Showing posts with label Budaya. Show all posts
Showing posts with label Budaya. Show all posts
Tuesday, 11 March 2014
Nalar Kota Penduduk Desa
TIDAK hanya bagi warga kota, televisi dan internet telah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat di pedesaan. Keduanya hadir seperti tetangga; menjadi teman berbagi suka duka. Keduanya menyediakan waktu lapang ketika kita menghabiskan waktu luang. Televisi dan internet menyelinap ke ruang-ruang paling privat, menebarkan bujuk rayu sehingga perlahan mengubah nalar penduduk desa yang bersahaja menyerupai nalar penduduk kota.
Wednesday, 19 December 2012
Seribu Satu Kemungkinan Mampir
ARA Suhara tak menyangka akan mendapat buruan besar: pimpinan DI/TII S.M. Kartosowrjo. Prajurit pada Batalion Infanteri 328/Kujang Siliwangi itu hanya berniat mampir di sebuah gubuk di Gunung Rakutak saat itu. Ia berencana meminta air minum.
Loncatan Budaya Banyumas
Friday, 14 December 2012
Biografi Seksual Pilitik(us)
Rhoma Irama
menerima jegalan pertama ketika mengutarakan niatnya jadi calon presiden
pada Pemilu 2012. Bukan hanya kapasitas intelektual yang ramai
dipersoalkan, publik juga menorot rekam jejak asmara Si Raja Dandgut.
Biografi seksualnya mendadak ditelusuri, bahkan dijadikan alat
justifikasi.
Nyatanya, politik memang tidak hanya menarasikan perebutan kekuasaan. Politik juga membentangkan cerita seksual. Soekarno, misalnya, hampir sepanjang hidupnya tak bisa melepas stigma playboy. “Prestasi” menikahi 11 perempuan sekaligus menjadi aib bagi Seokarno. Sebab, di negeri ini seksualitas menjadi wilayah yang rawan, selalu dipersengkatan antara wilayah moral, spiritual, dan yuridis.
Ketertarikan publik terhadap biografi seksual tokoh memacu penelusuran sejarah seks dan seksualitas secara besar-besaran. Parkemen dan liputan seks yang tertuang dalam berbagai catatan dibongkar. Tidak sedikit buku yang mengungkap laku seksual nabi dan Paus diterbitkan. Berkembang semacam keyakinan, membaca laku seksual, secara pars pro toto, juga membaca sikap hidup seseorang.
Di negeri Abang Sam, isu perselinguhan bos CIA David Petraeus ternyata lebih menyita perhatian publik daripada resesi ekonomi yang mengancam ekonomi negara ini. Times menjadikan sang jenderal cover story dua pekan lalu. Meski publik Amerika cenderung tidak rewel menyikapi perilaku seks, perselingkuhan Petreus mau tidak mau terbawa hingga wilayah politik. Itu yang membuat karir cemerlangnya berakhir sekejap.
Tema seks jelas bukan barang baru. Agunghima (2012) mencatat, seksualitas telah tercatat dalam manual kuno berjudul Ars Amatoria (The Art of Love) karya penyair Romawi, Publius Ovidius Naso (43 SM-17 M). Di India kitab Kama Sutra karya Vatsyayana ditaksir hidup pada zaman Gupta (sekitar abad ke-1 6 M) juga mencatat seksualitas dengan sangat rigid. Baru pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, pakar psikoanalisis Austria, Sigmund Freud (1856-1939) mengembangkan teori seksualitas yang didasari studi terhadap para klien.
Manusia Jawa juga meninggalkan parkemen otensitik yang menarasikan persepsi seksualnya, salah satunya melalui Serat Centini atau Suluk Tembangraras. Serat digubah sekitar 1815 oleh tiga pujangga istana Keraton Surakarta, yakni Yasadipura II, Ranggasutrasna, dan RNg Sastradipura (Haji Ahmad Ilhar), atas perintah KGPAA Amengkunegara II atau Paku Buwana V. Serat Centhini yang terdiri atas 722 suluk atau tembang antara lain bicara soal seks dan seksualitas.
Agama, Moral, Negara
Penelusuran terhadap biografi seksual seseorang sejatinya penelusuran terhadap keyakinan hidup (ageman) tokoh bersangkutan. Sebab, perilaku seksual seseorang hampir selalu menggambarkan jangkauan batin. Seks menggambarkan tradisi berpikir yang langgeng dan diyakini. Di sana aneka kepentingan dan nilai bersengketa; agama, moral, dan tentu saja: negara.
Dalam ajaran Hindu, terdapat konsep lingga dan yoni. Lingga disimbolkan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin pria dan yoni mewakili alat kelamin wanita. Keseimbangan hidup digambarkan jika lingga dan yoni menyatu. Kemapanan spiritual, salah satunya, bisa dicapai dengan menempuh hubungan seksual yang baik dan penuh kasih.
Dalam keyakinan Hindu, ada konsep mengenai Chakra, Karma dan Kundalini. Chakra adalah organ ruh manusia, Karma adalah narasi alamiah tentang sebab-akibat, adapun Kundalini kekuatan terpendam dalam tubuh manusia. Ketiganya adalah dimensi yang terpisah dan baru terhubung jika manusia melakukan ritus lahir dan batin secara benar.
Dipercaya, jika hubungan seks antara pria dan wanita dilakukan dengan cara yang benar atas dasar rasa cinta yang tulus, Chakra seks dari keduanya akan memancarkan aura yang akan menyatu. Dengan penyatuan dua aura chakra seks tersebut, chakra seks dari keduanya akan semakin aktif, dan akan memberikan dampak positif bagi ruh dan tubuh keduanya.
Kitab suci, baik Alkitab, weda, maupun Al-Quran mengatur kehidupan seks manusia dengan sangat cermat. Seks adalah jalan kebaikan jika ditempuh sesuai aturan. Sebaliknya, seks hanya menggambarkan kebrutalan libidal manusia jika diumbar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang (Ar-Rum: 21).
Di Indonesia, penelusuran terhadap biografi seksual seseorang hampir selalu dilakukan dengan pendekatan etis agama. Kebenaran laku seksual dinilai semata-mata berdasarkan kitab suci. Nilai ini pula yang kemudian diadaptasi negara untuk mengatur kehidupan seksual rakyatnya. Dalam undang-undang perkawinan disebut satu-satunya payung hukum dalam “penyelenggaraan” hubungan seksual adalah perkawinan.
Ajaran agama yang diadaptasi jadi hukum positif inilah yang melegitisimasi aparat, misalnya, melakukan penggerebekan terhadap pasangan di luar nikah atau merazia pekerja seks komersial. Argumen yuridisnya adalah; hubungan seksual tanpa pernikahan tidak beradab dan “meresahkan masyarakat.”
Meski begitu, sejak 1990-an perspektif feminisme juga memperoleh tempat untuk membaca realitas seksual. Para feminis memandang seksualitas secara kritis, bukan sebagai strategi hidup, melainkan ilsutrasu hubungan perempuan dengan laki-laki. Penolakan konsep poligami oleh para feminis didasari keyakinan bahwa hal itu akan melanggar hak perempuan, termasuk hak seksual.
Tidak Tunggal
Sikap publik terhadap seksualitas dewasa ini dapat dibaca dalam kasus seksual Ariel dan Rhoma Irama. Vokalis Peterpan, pada masa itu, dihujat karena melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang bukan istrinya. Dan, celakanya, terpublikasi. Publik mengecam, memberi sumpah serapah, bahkan meminta pelaku dihukum berat. Kebrutalan seksual Ariel dianggap telah melabrak aturan hukum sekaligus menerabas moralitas.
Raja Dangdut Rhoma Irama dikucilkan, menuai gugatan di media sosial, justru lantaran ia punya sejumlah istri. Padahal, Bang Haji menikahi secara sah istri-istrinya, baik berdasarkan aturan negara maupun agama. Ia juga memenuhi kewajiban sebagai suami. Namun itu tak membuat Bang Haji luput dari berbagai hujatan. Biografi seksualnya disoal bahkan dijadikan alat untuk menjegal niat politiknya menjadi presiden RI melalui pemilu 2014.
Dua kondisi ini menunjukan pembacaan terhadap biografi seksual seseorang tak pernah dilakukan dengan metode tunggal. Ada nilai-nilai yang saling berhimpit. Etika, agama, dan hukum negara bersengketa. Ketiganya memiliki porsi yang berbeda-beda mempengaruhi nalar etis manusia.
Rahmat Petuguran
"Opini" Harian Joglosemar, Senin (26/11)
Nyatanya, politik memang tidak hanya menarasikan perebutan kekuasaan. Politik juga membentangkan cerita seksual. Soekarno, misalnya, hampir sepanjang hidupnya tak bisa melepas stigma playboy. “Prestasi” menikahi 11 perempuan sekaligus menjadi aib bagi Seokarno. Sebab, di negeri ini seksualitas menjadi wilayah yang rawan, selalu dipersengkatan antara wilayah moral, spiritual, dan yuridis.
Ketertarikan publik terhadap biografi seksual tokoh memacu penelusuran sejarah seks dan seksualitas secara besar-besaran. Parkemen dan liputan seks yang tertuang dalam berbagai catatan dibongkar. Tidak sedikit buku yang mengungkap laku seksual nabi dan Paus diterbitkan. Berkembang semacam keyakinan, membaca laku seksual, secara pars pro toto, juga membaca sikap hidup seseorang.
Di negeri Abang Sam, isu perselinguhan bos CIA David Petraeus ternyata lebih menyita perhatian publik daripada resesi ekonomi yang mengancam ekonomi negara ini. Times menjadikan sang jenderal cover story dua pekan lalu. Meski publik Amerika cenderung tidak rewel menyikapi perilaku seks, perselingkuhan Petreus mau tidak mau terbawa hingga wilayah politik. Itu yang membuat karir cemerlangnya berakhir sekejap.
Tema seks jelas bukan barang baru. Agunghima (2012) mencatat, seksualitas telah tercatat dalam manual kuno berjudul Ars Amatoria (The Art of Love) karya penyair Romawi, Publius Ovidius Naso (43 SM-17 M). Di India kitab Kama Sutra karya Vatsyayana ditaksir hidup pada zaman Gupta (sekitar abad ke-1 6 M) juga mencatat seksualitas dengan sangat rigid. Baru pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, pakar psikoanalisis Austria, Sigmund Freud (1856-1939) mengembangkan teori seksualitas yang didasari studi terhadap para klien.
Manusia Jawa juga meninggalkan parkemen otensitik yang menarasikan persepsi seksualnya, salah satunya melalui Serat Centini atau Suluk Tembangraras. Serat digubah sekitar 1815 oleh tiga pujangga istana Keraton Surakarta, yakni Yasadipura II, Ranggasutrasna, dan RNg Sastradipura (Haji Ahmad Ilhar), atas perintah KGPAA Amengkunegara II atau Paku Buwana V. Serat Centhini yang terdiri atas 722 suluk atau tembang antara lain bicara soal seks dan seksualitas.
Agama, Moral, Negara
Penelusuran terhadap biografi seksual seseorang sejatinya penelusuran terhadap keyakinan hidup (ageman) tokoh bersangkutan. Sebab, perilaku seksual seseorang hampir selalu menggambarkan jangkauan batin. Seks menggambarkan tradisi berpikir yang langgeng dan diyakini. Di sana aneka kepentingan dan nilai bersengketa; agama, moral, dan tentu saja: negara.
Dalam ajaran Hindu, terdapat konsep lingga dan yoni. Lingga disimbolkan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin pria dan yoni mewakili alat kelamin wanita. Keseimbangan hidup digambarkan jika lingga dan yoni menyatu. Kemapanan spiritual, salah satunya, bisa dicapai dengan menempuh hubungan seksual yang baik dan penuh kasih.
Dalam keyakinan Hindu, ada konsep mengenai Chakra, Karma dan Kundalini. Chakra adalah organ ruh manusia, Karma adalah narasi alamiah tentang sebab-akibat, adapun Kundalini kekuatan terpendam dalam tubuh manusia. Ketiganya adalah dimensi yang terpisah dan baru terhubung jika manusia melakukan ritus lahir dan batin secara benar.
Dipercaya, jika hubungan seks antara pria dan wanita dilakukan dengan cara yang benar atas dasar rasa cinta yang tulus, Chakra seks dari keduanya akan memancarkan aura yang akan menyatu. Dengan penyatuan dua aura chakra seks tersebut, chakra seks dari keduanya akan semakin aktif, dan akan memberikan dampak positif bagi ruh dan tubuh keduanya.
