepas dari identitas kultur perempuan Indonesia, yang dalam masyarakat patriarkhi ditempatkan sebagai warga kelas dua. Banyak orang menganggap profesi polisi tidak cocok bagi perempuan.
Keperkasaan kultur patraiarkhi dalam masyarakat Indonesia membuat perempuan tidak lahir sebagai perempuan, tetapi lahir menjadi perempuan. Artinya, identitas seseorang perempuan tidak dapat dibangun oleh orang perorang, tapi dibentuk oleh pandangan komunal yang kompleks.
Hal ini tidak bisa dianggap remeh karena kekuatan pandangan kultural ternyata bisa melampaui kekuatan hukum. Bisa saja tindakan seorang perempuan dibenarkan hukum, tapi belum dikatakan benar jika bertentangan dengan adat masyarakat setempat. Radhika Comaraswamy, pelapor khusus PBB yang melakukan penelitian isu gender di Indoensia pascareformasi, bahkan mengatakan hukum adat dan negara sering tak integratif mengawal hak perempuan.
Untuk melawan kekangan kultural yang demikian kuat tentu saja diperlukan kebijakan afirmasi yang lebih besar. Dalam seleksi taruna Akpol misalnya, perempuan tidak hanya dipandang sebagai seorang perempuan. Kenyataan membuktikan perempuan kerap menunjukkan sikap cancut tali wanda, yang dalam terminologi Jawa berarti kemampuan untuk bertanggungjawab dan memimpin. Tidak hanya melahirkan gagasan, perempuan terbukti mampu merancang konsep dan mengeksekusinya.
Pemahaman terhadap tugas pengamanan yang dilimpahkan kepada polisi juga perlu didudukkan kembali. Mengamankan tidak selalu berarti bergelut dengan kekerasan. Untuk mewujudkan Polri yang memasyarakat, tugas pengamanan mestinya diprioritaskan pada upaya preventif.
Untuk mencegah tindak kejahatan dan meredam potensi konflik, perempuan memiliki keunggulan alami. Karena kekuasaan perempuan pada dasarnya bisa menyentuh jiwa dan dimensi ruhaniah yang paling dalam, kehadirannya bisa lebih efektif dalam upaya pencegahan kejahatan. Keunggulan ini yang harus segera disadari agar berlaku menjadi salah satu sendi penting kerja polisi.
Surahmat
Pegiat Komunitas Nawaksara di Banjarnegara
Kenyataan tersebut seperti merepresentasikan peran sosial perempuan di Indonesia belakangan ini. Meski secara kuantas jumlahnya dominan perempuan belum andil besar dalam kehidupan sosial masyarakat.
Seleksi taruna Akpol adalah seleksi umum yang dapat diikuti setiap pemuda dan pemudi di Indonesia. Profesi sebagai polisi juga termasuk profesi yang paling diminati. Terbukti, seleksi tarua tahun ini diikuti lebih dari 13 ribu peserta dari seluruh tanah air. Mestinya momentum tersebut dimanfaatkan pemuda-pemudi Indonesia untuk mengaktualisasikan diri. Namun kenyataannya hanya segelintir pemudi yang percaya diri mengaktualisasikan diri pada bidang ini.
Kecilnya keterwakilan perempuan dalam sekolah dinas kepolisian tersebut dapat dipicu oleh dua kemungkinan. Pertama, target penerimaan taruni (taruna putri) yang ditetapkan Polri memang hanya 10 persen. Angka 10 persen pun sebenarnya angka afirmasi untuk meningkatkan peran serta perempuan.
Kedua, citra profesi polisi ternyata masih lekat dengan maskulinitas. Pekerjaan sebagai polisi dianggap lebih patut dijalankan oleh laki-laki. Mereka dianggap lebih cakap menjalankan tugas pengamanan karena memiliki karakter fisik dan psikis yang kuat. Apalagi karena tugas polisi dikenal dekat dengan bahaya.
Jika anggapan tersebut berkembang hingga saat ini tentu tidak tepat lagi. Polisi memang punya tugas prinsip menjaga keamanan negara, namun tidak selalu identik dengan kekerasan. Kalaupun kekerasan sering mengiringi tugas polisi, itu hanya sebagai akibat. Ke depan, institusi Polri telah menunjukkan itikad untuk mengedepankan pendekatan humanis dalam melaksanakan tugasnya.
Citra maskulin pada polisi harus dilesapkan jika polisi serius menjadi aparat yang memasyarakat. Jika pandangan maskulin dipertahankan ditakutkan akan terjadi maskulinisasi kerja polisi. Maskulinisasi berarti memandang pekerjaan polisi sebagai pekerjaan yang jantan sehingga harus dilakukan dengan cara-cara jantan pula.
