Meski belakangan harga bahan bakar dunia cenderung turun, kelangkaan energi yang melanda negeri ini harus menjadi perhatian yang serius. Tiba-tiba saja energi langka dan membuat masyarakat seperti kalang kabut. BBM langka karena otoritas perminyakan mencabut subsidi minyak tanah, harga gas naik, dan baru-baru ini, pasokan lsitrik berkurang drastis hingga harus dilakukan pemadaman bergilir. Episode berseri ini disebabkan oleh salah kelola potensi energi di negeri ini.
Showing posts with label Lingkungan. Show all posts
Showing posts with label Lingkungan. Show all posts
Wednesday, 19 December 2012
Tuesday, 1 February 2011
Pindah Tak Punya Biaya, Warga Bertaruh Nyawa
WAJAH Jumadi memerah. Ia tampak tegang. Tangannya masih memagangi sebuah palu yang digunakannya untuk memperbaiki rumah pada Sabtu siang akhir Januari 2011 lalu.
Rumah Jumadi di RT 03 RW 06 Dusun Deliksari Kelurahan Sukorejo Kota Semarang rusak parah. Bagian belakangnya nyaris ambruk ke jurang. Kamar tidur miliknya dan putrinya ikut terbawa longsor sehingga ia harus menggelar kasur di lantai untuk istirahat.
Ketika hujan turun Jumadi selalu didera gelisah. Ia khawatir sisa rumahnya akan kembali terbawa longsor. Karena itu jika turun hujan, ia akan segera lari untuk melihat pohon randu raksasa di belakang rumahnya. “Kalau hujan angin seperti kemarin tanahnya mbukak seperti ini, biasanya diawali pohon-pohon yang bergerak mau tumbang” kata Jumadi sambil membuka dua telapak tangannya.
Rumah Jumadi memang terletak persis di pinggir jurang. Ada rimbun pohon bambu di belakangnya. Sementara di samping kanannya pohon randu raksasa berdiri.
Jumadi masih terhitung beruntung. Tetangganya, Januri, bahkan kehilangan rumah sama sekali. Rumahnya rata dengan tanah. Hanya puing-puing yang tersisa. Sejumlah perabot rumah tangga yang rusak berserakan di antara tanah lonsoran yang belum kering benar.
Meski tahu bahaya mengancam diri dan keluarganya, Jumadi belum berpikir pindah. Ia mengaku tidak punya biaya. Bahkan sekalipun pemerintah meyediakan lahan, ia mengaku tidak akan mampu membiayai jasa angkut dan tenaga kerja untuk mendirikan rumah kembali. Penghasilannya sebagai tukang batu sangat kecil.
“Sebulan biasanya saya dapat Rp100 ribu. Itu buat makan. Kalau harus ngangkut bahan-bahan bangunan, apa cukup segitu?” katanya.
Selain alasan biaya, menurutnya, relokasi akan sangat merepotkan. Di lokasi baru ia akan kesulitan mencari pekerjaan di lokasi yang baru. Terlebih, anaknya kini sekolah. “SMP, sudah kelas tiga lagi,” katanya. Karena itulah ia akan bertahan. Ia akan tetap tinggal di separuh rumahnya yang masih tersisa sekalipun sangat berbahaya. “Mau bagaimana lagi Mas,” ungkapnya pelan.
Tidak jauh dari rumah Jumadi, Ny Slamet duduk di sebuah kursi kayu di depan rumahnya yang berantakan. Kasur, ember, dan beberapa helai pakaian menumpuk tak tertata. Ia menggendong bayi berumur sekitar 1 tahun. Wajahnya tidak terlalu segar. Matanya kemerah-merahan karena beberapa malam terakhir tidak bisa tidur nyenyak.
Ny Slamet mengaku selalu was-was setiap turun hujan. Ketika gerimis mulai turun ia akan keluar dan berjaga di depan pintu. Ia berjaga jika sewaktu-waktu tanah bergerak sehingga sempat untuk lari mencari tempat yang aman. Rumahnya yang telah miring dikhawatirkan bakal ambruk. “Di sini ada anak kecil. Saya harus jaga-jaga kalau terjadi apa-apa,” katanya, Kamis kemarin.
Meski tidak sampai ambruk, kondisi rumah Ny Slamet sangat memprikhatinkan. Lantai tanahnya retak, sebagian sudah ambrol. Kamar belakang yang biasa digunakan anaknya untuk istirahat bahkan tidak bisa digunakan. Lantainya ambrol sehingga salah satu tiangnya menggantung. Sebagian atap asbes hilang terbawa angin sehingga rangka atap rumah kayu itu terlihat.
Kondisi lebih parah dialami Ny Ira, tetangga Ny Slamet di RT 6 RW 06. Rumah miliknya hilang nyaris tidak bersisa. Ketika longsor terjadi ia tidak sempat menyelamatkan harta bendanya. Akibatanya, seluruh perabot rumah tangganya hancur.
“Ada tivi, kompor. Saya cuma sempat ngamankan anak,” kata Ira. Dua anaknya masih kecil. Salah satunya bahkan belum bisa jalan sehingga harus selalu digendong.
Ira hanya seorang pemulung. Ia bekerja memungut sampah dari tong satu ke tong lain. Suaminnya bekerja sebagai buruh tani. Ia mengaku tidak punya uang untuk pindah. “Saya ngenteni rejeki, kalau ada. Tapi kalau tidak ada ya mau bagaimana lagi, saya tetap di sini,” katanya.
“Saya ngenteni rejeki, kalau ada. Tapi kalau tidak ada ya mau bagaimana lagi, saya tetap di sini,”
Ira, korban tanah longsor di Deliksari
Sementara ini ia menumpang di rumah orang tuanya yang juga rusak parah. “Mau numpang di tempat tetangga, wong tetangga juga kondisinya sama,” lanjutnya. Ira mengaku sudah tidak tahan. Rumahnya yang kini telah rata tanah membuatnya ingin segera pindah. Ia mengaku selalu ketakutan. Terlebih dua anaknya masih kecil. Namun ia juga tidak bisa pindah membangun rumah baru. “Buat beli kayu saja tidak mampu. Kalau dibantu pindah ya kami pindah,” kata Ira.
Menurut sejumlah ahli tanah, daerah Deliksari di Kelurahan Sukorejo, Gunungpati, memang daerah patahan, sambungan dari patahan Ngaliyan, Untag hingga Tembalang. Tanah di sana berjenis regosol. Sementara kemiringannya lebih besar dari 40 persen. Karena itulah tanah di sana diprediksi akan terus bergerak sehingga tidak layak dijadikan daerah pemukiman.
“Mestinya memang menjadi sabuk hijau. Kalaupun akan dihuni mestinya dibangun dengan konstruksi khusus. Tapi cost untuk itu sangat mahal,” kata dosen Geomorfologi Universitas Negeri Semarang (Unnes) Catur Rahono.
“Mestinya memang menjadi sabuk hijau. Kalaupun akan dihuni mestinya dibangun dengan konstruksi khusus. "
Catur Rahono, dosen Geomorfologi Unnes
Menurutnya, daerah tersebut juga endapan marin yang sangat tebal dengan kembang kerut yang besar. Jika kandungan airnya melebihi ambang batas akan terus longsor. Terlebih, tanah di daerah tersebut memang labil. “Itu sulit dicegah, akan terus menerus terjadi,” katanya. Bahkan, jika kondisi tersebut terjadi terus-merus akan berisiko memutus jalan Raya Trangkil yang terletak di bagian igir.
Hal sama diungkapkan dosen Hidrologi Jurusan Geografi Unnes Dewi Lisnursetyawati. Menurutnya, tanah di daerah Trangkil adalah jenis regosol dengan lapisan batuan di bawahnya. Struktur demikian membuat air hujan tidak dapat diserap tanah, tetapi justru mengendap, menyatu dengan tanah dan memicu gerakan. “Karena itulah, tanah di daerah itu juga akan merekah setiap musim kemarau,” katanya.
Menurut Dewi, longsoran di daerah Deliksari dapat dicegah dengan menanam tanaman kuat dengan kerpatan tinggi. “Jarak antar pohon harus rapat, sekitar satu meter,” katanya. denganc ara itu akar dipperkirakan akan bertalian satu sama lain sehingga menghambat gerakan. Menurutnya, jenis tanaman yang saat ini ada tidak cukup untuk mencegah gerak tanah. Selain jarak antar tanaman masih terlalu renggang, pemukiman membuat air tidak dapat diserap optimal.
Foto-foto:
Ambruk - Rumah Jumadi di Deliksari, Sukorejo yang bagian belakangnya ambruk. Jumadi tidak bisa pindah ke lokasi yang lebih aman karena tidak punya biaya. (Foto; Adit Rase)
Miring - Warga melintas di depan rumah warga lain yang doyong karena tanahnya ambles. (Foto: Adit Rase)
Jalan - Selain merusak sejumlah warga, lonsgor juga merusak jalan paving. Jalan kampung itu nyaris terputus sehingga tidak dapat dilalui kendaraan. (Foto: Adit Rase)
Pos Ronda - Seorang warga terpaksa tinggal di pos ronda karena rumahnya rusak tapi belum bisa memperbaiki. (Foto: Adit Rase)
Saturday, 16 October 2010
MERANCANG POLA TANGAP DARURAT LONGSOR
Rawan - Longsor jalan Raya Trangkil, jalan penghubung Sampangan-Unnes. Banyak daerah di Jawa Tengah rawan longsor.
ADAGIUM yang dipopulerkan Koes Ploes bahwa tanah (air) kita adalah surga, bahkan tongkat dan batu bisa menjadi tanaman agaknya harus direfleksikan kembali. Banyaknya bencana dan potensi bencana memaksa kita harus berbesar hati mengakui bahwa tanah kita rawan bencana. Dengan begitu, masyarakat kita tidak terlena dan lebih sadar bencana.
Longsor di Desa Kemawi Kecamatan Somagede, Banyumas yang menewaskan lima orang beberapa hari lalu membuktikan betapa rawannya tanah Jawa yang kita tinggali. Dusun yang selama puluhan tahun aman dihuni tiba-tiba longsor hingga mengubur sejumlah rumah. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral bahkan kemudian mengeluarkan peringatan karena 46 desa di 17 kecamatan di Banyumas termasuk daerah rawan longsor.
Kerentanan gerakan tanah tinggi dicirikan dengan kemiringan lereng lebih dari 30 derajat, vegetasi penutup sangat kurang, serta lapisan tanah tipis. Jika curah hujan dan erosi di atas normal kemungkinan terjadi pergerakan tanah sangat besar (Suara Merdeka, 3/8).
Jika dicermati, ada dua sebab utama longsor yang menelan korban jiwa. Pertama, topografi tanah di sejumlah daerah memang kasar. Di Purbalingga, Karanganyar dan Banjarnegara misalnya, sebagian besar tanah yang pernah longsor adalah daerah perbukitan. Sedangkan di Solo dan Sumowono, longsor terjadi pada tahun 2008 di bibir jurang.