Kitab suci, baik Alkitab, weda, maupun Al-Quran mengatur kehidupan seks manusia dengan sangat cermat. Seks adalah jalan kebaikan jika ditempuh sesuai aturan. Sebaliknya, seks hanya menggambarkan kebrutalan libidal manusia jika diumbar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang (Ar-Rum: 21).
Di Indonesia, penelusuran terhadap biografi seksual seseorang hampir selalu dilakukan dengan pendekatan etis agama. Kebenaran laku seksual dinilai semata-mata berdasarkan kitab suci. Nilai ini pula yang kemudian diadaptasi negara untuk mengatur kehidupan seksual rakyatnya. Dalam undang-undang perkawinan disebut satu-satunya payung hukum dalam “penyelenggaraan” hubungan seksual adalah perkawinan.
Ajaran agama yang diadaptasi jadi hukum positif inilah yang melegitisimasi aparat, misalnya, melakukan penggerebekan terhadap pasangan di luar nikah atau merazia pekerja seks komersial. Argumen yuridisnya adalah; hubungan seksual tanpa pernikahan tidak beradab dan “meresahkan masyarakat.”
Meski begitu, sejak 1990-an perspektif feminisme juga memperoleh tempat untuk membaca realitas seksual. Para feminis memandang seksualitas secara kritis, bukan sebagai strategi hidup, melainkan ilsutrasu hubungan perempuan dengan laki-laki. Penolakan konsep poligami oleh para feminis didasari keyakinan bahwa hal itu akan melanggar hak perempuan, termasuk hak seksual.
Tidak Tunggal
Sikap publik terhadap seksualitas dewasa ini dapat dibaca dalam kasus seksual Ariel dan Rhoma Irama. Vokalis Peterpan, pada masa itu, dihujat karena melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang bukan istrinya. Dan, celakanya, terpublikasi. Publik mengecam, memberi sumpah serapah, bahkan meminta pelaku dihukum berat. Kebrutalan seksual Ariel dianggap telah melabrak aturan hukum sekaligus menerabas moralitas.
Raja Dangdut Rhoma Irama dikucilkan, menuai gugatan di media sosial, justru lantaran ia punya sejumlah istri. Padahal, Bang Haji menikahi secara sah istri-istrinya, baik berdasarkan aturan negara maupun agama. Ia juga memenuhi kewajiban sebagai suami. Namun itu tak membuat Bang Haji luput dari berbagai hujatan. Biografi seksualnya disoal bahkan dijadikan alat untuk menjegal niat politiknya menjadi presiden RI melalui pemilu 2014.
Dua kondisi ini menunjukan pembacaan terhadap biografi seksual seseorang tak pernah dilakukan dengan metode tunggal. Ada nilai-nilai yang saling berhimpit. Etika, agama, dan hukum negara bersengketa. Ketiganya memiliki porsi yang berbeda-beda mempengaruhi nalar etis manusia.
Rahmat Petuguran
"Opini" Harian Joglosemar, Senin (26/11)
Saturday, 15 September 2012
REDUDANSI PEMBERITAAN BOM
DUA
Dua pekan sejak terjadi ledakan bom di JW Marriot dan Ritz Carlton sorotan media tersita pada persitiwa yang menewaskan sembilan orang itu. Porsi pemberitaan di media, khususnya televisi, begitu dominan hingga mengalahkan pemberitaan tentang pemilu.
Sayangnya, keinginan besar televisi untuk memberi informasi terbaru seputar kasus ledakan bom tidak diimbangi dengan kemahiran jurnalistik yang patut. Pemberitaan yang berjejal di setiap waktu tidak berhasil membawa masyarakat pada pemaknaan baru karena berita yang disiarkan hanya pengulangn (repetisi). Berita yang telah disiarkan kembali ditayangkan untuk menunjukkan bahwa stasiun televisi ini adalah yang terdepan.
Redudansi pemberitaan bom ternyata cukup mengganggu kenyamanan masyarakat. Mereka tidak diberi alternatif untuk menyimak berita lain, meskipun mereka berhak dan menginginkannya. Pertanyaannya, mengapa televisi terus menerus menyiarkan berita yang sama meski esensinya telah diketahui masyarakat?
Pemberitaan bom yang berjejal berakibat buruk karena kengerian dalam peristiwa tersebut terus beredar di masyarakat. Televisi seperti menegaskan bahwa negara ini dalam bahaya dan terancam. Dari situlah bisa terjadi kepanikan dalam masyarakat karena harus terus menerus dihadapkan pada berita yang mengerikan. Apalagi kengerian berita sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi, tercermin melalui kata ‘bom’, ‘potongan kepala’, ‘bunuh diri’, atau ‘tubuh yang berserakan’.
Teror Media
Jika pemberitaan telah berakibat buruk pada kondisi psikologis masyarakat, maka sesungguhnya televisi telah melakukan teror di atas teror. Televisi terjebak oleh strategi komunikasi publik yang telah dirancang teroris. Inilah alasan mengapa jaringan teroris memilih Indonesia sebagai wilayah medan perang mereka. Faktor kuncinya ada pada kelonggaran sistem pemberitaan dan pers Indonesia.
Teroris menganggap dirinya sedang terlibat dalam sebuah perang. Sebagaimana strategi perang modern, mereka memerlukan dukungan publikasi untuk mengokohkan pergerakannya sebagai gerakan yang benar. Mereka tidak sekadar menebar ketakutan, tujuan mereka juga mengendalikan publikasi isi pemberitaan agar mengarah pada pembenaran atas pergerakan mereka.
Jaringan teroris Noor Din M Top selalu mengidentifikasikan diri sebagai seorang Muslim dengan memanfaatkan atribut ke-Islaman. Ia berpenampilan layaknya Muslim, bergaul dengan para santri, dan memanfaatkan label jihad dalam pergerakannya. Citra itu ia manfaatkan untuk menjajaki kemungkinan pembenaran dan dukungan ideologis dari kaum Muslim yang jumlahnya besar di Indonesia. Lepas dari urusan apakah ia mendirikan sholat atau tidak, media telah membalut pergerakan Noor Din sebagai gerakan ideologi sehingga terkesan heroik.
Agar tidak terjebak pada pemaknaan seperti yang diatur teroris, agaknya kita harus merekonstruksi fakta yang telah disajikan media. Fakta-fakta yang ditemukan media harus diterjemahkan dengan lebih cermat agar tidak tergiring pada pembenaran ideologis atas gerakan teroris. Jika pada sebuah penggrebekan teroris selalu ditemukan buku-buku anti Amerika bukan berarti mereka memusuhi Amerika. Jika ia bergaul dengan para santri bahkan menikahi keluarga Kyai bukan berarti ia seorang Muslim. Fakta-fakta parsial itu bisa jadi telah direkayasa untuk mencitrakan gerakan mereka dilandasi ideologi.
Pemanfaatan media dalam kerja komunikasi teroris dapat kita lihat dengan mencermati kasus penculikan direktur Marcedes Benz pada November 1975 di Montoneros, Buenos Aires. Waktu itu, teroris melepaskan korban setelah mereka meminta korban mengiklankan di surat kabar Eropa, Washington, dan Meksiko tentang imperialisme ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional di negara berkembang. Jadi jelas, bahwa tujuan utama teroris tidak bukan semata menciptakan kerusakan, tetapi juga berusaha untuk menguasai dan mengarahkan publikasi.
Etika Jurnalistik
Pekerja pers memang memiliki keinginan kuat untuk menyajikan fakta terbaru, tapi terjebak oleh ketidakmampuan mendapat informasi terbaru. Ini berakibat tidak baik karena pekerja pers akhirnya terjebak pada berbagai dugaan yang spekulatif.
Pada kasus ledakan JW Mariot dan Ritz Carlton media berspekulasi dengan mengungkapkan nama Nur Hasbi atau Nur Said sebagai pelaku bom bunuh diri. Namun dugaan itu terbukti keliru dan menjurus ke fitnah karena setelah polisi melakukan tes DNA pelaku bom dengan DNA keluarga Nur Hasbi ternyata tidak identik.
Tidak bisa dibayangkan bagaimana keresahan yang dirasakan keluarga Nur Hasbi selama ini karena anggota keluarganya dituduh (diberitakan) menjadi pelaku bom bunuh diri. Tentu saja pemberitaan itu sangat mengganggu sehingga keluarga Nur Hasbi di Temanggung dan Klaten mengalami tekanan sosial yang berat sehingga harus mengasingkan diri.
Kalau tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran kode etik, kasus ini telah menunjukkan pelanggaran etika kerja jurnalistik. Setidaknya ada dua pelanggaran yang harus mendapat perhatian pekerja pers dan dewan pers. Pertama, sebagai sumber informasi yang kerap dijadikan kiblat pembenaran, media justru terjebak pada dugaan-dugaan yang dangkal. Media menggerakkan isu yang akhirnya tidak terbukti. Kedua, dugaan-dugaan tersebut telah menyeret pihak lain yang sebenarnya tidak memiliki sangkut paut dengan esensi berita.
Sungguh media ditempatkan dalam posisi yang sulit dalam menyikapi kasus ini. Karena itulah ada banyak hal yang harus dibenahi dalam sistem pemberitaan dan kerja jurnalistik kita. Diperlukan sikap kearifan dari pengelola media dalam memanfaatkan kebebasan pers yang dimilikinya.
Surahmat, pegiat Komunitas Nawaksara Banjarnegara
Dua pekan sejak terjadi ledakan bom di JW Marriot dan Ritz Carlton sorotan media tersita pada persitiwa yang menewaskan sembilan orang itu. Porsi pemberitaan di media, khususnya televisi, begitu dominan hingga mengalahkan pemberitaan tentang pemilu.
Sayangnya, keinginan besar televisi untuk memberi informasi terbaru seputar kasus ledakan bom tidak diimbangi dengan kemahiran jurnalistik yang patut. Pemberitaan yang berjejal di setiap waktu tidak berhasil membawa masyarakat pada pemaknaan baru karena berita yang disiarkan hanya pengulangn (repetisi). Berita yang telah disiarkan kembali ditayangkan untuk menunjukkan bahwa stasiun televisi ini adalah yang terdepan.
Redudansi pemberitaan bom ternyata cukup mengganggu kenyamanan masyarakat. Mereka tidak diberi alternatif untuk menyimak berita lain, meskipun mereka berhak dan menginginkannya. Pertanyaannya, mengapa televisi terus menerus menyiarkan berita yang sama meski esensinya telah diketahui masyarakat?
Pemberitaan bom yang berjejal berakibat buruk karena kengerian dalam peristiwa tersebut terus beredar di masyarakat. Televisi seperti menegaskan bahwa negara ini dalam bahaya dan terancam. Dari situlah bisa terjadi kepanikan dalam masyarakat karena harus terus menerus dihadapkan pada berita yang mengerikan. Apalagi kengerian berita sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi, tercermin melalui kata ‘bom’, ‘potongan kepala’, ‘bunuh diri’, atau ‘tubuh yang berserakan’.
Teror Media
Jika pemberitaan telah berakibat buruk pada kondisi psikologis masyarakat, maka sesungguhnya televisi telah melakukan teror di atas teror. Televisi terjebak oleh strategi komunikasi publik yang telah dirancang teroris. Inilah alasan mengapa jaringan teroris memilih Indonesia sebagai wilayah medan perang mereka. Faktor kuncinya ada pada kelonggaran sistem pemberitaan dan pers Indonesia.
Teroris menganggap dirinya sedang terlibat dalam sebuah perang. Sebagaimana strategi perang modern, mereka memerlukan dukungan publikasi untuk mengokohkan pergerakannya sebagai gerakan yang benar. Mereka tidak sekadar menebar ketakutan, tujuan mereka juga mengendalikan publikasi isi pemberitaan agar mengarah pada pembenaran atas pergerakan mereka.
Jaringan teroris Noor Din M Top selalu mengidentifikasikan diri sebagai seorang Muslim dengan memanfaatkan atribut ke-Islaman. Ia berpenampilan layaknya Muslim, bergaul dengan para santri, dan memanfaatkan label jihad dalam pergerakannya. Citra itu ia manfaatkan untuk menjajaki kemungkinan pembenaran dan dukungan ideologis dari kaum Muslim yang jumlahnya besar di Indonesia. Lepas dari urusan apakah ia mendirikan sholat atau tidak, media telah membalut pergerakan Noor Din sebagai gerakan ideologi sehingga terkesan heroik.