Dikotomi
Perbedaan fisik dan kondisi psikis pada laki-laki dan perempuan adalah kondisi alamiah yang membuat mereka tidak bisa disamakan. Apalagi karena fisik, menurut pemikir feminis Beauvoir dalam The Second Sex, adalah identitas gender yang paling diakui. Namun perbedaan fisik tidak semestinya menjadi argumen melakukan dikotomi terhadap perempuan.
Dalam berbagai film, khususnya yang diproduksi Hollywood, dipertunjukkan adegan action oleh polisi perempuan sangat mudah ditemukan. Mereka diceritakan bekerja pada lembaga keamanan elit seperti FBI, CIA, bahkan tentara nasional. Namun pemandangan tersebut tidak dilihat di Indonesia, setidaknya jika kita mengamati aksi penyergapan teroris di Temanggung, Jumat (7/8) lalu. Melalui pengamatan terhadap identitas fisiknya, hampir semua personil Densus 88 yang melakukan penyergapan adalah laki-laki.
Polwan di Indonesia lebih mudah dijumpai di kantor daripada di lapangan. Mereka bekerja sebagai staf kantor seolah-olah telah diseting sejak awal. Pos-pos yang mereka tempati juga pos ‘istimewa’, seperti administrasi surat-surat kendaraan, pembuatan SIM, atau uji kesehatan.
Dikotomi terhadap peran Polwan juga dapat ditemukan dengan mengamati pejabat teras Polri. Jabatan-jabatan strategis, baik di Mabes maupun Polda, masih didominasi laki-laki. Selama 63 tahun Polri eksis jabatan strategis di lingkungan Polri diwariskan dari laki-laki satu ke laki-laki lain. Dalam catatan, hanya Brigjen (Pol) Rumiyah (kapolda Banten) perempuan yang pernah menjabat sebagai Kapolda.
Kekangan Kultural
Kenyataan tersebut tentu tidak lepas dari identitas kultur perempuan Indonesia, yang dalam masyarakat patriarkhi ditempatkan sebagai warga kelas dua. Banyak orang menganggap profesi polisi tidak cocok bagi perempuan.
Keperkasaan kultur patraiarkhi dalam masyarakat Indonesia membuat perempuan tidak lahir sebagai perempuan, tetapi lahir menjadi perempuan. Artinya, identitas seseorang perempuan tidak dapat dibangun oleh orang perorang, tapi dibentuk oleh pandangan komunal yang kompleks.
Hal ini tidak bisa dianggap remeh karena kekuatan pandangan kultural ternyata bisa melampaui kekuatan hukum. Bisa saja tindakan seorang perempuan dibenarkan hukum, tapi belum dikatakan benar jika bertentangan dengan adat masyarakat setempat. Radhika Comaraswamy, pelapor khusus PBB yang melakukan penelitian isu gender di Indoensia pascareformasi, bahkan mengatakan hukum adat dan negara sering tak integratif mengawal hak perempuan.
Untuk melawan kekangan kultural yang demikian kuat tentu saja diperlukan kebijakan afirmasi yang lebih besar. Dalam seleksi taruna Akpol misalnya, perempuan tidak hanya dipandang sebagai seorang perempuan. Kenyataan membuktikan perempuan kerap menunjukkan sikap cancut tali wanda, yang dalam terminologi Jawa berarti kemampuan untuk bertanggungjawab dan memimpin. Tidak hanya melahirkan gagasan, perempuan terbukti mampu merancang konsep dan mengeksekusinya.
Pemahaman terhadap tugas pengamanan yang dilimpahkan kepada polisi juga perlu didudukkan kembali. Mengamankan tidak selalu berarti bergelut dengan kekerasan. Untuk mewujudkan Polri yang memasyarakat, tugas pengamanan mestinya diprioritaskan pada upaya preventif.
Untuk mencegah tindak kejahatan dan meredam potensi konflik, perempuan memiliki keunggulan alami. Karena kekuasaan perempuan pada dasarnya bisa menyentuh jiwa dan dimensi ruhaniah yang paling dalam, kehadirannya bisa lebih efektif dalam upaya pencegahan kejahatan. Keunggulan ini yang harus segera disadari agar berlaku menjadi salah satu sendi penting kerja polisi.
Surahmat
Pegiat Komunitas Nawaksara di Banjarnegara
Subscribe to:
Posts (Atom)