Kedua, kondisi alam yang rentan tidak disikapi secara bijak oleh masyarakat. Bahkan, hingga kini kita masih mendapati berbagai perilaku eksploitatif yang berpotensi mendatangkan longsor. Selain alih fungsi hutan, pembangunan infrastruktur jalan banyak yang mengabaikan kondisi tanah. Di Banjarnegara misalnya, longsor yang menutupi badan Karangkobar-Batur 2009 silam terjadi karena tebing dibuat terlalu tegak sehingga pondasi tidak kokoh.
Mengelola Longsor
Banyaknya korban tanah longsor memaksa masyarakat dan pemerintah daerah mencari solusi untuk menghindari korban lebih banyak. Pasalnya, potensi longsor tetap mengintai masyarakat tiap musim penghujan. Padahal BMG meramalkan, meski punck musim hujan terjadi pada Februari-Maret 2010, secara periodik hujan deras akan terjadi tahun berikutnya. Jika tidak memiliki langkah antispiasi yang baik masyarakat yang tinggal di daerah rawan akan terus menerus terancam jiwanya.
Menjelang longsor sebenarnya ada beberapa indikasi yang dapat dibaca. Pada tanah yang akan longsor umumnya timbul retakan lengkung memanjang seperti tapal kuda, tiba-tiba muncul lumpur dari lereng, mata air menjadi keruh atau tiba-tiba berhenti mengalir. Namun nyatanya masyarakat sering menafikan tanda-tanda itu. Karena itulah warga selalu gagap, tidak siap menghadap longsor.
Agar longsor tidak mengakibatkan korban jiwa, sepantasnya warga memiliki pengetahuan dasar seputar longsor. Indikasi longsor sebisa mungkin dibaca supaya masyarakat bias menyiapkan antisipasi. Sebab, berdasarkan longsor yang terjadi beberapa waktu lalu, korban berjatuhan karena tidak mampu membaca tanda-tanda longsor. Kebanyakan korban juga tidak memiliki pengetahuan menyelematkan diri. Disinilah pemerintah dituntut tlaten melakukan sosialisasi. Tidak hanya melalui koran atau televisi, karena jangkauannya terbatas, tetapi juga forum-forum kecil semacam arisan atau pengajian.
Selain dipetakan, daerah rawan harus memiliki alat deteksi dini. Sama dengan alat deteksi dini tsunami, alat ini berfungsi memberi peringatan pada warga dalam berbagai situasi. Peringatan waspada diberikan jika longsor terjadi dalam intensitas kecil dan tidak membahayakan. Namun jika longsor terjadi dalam intensitas besar dan membahayakan warga, alat ini memberi peringatan gawat. Pada kondisi ini warga harus benar-benar diungsikan.
Namun jika longsor tak tertanggulangi, jalan lain yang harus dipertimbangkan adalah relokasi. Cara ini dilakukan dengan memindahkan pemukiman yang rawan longsor ke daerah yang lebih aman seperti yang dilakukan pemerintah terhadap warga Desa Sijeruk, Banjarmangu, Banjarnegara 2004 lalu. Namun dalam pelaksanaannya, relokasi sering mengalami kendala. Selain penyediaan lokasi baru, usaha relokasi sering tidak mendapat persetujuan warga.
Penyediaan tanah juga kerap menjadi masalah yang menghambat relokasi. Untuk mencari tempat yang lebih aman, diperlukan riset panjang. Banyak hal yang mesti dipertimbangkan sebelum menetapkan lokasi baru, termasuk kemanan dan kenyamanan. Masalah akan semakin pelik saat karena pembahasan mengenai pembebasan lahan biasanya berjalan alot.
Untuk mengatasi kedua masalah tersebut pemerintah daerah memang dituntut cermat memetakan potensi bencana longsor di daerahnya. Tak hanya itu, perlu ditetapkan daerah larangan huni agar lokasi-lokasi yang berbahaya tidak dijadikan tempat tinggal. Sebab, pengetahuan masyarakat tentang kondisi tanah memang tidak terlalu baik. Mereka tidak mampu membaca potensi bencana karena pengetahuan teknis yang tidak mamadai.
Surahmat
Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia Unnes
Pegiat Komunitas Nawaksara Banjarnegara
ADAGIUM yang dipopulerkan Koes Ploes bahwa tanah (air) kita adalah surga, bahkan tongkat dan batu bisa menjadi tanaman agaknya harus direfleksikan kembali. Banyaknya bencana dan potensi bencana memaksa kita harus berbesar hati mengakui bahwa tanah kita rawan bencana. Dengan begitu, masyarakat kita tidak terlena dan lebih sadar bencana.
Longsor di Desa Kemawi Kecamatan Somagede, Banyumas yang menewaskan lima orang beberapa hari lalu membuktikan betapa rawannya tanah Jawa yang kita tinggali. Dusun yang selama puluhan tahun aman dihuni tiba-tiba longsor hingga mengubur sejumlah rumah. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral bahkan kemudian mengeluarkan peringatan karena 46 desa di 17 kecamatan di Banyumas termasuk daerah rawan longsor.
Kerentanan gerakan tanah tinggi dicirikan dengan kemiringan lereng lebih dari 30 derajat, vegetasi penutup sangat kurang, serta lapisan tanah tipis. Jika curah hujan dan erosi di atas normal kemungkinan terjadi pergerakan tanah sangat besar (Suara Merdeka, 3/8).
Jika dicermati, ada dua sebab utama longsor yang menelan korban jiwa. Pertama, topografi tanah di sejumlah daerah memang kasar. Di Purbalingga, Karanganyar dan Banjarnegara misalnya, sebagian besar tanah yang pernah longsor adalah daerah perbukitan. Sedangkan di Solo dan Sumowono, longsor terjadi pada tahun 2008 di bibir jurang.
Kedua, kondisi alam yang rentan tidak disikapi secara bijak oleh masyarakat. Bahkan, hingga kini kita masih mendapati berbagai perilaku eksploitatif yang berpotensi mendatangkan longsor. Selain alih fungsi hutan, pembangunan infrastruktur jalan banyak yang mengabaikan kondisi tanah. Di Banjarnegara misalnya, longsor yang menutupi badan Karangkobar-Batur 2009 silam terjadi karena tebing dibuat terlalu tegak sehingga pondasi tidak kokoh.
Mengelola Longsor
Banyaknya korban tanah longsor memaksa masyarakat dan pemerintah daerah mencari solusi untuk menghindari korban lebih banyak. Pasalnya, potensi longsor tetap mengintai masyarakat tiap musim penghujan. Padahal BMG meramalkan, meski punck musim hujan terjadi pada Februari-Maret 2010, secara periodik hujan deras akan terjadi tahun berikutnya. Jika tidak memiliki langkah antispiasi yang baik masyarakat yang tinggal di daerah rawan akan terus menerus terancam jiwanya.
Menjelang longsor sebenarnya ada beberapa indikasi yang dapat dibaca. Pada tanah yang akan longsor umumnya timbul retakan lengkung memanjang seperti tapal kuda, tiba-tiba muncul lumpur dari lereng, mata air menjadi keruh atau tiba-tiba berhenti mengalir. Namun nyatanya masyarakat sering menafikan tanda-tanda itu. Karena itulah warga selalu gagap, tidak siap menghadap longsor.
Agar longsor tidak mengakibatkan korban jiwa, sepantasnya warga memiliki pengetahuan dasar seputar longsor. Indikasi longsor sebisa mungkin dibaca supaya masyarakat bias menyiapkan antisipasi. Sebab, berdasarkan longsor yang terjadi beberapa waktu lalu, korban berjatuhan karena tidak mampu membaca tanda-tanda longsor. Kebanyakan korban juga tidak memiliki pengetahuan menyelematkan diri. Disinilah pemerintah dituntut tlaten melakukan sosialisasi. Tidak hanya melalui koran atau televisi, karena jangkauannya terbatas, tetapi juga forum-forum kecil semacam arisan atau pengajian.
Selain dipetakan, daerah rawan harus memiliki alat deteksi dini. Sama dengan alat deteksi dini tsunami, alat ini berfungsi memberi peringatan pada warga dalam berbagai situasi. Peringatan waspada diberikan jika longsor terjadi dalam intensitas kecil dan tidak membahayakan. Namun jika longsor terjadi dalam intensitas besar dan membahayakan warga, alat ini memberi peringatan gawat. Pada kondisi ini warga harus benar-benar diungsikan.
Namun jika longsor tak tertanggulangi, jalan lain yang harus dipertimbangkan adalah relokasi. Cara ini dilakukan dengan memindahkan pemukiman yang rawan longsor ke daerah yang lebih aman seperti yang dilakukan pemerintah terhadap warga Desa Sijeruk, Banjarmangu, Banjarnegara 2004 lalu. Namun dalam pelaksanaannya, relokasi sering mengalami kendala. Selain penyediaan lokasi baru, usaha relokasi sering tidak mendapat persetujuan warga.
Penyediaan tanah juga kerap menjadi masalah yang menghambat relokasi. Untuk mencari tempat yang lebih aman, diperlukan riset panjang. Banyak hal yang mesti dipertimbangkan sebelum menetapkan lokasi baru, termasuk kemanan dan kenyamanan. Masalah akan semakin pelik saat karena pembahasan mengenai pembebasan lahan biasanya berjalan alot.
Untuk mengatasi kedua masalah tersebut pemerintah daerah memang dituntut cermat memetakan potensi bencana longsor di daerahnya. Tak hanya itu, perlu ditetapkan daerah larangan huni agar lokasi-lokasi yang berbahaya tidak dijadikan tempat tinggal. Sebab, pengetahuan masyarakat tentang kondisi tanah memang tidak terlalu baik. Mereka tidak mampu membaca potensi bencana karena pengetahuan teknis yang tidak mamadai.
Surahmat
Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia Unnes
Pegiat Komunitas Nawaksara Banjarnegara
Sunday, 25 April 2010
Sampah Pilkada Tanggung Jawab Siapa?
PERSOALAN pilkada ternyata tidak usai ketika pemungutan suara selesai dilakukan dan diketahui hasilnya. Akibat banyaknya atribut kampanye, pilkada juga meninggalkan masalah lingkungan yang pelik. Alat simulasi para kandidat dan KPU umumnya terbuat dari bahan yang sulit terurai sehingga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.
Demikian yang terjadi di sejumlah daerah di Jawa Tengah. Di Semarang misalnya, sejumlah media kampanye berupa spanduk, MMT, dan pamflet tidak ditangani secara baik. Sebagian hanya diturunkan sekadar mematuhi larangan berkampanye pada hari tenang, sedangkan sebagian lainnya masih terpasang. Demikian pula hal yang terjadi di Purbalingga. Media kampanye di perkampungan banyak yang belum diturunkan pada masa tenang sehingga menimbulkan pemandangan yang tidak sedap.
Kekhawatiran ‘terlantarnya’ sampah sisa Pilkada sangat realistis karena kandidat tidak lagi ngopeni pada media kampanye yang dipasangnya setelah pungutan suara selai dilakukan.Perhatian mereka akan tersita pada kalkulasi perhitungan suara. Media kampanye dibiarkan begitu saja tanpa ada yang bertanggungjawab.