Agar tidak terjebak pada pemaknaan seperti yang diatur teroris, agaknya kita harus merekonstruksi fakta yang telah disajikan media. Fakta-fakta yang ditemukan media harus diterjemahkan dengan lebih cermat agar tidak tergiring pada pembenaran ideologis atas gerakan teroris. Jika pada sebuah penggrebekan teroris selalu ditemukan buku-buku anti Amerika bukan berarti mereka memusuhi Amerika. Jika ia bergaul dengan para santri bahkan menikahi keluarga Kyai bukan berarti ia seorang Muslim. Fakta-fakta parsial itu bisa jadi telah direkayasa untuk mencitrakan gerakan mereka dilandasi ideologi.
Pemanfaatan media dalam kerja komunikasi teroris dapat kita lihat dengan mencermati kasus penculikan direktur Marcedes Benz pada November 1975 di Montoneros, Buenos Aires. Waktu itu, teroris melepaskan korban setelah mereka meminta korban mengiklankan di surat kabar Eropa, Washington, dan Meksiko tentang imperialisme ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional di negara berkembang. Jadi jelas, bahwa tujuan utama teroris tidak bukan semata menciptakan kerusakan, tetapi juga berusaha untuk menguasai dan mengarahkan publikasi.
Etika Jurnalistik
Pekerja pers memang memiliki keinginan kuat untuk menyajikan fakta terbaru, tapi terjebak oleh ketidakmampuan mendapat informasi terbaru. Ini berakibat tidak baik karena pekerja pers akhirnya terjebak pada berbagai dugaan yang spekulatif.
Pada kasus ledakan JW Mariot dan Ritz Carlton media berspekulasi dengan mengungkapkan nama Nur Hasbi atau Nur Said sebagai pelaku bom bunuh diri. Namun dugaan itu terbukti keliru dan menjurus ke fitnah karena setelah polisi melakukan tes DNA pelaku bom dengan DNA keluarga Nur Hasbi ternyata tidak identik.
Tidak bisa dibayangkan bagaimana keresahan yang dirasakan keluarga Nur Hasbi selama ini karena anggota keluarganya dituduh (diberitakan) menjadi pelaku bom bunuh diri. Tentu saja pemberitaan itu sangat mengganggu sehingga keluarga Nur Hasbi di Temanggung dan Klaten mengalami tekanan sosial yang berat sehingga harus mengasingkan diri.
Kalau tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran kode etik, kasus ini telah menunjukkan pelanggaran etika kerja jurnalistik. Setidaknya ada dua pelanggaran yang harus mendapat perhatian pekerja pers dan dewan pers. Pertama, sebagai sumber informasi yang kerap dijadikan kiblat pembenaran, media justru terjebak pada dugaan-dugaan yang dangkal. Media menggerakkan isu yang akhirnya tidak terbukti. Kedua, dugaan-dugaan tersebut telah menyeret pihak lain yang sebenarnya tidak memiliki sangkut paut dengan esensi berita.
Sungguh media ditempatkan dalam posisi yang sulit dalam menyikapi kasus ini. Karena itulah ada banyak hal yang harus dibenahi dalam sistem pemberitaan dan kerja jurnalistik kita. Diperlukan sikap kearifan dari pengelola media dalam memanfaatkan kebebasan pers yang dimilikinya.
Surahmat, pegiat Komunitas Nawaksara Banjarnegara
Thursday, 8 March 2012
Cara Riwayat Meriwayatkan Seni Tradisional
TABUH bonang terdengar samar-samar di perempatan Pasar Peterongan, Rabu (21/9) sore. Kendaraan hilir mudik. Di antara bunyi knalpot suara itu terdengar lirih. Terdengar beberapa menit dan hilang beberapa menit berikutnya.
Riwayat bangkit ketika tabuh bonang dan gendang terdengar. Wanita lima puluhan tahun ini menuju tengah jalan. Di depan pengguna jalan yang berhenti karena lampu merah menyala, ia mulai menari. Sambil memegangi keranjang, ia meliukan anggota taubuh sebisanya.
Riwayat tak sendiri. Ia mengamen bersama rombongan Wargo Budoyo lainnya. Dua orang, Tarmudi dan Suyahmin, masing-masing bertugas menabuh bonang dan kendang. Febri dan Danang menari bersama Riwayat. Sementara Pri Eko, yang bertugas menyerupai manajer, mengawasi mereka dari sebrang jalan.
Grup Wargo Budoyo berdiri sekitar dua tahun lalu. Pri Eko, pria asal Jogja, adalah inisiatornya. Awalnya mereka main untuk memenuhi tanggapan, seperti karnaval atau Agustusan. Namun karena tanggapan semakin sepi, mereka memilih turun ke jalan. “Setahun paling cuma dua atau tiga kali,” kata Pri.
Anggota Wargo Budoyo ternyata masih satu keluarga. Riwayat adalah istri Pri. Riwayat adalah anak Tarmudi. Danang adalah putra pasangan Riwayat dan Pri. Sementara Febri adalah anak Suyahmin. Seluruhnya adalah warga Kelurahan Kupang, Ambarawa. “Ada satu lagi anak perempuan saya yang biasanya ikut. Tapi akrena baru punya anak, sekarang momong aja di rumah,” terang Pri.
Ngamen di jalan sebenarnya bukan pilihan. Pekerjaan itu mereka pilih lantaran belum punya pekerjaan lain. Pri sendiri seorang peadagang musiman. Dulu ia punya “dasaran” di pasar Ambarawa. Jelang lebaran biasanya berjualan pakaian.
Sementara Danang, yang usianya baru 20 tahun, dulu bekerja di bengkel las. Ia keluar lantaran matanya tidak kuat dekat dengan api seharian. Lantaran belum dapat pekerjaan lain, ia mengikuti orang tuanya ngamen.
“Biasanya mulai jam 1 siang. Dari rumah berangkat jam 10, kita make up, terus ke jalan. Nanti selesai jam 5,” terang Tarmudi.
Sebagai seniman jalanan, mereka termasuk ceriwis mengurusi penampilan. Selain menggunakan make up, mereka juga mengenakan kostum atraktif. setidaknya kini mereka memiliki 6 kostum dengan berbagai warna. “Sekarang pake yang kuning, besok pakai warna lain, sementara yang ini diloundry,” papar Pri lagi.
Penghasilan mereka tak dapat dibilang besar. Setengah hari menari, mereka hanya mengantongi sekitar 150-200 ribu. Uang itu kemudian dibagi pada setiap anggota sebelum dipotong untuk transport dan laundry. “Satu orang dapat 25 sampai 30 ribu,” lanjutnya.
Meski demikian, Pri tak merasa malu. Ia yakin pekerjaannya halal. Meskipun memanfaatkan tempat publik, ia tak merasa mengganggu orang lain. Terlebih, ia tidak pernah memaksa pengguna jalan untuk memberi uang.
“Sebelum minta uang kami selalu permisi. Ngasih nggak ngasih tetep kami hormati,” katanya.
Pri juga yakin kehadirannya bisa mengibur para pengguna jalan. Karena itulah, tidak pernah ada kejadian tidak mengenakan yang menimpanya. “Pengguna jalan hormat juga. Mereka umumnya orang yang biasa lewat sini. Kalau hari ini mereka nggak ngasih, besoknya mereka pasti ngasih,” lanjutnya.
Inilah cara Riwayat dan kawan-kawan meriwauyatkan kesenian. Kesenian tradisional yang tidak mendapat tempat oleh zaman. Terlempar dari panggung, terdampar di jalanan.
Friday, 1 April 2011
Surat Cinta Tan: Tentang Pria Miskin yang Tak Tampan
Kehidupan Tan Malak nyaris selalui dilalui dalam masa-masa getir. Ia terbuang secara politis. Belasan tahun melakoni hidup sebagai buron. Dan, tidak mendapat apresiasi yang cukup pantas atas gagasan dan kerja intelekuatlnya. Toh, sejarah mencatat ia sebagai pejuang yang tegar. Ia tidak menyerah sehingga hidupnya harus berakhir di ujung bedil.
Friday, 18 February 2011
AIB PERUT BANGSA LAPAR
MANUSIA Indonesia gemar mempersonifikasi bagian tubuhnya. Bagian tubuh diimajinasikan memiliki otoritas atas diri, gerak-gerik, dan kehendaknya. Seperti manusia yang berakal, bagian tubuh menciptakan cita-cita, kehendak, dan mengukir sejarahnya sendiri. Karena itulah mereka juga dimintai pertanggungjawaban jika sekali waktu melakukan kesalahan.
Salah - Perut, sistem organ yang kerap dkambnghtamkan sebagai pusat kerakusan. (Foto: dennysantoso.com)
Salah - Perut, sistem organ yang kerap dkambnghtamkan sebagai pusat kerakusan. (Foto: dennysantoso.com)
Tuesday, 15 February 2011
Peringati Maulid Nabi Warga Banaran Arak-arakan
Properti Hasil Patungan, Ada Sejak Awal Kemerdekaan
Warga Kampung Banaran Kelurahan Sekaran Gunungpati punya tradisi unik untuk memperingati maulid Nabi Muhammad. Mereka pawai berkeliling kampung. Seperti sebuah karnaval, warga berduyun-duyun ke jalan membawa berbagai properti yang atraktif. Seperti apa?
Warga Kampung Banaran Kelurahan Sekaran Gunungpati punya tradisi unik untuk memperingati maulid Nabi Muhammad. Mereka pawai berkeliling kampung. Seperti sebuah karnaval, warga berduyun-duyun ke jalan membawa berbagai properti yang atraktif. Seperti apa?
Monday, 31 January 2011
Kamandaka dalam Kabut Mitos dan Sejarah
HAMPIR tidak ada tokoh besar yang bebas dari mitos. Nama dan jejak mereka hampir selalu dikaitkan dengan peristiwa berbau magis. Beberapa tokoh sejarah bahkan dikisahkan dengan gaya penceritaan yang hiperbolis; kebaikannya tanpa cela atau buruknya tiada tara. Akibatnya, selain berujung pada pengkultusan, sejarah tokoh negeri ini kadang mengambang di antara bukti dan imajinasi.
Saturday, 22 January 2011
TAFSIR MANUSIA BERKUALITAS
Mendadak saya cemas menyadari bahwa barang-barang yang selama ini saya gunakan hampir seluruhnya hanya barang murah. Rata-rata baju yang saya kenakan seharga 20-40 ribu. Ada bahkan, jaket rompi yang saya beli 15 ribu per tiga potong dari pasar pagi di Simpang Lima.
Sepatu yang kerap saya kenakan saya peroleh dengan harga Rp 35 ribu setelah berdebat agak lama dengan penjualnys. Jeans yang saya anggap paling bagus, dan menjadi celana kesukaan, pun seharga Rp 55 ribu. Bahkan laptop yang saya gunakan untuk mengetik tulisan ini hanya Rp, 3,6 juta, jauh di bawah rata-rata harga laptop yang rekan-rekan saya gunakan, 4-7 juta, atau wakil saya di Senayan yang Rp 21 juta. Saya cemas, apakah dengan begitu saya telah mendzalimi diri dengan menjadi manusia murah (murahan?) juga?
Kecemasan ini perlu saya urai karena berkaitan dengan sesuatu yang sangat substansial. Kualitas manusia. Saya tergelitik untuk tanya sebab kerap mendapati kelompok masyarakat yang menilai kualitas seseorang dari barang yang digunakan dan manusia lain yang mengelilinginya. Barangkalai anda akan membantah pernyataan itu, tapi persepsi khalayak yang saya rasakan memang demikian.
Persepsi adalah perbincangan tanpa muara. Bukannya menemukan jawaban tunggal, perdebatan tentang persepsi justru kerap berujung pada kebuntuan. Persepsi berkaitan dengan hal-hal subjektif yang sulit dijelaskan. Ada terlalu banyak komponen yang mempengaruhi persepsi sehingga akan merepotkan jika harus diurai satu per satu.
Sebagaimana selera, persepsi dibentuk oleh pengalaman dan imajinasi tentang kondisi ideal sesuatu. Persepsi adalah otoritas individu yang muncul menanggapi sebuah kondisi. Namun jika persepsi dalam satu kelompok sama, persepsi bisa menjadi konsensus.
Bagaimana persepsi masyarakat kita terhadap kondisi ideal manusia berkualitas? Jawabnan pertanyaan itu tidak akan pernah bisa akurat, namun dapat dipetakan dengan menelusuri jarak yang terhampar antara kondisi dan imajinasi manusia. Sebab, ada imajinasi kolektif yang telah disepakati sehingga menjadi nilai bersama.
Sejauh yang saya dapati di berbagai komunitas, indikator manusia berkualitas berkaitan dengan fisik, kemapanan ekonomi, derajat keilmuan, dan relasi sosial. Keempat faktor itu tentu hanya sebagian, namun saya nilai sebagai faktor dominan.
Pertama, dari perspektif fisik, hampir setiap manusia mengidamkan bentuk fisiologis yang menawan; tinggi, besar, dan tegap bagi laki-laki atau tinggi, “padat”, dan “berisi” bagi perempuan. Jika diurai lebih dalam; kulit bersih, hidung mancung, mata bersinar, rambut berkilau, dan lain-lain. Ada bahkan, perempuan yang mengidamkan mata Spears, payudara Kardashian, atau rambut Monreo. Maka tidak heran jika sebagian orang menginginkan kondisi demikian ada pada dirinya atau pasangannya.
Kemapanan ekonomi juga hal yang menonjol untuk menilai kualitas manusia saat ini. Bukan hanya karena hampir seluruh aktivitas manusa modern digerakan dengan uang, tetapi juga karena ingatan kolektif bahwa uang bisa menjadi jalan beroleh kesenangan. Makan enak perlu uang, pakaian nyaman perlu uang, ajojing juga perlu uang. Tidak aneh jika setiap orang bermimpi menjadi kaya. Manusia terus berinovasi, mendorong dirinya pada kecepatan otpimal supaya bisa menghasilkan sebanyak mungkin barang dan jasa yang bisa ditukarkan dengan uang. Supir ngebut untuk kejar setoran, karyawan lembur supaya dapat uang tambahan, guru wiyata bakti demo juga karena uang. Kaya menjadi mimpi bersama.
Pengalaman bahwa kemapaan ekonomi umumnya diperoleh manusia cerdik, kemudian membuat manusia juga menginginkan dirinya cerdas. Cerdas, dalam arti memiliki derajat keilmuan tinggi, dapat didefinsikan sebagai kondisi banyak tahu, banyak mengerti, banyak memahami, dan karenanya bisa melakukan banyak hal. Dalam piramida kasta masyarakat kita, manusia yang memiliki derajat keilmuan tinggi hampir selalu menduduki peringkat atas. Kyai, ulama, sarjana, doktor, profesor dan gelar keilmuan lain menjadi tangga yang efektif untuk mencapai puncak kasta. Pada kasus Tan Malaka dan Soe Hok Gie barangkali pengecualian.
Relasi sosial, yang sering orang sebut sebagai jaringan, juga faktor yang lazim untuk menilai kualitas seseorang. Jaringan yang luas, terlebih dengan kalangan elit, hanya bisa dibangun oleh manusia berkualitas. Lihat saja, orang yang kaya biasanya punya jaringan lintas kasta. Pengusaha contohnya, selain berteman dengan sesama pengusaha biasanya berteman pula dengan pejabat. Pengacara kondang macam OC Kaligis bepertner dengan Ariel. Adnan Buyung Nasution bahkan menjadi “rekan” Gayus HP Tambunan. Mereka dipertemukan oleh kepentingan.
Meski demikian, tentu banyak pula orang “biasa” yang juga punya jaringan luas. Seniman dikenal seatnero negeri meski tidak pernah bepergian. Penyair menghegemoni pemikiran ribuan pembaca karyanya. Itu sedikit contoh.
Migunani
Persepsi kolektif tentang ciri-ciri manusia berkualitas seperti di atas adalah bangunan yang dibentuk oleh kesepakatan. Kebenaran yang diyakini tidak bersifat universal. Bahkan, karena nilai-nilai ini dibentuk oleh sebuah konsensus, seseorang bisa menolaknya. Itu artinya ia menjadi oposan dengan membuat standar penilain sendiri. Kerja reflektif atas perilakunya dilakukan dengan membenturkan kondisi yang dialami dengan kondisi ideal yang diimajinasikan sendiri olehnya. Manasuka.
Karena itu, saya memilih sikap untuk tidak menerima konsensus di atas. Ada beberapa yang saya setujui, namun lainnya musti ditentang. Pertama, soal fisik, saya sependapat bahwa yang tinggi, besar, dan tegap itu baik. Namun karena saya tidak tumbuh dalam kondisi demikian saya memilih untuk tidak menyesali apalagi meratapi keadaan. Toh, dengan kondisi yang ada saat ini saya merasa tidak terlalu buruk. Jadi, saya tidak akan menggerutu. Saya bersyukur meski hingga usia 22 tahun baru tumbuh 165 centimeter.
Ada sebuah nilai yang saya pikir lebih substansial untuk mengukur kualitas (manusia) Indonesia. Migunani tumraping liyan. Ya, pribadi paling berkualitas adalah pribadi yang memberi manfaat bagi orang lain. Konsep ini, selain diakui oleh mayoritas manusia Indonesia, juga ditegaskan oleh agama. Karena itu, mendaratkan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari menurut saya adalah juga laku spiritual. Sangat mungkin bernilai ibadah.
Soal barang-barang murahan yang saya gunakan, sesungguhnya itu penilaian yang kondisional. Barang-barang ini mungkin murahan jika dibandingkan rekan-rekan saya yang berasal dari keluarga mampu. Tapi, jika dibandingkan dengan rekan-rekan saya sesama tukang ngarit, tentu penilaiannya lain. Barang yang saya miliki bahkan bisa dicap mewah. Sebab, rekan-rekan saya itu banyak yang mengenakan pakaian bolong dalam keseharian. Mereka toh tetap nyaman dan percaya diri.
Justru, hemat saya, saya akan menjadi sangat hina jika memaksakan diri membeli barng-barang yang tidak dapat saya jangkau. Ya, hina karena telah menyediakan diri menjadi hamba industri. Hina karena takluk oleh iklan. Hina karena tidak mampu membangun identitas personal. Juga, hina karena menzalimi diri dengan mengikuti tren.
Sungguh, seandainya bisa saya lebih senang berperilaku apa adanya, tidak menyerupai siapapun. Kalaupun saya ingin meniru, saya ingin meniru siapapun yang mampu mendedikasikan diri untuk khalayak. seperti dokter yang mengobati pasiennya, guru yang menginspirasi siswanya, atau penulis yang menginspirasi pembaca. Amin.
Surahmat
Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia Unnes
Pegiat Komunitas Nawaksara Banjarnegara
Sepatu yang kerap saya kenakan saya peroleh dengan harga Rp 35 ribu setelah berdebat agak lama dengan penjualnys. Jeans yang saya anggap paling bagus, dan menjadi celana kesukaan, pun seharga Rp 55 ribu. Bahkan laptop yang saya gunakan untuk mengetik tulisan ini hanya Rp, 3,6 juta, jauh di bawah rata-rata harga laptop yang rekan-rekan saya gunakan, 4-7 juta, atau wakil saya di Senayan yang Rp 21 juta. Saya cemas, apakah dengan begitu saya telah mendzalimi diri dengan menjadi manusia murah (murahan?) juga?
Kecemasan ini perlu saya urai karena berkaitan dengan sesuatu yang sangat substansial. Kualitas manusia. Saya tergelitik untuk tanya sebab kerap mendapati kelompok masyarakat yang menilai kualitas seseorang dari barang yang digunakan dan manusia lain yang mengelilinginya. Barangkalai anda akan membantah pernyataan itu, tapi persepsi khalayak yang saya rasakan memang demikian.
Persepsi adalah perbincangan tanpa muara. Bukannya menemukan jawaban tunggal, perdebatan tentang persepsi justru kerap berujung pada kebuntuan. Persepsi berkaitan dengan hal-hal subjektif yang sulit dijelaskan. Ada terlalu banyak komponen yang mempengaruhi persepsi sehingga akan merepotkan jika harus diurai satu per satu.
Sebagaimana selera, persepsi dibentuk oleh pengalaman dan imajinasi tentang kondisi ideal sesuatu. Persepsi adalah otoritas individu yang muncul menanggapi sebuah kondisi. Namun jika persepsi dalam satu kelompok sama, persepsi bisa menjadi konsensus.
Bagaimana persepsi masyarakat kita terhadap kondisi ideal manusia berkualitas? Jawabnan pertanyaan itu tidak akan pernah bisa akurat, namun dapat dipetakan dengan menelusuri jarak yang terhampar antara kondisi dan imajinasi manusia. Sebab, ada imajinasi kolektif yang telah disepakati sehingga menjadi nilai bersama.
Sejauh yang saya dapati di berbagai komunitas, indikator manusia berkualitas berkaitan dengan fisik, kemapanan ekonomi, derajat keilmuan, dan relasi sosial. Keempat faktor itu tentu hanya sebagian, namun saya nilai sebagai faktor dominan.
Pertama, dari perspektif fisik, hampir setiap manusia mengidamkan bentuk fisiologis yang menawan; tinggi, besar, dan tegap bagi laki-laki atau tinggi, “padat”, dan “berisi” bagi perempuan. Jika diurai lebih dalam; kulit bersih, hidung mancung, mata bersinar, rambut berkilau, dan lain-lain. Ada bahkan, perempuan yang mengidamkan mata Spears, payudara Kardashian, atau rambut Monreo. Maka tidak heran jika sebagian orang menginginkan kondisi demikian ada pada dirinya atau pasangannya.
Kemapanan ekonomi juga hal yang menonjol untuk menilai kualitas manusia saat ini. Bukan hanya karena hampir seluruh aktivitas manusa modern digerakan dengan uang, tetapi juga karena ingatan kolektif bahwa uang bisa menjadi jalan beroleh kesenangan. Makan enak perlu uang, pakaian nyaman perlu uang, ajojing juga perlu uang. Tidak aneh jika setiap orang bermimpi menjadi kaya. Manusia terus berinovasi, mendorong dirinya pada kecepatan otpimal supaya bisa menghasilkan sebanyak mungkin barang dan jasa yang bisa ditukarkan dengan uang. Supir ngebut untuk kejar setoran, karyawan lembur supaya dapat uang tambahan, guru wiyata bakti demo juga karena uang. Kaya menjadi mimpi bersama.
Pengalaman bahwa kemapaan ekonomi umumnya diperoleh manusia cerdik, kemudian membuat manusia juga menginginkan dirinya cerdas. Cerdas, dalam arti memiliki derajat keilmuan tinggi, dapat didefinsikan sebagai kondisi banyak tahu, banyak mengerti, banyak memahami, dan karenanya bisa melakukan banyak hal. Dalam piramida kasta masyarakat kita, manusia yang memiliki derajat keilmuan tinggi hampir selalu menduduki peringkat atas. Kyai, ulama, sarjana, doktor, profesor dan gelar keilmuan lain menjadi tangga yang efektif untuk mencapai puncak kasta. Pada kasus Tan Malaka dan Soe Hok Gie barangkali pengecualian.
Relasi sosial, yang sering orang sebut sebagai jaringan, juga faktor yang lazim untuk menilai kualitas seseorang. Jaringan yang luas, terlebih dengan kalangan elit, hanya bisa dibangun oleh manusia berkualitas. Lihat saja, orang yang kaya biasanya punya jaringan lintas kasta. Pengusaha contohnya, selain berteman dengan sesama pengusaha biasanya berteman pula dengan pejabat. Pengacara kondang macam OC Kaligis bepertner dengan Ariel. Adnan Buyung Nasution bahkan menjadi “rekan” Gayus HP Tambunan. Mereka dipertemukan oleh kepentingan.
Meski demikian, tentu banyak pula orang “biasa” yang juga punya jaringan luas. Seniman dikenal seatnero negeri meski tidak pernah bepergian. Penyair menghegemoni pemikiran ribuan pembaca karyanya. Itu sedikit contoh.
Migunani
Persepsi kolektif tentang ciri-ciri manusia berkualitas seperti di atas adalah bangunan yang dibentuk oleh kesepakatan. Kebenaran yang diyakini tidak bersifat universal. Bahkan, karena nilai-nilai ini dibentuk oleh sebuah konsensus, seseorang bisa menolaknya. Itu artinya ia menjadi oposan dengan membuat standar penilain sendiri. Kerja reflektif atas perilakunya dilakukan dengan membenturkan kondisi yang dialami dengan kondisi ideal yang diimajinasikan sendiri olehnya. Manasuka.