Jumlah Besar
Sampah Pilkada patut mendapat perhatian karena jika dihitung jumlahnya sangat besar. Pada Pemilihan Walikota Semarang misalnya, spanduk dan MMT yang digunakan diperkirakan mencapai ribuan lembar. Kandidat walikota tampaknya belum menjadikan media digital seperti radio, televisi dan internet sebagai media utama karena keterbacaannya tidak terlalu tinggi.
Tidak Terurus - Media kampanye bekas Pilkada tidak terurus sehingga menimbulkan masalah lingkungan. (Sumber gambar: malangraya.web.id)
Jika setiap pasangan memasang 10 baliho di 177 kelurahan yang ada di kota Semarang sampah dari baliho mencapai 1770 lembar. Selain baliho, pasangan calon walikota dan wakil walikota biasanya juga memasang alat peraga lain, seperti spanduk, pamflet, dan stiker yang jika diakumulasikan jumlahnya mencapai ribuan lembar. Jumlah tersebut akan semakin besar jika diakumulasikan dengan media sosialisasi yang dipasang KPU. Lantas, berapa besar sampah yang dihasilkan Pilkada di 465 kabupaten/kota di seluruh Indonesia?
Meski menggunakan bahan kain, spanduk juga berpotensi menimbulkan masalah lingkungan karena sulit terurai sekaligus sulit di daur ulang. Kain bekas spanduk jarang diolah kembali menjadi produk tepat guna. Jika setiap pasangan memasang 20 spanduk di setiap kelurahan, setiap pasangan berarti telah menghabiskan 3540 lembar spanduk. Artinya, karena peserta Pilwalkot adalah empat pasang limbah dari spanduk saja mencapai 14160 lembar. Jumlah tersebut terhitung besar dan tentu saja memerlukan perhatian ekstra.
Sampah menjadi implikasi minor penyelenggaraaan Pilkada. Perhatian terhadap masalah ini relatif rendah karena tidak menjadi fokus peserta dan penyelenggara pesta demokrasi itu. KPU tidak bersikap open karena tidak memiliki kewajiban mengelola sampah, sedangkan perhatian para kandidat dipastikan tersita pada perolah suaranya.
Regulasi Baru
Dari sekian banyak media kampanye yang digunakan, kita bisa cermati sebagian besar terbuat dari bahan plastik, bahan yang sangat sulit terurai. Meski dari jenis thermoplastic yang memungkinkan daur ulang, media kampanye jarang dikeola secara tepat. Lebih banyak media sisa Pilkada terlantar. Padahal, bahan plastic setidaknya memerlukan waktu 80 tahun agar terurai sempurna.
"Karena itulah, ke depan perlu dibuat regulasi yang mengatur sampah sisa Pilkada. Langkah ini diperlukan supaya hajatan demokrasi lima tahunan tersebut tidak rutin mencemari lingkungan."
Karena itulah, ke depan perlu dibuat regulasi yang mengatur sampah sisa Pilkada. Langkah ini diperlukan supaya hajatan demokrasi lima tahunan tersebut tidak rutin mencemari lingkungan. Regulasi tersebut bisa dibuat dalam bentuk peraturan KPU atau Peratuiran Daerah (perda). Misalnya, antara KPU dan peserta Pilwalkot dibuat kesepakatan mekanisme penenganan limbah sisa kampanye. Perlu dibuat aturan tertulis yang mengikat supaya masing-masing pasangan calon bertanggungjawab menangani limbah sisa kampanye yang mereka produksi.
Sebelum masa kampanye dimulai KPU Kota Semarang perlu mengawasi jumlah media kampanye yang diproduksi tim sukses masing-masing kandidat. Caranya, setiap tim sukses diwajibakn melaporkan jumlah media kampanye yang diproduksi berdasarkan kategori jenis media, jumlah, dan daerah penyebaran. Mereka juga perlu melaporkan rencana penanganan limbah sisa kampanye, apakah akan disimpan, disumbangkan kepada pihak lain, atau didaur ulang secara mandiri.
Jika disimpan tim sukses perlu menjelaskan di mana media tersebut akan disimpan dan akan digunakan untuk keperluan apa. Demikian pula jika disumbangkan dan didaur ulang, tim sukses harus melaporkan siapa penerimanya dan bagaimana peruntukkannya. Sedangkan jika akan didaur ulang, laporan tentang kapan sampah akan didaur ulang dan siapa pelaksananya juga tidak bisa dilupakan.
Pilkada adalah momentum perubahan. Pada saat itulah integritas kepemimpinan dan moral calon pemimpin diuji. Perhatian mereka terhadap persoalan limbah kampanye setidaknya bisa menjadi gambaran kepedulian mereka terhadap persoalan masyarakat. Jika pada masa kampanye saja mereka mengabaikan limbah yang dihasilkannya bagaimana jika sudah menjabat nanti?
Surahmat
Pegiat Komunitas Nawaksara Banjarnegara
Thursday, 14 January 2010
Jateng Pelopor Energi Alternatif
Kincir Air-Muhamad Tohir, pembuat kincir air dari Banjarnegara. Jawa Tengah memiliki potensi energi alternatif. (sumber gambar: prestasiprestasi.wordpress.com)
Pemadaman listrik bergilir yang dilakukan PLN di berbagai daerah beberapa waktu lalu adalah buntut panjang dari kelangkaan minyak. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), kelangkaan gas elpiji, dan pemadaman bergilir bisa jadi merupakan kejadian yang saling berkorelasi.
Buktinya PLN kerap mengatakan pemadaman terjadi karena pengurangan pasokan BBM ke pembangkit sehingga produksi listrik berkurang. Meski seruan peghematan sudah lama didengungkan, tapi tak membawa dampak besar. Di sejumlah daerah, bahkan ibu kota Jakarta, pemadaman terus terjadi. Meski bukan yang pertama, krisis energi yang kita alami, bisa jadi adalah yang terburuk sepanjang sejarah kelistrikan nasional.
Bar kali ini pemerintah mengemukakan ide-yang sedikit gila-untuk merubah hari libur bagi sejumlah produksi agar penggunaan listrik merata. Akibatnya, pengusaha yang mengaku terus menerus merugi protes. Mereka mengancam akan memPHK sejumlah karyawan. Sedangkan investor asing juga tak klah geram, mereka mengancam memindahkan investasinya ke negara lain. semua itu terjadi karena satu hal; kelangkaan energi.
Sebenarnya, untuk meningkatkan produksi listrik nasional dalam waktu dekat PLN akan membangun 40 pembangkit baru. Produksi listrik ke 40 pembangkit baru itu ditarget mencapai 10.000 MW. Namun 75 persen di antaranyaa masih menggunakan bahan bakar batu bara, sehingga rentan menimbulkan masalah lingkungan. Menurut data PLN, dari seluruh pembangkit listrik yang dimiliki, 30 persen masih menggunakan BBM, sedangkan 23 persen lainnya menggunakan batu bara.
Menipisnya cadangan minyak nasional kian memprihatinkan. Meski ladang-ladang minyak baru terus dibuka, hasil produksi nasional tidak cukup untuk menghandle kebutuhan minyak dalam negeri. Disarankan, Pertamina juga mesti mulai berinisiatif menambah kepemilikan ladang minyak di luar negeri, seperti di Timur tengah atau Afrika. Namun untuk mewujudkannya, diperlukan pendekatan politik yang intensif dan sistematis. Sedangkan selama ini diplomasi kita dikenal masih lemah.
Sudah saatnya, minyak tidak menjadi tumpuan produksi energi nasional. Selain terus mengeksplorasi ladang-ladang minyak, diperlukan langkah sistematis agar kelangkaan energi seperti yang saat ini kita alami tidak terulang. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, mesti fokus pada pemberdayaan potensi lokal, termasuk dengan mengembangkan sumber energi alternatif.
Energi Alternatif
Di Indonesia, cadangan panas bumi yang tersebar di seluruh wilayah diperkirakan mencapai 27.000 MW, sedangkan yang dapat dimanfaatkan baru 900 MW. Artinya, hanya 3, 34 persen energi yang tersedia yang sudah dapat dimanfaatkan. Di Jawa Tengah juga terdapat sumber energi panas bumi, antara lain tersebar di Dieng (Wonosobo), Guci (Tegal), Baturaden (Banyumas) dan Gedongsongo (Semarang).
Selain potensi tambang, Jawa Tengah sebenarnya memiliki keunggulan dalam produksi energi bio diesel. Iklim tropis, luas lahan, kesuburan tanah, dan curah hujan sangat memungkinkan pertumbuhan bahan baku biodiesel seperti kelapa sawit, tebu, singkong, jagung, dan sorghum. Belum lagi adanya nipah, jarak, sagu dan enceng gondok. Namun sumber energi alternatif tersebut belum dimanfaatkan sepenuhnya.
Pengolahan bijih buah jarak contohnya, Sebenarnya dapat diolah sebagai pengganti minyak. Namun, meski ide ini muncul sejak lama, belum ada produksi secara massal, baik oleh pemerintah maupun swasta. Padahal di Jawa Tengah tersedia lahan cukup luas untuk membudidayakan jarak. Sedangkan tebu, yang antara lain dimiliki daerah Brebes dan Bumiayu sejauh ini hanya dimanfaatkan sebagai bahan baku gula. Padahal tebu juga dapat diolah sebagai penghasil etanol.
Potensi peternakan Jawa Tengah, antara lain di daerah Sragen, Banyumas, dan Blora juga potnesial dikembangkan gas biodiesel berbahan baku kotoran ruminansia. Jika diproduksi massal, gas ini dapat menggantikan fungsi elpiji, baik untuk rumah tangga maupun industri. Sedangkan di Boyolali terdapat potensi pabrik tahu yang ampasnya dapat diolah menjadi bahan bakar gas (BBG).
Aliran sungai besar di Jawa Tengah, dengan debit air 1,57-552 m2 /detik, juga terkesan kurang pemanfaatan. Gerak air dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik mokrohidro. Ini mungkin dilakukan mengingat beberapa sungai di Jawa Tengah memiliki debit air yang cukup. Sungai–sungai potensial ini antara lain tersebar di Banyumas, Jepara, Kendal, Kebumen, Cilacap, Banjarnegara, dan Blora. Oleh penduduk setempat, aliran sungai sebenarnya pernah dimanfaatkan. Namun karena keterbatasan alat, listrik yang dihasilkan masih sangat kecil dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Dalam pemberitaan, pernah pula ditayangkan seorang warga di sekitar waduk Jenderal Soedirman (Banjarnegara) yang mengolah tanaman enceng gondok menjadi gas. Melalui proses fermentasi, enceng gondok dapat diolah menghasilkan etanol. Oleh penemunya, gas tersebut hanya digunakan untuk keperluan rumah tangga seperti memasak. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat sebenarnya sudah memiliki inisiatif, namun belum terfasilitasi.