Karena itu, saya memilih sikap untuk tidak menerima konsensus di atas. Ada beberapa yang saya setujui, namun lainnya musti ditentang. Pertama, soal fisik, saya sependapat bahwa yang tinggi, besar, dan tegap itu baik. Namun karena saya tidak tumbuh dalam kondisi demikian saya memilih untuk tidak menyesali apalagi meratapi keadaan. Toh, dengan kondisi yang ada saat ini saya merasa tidak terlalu buruk. Jadi, saya tidak akan menggerutu. Saya bersyukur meski hingga usia 22 tahun baru tumbuh 165 centimeter.
Ada sebuah nilai yang saya pikir lebih substansial untuk mengukur kualitas (manusia) Indonesia. Migunani tumraping liyan. Ya, pribadi paling berkualitas adalah pribadi yang memberi manfaat bagi orang lain. Konsep ini, selain diakui oleh mayoritas manusia Indonesia, juga ditegaskan oleh agama. Karena itu, mendaratkan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari menurut saya adalah juga laku spiritual. Sangat mungkin bernilai ibadah.
Soal barang-barang murahan yang saya gunakan, sesungguhnya itu penilaian yang kondisional. Barang-barang ini mungkin murahan jika dibandingkan rekan-rekan saya yang berasal dari keluarga mampu. Tapi, jika dibandingkan dengan rekan-rekan saya sesama tukang ngarit, tentu penilaiannya lain. Barang yang saya miliki bahkan bisa dicap mewah. Sebab, rekan-rekan saya itu banyak yang mengenakan pakaian bolong dalam keseharian. Mereka toh tetap nyaman dan percaya diri.
Justru, hemat saya, saya akan menjadi sangat hina jika memaksakan diri membeli barng-barang yang tidak dapat saya jangkau. Ya, hina karena telah menyediakan diri menjadi hamba industri. Hina karena takluk oleh iklan. Hina karena tidak mampu membangun identitas personal. Juga, hina karena menzalimi diri dengan mengikuti tren.
Sungguh, seandainya bisa saya lebih senang berperilaku apa adanya, tidak menyerupai siapapun. Kalaupun saya ingin meniru, saya ingin meniru siapapun yang mampu mendedikasikan diri untuk khalayak. seperti dokter yang mengobati pasiennya, guru yang menginspirasi siswanya, atau penulis yang menginspirasi pembaca. Amin.
Surahmat
Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia Unnes
Pegiat Komunitas Nawaksara Banjarnegara
Monday, 22 November 2010
AMBANG KEBENGISAN MANUSIA (INDONESIA)
Frasa “kedua tangannya putus” yang digunakan dalam beberapa pemberitaan mengenai kerusuhan di Jalan Ampera Jakarta Selatan mestinya sudah cukup membuat bulu kuduk berdiri. Kengerian yang disajikan, apalagi jika diakibatkan oleh tebasan senjata tajam yang disengaja, sudah mencapai batas toleransi kengerian manusia. Tetapi mengapa belakangan kata-kata semacam itu tidak menghadirkan sensasi kekejian apa pun? Bahkan media massa menggunakannya dengan begitu gamblang seolah tidak ada pilihan eufimisme?
Peristiwa saling melukai tampaknya telah menjadi bagian dari peradaban bangsa ini. Peperangan menjadi ekspresi yang dianggap masih laku untuk menunjukkan kedigdayaan kelompok. Maka, hukum perang “yang paling bengis adalah pemenang” berlaku, sekalipun masyarakat ini hidup di negara hukum. Ketika tangga sosial tidak mampu mengakomodasi sebuah kelompok melakukan mobilisasi, kekerasan menjadi pilihan.
Hipotesis Aristoteles bahwa manusia adalah binatang yang berpolitik tampaknya tidak keliru. Ia tidak hendak mengatakan bahwa anatomi tubuh manusia mirip dengan binatang, namun berusaha menyadarkan bahwa manusia menyimpan potensi kebengisan. Sejarah mencatat manusia adalah makhluk paling bengis melebihi makhluk apa pun. Hasrat meletup-letup disertai kecerdasan yang secara alamiah telah dimiliki berpadu dalam perilaku kebinatangan. Kebengisan manusia bahkan berlipatganda karena diorganisasi melalui pengetahuan, pengalaman, dan imajinasi yang tidak terbatas.
Orang sudah kepalang tahu, entah melalui lingkungan atau buku, golok mampu merobek jaringan tubuh manusia. Orang juga sudah tahu bahwa seseorang dipastikan akan mati jika kehilangan darah terlalu banyak. Namun tidak semua orang mampu mengorganisasi cara supaya tindakannya merobek jaringan tubuh musuh dengan golok adalah salah satu cara mengangkat pamor diri dan kelompok. Orang-orang yang tahu, jelas karena diberitahu; oleh lingkungan, tontonan, maupun doktrin komunitas.
Kebengisan manusia tidak akan pernah terekspresi kecuali jika ada dorongan dan kesempatan. Sugesti muncul lewat doktrin dan penguatan, sedangkan kesempatan muncul karena sistem sosial yang ada tidak mampu menjadi pengawas. Negara abai pada perilaku agresif yang ditunjukkan warganya karena merasa sudah cukup melaksanakan tugas dengan hanya menjadi penghukum. Akibatnya, indikasi-indikasi kebengisan tidak dapat diredam.
Ada dua alasan, yakni psikologi dan sosial, yang membuncahkan kebengisan manusia menjadi perilaku agresif yang sulit dibayangkan. Pada tingkat internal, manusia yang mengalami kemampatan berpikir cenderung menempuh jalan kekerasan untuk mendudukkan eksistensi dirinya. Orang-orang semacam ini mengamini fatwa bahwa kekerasan hanyalah cara, yang ketika tidak ada jalan lain, sah digunakan. Inilah pilihan mengenaskan karena seseorang tidak lagi memiliki pilihan akibat ruang sosial yang kejam dan tidak memberi penghargaan pada nilai toleransi.
Kondisi psikologis semacam itu kerap masih dikuatkan oleh penyakit sosial yang tidak kunjung tersembuhkan. Frustasi sosial akibat beban hidup yang semakin berat menjadi semacam legitimiasi seseorang melakukan tindak kekerasan. Toh kekerasan telanjur menjadi bahasa komunikasi yang dapat dilihat saban hari pada tayangan berita kriminal, juga diimajinasikan melalui film dan sinetron. Bahkan di media itu, kekerasan kerap dibungkus sebagai solusi.
Di tengah kondisi serba sulit akibat tekanan sosial-ekonomi seperti saat ini, keadaban memang menjadi barang murah. Kesantunan hidup tidak laku dijual. Apalagi nalar hukum kita sudah tidak mampu mengakomodasi keadilan. Sistem pemerintahan yang korup, hukum negara yang tidak berwibawa, juga ketidakadilan sosial yang menganga telah mendorong manusia berbuat brutal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi pribadi yang frustasi kekerasan menjadi solusi.
Pilihan hidup seperti ini sesungguhnya jauh dari watak personal dan sosial manusia, hanya saja keadaan yang memaksa. Setap orang lebih suka memperoleh rizki yang halal, jika kesempatan terbuka. Setiap orang lebih suka hidup berdampingan daripada harus saling serang. Bahkan kecuali psikopat dan orang gila, tidak ada manusia yang menghendaki melihat darah sesama manusia bercucuran karena ulahnya. Krisis sosial, pemujaan terhadap harta, serta terkikisnya ruang toleransi yang membuat jalan kekerasan hingga kini masih ditempuh.
Di tengah masyarakat yang “sakit” tindakan waras justru bisa dianggap kelainan. Ketika masyarakat terbiasa menyelesaikan masalah melalui kekerasan, dialog dianggap cara cengeng yang tidak bermartabat. Ya, di tengah komunitas yang telanjur memilih kebengisan sebagai ikhtiar menyelesaikan persoalan, jalan damai tidak memperoleh legitimasi. Orang kemudian lebih percaya pengadilan jalanan sebagai jalan memperoleh keadilan daripada pengadilan. Orang kemudian lebih percaya preman daripada polisi.
Meski demikian, potensi manusia untuk hidup saling mencintai sesungguhnya tetap ada. Ketika manusia sadar bahwa jalan kekerasan hanya menciptakan keresahan baru, kita akan berpaling mencari jati diri manusia yang penuh cinta. Pada saatnya orang akan menemukan bahwa tegur sapa jauh lebih membahagiakan dari syak wasangka, dan kehidupan yang harmoni akan diperoleh melalui toleransi. Masalahnya, kapan? Sebab rasanya sudah terlalu banyak korban kebengisan (kita).
Surahmat
Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia Unnes
Pegiat Komunitas Nawaksra Banjarnegara
Peristiwa saling melukai tampaknya telah menjadi bagian dari peradaban bangsa ini. Peperangan menjadi ekspresi yang dianggap masih laku untuk menunjukkan kedigdayaan kelompok. Maka, hukum perang “yang paling bengis adalah pemenang” berlaku, sekalipun masyarakat ini hidup di negara hukum. Ketika tangga sosial tidak mampu mengakomodasi sebuah kelompok melakukan mobilisasi, kekerasan menjadi pilihan.
Hipotesis Aristoteles bahwa manusia adalah binatang yang berpolitik tampaknya tidak keliru. Ia tidak hendak mengatakan bahwa anatomi tubuh manusia mirip dengan binatang, namun berusaha menyadarkan bahwa manusia menyimpan potensi kebengisan. Sejarah mencatat manusia adalah makhluk paling bengis melebihi makhluk apa pun. Hasrat meletup-letup disertai kecerdasan yang secara alamiah telah dimiliki berpadu dalam perilaku kebinatangan. Kebengisan manusia bahkan berlipatganda karena diorganisasi melalui pengetahuan, pengalaman, dan imajinasi yang tidak terbatas.
Orang sudah kepalang tahu, entah melalui lingkungan atau buku, golok mampu merobek jaringan tubuh manusia. Orang juga sudah tahu bahwa seseorang dipastikan akan mati jika kehilangan darah terlalu banyak. Namun tidak semua orang mampu mengorganisasi cara supaya tindakannya merobek jaringan tubuh musuh dengan golok adalah salah satu cara mengangkat pamor diri dan kelompok. Orang-orang yang tahu, jelas karena diberitahu; oleh lingkungan, tontonan, maupun doktrin komunitas.
Kebengisan manusia tidak akan pernah terekspresi kecuali jika ada dorongan dan kesempatan. Sugesti muncul lewat doktrin dan penguatan, sedangkan kesempatan muncul karena sistem sosial yang ada tidak mampu menjadi pengawas. Negara abai pada perilaku agresif yang ditunjukkan warganya karena merasa sudah cukup melaksanakan tugas dengan hanya menjadi penghukum. Akibatnya, indikasi-indikasi kebengisan tidak dapat diredam.
Ada dua alasan, yakni psikologi dan sosial, yang membuncahkan kebengisan manusia menjadi perilaku agresif yang sulit dibayangkan. Pada tingkat internal, manusia yang mengalami kemampatan berpikir cenderung menempuh jalan kekerasan untuk mendudukkan eksistensi dirinya. Orang-orang semacam ini mengamini fatwa bahwa kekerasan hanyalah cara, yang ketika tidak ada jalan lain, sah digunakan. Inilah pilihan mengenaskan karena seseorang tidak lagi memiliki pilihan akibat ruang sosial yang kejam dan tidak memberi penghargaan pada nilai toleransi.
Kondisi psikologis semacam itu kerap masih dikuatkan oleh penyakit sosial yang tidak kunjung tersembuhkan. Frustasi sosial akibat beban hidup yang semakin berat menjadi semacam legitimiasi seseorang melakukan tindak kekerasan. Toh kekerasan telanjur menjadi bahasa komunikasi yang dapat dilihat saban hari pada tayangan berita kriminal, juga diimajinasikan melalui film dan sinetron. Bahkan di media itu, kekerasan kerap dibungkus sebagai solusi.
Di tengah kondisi serba sulit akibat tekanan sosial-ekonomi seperti saat ini, keadaban memang menjadi barang murah. Kesantunan hidup tidak laku dijual. Apalagi nalar hukum kita sudah tidak mampu mengakomodasi keadilan. Sistem pemerintahan yang korup, hukum negara yang tidak berwibawa, juga ketidakadilan sosial yang menganga telah mendorong manusia berbuat brutal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi pribadi yang frustasi kekerasan menjadi solusi.
Pilihan hidup seperti ini sesungguhnya jauh dari watak personal dan sosial manusia, hanya saja keadaan yang memaksa. Setap orang lebih suka memperoleh rizki yang halal, jika kesempatan terbuka. Setiap orang lebih suka hidup berdampingan daripada harus saling serang. Bahkan kecuali psikopat dan orang gila, tidak ada manusia yang menghendaki melihat darah sesama manusia bercucuran karena ulahnya. Krisis sosial, pemujaan terhadap harta, serta terkikisnya ruang toleransi yang membuat jalan kekerasan hingga kini masih ditempuh.
Di tengah masyarakat yang “sakit” tindakan waras justru bisa dianggap kelainan. Ketika masyarakat terbiasa menyelesaikan masalah melalui kekerasan, dialog dianggap cara cengeng yang tidak bermartabat. Ya, di tengah komunitas yang telanjur memilih kebengisan sebagai ikhtiar menyelesaikan persoalan, jalan damai tidak memperoleh legitimasi. Orang kemudian lebih percaya pengadilan jalanan sebagai jalan memperoleh keadilan daripada pengadilan. Orang kemudian lebih percaya preman daripada polisi.
Meski demikian, potensi manusia untuk hidup saling mencintai sesungguhnya tetap ada. Ketika manusia sadar bahwa jalan kekerasan hanya menciptakan keresahan baru, kita akan berpaling mencari jati diri manusia yang penuh cinta. Pada saatnya orang akan menemukan bahwa tegur sapa jauh lebih membahagiakan dari syak wasangka, dan kehidupan yang harmoni akan diperoleh melalui toleransi. Masalahnya, kapan? Sebab rasanya sudah terlalu banyak korban kebengisan (kita).
Surahmat
Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia Unnes
Pegiat Komunitas Nawaksra Banjarnegara
Wednesday, 3 November 2010
MENGAPA TOHARI MEMBENCI TELEVISI?
Keluhan tentang kualitas tayangan televise banyak ditemukan, melalui pengaduan langsung pada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) maupun surat pembaca. Pergeseran televise sebagai media public menjadi perangkat bisnis membuat pengelolanya mengabaikan kebermanfaatan tayangan. Karena itulah, barangkali, budayawan Banyumas Ahmad Toahri sangat membenci televisi.
Namun, ketetapan hati Kang Tohari sempat diragukan saat ia menyetujui novel Ronggeng Dhukuh Paruknya difilmkan. Yosi M Giri dalam tulisan Idealisme Tohari di Ambang Cinta dan Benci (Kompas 14/4/2008) bahkan dengan gambling mengakatakan idealism Ahmad Tohari telah terbeli. Kang Tohari, budayawan besar yang konsisten menyuarakan kebersahajaan, menukar idealismenya dengan sejumlah uang, tulisnya.
Saya meyakini pendapat tersebut sebagai pendapat yang sumir karena adanya jarak, baik komunikasi maupun pemikiran, antara penulis dengan Kang Tohari. Tidak seharusnya kelunturan idealisme dinilai hanya dari satu keputusan dengan menafikan rangkaian keputusan lain. Keputusannya menerima tawaran agar Ronggeng Dhukuh Paruk (RDP) difilmkan bukan represantasi atas kelunturan idealisme.
Idealisme adalah sesuatu yang kompleks. Bahkan David Mc Lelland (2005;1) mengakui tak bisa menerjemehkan ideologi dan idealisme secara pasti karena definisinya berarak mengikuti kabut konotasi. Dalam buku Idelology ia hanya memberi batasan ideologi sebagai kajian yang mempersoalkan dasar dan validitas gagasan paling fundamental. Menurutnya, ideologi adalah karya manusia yang khas, yang dihasilkan dari penyelidikan seksama atas suatu masyarakat. Karenanya, justifikasi mengenai idealisme seseorang harus dilakukan secara cermat mengingat sikap (atitude) dan keputusan (decision) hanya bagian kecil dari kompleksitas idealisme.
Melalui pesan singkat yang Kang Tohari kirimkan, ia menjelaskan, kontrak film RDP dibahas pada tahun 1999 dan ditandatangani pada tahun 2000. Saat itu film belum berkembang, atau justru terdestruksi, seperti saat ini. Kang Tohari berharap novel RDP dapat diproduksi layaknya Siti Nurbaya. Karena terikat oleh kontrak ia tidak bisa membatalkan secara sepihak, meski tren film telah jauh berubah.
Sebagai gambaran, perfilman Indonesia pada tahun 2000-an tidak semegah saat ini. Antara tahun 90-an industri film Indonesia mengalami sekarat. Sangat sedikit film local yang diproduksi, hingga baliho-baliho bioskop nyaris selalu terisi iklan film asing. Film Indonesia baru bergeliat sejak film Petualangan Sherina dan Ada Apa Dengan Cinta (AADC) muncul pada tahun 2001, jauh hari setelah kontrak film RDP ditandatangani.
Sepi nyenyet perfilman saat itu tentu membuat para seneas tak nyaman. Baik sutradara, aktor, aktris, atau pihak lain dibelakangnya, terhegemoni oleh film asing; Holywood, Mandarin, juga India. Karena itulah dengan segala upaya mereka bisa membebaskan diri. Bagi produser upaya itu dilakukan dengan menggelontorkan investasi, bagi sutradara dilakukan dengan memproduksi film, sedangkan bagi novelis seperti Kang Tohari, upaya tersebut dilakukan dengan menyumbangkan cerita. Kalau kita mau khusnudzon, keputusan Kang Tohari adalah sumbangan besar agar film Indonesia tak lekas menemui ajal.
Pilihan Kang Tohari mestinya ditinjau secara diakronis mengingat terdapat renggang waktu yang cukup lama antara penandatanganan kontrak hingga saat ini. Bisa jadi ia hendak menjadikan film sebagai alat perjuangan dan dakwahnya mengingat media itu terbukti efektif. Kalaupun ada kompromi antara ia dan pemiliki modal, jelas bukan masalah besaran rupiah seperti yang Yosi M Giri maksudkan, melainkan muatan film dan relevansinya.
Harus diakui benar, nama Ahmad Tohari tak sebesar Chairil Anwar, Rendra, atau Marah Rusli. Bahkan, bisa jadi, persetujuannya memfilmkan RDP layakanya Siti Nurbaya sebagai salah satu upaya mensejajarkan namanya dengan Marah Rusli atau sastrawan besar lain. Namun perlu dimengerti pula jika ia hendak menggunakan media yang sama sebagai jalan dakwahnya.
Membenci Televisi
Kebencian Kang Tohari pada televisi harus dipahami secara substansial. Ia membenci televisi bukan ada tataran wujud; benda, pemilik, atau acara, melainkan secara nilai. Televisi telah berkembang melebihi kewajarannya sebagai media dan menjelma menjadi khatib yang amat aktif namun seringkali lalim.
Kenyataan menunjukkan perkembangan kebudayaan kita mengikuti budaya pop yang diajarkan televisi. Melalui program dan iklan-iklannya televisi merayu masyarakat untuk menirunya. Akibatnya, gaya hidup masyarakat; pakaian, selera makan, dan pergaulannya begitu seragam sebagaimana yang televisi contohkan. Ditakutkan, saat televisi merengkuh semua tradisi dan kepribadian masyarakat, orang akan merasa kearifan lokal masyarakatnya hilang. Perlu usaha agar kekhawatiran itu tak terjadi.
Pandangan Kang Tohari tentang televisi dapat ditelusuri dalam esai berjudul Ranaja Pakai TV Warna dalam buku Berhala Kontemporer miliknya. Ia mengisahkan Ranaja, tetangganya yang membeli televisi berwarna meski kebutuhan lain yang lebih esensial, seperti perbaikan gizi, tempat tinggal, dan pendidikan belum tercukupi. Karena terlalu asyik nonton Ranaja bahkan rela absen sholat berjamaah. Meski tak pernah menyalahkannya, Kang Tohari menyebut Ranaja sebagai korban karena tidak mampu menghindari dialektika permodalan. Dan begitulah adanya, karena televisi adalah perangkat bisnis.
Dari sinilah kita ketahui siapa musuh Kang Tohari sebenarnya. Ia bukan membenci kotak elektonik itu, melainkan ajaran yang dibawanya. Ia hanya sedang membenci sesuatu yang menjajah jiwa manusia lantas menyulapnya nenjadi jiwa-jiwa hampa yang kehilangan kepribadian. Itu yang dilakukannya.
Surahmat
Pegiat Komunitas Nawaksara Banjarnegara
Namun, ketetapan hati Kang Tohari sempat diragukan saat ia menyetujui novel Ronggeng Dhukuh Paruknya difilmkan. Yosi M Giri dalam tulisan Idealisme Tohari di Ambang Cinta dan Benci (Kompas 14/4/2008) bahkan dengan gambling mengakatakan idealism Ahmad Tohari telah terbeli. Kang Tohari, budayawan besar yang konsisten menyuarakan kebersahajaan, menukar idealismenya dengan sejumlah uang, tulisnya.
Saya meyakini pendapat tersebut sebagai pendapat yang sumir karena adanya jarak, baik komunikasi maupun pemikiran, antara penulis dengan Kang Tohari. Tidak seharusnya kelunturan idealisme dinilai hanya dari satu keputusan dengan menafikan rangkaian keputusan lain. Keputusannya menerima tawaran agar Ronggeng Dhukuh Paruk (RDP) difilmkan bukan represantasi atas kelunturan idealisme.
Idealisme adalah sesuatu yang kompleks. Bahkan David Mc Lelland (2005;1) mengakui tak bisa menerjemehkan ideologi dan idealisme secara pasti karena definisinya berarak mengikuti kabut konotasi. Dalam buku Idelology ia hanya memberi batasan ideologi sebagai kajian yang mempersoalkan dasar dan validitas gagasan paling fundamental. Menurutnya, ideologi adalah karya manusia yang khas, yang dihasilkan dari penyelidikan seksama atas suatu masyarakat. Karenanya, justifikasi mengenai idealisme seseorang harus dilakukan secara cermat mengingat sikap (atitude) dan keputusan (decision) hanya bagian kecil dari kompleksitas idealisme.
Melalui pesan singkat yang Kang Tohari kirimkan, ia menjelaskan, kontrak film RDP dibahas pada tahun 1999 dan ditandatangani pada tahun 2000. Saat itu film belum berkembang, atau justru terdestruksi, seperti saat ini. Kang Tohari berharap novel RDP dapat diproduksi layaknya Siti Nurbaya. Karena terikat oleh kontrak ia tidak bisa membatalkan secara sepihak, meski tren film telah jauh berubah.
Sebagai gambaran, perfilman Indonesia pada tahun 2000-an tidak semegah saat ini. Antara tahun 90-an industri film Indonesia mengalami sekarat. Sangat sedikit film local yang diproduksi, hingga baliho-baliho bioskop nyaris selalu terisi iklan film asing. Film Indonesia baru bergeliat sejak film Petualangan Sherina dan Ada Apa Dengan Cinta (AADC) muncul pada tahun 2001, jauh hari setelah kontrak film RDP ditandatangani.
Sepi nyenyet perfilman saat itu tentu membuat para seneas tak nyaman. Baik sutradara, aktor, aktris, atau pihak lain dibelakangnya, terhegemoni oleh film asing; Holywood, Mandarin, juga India. Karena itulah dengan segala upaya mereka bisa membebaskan diri. Bagi produser upaya itu dilakukan dengan menggelontorkan investasi, bagi sutradara dilakukan dengan memproduksi film, sedangkan bagi novelis seperti Kang Tohari, upaya tersebut dilakukan dengan menyumbangkan cerita. Kalau kita mau khusnudzon, keputusan Kang Tohari adalah sumbangan besar agar film Indonesia tak lekas menemui ajal.
Pilihan Kang Tohari mestinya ditinjau secara diakronis mengingat terdapat renggang waktu yang cukup lama antara penandatanganan kontrak hingga saat ini. Bisa jadi ia hendak menjadikan film sebagai alat perjuangan dan dakwahnya mengingat media itu terbukti efektif. Kalaupun ada kompromi antara ia dan pemiliki modal, jelas bukan masalah besaran rupiah seperti yang Yosi M Giri maksudkan, melainkan muatan film dan relevansinya.
Harus diakui benar, nama Ahmad Tohari tak sebesar Chairil Anwar, Rendra, atau Marah Rusli. Bahkan, bisa jadi, persetujuannya memfilmkan RDP layakanya Siti Nurbaya sebagai salah satu upaya mensejajarkan namanya dengan Marah Rusli atau sastrawan besar lain. Namun perlu dimengerti pula jika ia hendak menggunakan media yang sama sebagai jalan dakwahnya.