PLN Jateng dan DIY mencatat, terjadi peningkatan rumah tangga pengguna listrik hingga 2,12 persen. Hingga 2007 saja tinggkat elektrifikasi mencapai 66,23 dari keselurah jumlah penduduk. Angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat mengingat pertambahan penduduk dan perluasan jaringan. Bahkan PLN Jateng dan DIY menargetkan pertambahan pelanggan hingga 200.000 per tahun.
Jika tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah pembangkit, pasokan listrik tidak akan mencukupi. Target PLN mungkin akan sulit terwujud jika pembangkit masih mengandalkan BBM. Sudah saatnya produksi listrik berpaling ke energi alternatif yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Dan dengan potensi yang dimilikinya, Jawa Tengah bisa menjadi pelopor.
Surahmat
Pegiat Komunitas Nawaksara Banjarnegara
Pemadaman listrik bergilir yang dilakukan PLN di berbagai daerah beberapa waktu lalu adalah buntut panjang dari kelangkaan minyak. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), kelangkaan gas elpiji, dan pemadaman bergilir bisa jadi merupakan kejadian yang saling berkorelasi.
Buktinya PLN kerap mengatakan pemadaman terjadi karena pengurangan pasokan BBM ke pembangkit sehingga produksi listrik berkurang. Meski seruan peghematan sudah lama didengungkan, tapi tak membawa dampak besar. Di sejumlah daerah, bahkan ibu kota Jakarta, pemadaman terus terjadi. Meski bukan yang pertama, krisis energi yang kita alami, bisa jadi adalah yang terburuk sepanjang sejarah kelistrikan nasional.
Bar kali ini pemerintah mengemukakan ide-yang sedikit gila-untuk merubah hari libur bagi sejumlah produksi agar penggunaan listrik merata. Akibatnya, pengusaha yang mengaku terus menerus merugi protes. Mereka mengancam akan memPHK sejumlah karyawan. Sedangkan investor asing juga tak klah geram, mereka mengancam memindahkan investasinya ke negara lain. semua itu terjadi karena satu hal; kelangkaan energi.
Sebenarnya, untuk meningkatkan produksi listrik nasional dalam waktu dekat PLN akan membangun 40 pembangkit baru. Produksi listrik ke 40 pembangkit baru itu ditarget mencapai 10.000 MW. Namun 75 persen di antaranyaa masih menggunakan bahan bakar batu bara, sehingga rentan menimbulkan masalah lingkungan. Menurut data PLN, dari seluruh pembangkit listrik yang dimiliki, 30 persen masih menggunakan BBM, sedangkan 23 persen lainnya menggunakan batu bara.
"Menurut data PLN, dari seluruh pembangkit listrik yang dimiliki, 30 persen masih menggunakan BBM, sedangkan 23 persen lainnya menggunakan batu bara."
Menipisnya cadangan minyak nasional kian memprihatinkan. Meski ladang-ladang minyak baru terus dibuka, hasil produksi nasional tidak cukup untuk menghandle kebutuhan minyak dalam negeri. Disarankan, Pertamina juga mesti mulai berinisiatif menambah kepemilikan ladang minyak di luar negeri, seperti di Timur tengah atau Afrika. Namun untuk mewujudkannya, diperlukan pendekatan politik yang intensif dan sistematis. Sedangkan selama ini diplomasi kita dikenal masih lemah.
Sudah saatnya, minyak tidak menjadi tumpuan produksi energi nasional. Selain terus mengeksplorasi ladang-ladang minyak, diperlukan langkah sistematis agar kelangkaan energi seperti yang saat ini kita alami tidak terulang. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, mesti fokus pada pemberdayaan potensi lokal, termasuk dengan mengembangkan sumber energi alternatif.
Energi Alternatif
Di Indonesia, cadangan panas bumi yang tersebar di seluruh wilayah diperkirakan mencapai 27.000 MW, sedangkan yang dapat dimanfaatkan baru 900 MW. Artinya, hanya 3, 34 persen energi yang tersedia yang sudah dapat dimanfaatkan. Di Jawa Tengah juga terdapat sumber energi panas bumi, antara lain tersebar di Dieng (Wonosobo), Guci (Tegal), Baturaden (Banyumas) dan Gedongsongo (Semarang).
Selain potensi tambang, Jawa Tengah sebenarnya memiliki keunggulan dalam produksi energi bio diesel. Iklim tropis, luas lahan, kesuburan tanah, dan curah hujan sangat memungkinkan pertumbuhan bahan baku biodiesel seperti kelapa sawit, tebu, singkong, jagung, dan sorghum. Belum lagi adanya nipah, jarak, sagu dan enceng gondok. Namun sumber energi alternatif tersebut belum dimanfaatkan sepenuhnya.
Pengolahan bijih buah jarak contohnya, Sebenarnya dapat diolah sebagai pengganti minyak. Namun, meski ide ini muncul sejak lama, belum ada produksi secara massal, baik oleh pemerintah maupun swasta. Padahal di Jawa Tengah tersedia lahan cukup luas untuk membudidayakan jarak. Sedangkan tebu, yang antara lain dimiliki daerah Brebes dan Bumiayu sejauh ini hanya dimanfaatkan sebagai bahan baku gula. Padahal tebu juga dapat diolah sebagai penghasil etanol.
Potensi peternakan Jawa Tengah, antara lain di daerah Sragen, Banyumas, dan Blora juga potnesial dikembangkan gas biodiesel berbahan baku kotoran ruminansia. Jika diproduksi massal, gas ini dapat menggantikan fungsi elpiji, baik untuk rumah tangga maupun industri. Sedangkan di Boyolali terdapat potensi pabrik tahu yang ampasnya dapat diolah menjadi bahan bakar gas (BBG).
"Potensi peternakan Jawa Tengah, antara lain di daerah Sragen, Banyumas, dan Blora juga potnesial dikembangkan gas biodiesel berbahan baku kotoran ruminansia."
Aliran sungai besar di Jawa Tengah, dengan debit air 1,57-552 m2 /detik, juga terkesan kurang pemanfaatan. Gerak air dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik mokrohidro. Ini mungkin dilakukan mengingat beberapa sungai di Jawa Tengah memiliki debit air yang cukup. Sungai–sungai potensial ini antara lain tersebar di Banyumas, Jepara, Kendal, Kebumen, Cilacap, Banjarnegara, dan Blora. Oleh penduduk setempat, aliran sungai sebenarnya pernah dimanfaatkan. Namun karena keterbatasan alat, listrik yang dihasilkan masih sangat kecil dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Dalam pemberitaan, pernah pula ditayangkan seorang warga di sekitar waduk Jenderal Soedirman (Banjarnegara) yang mengolah tanaman enceng gondok menjadi gas. Melalui proses fermentasi, enceng gondok dapat diolah menghasilkan etanol. Oleh penemunya, gas tersebut hanya digunakan untuk keperluan rumah tangga seperti memasak. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat sebenarnya sudah memiliki inisiatif, namun belum terfasilitasi.
PLN Jateng dan DIY mencatat, terjadi peningkatan rumah tangga pengguna listrik hingga 2,12 persen. Hingga 2007 saja tinggkat elektrifikasi mencapai 66,23 dari keselurah jumlah penduduk. Angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat mengingat pertambahan penduduk dan perluasan jaringan. Bahkan PLN Jateng dan DIY menargetkan pertambahan pelanggan hingga 200.000 per tahun.
Jika tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah pembangkit, pasokan listrik tidak akan mencukupi. Target PLN mungkin akan sulit terwujud jika pembangkit masih mengandalkan BBM. Sudah saatnya produksi listrik berpaling ke energi alternatif yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Dan dengan potensi yang dimilikinya, Jawa Tengah bisa menjadi pelopor.
Surahmat
Pegiat Komunitas Nawaksara Banjarnegara
Pendidikan Pemanfaatan Energi, Sebuah Investasi
Di abad 21, energi menjadi isu paling paling seksi yang mendapat perhatian berbagai negara di dunia. Tidak heran jika negara-negara industri, Amerika dan Eropa, mulai berekspansi memburu sumber energi baru di Timur Tengah dan Asia Tenggara. Sementara di Indonesia, meski memiliki potensi besar, hingga kini masih terancam krisis. Buktinya, ancaman pemadaman listrik masih terus membayangi. Kenapa?
Ancaman Krisis-Meski kaya sumber energi, Indonesia masih ternacam krisis. (Sumber gambar: matanews.com)
Meski bukan yang pertama, krisis listrik di Indonesia medio tahun lalu adalah yang terburuk sepanjang sejarah kelistrikan nasional (Kompas, 13 Juli 2008). Dalam berbagai kesempatan, pemerintah beralasan sejumlah pembangkit sedang dalam perawatan rutin. Dalam kesempatan lain, pemerintah berkilah pasokan gas dan BBM ke pembangkit terhenti. Kedua alasan itu mungkin bisa ditolerir, tapi tidak jika tersu diulangi. Rasanya harus ada dobrakan mendasar agar krisis energi teratasi. Salah satu caranya dengan mengangkat isu energi dalam kurikulum pendidikan nasional.
Tak Tergarap
Secara objekif, Indonesia memiliki banyak sumber energi yang belum dimanfaatkan. Sayangnya, berdasarkan data PLN, dari seluruh pembangkit listrik yang ada, 30 persen diantaranya masih menggunakan BBM, dan 23 persen lainnya mengandalkan batu bara (Kompas, 29 Juli 2008).
Banyaknya pembangkit listrik yang masih menggunakan BBM, membuat konsumsi minyak nasional boros. Akibatnya, jika BBM langka pasokan listrik juga berkurang. Karena terlalu sering terjadi pemadaman, sektor usaha merugi. Mereka bahkan mengancam akan mem-PHK sejumlah karyawannya. Parahnya, jika pemadaman berlanjut sejumlah investor berencana memindahkan investasinya ke negara lain. Inilah episode berseri dari kurang tergarapnya potensi energi nasional.
Dalam waktu dekat sebenarnya PLN berencana membangun 40 pembangkit listrik bertenaga uap (PLTU) baru. 40 PLTU itu ditaksir akan menyokong produksi listrik nasional hingga 10.000 Megawatt (MW). Namun 75 persen dari jumlah pembangkit itu masih menggunakan batu bara yang rentan menimbulkan masalah lingkungan. Otoritas kebijakan energi selalu menafikkan penggarapan sumber energi alternatif dengan berbagai alasan. Pemerintah malah ngotot membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Jepara. Padahal proyek tersebut masih kontroversial dan rawan konflik sosial.
Kita lihat betapa banyak sumber energi yang sejauh ini belum tergarap. Cadangan panas bumi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia diperkirakan mencapai 27.000 MW, sedangkan yang dapat dimanfaatkan baru 900 MW. Artinya, kita hanya memanfaatkan 3, 34 persen atau sepertiga puluh dari cadangan panas bumi yang tersedia.
Selain potensi tambang, Indonesia sebenarnya memiliki keunggulan dalam produksi energi biodiesel. Iklom tropis, luas lahan, kesuburan tanah, dan curah hujan sangat memungkinkan pertumbuhan bahan baku biodiesel seperti kelapa sawit, singkong, nipah, jarak, sagu, enceng gondok dan sorghum. Bahan baku tersebut dapat diperoleh di seluruh Indonesia, utamanya bagian timur. Gorontalo berpeluang besar menjadi sentra penghasil etanol (C2H5OH) dengan jagung dan tebunya (Tempo, 6-12 Oktober 2008). Sayang berjuta sayang, sumber energi alternatif di atas belum optimal dimanfaatkan.
Pengolahan bijih buah jarak, contohnya, sebenarnya dapat diolah sebagai pengganti minyak. Namun, meski ide ini muncul sejak lama, belum ada produksi missal hingga saat ini. Selain jarak, kita juga memiliki sumber energi berupa kotoran ruminansia. Dengan jumlah hewan ternak di Indonesia, pengembangan biodiesel dari kotoran hewan memamah biak itu sangat mungkin dilakukan.. Jika diproduksi massal, gas ini dapat menggantikan fungsi elpiji, baik untuk rumah tangga maupun industri.
Dalam pemberitaan di sebuah televisi nasional (Seputar Indonesia, RCTI, Maret 2008) pernah pula ditayangkan seorang warga yang mengolah enceng gondok menjadi gas. Fermentasi tanaman yang banyak tumbuh di danau dan rawa ini menghasilkan amoniak (NH3). Melalui proses sederhana ini 100 kilogram enceng gondok basah dapat menghasilkan 1,7 kilogram amoniak.
Namun demikian, kelangkaan energi bukan monopoli Indonesia. Isu ini telah menjadi internasional yang melibatkan negara-negara di dunia. Dan hal itu yang mesti diperhatikan. Berkurangnya pasokan minyak akan membuat negara manapun lebih gencar berebut ladang minyak. Sedangkan sejumlah sumber energi makro seperti tenaga matahari dan angin belum banyak dimanfaatkan. Padahal jika pemanfaatannya optimal, kita tidak harus berpangku tangan pada sumber energi fosil.
Muatan Lokal
Untuk menggali potensi energi yang tersedia, diperlukan tangan terampil dan kreatif. Diperlukan banyak ide brilian untuk mengubah sumber-sumber energi yang masih‘tidur’ menjadi lebih berdaya guna. Karena itulah, isu kelangkaan energi perlu diperkenalkan kepada anak-anak, termasuk dengan memasukannya dalam kurikulum pendidikan nasional.
Meski materi pemanfaatan energi sudah mulai diperkenalkan di sekolah, intensitasnya masih kurang. Contohnya, pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA) di Sekolah Dasar, siswa mulai dikenalkan dengan energi seperti angin dan matahari. Namun materi yang diberikan masih menonjolkan aspek kognitif.
Sejak Dini - Pendidikan pemanfaatan energi perlu dikenalkan kepada anak-anak sejak dini. (Sumber gambar: http://www.eyc.co.uk)
Pada silabus mata pelajaran IPA tingkat IV, ditemukan konsep energi alam seperti angin. Namun pemahaman yang diberikan baru berkisar pada aspek teori, seperti tentang proses terjadinya angin atau jenis-jenis angin. Orientasi pembelajaran yang hanya menggarap aspek kognitif seperti ini perlahan mesti dirubah. Masih dalam pembahasan angin misalnya, siswa diajak berpikir bagaimana memanfaatkan angin, merubahnya menjadi energi listrik.
Hal serupa nampaknya terjadi di sekolah menengah. Pendalaman materi pemanfaatan energi masih kurang. Pada mata pelajaran Kimia misalnya. Siswa memang telah dikenalkan dengan konsep dasar kimia, sepertu unsur, senyawa dan kemungkinan reaksinya, namun kurang aplikatif. Saatnya paradigma lama belajar seperti ini dirubah. Saatnya pemerintah memasukkan mata pelajar pemanfaatan energi dalam kurikulum pendidikan nasional.
Dengan menambahkan pelajaran pemanfaatan energi, siswa diharapkan mampu mempraktekkan pemahaman kimia dasar untuk menghasilkan sumber energi baru. Demikian pula dalam mata pelajaran Biologi. Pengenalan tentang kekayaan sumber daya hayati mestinya disertai konsep praktis. Siswa diharap tidak hanya mengetahui dan memahami, melainkan bisa memanfaatkan konsep yang dikuasainya. Inilah standar komptensi lulusan yang sebenarnya di harapkan Undang-Undang no. 23 Tahun 2005 melalui kata keterampilan yang terdapat dalam keempat poin pasal 26.
Dalam menyusun komposisi sialbus, konsep ini sebenarnya dapat diterapkan mulai di sekolah. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang sekarang berlaku mengakomodasi tiap satuan pendidikan menambah materi ajar melalui muatan lokal. Materi yang diberikan disesuaikan dengan studi kasus yang terjadi di daerah masing-masing. Undang-undang sistim pendidikan nasional memacu guru memberdayakan potensi lokal melalui muatan lokal. Tentu saja ini menjadi peluang yang menggiurkan bagi guru sebagai inovator pendidikan.
Jika saja guru cermat, ada puluhan potensi lokal yang dapat digarap menjadi pokok bahasan dalam muatan lokal pemanfaatan energi. Setiap daerah memiliki keunggulan kondisi alam, vegetasi, dan varietas produk pertanian. Inilah yang harus dirubah menjadi energi alternatif.
Di Jawa Tengah saja ada berbagai jenis potensi energi. Panas bumi misalnya, terdapat di Dieng (Wonosobo dan Banjarnagara), Guci (Tegal), Baturaden (Banyumas) dan Gedongsongo (Semarang). Sedangkan bahan baku biodisel antara lain enceng gondok (Wonogiri, Banjarnegara), singkong (Purbalingga, Brebes), tebu (Brebes, Kendal, Banyumas), sorghum, nipah dan jarak dapat dikembangkan di seluruh Jawa Tengah.
Kotoran ruminansia juga melimpah di Jawa Tengah. Setidaknya dapat diperoleh di tiga daerah sentra peternakan, yakni Sragen, Blora dan Banyumas.
Aliran sungai besar di Jawa Tengah, dengan debit air 1,57-552 m2 /detik, juga terkesan kurang pemanfaatan. Gerak air dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik mokrohidro. Ini sangat mungkin dilakukan mengingat beberapa sungai di Jawa Tengah memiliki debit air yang cukup. Sungai–sungai potensial ini antara lain tersebar di Banyumas, Jepara, Kendal, Banjarnegara, Kebumen, Cilacap, dan Blora.
PLN Jateng dan DIY mencatat, terjadi peningkatan rumah tangga pengguna listrik hingga 2,12 persen. Hingga 2007 saja tingkat elektrifikasi mencapai 66,23 dari keselurah jumlah penduduk. Angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat mengingat pertambahan penduduk dan perluasan jaringan. Bahkan PLN Jateng dan DIY menargetkan pertambahan pelanggan hingga 200.000 per tahun. Jika tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah pembangkit, atau jika pembangkit masih menggunakan BBM, pasokan listrik tidak akan mencukupi. Saatnya produksi listrik berpaling ke energi alternatif.
Tentu sangat menyenangkan menjadi bangsa yang berkecukupan energi. Mendidik anak-anak agar terampil menjadi pencipta dan pengguna sumber energi adalah investasi jangka panjang. Kita lihat, siapa yang berani memulainya.
Surahmat
Pegiat Komunitas Nawaksara Banjarnegara
Ancaman Krisis-Meski kaya sumber energi, Indonesia masih ternacam krisis. (Sumber gambar: matanews.com)
Meski bukan yang pertama, krisis listrik di Indonesia medio tahun lalu adalah yang terburuk sepanjang sejarah kelistrikan nasional (Kompas, 13 Juli 2008). Dalam berbagai kesempatan, pemerintah beralasan sejumlah pembangkit sedang dalam perawatan rutin. Dalam kesempatan lain, pemerintah berkilah pasokan gas dan BBM ke pembangkit terhenti. Kedua alasan itu mungkin bisa ditolerir, tapi tidak jika tersu diulangi. Rasanya harus ada dobrakan mendasar agar krisis energi teratasi. Salah satu caranya dengan mengangkat isu energi dalam kurikulum pendidikan nasional.
Tak Tergarap
Secara objekif, Indonesia memiliki banyak sumber energi yang belum dimanfaatkan. Sayangnya, berdasarkan data PLN, dari seluruh pembangkit listrik yang ada, 30 persen diantaranya masih menggunakan BBM, dan 23 persen lainnya mengandalkan batu bara (Kompas, 29 Juli 2008).
Banyaknya pembangkit listrik yang masih menggunakan BBM, membuat konsumsi minyak nasional boros. Akibatnya, jika BBM langka pasokan listrik juga berkurang. Karena terlalu sering terjadi pemadaman, sektor usaha merugi. Mereka bahkan mengancam akan mem-PHK sejumlah karyawannya. Parahnya, jika pemadaman berlanjut sejumlah investor berencana memindahkan investasinya ke negara lain. Inilah episode berseri dari kurang tergarapnya potensi energi nasional.
Dalam waktu dekat sebenarnya PLN berencana membangun 40 pembangkit listrik bertenaga uap (PLTU) baru. 40 PLTU itu ditaksir akan menyokong produksi listrik nasional hingga 10.000 Megawatt (MW). Namun 75 persen dari jumlah pembangkit itu masih menggunakan batu bara yang rentan menimbulkan masalah lingkungan. Otoritas kebijakan energi selalu menafikkan penggarapan sumber energi alternatif dengan berbagai alasan. Pemerintah malah ngotot membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Jepara. Padahal proyek tersebut masih kontroversial dan rawan konflik sosial.
Kita lihat betapa banyak sumber energi yang sejauh ini belum tergarap. Cadangan panas bumi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia diperkirakan mencapai 27.000 MW, sedangkan yang dapat dimanfaatkan baru 900 MW. Artinya, kita hanya memanfaatkan 3, 34 persen atau sepertiga puluh dari cadangan panas bumi yang tersedia.
Selain potensi tambang, Indonesia sebenarnya memiliki keunggulan dalam produksi energi biodiesel. Iklom tropis, luas lahan, kesuburan tanah, dan curah hujan sangat memungkinkan pertumbuhan bahan baku biodiesel seperti kelapa sawit, singkong, nipah, jarak, sagu, enceng gondok dan sorghum. Bahan baku tersebut dapat diperoleh di seluruh Indonesia, utamanya bagian timur. Gorontalo berpeluang besar menjadi sentra penghasil etanol (C2H5OH) dengan jagung dan tebunya (Tempo, 6-12 Oktober 2008). Sayang berjuta sayang, sumber energi alternatif di atas belum optimal dimanfaatkan.
Pengolahan bijih buah jarak, contohnya, sebenarnya dapat diolah sebagai pengganti minyak. Namun, meski ide ini muncul sejak lama, belum ada produksi missal hingga saat ini. Selain jarak, kita juga memiliki sumber energi berupa kotoran ruminansia. Dengan jumlah hewan ternak di Indonesia, pengembangan biodiesel dari kotoran hewan memamah biak itu sangat mungkin dilakukan.. Jika diproduksi massal, gas ini dapat menggantikan fungsi elpiji, baik untuk rumah tangga maupun industri.