Membenci Televisi
Kebencian Kang Tohari pada televisi harus dipahami secara substansial. Ia membenci televisi bukan ada tataran wujud; benda, pemilik, atau acara, melainkan secara nilai. Televisi telah berkembang melebihi kewajarannya sebagai media dan menjelma menjadi khatib yang amat aktif namun seringkali lalim.
Kenyataan menunjukkan perkembangan kebudayaan kita mengikuti budaya pop yang diajarkan televisi. Melalui program dan iklan-iklannya televisi merayu masyarakat untuk menirunya. Akibatnya, gaya hidup masyarakat; pakaian, selera makan, dan pergaulannya begitu seragam sebagaimana yang televisi contohkan. Ditakutkan, saat televisi merengkuh semua tradisi dan kepribadian masyarakat, orang akan merasa kearifan lokal masyarakatnya hilang. Perlu usaha agar kekhawatiran itu tak terjadi.
Pandangan Kang Tohari tentang televisi dapat ditelusuri dalam esai berjudul Ranaja Pakai TV Warna dalam buku Berhala Kontemporer miliknya. Ia mengisahkan Ranaja, tetangganya yang membeli televisi berwarna meski kebutuhan lain yang lebih esensial, seperti perbaikan gizi, tempat tinggal, dan pendidikan belum tercukupi. Karena terlalu asyik nonton Ranaja bahkan rela absen sholat berjamaah. Meski tak pernah menyalahkannya, Kang Tohari menyebut Ranaja sebagai korban karena tidak mampu menghindari dialektika permodalan. Dan begitulah adanya, karena televisi adalah perangkat bisnis.
Dari sinilah kita ketahui siapa musuh Kang Tohari sebenarnya. Ia bukan membenci kotak elektonik itu, melainkan ajaran yang dibawanya. Ia hanya sedang membenci sesuatu yang menjajah jiwa manusia lantas menyulapnya nenjadi jiwa-jiwa hampa yang kehilangan kepribadian. Itu yang dilakukannya.
Surahmat
Pegiat Komunitas Nawaksara Banjarnegara
BELAJAR ETIKA KEPADA MBAH MARIDJAN
Meski tim dokter RS dr.Sardjito belum mengeluarkan hasil tes DNA Mbah Maridjan, sejumlah saksi memastikan juru kunci gunung Merapi itu telah tewas. Ia mengakhiri tugas secara paripurna sejak ditugasi oleh Sri Sultan Hamengkubowono IX pada tahun 1982. Pengabdiannya yang total memberi inspirasi bahkan bahan refleksi berharga bagi kita, terutama pengelola negara. Mbah Maridjan mengajarkan sepi ing pamrih rame ing gawe dengan caranya; tanpa kata-kata.
Etos mengabdi seperti yang ditunjukkan Mbah Maridjan sudah sangat jarang kita dapati. Mekanisme birokrasi justru kerap membuat seorang abdi masyarakat (pelayan publik) menjadi kendala pembangunan. Mentalitas priyayi kerap membuat mereka menuntut dilayani oleh masyarakat. Etos kerja rendah dan koordinasi yang buruk membuat tata kerja birokrasi kita tambun dan tidak lincah.
Kualitas personal abdi masyarakat memang bahan koreksi yang patut dikaji. Sebab, mentalitas, kapabilitas, dan persepsi terhadap kekuasaan sangat berpengaruh terhadap kerja pelayanan. Abdi masyarakat kita lebih banyak yang bekerja ala kadarnya sekadar memenuhi tuntutan tugas. Masih saja ada yang bekerja dengan prinsip asal bapak senang (ABS) untuk mengamankan posisinya. Tabiat birokrat seperti inilah yang kerap menjadi duri pembangunan karena kerap injak bawah jilat atas.
Birokrasi yang sehat adalah birokrasi yang fleksibel. Formasi pelayanan publik idealnya berisi pribadi yang lincah dan mampu membaca kebutuhan masyarakat. Ia tidak membatasi perannya pada job desk yang spesifik tetapi perlu menerjemahkan diri dalam dinamika masyarakat yang dilayanani. Paradigma ini, selain penataan organisasi dan penilaian kinerja, mustinya juga menjadi agenda besar reformasi birokrasi.
Saat ini telah ada tiga lembaga negara yang memperoleh prioritas reformasi birokrasi dengan menerapkan manajemen kinerja, yakni Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Pemerika Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung. Namun sejak digulirkan pada 2008 janji-janji reformasi birokrasi belum dapat diwujudkan. Kemenkeu bahkan sempat mendapat tamparan keras ketika sindikat mafia perpajakan di Dirjen Pajak terbongkar.
Meski baru Gayus HP Tambunan yang menjadi tersangka, publik telanjur yakin jaringan mafia pajak di kementerian ‘subur’ itu sudah besar bahkan mengakar.
Tantangan BPK dan MA juga puluhan lembaga negara lainnya yang telah mengagendakan reformasi birokrasi jauh lebih berat. Sebab, berbeda dengan indikator kinerja di Kemenkeu yang kuantitatif, kinerja BPK dan MA harus diukur akuntabilitasnya.
Keberhasilan kinerja lembaga hukum seperti Polri dan Kejaksaan misalnya, tentu tidak bisa diukur hanya dari jumlah kasus yang berhasil ditangani. Jauh lebih penting dari itu adalah terpenuhinya rasa keadilan publik yang tercermin dalam indeks kepercayaan.
Kendala Mental
Menurut dosen Manajemen Kinerja Prasetya Mulia Business School Dedi Tedjakumara, selain otak-atik tata kelola, agenda reformasi birokrasi yang lebih mendasar adalah berubahnya pola pikir dan mental birokrasi. Sorotan ini sangat beralasan, sebab kendala mentalitas inilah yang sulit mendapat pengawasan. Kultur birokrasi, yang dibentuk oleh perilaku yang terus menerus, telah membuat berbagai pusat pelayanan publik justru menjadi pusat korupsi. Apalagi menurut Tjahyono (Manajemen Kinerja Birokrasi, 2009) birokrasi kita masih menganut ajaran Max Weber yang hirarkies dan berjenjang.
Eseleonisasi, salah satu aplikasi paham Weber, dalam tubuh satuan kerja pemerintah juga sebuah kendala. Sebab, dalam aturan ini kenaikan pangkat masih menggunakan sistem berjenjang bukan penilaian kinerja. Akibatnya, pimpinan di sebuah satuan kerja biasanya dipilih berdasarkan senioritas (masa kerja), bukan prestasi.
Birokrasi Weber yang itikadnya mengutamakan efisiensi, efektifitas dan rasionalitas justru berubah wajah menjadi birokrasi boros dan korup karena disintesiskan dengan kultur tradisional feodalistik (Sudarto, 2006).
Reformasi birokrasi telah membumbungkan ekspektasi publik terhadap pelayanan yang cepat, tepat, dan nirbiaya. Namun kemajuan yang diraih kerap menunjukkan arah yang tidak sejalan dengan harapan masyarakat. Klaim membaiknya sistem pelayanan publik sudah seringkali kita saksikan dalam iklan kehumasan sejumlah kementerian. Namun pada saat yang sama keluhan terhadap sistem pelayanan terus mengalir. Surat pembaca dan rubrik SMS warga yang tersedia pada sejumlah surat kabar misalnya, hampir selalu diisi keluhan.
Maka, selain tata kelola dan reformasi mental, reformasi birokrasi juga harus menyangkut etika birokrasi. Agenda ini penting karena punya pengaruh terhadap persepsi dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima.
Secara sederhana Mbah Maridjan telah mencontohkan cara menjadi abdi yang tidak hanya setia tetapi beretika. Kepatuhannya kepada pimpinan, yang dinilai banyak orang berlebihan sehingga membuatnya keras kepala, diimbangi aspek spiritual dalam berbagai laku. Ia tidak menjadikan peran juru kunci sebagai posisi apalagi pekerjaan yang berorientasi kepada uang. Ia mengintegrasikan tugas dalam laku spiritual dan keseharian. Karena itulah ia total dan prinsipil.
Watak demikian bisa kita bandingkan dengan para “pekerja birokrasi” yang ada saat ini. Jabatan yang dimiliki kerap dimanfaatkan sebagai alat mengeruk keuntungan; dengan berbagai cara. Peran sebagai pelayan masyarakat banyak disalahartikan sebagai aktivitas komersil yang berorientasi pada perolehan materi. Akibatnya, birokrasi kita (dari bawah hingga atas) disesaki para pekerja. Pungutan liar (pungli) menjadi aktivitas yang dianggap lumrah karena telanjur menjadi tradisi dan sama-sama dimaklumi.
Politikus kita, yang menempati posisi strategis di pemerintahan dan parleman, juga kerap terjebak pada perilaku yang kurang lebih sama. Nyaris tidak ada menteri dan anggota DPR yang berani mendeklarasikan diri akan menjadikan posisinya sebagai jalan mengabdi. Tabiat rakus meraka muncul dengan memanfaatkan jabatan sebagai alat memperkaya diri.
Sangat aneh melihat belasan anggota Badan Kehormatan DPR studi banding ke Yunani dengan dalih belajar etika. Omong kosong! Sebab, jika Nurdiman Munir dan kawan-kawan benar-benar ingin belajar etika, ia sebenarnya tidak perlu mengunjungi tanah kelahiran Aristoteles yang tahun 2009 nyaris bangkrut karena manajamen birokrasi yang buruk itu. Mereka bisa belajar kepada sesepuh yang paham karakteristik etika Indonesia. Mbah Maridjan salah satunya.
Surahmat
Pegiat Komunitas Nawaksara Banjarnegara
dari Halaman Opini Harian Joglosemar, Senin 1/11/2010
http://harianjoglosemar.com/berita/belajar-etika-pada-mbah-maridjan-28099.html
Etos mengabdi seperti yang ditunjukkan Mbah Maridjan sudah sangat jarang kita dapati. Mekanisme birokrasi justru kerap membuat seorang abdi masyarakat (pelayan publik) menjadi kendala pembangunan. Mentalitas priyayi kerap membuat mereka menuntut dilayani oleh masyarakat. Etos kerja rendah dan koordinasi yang buruk membuat tata kerja birokrasi kita tambun dan tidak lincah.
Kualitas personal abdi masyarakat memang bahan koreksi yang patut dikaji. Sebab, mentalitas, kapabilitas, dan persepsi terhadap kekuasaan sangat berpengaruh terhadap kerja pelayanan. Abdi masyarakat kita lebih banyak yang bekerja ala kadarnya sekadar memenuhi tuntutan tugas. Masih saja ada yang bekerja dengan prinsip asal bapak senang (ABS) untuk mengamankan posisinya. Tabiat birokrat seperti inilah yang kerap menjadi duri pembangunan karena kerap injak bawah jilat atas.
Birokrasi yang sehat adalah birokrasi yang fleksibel. Formasi pelayanan publik idealnya berisi pribadi yang lincah dan mampu membaca kebutuhan masyarakat. Ia tidak membatasi perannya pada job desk yang spesifik tetapi perlu menerjemahkan diri dalam dinamika masyarakat yang dilayanani. Paradigma ini, selain penataan organisasi dan penilaian kinerja, mustinya juga menjadi agenda besar reformasi birokrasi.
Saat ini telah ada tiga lembaga negara yang memperoleh prioritas reformasi birokrasi dengan menerapkan manajemen kinerja, yakni Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Pemerika Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung. Namun sejak digulirkan pada 2008 janji-janji reformasi birokrasi belum dapat diwujudkan. Kemenkeu bahkan sempat mendapat tamparan keras ketika sindikat mafia perpajakan di Dirjen Pajak terbongkar.
Meski baru Gayus HP Tambunan yang menjadi tersangka, publik telanjur yakin jaringan mafia pajak di kementerian ‘subur’ itu sudah besar bahkan mengakar.
Tantangan BPK dan MA juga puluhan lembaga negara lainnya yang telah mengagendakan reformasi birokrasi jauh lebih berat. Sebab, berbeda dengan indikator kinerja di Kemenkeu yang kuantitatif, kinerja BPK dan MA harus diukur akuntabilitasnya.
Keberhasilan kinerja lembaga hukum seperti Polri dan Kejaksaan misalnya, tentu tidak bisa diukur hanya dari jumlah kasus yang berhasil ditangani. Jauh lebih penting dari itu adalah terpenuhinya rasa keadilan publik yang tercermin dalam indeks kepercayaan.