Dalam pemberitaan di sebuah televisi nasional (Seputar Indonesia, RCTI, Maret 2008) pernah pula ditayangkan seorang warga yang mengolah enceng gondok menjadi gas. Fermentasi tanaman yang banyak tumbuh di danau dan rawa ini menghasilkan amoniak (NH3). Melalui proses sederhana ini 100 kilogram enceng gondok basah dapat menghasilkan 1,7 kilogram amoniak.
Namun demikian, kelangkaan energi bukan monopoli Indonesia. Isu ini telah menjadi internasional yang melibatkan negara-negara di dunia. Dan hal itu yang mesti diperhatikan. Berkurangnya pasokan minyak akan membuat negara manapun lebih gencar berebut ladang minyak. Sedangkan sejumlah sumber energi makro seperti tenaga matahari dan angin belum banyak dimanfaatkan. Padahal jika pemanfaatannya optimal, kita tidak harus berpangku tangan pada sumber energi fosil.
Muatan Lokal
Untuk menggali potensi energi yang tersedia, diperlukan tangan terampil dan kreatif. Diperlukan banyak ide brilian untuk mengubah sumber-sumber energi yang masih‘tidur’ menjadi lebih berdaya guna. Karena itulah, isu kelangkaan energi perlu diperkenalkan kepada anak-anak, termasuk dengan memasukannya dalam kurikulum pendidikan nasional.
Meski materi pemanfaatan energi sudah mulai diperkenalkan di sekolah, intensitasnya masih kurang. Contohnya, pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA) di Sekolah Dasar, siswa mulai dikenalkan dengan energi seperti angin dan matahari. Namun materi yang diberikan masih menonjolkan aspek kognitif.
Sejak Dini - Pendidikan pemanfaatan energi perlu dikenalkan kepada anak-anak sejak dini. (Sumber gambar: http://www.eyc.co.uk)
Pada silabus mata pelajaran IPA tingkat IV, ditemukan konsep energi alam seperti angin. Namun pemahaman yang diberikan baru berkisar pada aspek teori, seperti tentang proses terjadinya angin atau jenis-jenis angin. Orientasi pembelajaran yang hanya menggarap aspek kognitif seperti ini perlahan mesti dirubah. Masih dalam pembahasan angin misalnya, siswa diajak berpikir bagaimana memanfaatkan angin, merubahnya menjadi energi listrik.
Hal serupa nampaknya terjadi di sekolah menengah. Pendalaman materi pemanfaatan energi masih kurang. Pada mata pelajaran Kimia misalnya. Siswa memang telah dikenalkan dengan konsep dasar kimia, sepertu unsur, senyawa dan kemungkinan reaksinya, namun kurang aplikatif. Saatnya paradigma lama belajar seperti ini dirubah. Saatnya pemerintah memasukkan mata pelajar pemanfaatan energi dalam kurikulum pendidikan nasional.
Dengan menambahkan pelajaran pemanfaatan energi, siswa diharapkan mampu mempraktekkan pemahaman kimia dasar untuk menghasilkan sumber energi baru. Demikian pula dalam mata pelajaran Biologi. Pengenalan tentang kekayaan sumber daya hayati mestinya disertai konsep praktis. Siswa diharap tidak hanya mengetahui dan memahami, melainkan bisa memanfaatkan konsep yang dikuasainya. Inilah standar komptensi lulusan yang sebenarnya di harapkan Undang-Undang no. 23 Tahun 2005 melalui kata keterampilan yang terdapat dalam keempat poin pasal 26.
Dalam menyusun komposisi sialbus, konsep ini sebenarnya dapat diterapkan mulai di sekolah. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang sekarang berlaku mengakomodasi tiap satuan pendidikan menambah materi ajar melalui muatan lokal. Materi yang diberikan disesuaikan dengan studi kasus yang terjadi di daerah masing-masing. Undang-undang sistim pendidikan nasional memacu guru memberdayakan potensi lokal melalui muatan lokal. Tentu saja ini menjadi peluang yang menggiurkan bagi guru sebagai inovator pendidikan.
Jika saja guru cermat, ada puluhan potensi lokal yang dapat digarap menjadi pokok bahasan dalam muatan lokal pemanfaatan energi. Setiap daerah memiliki keunggulan kondisi alam, vegetasi, dan varietas produk pertanian. Inilah yang harus dirubah menjadi energi alternatif.
Di Jawa Tengah saja ada berbagai jenis potensi energi. Panas bumi misalnya, terdapat di Dieng (Wonosobo dan Banjarnagara), Guci (Tegal), Baturaden (Banyumas) dan Gedongsongo (Semarang). Sedangkan bahan baku biodisel antara lain enceng gondok (Wonogiri, Banjarnegara), singkong (Purbalingga, Brebes), tebu (Brebes, Kendal, Banyumas), sorghum, nipah dan jarak dapat dikembangkan di seluruh Jawa Tengah.
Kotoran ruminansia juga melimpah di Jawa Tengah. Setidaknya dapat diperoleh di tiga daerah sentra peternakan, yakni Sragen, Blora dan Banyumas.
Aliran sungai besar di Jawa Tengah, dengan debit air 1,57-552 m2 /detik, juga terkesan kurang pemanfaatan. Gerak air dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik mokrohidro. Ini sangat mungkin dilakukan mengingat beberapa sungai di Jawa Tengah memiliki debit air yang cukup. Sungai–sungai potensial ini antara lain tersebar di Banyumas, Jepara, Kendal, Banjarnegara, Kebumen, Cilacap, dan Blora.
PLN Jateng dan DIY mencatat, terjadi peningkatan rumah tangga pengguna listrik hingga 2,12 persen. Hingga 2007 saja tingkat elektrifikasi mencapai 66,23 dari keselurah jumlah penduduk. Angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat mengingat pertambahan penduduk dan perluasan jaringan. Bahkan PLN Jateng dan DIY menargetkan pertambahan pelanggan hingga 200.000 per tahun. Jika tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah pembangkit, atau jika pembangkit masih menggunakan BBM, pasokan listrik tidak akan mencukupi. Saatnya produksi listrik berpaling ke energi alternatif.
Tentu sangat menyenangkan menjadi bangsa yang berkecukupan energi. Mendidik anak-anak agar terampil menjadi pencipta dan pengguna sumber energi adalah investasi jangka panjang. Kita lihat, siapa yang berani memulainya.
Surahmat
Pegiat Komunitas Nawaksara Banjarnegara
Logika Terbalik Penanganan Kekeringan
Tari Ujungan yang berasal dari Kecamatan Susukan, Banjarnegara tampaknya perlu kita renungkan pesannya dalam waktu dekat ini. Tari tradisi yang dulu digunakan penduduk setempat sebagai ritual minta hujan itu menyindir masyarakat yang tak lagi bersahabat dengan alam. Masyarakat senang menhamburkan kelimpahan air saat musim penghujan, sedangkan pada musim kemarau hanya bisa meratapi akibatnya.
Gambaran sikap masyarakat dalam tari Ujungan sangat kentara belakangan ini. Masyarakat kita masih gemar memaknai sesuatu hanya setelah sesuatu terjadi. Saat kekeringan melanda kita baru sadar dan saling menyerukan perlu dilakukan upaya preventif. Para pengamat mulai menyarankan agar dilakukan mitigasi di daerah yang rawan. Padahal kekeringan sudah melanda dan dirasakan akibatnya.
Melakukan mitigasi di saat seperti ini sama halnya mengusulkan pengerukan kali saat banjir mulai melanda. Saat ini masyarakat sudah telanjur resah oleh kekeringan. Di Wonogiri, salah satu daerah paling rawan kekeringan di Jawa Tengah, sebagian penduduk terpaksa mengonsumsi air kotor yang didapat dengan mengais air dari telaga buatan di sekitar pemukiman mereka (Indosiar.com, 18/7).
Sindiran dalam Tari Ujungan menunjukkan bahwa logika penanganan kekeringan tampaknya sudah terbalik. Saat kekeringan mulai dirasakan orang baru bicara tentang mitigasi, sedangkan saat musim hujan seolah tidak terjadi apa-apa. Masyarakat menikmati pasokan air yang melimpah tanpa persiapan antisipasi kekeringan musim depan. Padahal bagi masyarakat di Jawa Tengah kekeringan sudah menjadi anualitas.
Mengingat kekeringan sudah cukup parah, penanganan kekeringan harus diusahakan sesuai kebutuhan masyarakat. Diperlukan usaha praktis yang hasilnya dapat dinikmati dalam waktu dekat. Tentu saja usaha tersebut dilakukan tanpa meninggalkan usaha jangka panjang.
Solusi Jangka Pendek
Dalam istilah Toto Subandriyo (Suara Merdeka, 22/7) upaya jangka pendek berarti upaya ‘memadamkan kebakaran’. Artinya, usaha ini diperlukan untuk meredam akibat yang sudah timbul, seperti kelangkaan air bersih dan kekeringan area pertanian. Kedua hal itu dianggap patut diprioritaskan karena punya efek langsung dengan kehidupan masyarakat. Air bersih diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup, sedangkan pengairan area pertanian untuk menjamin stok bahan pangan.
Di sejumlah daerah pasokan air bersih dilakukan dengan menyuplai air bersih dengan tangki-tangki air. Pemerintah setempat melalui PDAM menyisir daerah yang krisis air lalu memberikan bantuan air. Meski bisa langsung dirasakan manfaatnya, cara seperti ini kurang efektif.
Suplai air bersih dengan tangki ternyata tidak mampu menjangkau setiap daerah. Truk tangki tidak mampu menjangkau daerah-daerah di lereng gunung meski penduduk sangat memerlukannya. Apalagi karena kemarau tahun ini diprediksi akan berlangsung lama, dan baru mencapai puncaknya pada Agustus nanti, pemerintah daerah tidak mungkin menyuplai air terus menerus.
Selain menyuplai air bersih sebenarnya sumur bor cukup efektif menanggulangi kekeringan, utamanya di daerah kritis. Hal ini terbukti setelah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuat sumur bor sejak 2003 lalu. Sayangnya hingga kini Pemprov baru membuat 44 sumur bor di sejumlah kabupaten. Padahal idealnya, seluruh daerah yang secara hidrologis memenuhi syarat harus memiliki sumur bor.
Sektor Pertanian
Setelah kebutuhan air bersih, prioritas selanjutnya adalah memastikan pasokan air di sektor pertanian. Langkah ini perlu dilakukan secara mandiri karena tidak setiap daerah memiliki waduk untuk menjamin kebutuhan pengairan. Bahkan dari 72 waduk di Indonesia yang dipantau kondisi airnya, ternyata 23 waduk dalam kondisi kering.
Antisipasi bagi warga yang areal pertaniannya jauh dari waduk bisa dilakukan dengan membuat embung atau kolam besar yang diharapkan dapat terus mengeluarkan air di musim kemarau. Upaya ini dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat meski dalam proses pembuatannya perlu memilih sumber air yang mengalir sepanjang tahun.
Pada saat seperti ini embung sangat diperlukan untuk beberapa tujuan, termasuk menjaga produktivitas lahan. Embung digunakan untuk menjaga intensitas tanam agar petani tetap memiliki pendapatan. Dengan begitu tenaga kerja di bidang pertanian bisa lebih produktif sehingga mengurangi tren urbanisasi yang selama ini banyak terjadi di musim kemarau.
Air embung dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti mengairi tanaman padi dan palawija. Namun untuk pengairan padi perlu mempertimbangkan jumlah air yang ada. Pengairan untuk tanaman padi hanya dilakukan pada saat kritis, yaitu pada fase primordia (bunting), pembungaan, dan pengisian gabah. Air disalurkan ke petak pertanaman menggunakan pompa dan slang hingga kondisi tanah jenuh air.
Kearifan lokal
Usaha jangka pendek di atas tentu saja harus dibarengi dengan usaha jangka panjang. Mengingat kekeringan sebenarnya terjadi oleh ulah manusia, usaha itu harus disertai laku mawas diri. Kita harus merenungkan kembali mengapa alam begitu congkak hingga tak berkenan mengeluarkan air.
Usaha mawas diri perlu dilakukan dengan mempertimbangkan cara masyarakat kuno menjaga stok airnya. Dulu, meskipun kemarau terjadi tiap tahun namun tidak menyebabkan kekeringan karena masyarakat konsisten menjaga kesimbangan lingkungannya. Daerah alairan sungai (DAS) ditetapkan sebagai daerah larangan kelola untuk menjamin kelestarian tumbuhan. Untuk menjaga daerah resapan penduduk menanam bambu, aren, dan pinang.
Cara seperti itu sebenarnya telah diadopsi Parturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003. Dalam aturan tersebut telah ditetapkan detail DAS diseluruh kabupaten di Jawa Tengah. Namun karena pengawasan terhadap pelaksanaan aturan ini lemah, masih banyak DAS yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian sehingga rusak. Akibatnya, kekeringan menjadi bencana rutin yang datang setiap tahun. Sementara kita hanya bisa mengeluhkan akibatnya.
Surahmat
Pegiat Komunitas Nawaksara banjarnegara
Gambaran sikap masyarakat dalam tari Ujungan sangat kentara belakangan ini. Masyarakat kita masih gemar memaknai sesuatu hanya setelah sesuatu terjadi. Saat kekeringan melanda kita baru sadar dan saling menyerukan perlu dilakukan upaya preventif. Para pengamat mulai menyarankan agar dilakukan mitigasi di daerah yang rawan. Padahal kekeringan sudah melanda dan dirasakan akibatnya.
Melakukan mitigasi di saat seperti ini sama halnya mengusulkan pengerukan kali saat banjir mulai melanda. Saat ini masyarakat sudah telanjur resah oleh kekeringan. Di Wonogiri, salah satu daerah paling rawan kekeringan di Jawa Tengah, sebagian penduduk terpaksa mengonsumsi air kotor yang didapat dengan mengais air dari telaga buatan di sekitar pemukiman mereka (Indosiar.com, 18/7).
Sindiran dalam Tari Ujungan menunjukkan bahwa logika penanganan kekeringan tampaknya sudah terbalik. Saat kekeringan mulai dirasakan orang baru bicara tentang mitigasi, sedangkan saat musim hujan seolah tidak terjadi apa-apa. Masyarakat menikmati pasokan air yang melimpah tanpa persiapan antisipasi kekeringan musim depan. Padahal bagi masyarakat di Jawa Tengah kekeringan sudah menjadi anualitas.
Mengingat kekeringan sudah cukup parah, penanganan kekeringan harus diusahakan sesuai kebutuhan masyarakat. Diperlukan usaha praktis yang hasilnya dapat dinikmati dalam waktu dekat. Tentu saja usaha tersebut dilakukan tanpa meninggalkan usaha jangka panjang.
Solusi Jangka Pendek
Dalam istilah Toto Subandriyo (Suara Merdeka, 22/7) upaya jangka pendek berarti upaya ‘memadamkan kebakaran’. Artinya, usaha ini diperlukan untuk meredam akibat yang sudah timbul, seperti kelangkaan air bersih dan kekeringan area pertanian. Kedua hal itu dianggap patut diprioritaskan karena punya efek langsung dengan kehidupan masyarakat. Air bersih diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup, sedangkan pengairan area pertanian untuk menjamin stok bahan pangan.
Di sejumlah daerah pasokan air bersih dilakukan dengan menyuplai air bersih dengan tangki-tangki air. Pemerintah setempat melalui PDAM menyisir daerah yang krisis air lalu memberikan bantuan air. Meski bisa langsung dirasakan manfaatnya, cara seperti ini kurang efektif.
Suplai air bersih dengan tangki ternyata tidak mampu menjangkau setiap daerah. Truk tangki tidak mampu menjangkau daerah-daerah di lereng gunung meski penduduk sangat memerlukannya. Apalagi karena kemarau tahun ini diprediksi akan berlangsung lama, dan baru mencapai puncaknya pada Agustus nanti, pemerintah daerah tidak mungkin menyuplai air terus menerus.
Selain menyuplai air bersih sebenarnya sumur bor cukup efektif menanggulangi kekeringan, utamanya di daerah kritis. Hal ini terbukti setelah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuat sumur bor sejak 2003 lalu. Sayangnya hingga kini Pemprov baru membuat 44 sumur bor di sejumlah kabupaten. Padahal idealnya, seluruh daerah yang secara hidrologis memenuhi syarat harus memiliki sumur bor.
Sektor Pertanian
Setelah kebutuhan air bersih, prioritas selanjutnya adalah memastikan pasokan air di sektor pertanian. Langkah ini perlu dilakukan secara mandiri karena tidak setiap daerah memiliki waduk untuk menjamin kebutuhan pengairan. Bahkan dari 72 waduk di Indonesia yang dipantau kondisi airnya, ternyata 23 waduk dalam kondisi kering.
Antisipasi bagi warga yang areal pertaniannya jauh dari waduk bisa dilakukan dengan membuat embung atau kolam besar yang diharapkan dapat terus mengeluarkan air di musim kemarau. Upaya ini dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat meski dalam proses pembuatannya perlu memilih sumber air yang mengalir sepanjang tahun.
Pada saat seperti ini embung sangat diperlukan untuk beberapa tujuan, termasuk menjaga produktivitas lahan. Embung digunakan untuk menjaga intensitas tanam agar petani tetap memiliki pendapatan. Dengan begitu tenaga kerja di bidang pertanian bisa lebih produktif sehingga mengurangi tren urbanisasi yang selama ini banyak terjadi di musim kemarau.
Air embung dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti mengairi tanaman padi dan palawija. Namun untuk pengairan padi perlu mempertimbangkan jumlah air yang ada. Pengairan untuk tanaman padi hanya dilakukan pada saat kritis, yaitu pada fase primordia (bunting), pembungaan, dan pengisian gabah. Air disalurkan ke petak pertanaman menggunakan pompa dan slang hingga kondisi tanah jenuh air.
Kearifan lokal
Usaha jangka pendek di atas tentu saja harus dibarengi dengan usaha jangka panjang. Mengingat kekeringan sebenarnya terjadi oleh ulah manusia, usaha itu harus disertai laku mawas diri. Kita harus merenungkan kembali mengapa alam begitu congkak hingga tak berkenan mengeluarkan air.
Usaha mawas diri perlu dilakukan dengan mempertimbangkan cara masyarakat kuno menjaga stok airnya. Dulu, meskipun kemarau terjadi tiap tahun namun tidak menyebabkan kekeringan karena masyarakat konsisten menjaga kesimbangan lingkungannya. Daerah alairan sungai (DAS) ditetapkan sebagai daerah larangan kelola untuk menjamin kelestarian tumbuhan. Untuk menjaga daerah resapan penduduk menanam bambu, aren, dan pinang.
Cara seperti itu sebenarnya telah diadopsi Parturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003. Dalam aturan tersebut telah ditetapkan detail DAS diseluruh kabupaten di Jawa Tengah. Namun karena pengawasan terhadap pelaksanaan aturan ini lemah, masih banyak DAS yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian sehingga rusak. Akibatnya, kekeringan menjadi bencana rutin yang datang setiap tahun. Sementara kita hanya bisa mengeluhkan akibatnya.
Surahmat
Pegiat Komunitas Nawaksara banjarnegara
Wednesday, 13 January 2010
Menyelamatkan Waduk Mrica
Pemadaman bergilir yang dilakukan PLN adalah bukti mulai melangkanya energi di negara kita. Para ahli memperkirakan, tidak lebih dari dua dekade lagi sumber energi fosil seperti minyak akan habis. Padahal sekitar 70 persen pembangkit listrik yang dimiliki PLN masih menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM). Jika cadangan minyak dalam negeri habis, dapat dipastikan listrik juga akan menghilang. Untuk mengantisipasinya, sumber-sumber energi alternatif harus tetap terpelihara sehingga tetap mampu menyumbang produksi energi nasional. Sangat disayangkan, sumber energi hidro seperti waduk Panglima Besar Jederal Soedirman -lebih dikenal dengan Waduk Mrica- di Banjarnegara justru terancam eksistensianya.
Saat awal di fungsikan pada tahun 1989 waduk Mrica diperkirakan dapat berfungsi selama 60 tahun, atau hingga 2050. Namun pendagkalan akibat benda sedimen yang berjalan terus menerus membuat debit air dalam waduk berkurang. Akibatnya, produksi listrik juga menurun. Padahal PLTA ini mampu memproduksi energi listrik hingga 180,93 Mega Watt (MW). Jika sedimentasi tidak diatasi, umur waduk ini hanya sekitar 10 tahun lagi, hanya separuh dari usia waduk yang ditargetkan.
Selain sebagai pembangkit energi listrik, waduk Mrica juga berfungsi sebagai pengendali banjir saat musim hujan, objek wisata, dan memberikan masukan pendapatan daerah dari retribusi pemanfaatan air permukaan. Penduduk sekitar di kecamatan Wanadadi dan Bawang juga memanfaatkannya untuk mengembangkan ikan darat dengan keramba. Seiring dengan kerusakan waduk potensi ini akan berkurang.
Sedimentasi
Waduk Mrica disangga oleh dua sungai besar di Banjarnegara, yaitu Serayu dan Merawu. Diperkirakan, erosi pada (Daerah Aliran Sungai) DAS Serayu yang luasnya 678,31 km persegi mencapai 4,12 mm pertahun. Kondisi lebih parah terjadi di DAS Merawu. Dengan luas sekitar 218,6 km persegi tergerus hingga 10,23 mm pertahun. Laju erosi di kedua sungai membuat endapan lumpur semakin menumpuk. Hingga akhir tahun 2007 saja endapan lumpur dalam waduk telah mencapai 74 juta meter kubik. Padahal kaspasitas waduk ini hanya 140 juta meter kubik. Artinya, separuh lebih daya tampung waduk telah dipenuhi lumpur.
Secara kasat mata, sedimentasi dapat dilihat pada kekeruhan air sungai. Selain itu, aliran sungai juga kerap membawa material padat berupa batu cadas atau sampah. Ditengarai, larutnya berbagai material menyebabkan penyuburan Lumpur sehingga memicu pertumbuhan tanaman di dasar waduk. Jika dibiarkan terus menerus, tentu saja akan memberi kontribusi besar pada pendangkalan waduk.
Setidaknya ada tiga hal yang menyebabkan erosi di DAS kedua sungai tersebut sangat cepat.
Pertama, tanah di keempat kecamatan penyangga waduk sangat miring. Beberapa daerah berupa perbukitan yang mudah hanyut air atau longsor. Saat terjadi bencana tanah longsor di desa Sijeruk awal tahun 2006 lalu misalnya, Lumpur longsoran hanyut melalui Sungai Komprat, anak sungai Merawu. Kedua, sebagian besar penduduk kecamatan Batur dan Pejawaran berprofesi sebagai petani sayur. Umumnya mereka menebang tanaman menahun agar sayuran bisa tumbuh dengan baik. Mereka juga kerap membuat bedeng tanah searah dengan kemiringan tanah sehingga tanah lebih mudah hanyut jika hujan. Ketiga, di hulu sungai Serayu dan Merawu terjadi kerusakan hutan. Hutan pinus banyak dimanfaatkan penduduk sebagai lahan pertanian. Keempat, di beberapa titik terdapat penambangan pasir.
Rehablitasi Lahan
Pengelola waduk Mrica sadar betul bahwa upaya melestarikan waduk harus dibangun dengan kesadaran masyarakat. Karena itulah pengelola (PT. Inonesia Power) UPT. Mrica menyelanggarakan acara tahunan bertajuk Jumpa Bakti Lingkungan Alam Raya (Jambalaya) Serayu. Acara semacam ini juga bentuk sosialisasi kepada masyarakat sekitar DAS agar mau berpartisipasi aktif menjaga kelestarian lingkungan. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat mengerti peran sertanya untuk menyelamtkan waduk Mrica.
Banyakanya lumpur endapan memaksa pengelola melakukan pengerukana agr waduk dapat diselamatkan. Namun hal itu akan memakan biaya yang sangat besar. Bias jadi, biaya pengerukan akan sama dengan biaya pembangunan waduk. Selain itu, pengerukan akan memakan waktu terlalu lama hingga menyebabkan pembangkit tidak bisa beroperasi. Namun bukan hanya itu masalah yang dihadapi ini. Untuk membuang lumpur yang sedemikian banyak, diperlukan lahan yang sangat luas. Lumpur tidak mungkin dihanyutkan karena akan menimbulkan masalah lingkungan di muara sungai.
Sebenarnya, karena mengandung tanah lempung lumpur endapan dapat dimanfaatkan menjadi bahan baku pembuatan batu bata. Bahkan potensial di jadikan pupuk karena mengandung NPK dan fosfor. Sekali lagi, karena jumlahnya yang terlalu banyak, akan sangat sulit mengelolanya dalam waktu singkat. Namun pengerukan tidak akan efektif selama laju erosi tetap dibiarkan.
Penyelamatan waduk Mrica harus dilakukan dengan mengatasi akar masalahnya, yakni merehabilitasi DAS Serayu dan Merawu. Pola pengelolaan tanah yang keliru juga perlahan harus diperbaiki. Termasuk dengan merehabilitasi hutan yang rusak.
Tanah-tanah gundul di keempat kecamatan penyangga waduk perlu direboisasi. Meski di kecamatan Batur dan Pejawaran pernah dilakukan penanaman pohon, namun tidak efektif. Kesadaran masyarakat yang rendah atas pelestarian lingkungan membuat penanaman gagal. Salah satu sebabnya, tanaman yang ditanam adalah akasia, suren, dan kaliandra yang kurang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Agar masyarakat mau terlibat menjaga tanaman, pola penanaman akan lebih baik jika dirubah. Termasuk dengan mengganti jenis tanaman yang bisa memberi manfaat (secara langsung) pada masyarakat.
Selain itu, agar kesadaran masyarakat terbangun, DAS perlu dihidupkan menjadi lokasi wisata seperti arung jeram. Sedangkan waduk, dapat dikelola menjadi area wisata dan olahraga air. Selama ini pengelolaan waduk sebagai tempat wisata dinilai masih kurang.
Surahmat, anggota BP2M Unnes
Sumber: Wacana Lokal Suara Merdeka, 29 Juli 2008
http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2008/07/29/24090/Menyelamatkan.Waduk.Mrica
Saat awal di fungsikan pada tahun 1989 waduk Mrica diperkirakan dapat berfungsi selama 60 tahun, atau hingga 2050. Namun pendagkalan akibat benda sedimen yang berjalan terus menerus membuat debit air dalam waduk berkurang. Akibatnya, produksi listrik juga menurun. Padahal PLTA ini mampu memproduksi energi listrik hingga 180,93 Mega Watt (MW). Jika sedimentasi tidak diatasi, umur waduk ini hanya sekitar 10 tahun lagi, hanya separuh dari usia waduk yang ditargetkan.
Selain sebagai pembangkit energi listrik, waduk Mrica juga berfungsi sebagai pengendali banjir saat musim hujan, objek wisata, dan memberikan masukan pendapatan daerah dari retribusi pemanfaatan air permukaan. Penduduk sekitar di kecamatan Wanadadi dan Bawang juga memanfaatkannya untuk mengembangkan ikan darat dengan keramba. Seiring dengan kerusakan waduk potensi ini akan berkurang.
Sedimentasi
Waduk Mrica disangga oleh dua sungai besar di Banjarnegara, yaitu Serayu dan Merawu. Diperkirakan, erosi pada (Daerah Aliran Sungai) DAS Serayu yang luasnya 678,31 km persegi mencapai 4,12 mm pertahun. Kondisi lebih parah terjadi di DAS Merawu. Dengan luas sekitar 218,6 km persegi tergerus hingga 10,23 mm pertahun. Laju erosi di kedua sungai membuat endapan lumpur semakin menumpuk. Hingga akhir tahun 2007 saja endapan lumpur dalam waduk telah mencapai 74 juta meter kubik. Padahal kaspasitas waduk ini hanya 140 juta meter kubik. Artinya, separuh lebih daya tampung waduk telah dipenuhi lumpur.
Secara kasat mata, sedimentasi dapat dilihat pada kekeruhan air sungai. Selain itu, aliran sungai juga kerap membawa material padat berupa batu cadas atau sampah. Ditengarai, larutnya berbagai material menyebabkan penyuburan Lumpur sehingga memicu pertumbuhan tanaman di dasar waduk. Jika dibiarkan terus menerus, tentu saja akan memberi kontribusi besar pada pendangkalan waduk.
Setidaknya ada tiga hal yang menyebabkan erosi di DAS kedua sungai tersebut sangat cepat.
Pertama, tanah di keempat kecamatan penyangga waduk sangat miring. Beberapa daerah berupa perbukitan yang mudah hanyut air atau longsor. Saat terjadi bencana tanah longsor di desa Sijeruk awal tahun 2006 lalu misalnya, Lumpur longsoran hanyut melalui Sungai Komprat, anak sungai Merawu. Kedua, sebagian besar penduduk kecamatan Batur dan Pejawaran berprofesi sebagai petani sayur. Umumnya mereka menebang tanaman menahun agar sayuran bisa tumbuh dengan baik. Mereka juga kerap membuat bedeng tanah searah dengan kemiringan tanah sehingga tanah lebih mudah hanyut jika hujan. Ketiga, di hulu sungai Serayu dan Merawu terjadi kerusakan hutan. Hutan pinus banyak dimanfaatkan penduduk sebagai lahan pertanian. Keempat, di beberapa titik terdapat penambangan pasir.
Rehablitasi Lahan
Pengelola waduk Mrica sadar betul bahwa upaya melestarikan waduk harus dibangun dengan kesadaran masyarakat. Karena itulah pengelola (PT. Inonesia Power) UPT. Mrica menyelanggarakan acara tahunan bertajuk Jumpa Bakti Lingkungan Alam Raya (Jambalaya) Serayu. Acara semacam ini juga bentuk sosialisasi kepada masyarakat sekitar DAS agar mau berpartisipasi aktif menjaga kelestarian lingkungan. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat mengerti peran sertanya untuk menyelamtkan waduk Mrica.
Banyakanya lumpur endapan memaksa pengelola melakukan pengerukana agr waduk dapat diselamatkan. Namun hal itu akan memakan biaya yang sangat besar. Bias jadi, biaya pengerukan akan sama dengan biaya pembangunan waduk. Selain itu, pengerukan akan memakan waktu terlalu lama hingga menyebabkan pembangkit tidak bisa beroperasi. Namun bukan hanya itu masalah yang dihadapi ini. Untuk membuang lumpur yang sedemikian banyak, diperlukan lahan yang sangat luas. Lumpur tidak mungkin dihanyutkan karena akan menimbulkan masalah lingkungan di muara sungai.
Sebenarnya, karena mengandung tanah lempung lumpur endapan dapat dimanfaatkan menjadi bahan baku pembuatan batu bata. Bahkan potensial di jadikan pupuk karena mengandung NPK dan fosfor. Sekali lagi, karena jumlahnya yang terlalu banyak, akan sangat sulit mengelolanya dalam waktu singkat. Namun pengerukan tidak akan efektif selama laju erosi tetap dibiarkan.
Penyelamatan waduk Mrica harus dilakukan dengan mengatasi akar masalahnya, yakni merehabilitasi DAS Serayu dan Merawu. Pola pengelolaan tanah yang keliru juga perlahan harus diperbaiki. Termasuk dengan merehabilitasi hutan yang rusak.
Tanah-tanah gundul di keempat kecamatan penyangga waduk perlu direboisasi. Meski di kecamatan Batur dan Pejawaran pernah dilakukan penanaman pohon, namun tidak efektif. Kesadaran masyarakat yang rendah atas pelestarian lingkungan membuat penanaman gagal. Salah satu sebabnya, tanaman yang ditanam adalah akasia, suren, dan kaliandra yang kurang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Agar masyarakat mau terlibat menjaga tanaman, pola penanaman akan lebih baik jika dirubah. Termasuk dengan mengganti jenis tanaman yang bisa memberi manfaat (secara langsung) pada masyarakat.
Selain itu, agar kesadaran masyarakat terbangun, DAS perlu dihidupkan menjadi lokasi wisata seperti arung jeram. Sedangkan waduk, dapat dikelola menjadi area wisata dan olahraga air. Selama ini pengelolaan waduk sebagai tempat wisata dinilai masih kurang.
Surahmat, anggota BP2M Unnes
Sumber: Wacana Lokal Suara Merdeka, 29 Juli 2008
http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2008/07/29/24090/Menyelamatkan.Waduk.Mrica
Subscribe to:
Posts (Atom)