Kendala Mental
Menurut dosen Manajemen Kinerja Prasetya Mulia Business School Dedi Tedjakumara, selain otak-atik tata kelola, agenda reformasi birokrasi yang lebih mendasar adalah berubahnya pola pikir dan mental birokrasi. Sorotan ini sangat beralasan, sebab kendala mentalitas inilah yang sulit mendapat pengawasan. Kultur birokrasi, yang dibentuk oleh perilaku yang terus menerus, telah membuat berbagai pusat pelayanan publik justru menjadi pusat korupsi. Apalagi menurut Tjahyono (Manajemen Kinerja Birokrasi, 2009) birokrasi kita masih menganut ajaran Max Weber yang hirarkies dan berjenjang.
Eseleonisasi, salah satu aplikasi paham Weber, dalam tubuh satuan kerja pemerintah juga sebuah kendala. Sebab, dalam aturan ini kenaikan pangkat masih menggunakan sistem berjenjang bukan penilaian kinerja. Akibatnya, pimpinan di sebuah satuan kerja biasanya dipilih berdasarkan senioritas (masa kerja), bukan prestasi.
Birokrasi Weber yang itikadnya mengutamakan efisiensi, efektifitas dan rasionalitas justru berubah wajah menjadi birokrasi boros dan korup karena disintesiskan dengan kultur tradisional feodalistik (Sudarto, 2006).
Reformasi birokrasi telah membumbungkan ekspektasi publik terhadap pelayanan yang cepat, tepat, dan nirbiaya. Namun kemajuan yang diraih kerap menunjukkan arah yang tidak sejalan dengan harapan masyarakat. Klaim membaiknya sistem pelayanan publik sudah seringkali kita saksikan dalam iklan kehumasan sejumlah kementerian. Namun pada saat yang sama keluhan terhadap sistem pelayanan terus mengalir. Surat pembaca dan rubrik SMS warga yang tersedia pada sejumlah surat kabar misalnya, hampir selalu diisi keluhan.
Maka, selain tata kelola dan reformasi mental, reformasi birokrasi juga harus menyangkut etika birokrasi. Agenda ini penting karena punya pengaruh terhadap persepsi dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima.
Secara sederhana Mbah Maridjan telah mencontohkan cara menjadi abdi yang tidak hanya setia tetapi beretika. Kepatuhannya kepada pimpinan, yang dinilai banyak orang berlebihan sehingga membuatnya keras kepala, diimbangi aspek spiritual dalam berbagai laku. Ia tidak menjadikan peran juru kunci sebagai posisi apalagi pekerjaan yang berorientasi kepada uang. Ia mengintegrasikan tugas dalam laku spiritual dan keseharian. Karena itulah ia total dan prinsipil.
Watak demikian bisa kita bandingkan dengan para “pekerja birokrasi” yang ada saat ini. Jabatan yang dimiliki kerap dimanfaatkan sebagai alat mengeruk keuntungan; dengan berbagai cara. Peran sebagai pelayan masyarakat banyak disalahartikan sebagai aktivitas komersil yang berorientasi pada perolehan materi. Akibatnya, birokrasi kita (dari bawah hingga atas) disesaki para pekerja. Pungutan liar (pungli) menjadi aktivitas yang dianggap lumrah karena telanjur menjadi tradisi dan sama-sama dimaklumi.
Politikus kita, yang menempati posisi strategis di pemerintahan dan parleman, juga kerap terjebak pada perilaku yang kurang lebih sama. Nyaris tidak ada menteri dan anggota DPR yang berani mendeklarasikan diri akan menjadikan posisinya sebagai jalan mengabdi. Tabiat rakus meraka muncul dengan memanfaatkan jabatan sebagai alat memperkaya diri.
Sangat aneh melihat belasan anggota Badan Kehormatan DPR studi banding ke Yunani dengan dalih belajar etika. Omong kosong! Sebab, jika Nurdiman Munir dan kawan-kawan benar-benar ingin belajar etika, ia sebenarnya tidak perlu mengunjungi tanah kelahiran Aristoteles yang tahun 2009 nyaris bangkrut karena manajamen birokrasi yang buruk itu. Mereka bisa belajar kepada sesepuh yang paham karakteristik etika Indonesia. Mbah Maridjan salah satunya.
Surahmat
Pegiat Komunitas Nawaksara Banjarnegara
dari Halaman Opini Harian Joglosemar, Senin 1/11/2010
http://harianjoglosemar.com/berita/belajar-etika-pada-mbah-maridjan-28099.html
Saturday, 23 October 2010
“CABLAKA” SEPANJANG HAYAT

Benar kata Thomas Friedmen, dunia kini telah menjadi rata (The World is Flat, 2005: 67). Akibatnya, identitas personal dan kelompok nyaris tereduksi oleh sistem nilai global. Relasi transnasional yang dianggap sebagai pintu gerbang menuju dunia baru perlahan mengikis habis identitas lokal.
Dulu masyarakat mengenal istilah bujuk Mataram sebagai penanda mentalitas masyarakat keturunan Mataram. Di Solo Raya terkenal idiom umuk Solo. Sedangkan di Semarang dan pesisir utara Jawa terkenal dengan gertak Semarang. Semua itu menjadi identitas kultural yang lekat. Bukan sekadar idiom, identitas tersebut muncul sebagai gambaran kompleksitas karakter yang terekam dalam sikap dan pilihan gaya hidup (Kartodirdjo, 1992).
Komunitas Banyumas, yang secara geografis meliputi Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Cilacap, dan Banjarnegara, juga memiliki penanda karakter yang khas. Mereka mengklaim diri sebagai pemilik karakter cablaka. Priyadi (2007) mengartikan cablaka sebagai spontanitas menanggapi fenomena yang dihadapi tanpa ditutup-tutupi. Dalam perkembangan morfologis cablaka disebut juga thuk melong atau blakasuta yang artinya terus terang.
Identitas kultural warga Banyumas yang cablaka dapat ditelusuri melalui teks-teks kuno yang berisi “ikrar” ke-cablaka-an. Dalam Primbon Sabda Amerta masing-masing daerah di Banyumas memiliki idiom kultural. Warga Purwokerto diibaratkan kebo gupak ing talunan, warga Purbalingga seperti pandhan rangkep aneng jero paseban, warga Cilacap disebut wedhung sumlandhang, dan warga Banjarnegara diibaratkan landhak mati eneng elenge.
Memang, julukan yang diberikan kepada masing-masing kelompok bisa jadi hanya label, namun harus diakui memiliki kedekatan karakteristik dengan deskripsi perilaku dan gaya hidup masyarakat bersangkutan.
Selain itu, warga Banyumas telah sepakat memilih karakter Bawor (Bagong) sebagai representasi kepribadian mereka. Pilihan ini memang berisiko sebab Bawor adalah tokoh biasa yang dalam pewayangan tidak memiliki kedigdayaan definitif. Satu-satunya kelebihan Bawor adalah mampu berkata apa adanya. Ia tidak melakukan kamuflase kata dan menghindari eufimisme. Ia mengatakan kebenaran meskipun pahit. Padahal, menurut Teguh Trianton (Radar Banyumas, 2009), masyarakat Banyumas tidak memiliki relasi historis sama sekali dengan tokoh wayang ini.
Keputusan warga Banyumas untuk merefleksikan sikapnya kepada sosok Bawor membawa sejumlah pengaruh pada tata nilai di sana. Pertama, dialek Jawa banyumasan berkembang menjadi bahasa yang lugas (semblothongan). Dibandingkan dialek Solo dan Semarang, dialek banyumasan minim bebasan. Sebaliknya, dialek kulon ini kaya ungkapan sarkastik yang cenderung kasar dan saru.
Babad Tanah Pasir (dalam Priyadi, 2007: 6) mengisahkan Adipati Banyak Thole dinasihati pamannya Wirakencana supaya tidak menyerang Demak. Sebab, dalam pertimbangan Wirakencana, pasukan Pasirluhur tidak akan sanggup menghadapi pasukan Demak. Alih-alih patuh, Banyak Thole justru secara cablaka mengatakan pamannya sebagai laki-laki yang tidak memiliki alat kelamin. Berang dengan penghinaan itu Wirakencana juga menunjukkan sikap yang tak kalah cablaka, yakni dengan memutuskan menyeberang ke Demak. Banyak Thole kembali menunjukkan reaksi yang cablaka dengan menyebut Wirakencana sebagai pengkhianat dan melarang orang Pasir mengangkat paman sebagai patih.
Kedua, Banyumas berkembang menjadi entitas kebudayaan yang egaliter. Relasi antarindividu dipandang setara; tanpa kelas-tanpa kasta. Sikap ini sekaligus menjadi perlawanan terhadap tradisi feodalistik keraton.
Di Banyumas kata sapaan yang jamak digunakan adalah inyong dan kowe atau rika yang menggambarkan keakraban antarindividu. Kalaupun saat ini dikenal sapaan panjenengan adalah pengaruh tradisi keraton. Begitupun penggunaan kata bertingkat, seperti badhog, nyekek, mangan, madang, maem dan dhahar yang berarti makan, juga pengaruh keraton.
Di tengah desakan pengaruh global, sikap cablaka membuat konstituennya pada posisi dilematis. Warga Banyumas mengalami kegamangan untuk tetap mempertahankan sikap khasnya atau justru menghilangankannya. Persoalannya, sikap cablaka sulit diterima oleh komunitas yang lebih besar: nasional dan internasional. Selain dianggap kasar dan saru, tuturan yang cablaka sering menjadi bahan tertawaan. Faktor yang kedua inilah yang membuat penutur Bahasa Banyumas menjadi inferior, menganggap dirinya sebagai kaum kasar, kaum pinggiran, dan tidak beretika.
Meski dalam catatan penulis Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo belum pernah tinggal dalam waktu lama di Banyumas, sikap dan pilihan katanya ternyata tidak kalah cablaka dengan warga Banyumas. Saat bicara di depan publik ia hampir selalu mengeluarkan pernyataan yang lugas. Ia bahkan pernah dikritik sebagai pemimpin yang kurang beretika.
Saat melantik walikota Semarang misalnya, ia mangatakan, “korupsi mlebu neraka”. Saat melantik Bupati Kendal ia berpesan agar bupati ora golek bathi (tidak cari untung). Terakhir saat ia melepas jemaah haji di Donoyudan, Boyolali, Gubernur berpesan supaya calon jemaah tidak memikirkan sapi di rumah dan fokus beribadah.
Meski menuai kritik, tidak sedikit ucapan Bibit Waluyo yang dipetik menjadi judul berita. Tuturannya bahkan pernah menjadi headline! Sebuah kenyataan yang membuktikan bahwa tuturan cablaka memiliki sisi estetis tersendiri. Cablaka tidak hanya lugas, tetapi juga tegas. Sikap itu menunjukkan kesatuan hati dan ucapan. Antonimnya adalah tuturan berbunga-bunga namun ragu atau bahkan palsu. Maka kenapa musti malu ber-cablaka?
Surahmat
Pegiat Komunitas Nawaksara Banjarnegara
Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia Unnes
Forum Kompas Jawa Tengah, 23 Oktober 2010
Saturday, 16 October 2010
Menjaga Kearifan Tradisi di Meja Makan
Bagi umat Muslim di Indonesia, Lebaran adalah momentum istimewa, baik dari perspektif agama maupun budaya. Pada saat itulah berbagai perangai kebudayaan kolektif muslim Jawa muncul. Ekspresi itu muncul melalui berbagai ritus, baik ucapan, sikap, maupun hidangan di meja makan.
Meski dalam keseharian dianggap biasa, meja makan adalah gambaran sebuah keluarga. Apalagi, menurut Kuntowijoyo (1957), sesuatu yang tersaji di meja makan adalah penanda pokok selera keluarga. Dinamika dan kedudukan sosial seseorang juga bisa dilihat melalui apa yang tersaji di sana.
Dalam kepercayaan tradisional masyarakat Jawa dapur dianggap sebagai sumber kehidupan. Dapur, meski selalu kotor dan pengap oleh asap, adalah tempat istimewa. Tidak ha-nya kesejahteraan keluarga yang dapat diukur dari sana tetapi keharmonisan dan dinamika keluarga juga tercermin. Kondisi dapur merepresentasikan kondisi umum sebuah rumah, termasuk relasi antarindividunya.
Dapur yang memiliki persediaan bahan makan lengkap tentu saja hanya dimiliki oleh keluarga yang berkecukupan. Sama halnya, dapur yang memiliki beragam perlengkapan masak, baik modern maupun tradisional, hanya dimiliki oleh keluarga dinamis. Dapur yang sering digunakan menunjukkan interaksi antaranggota keluarga terjalin dengan baik. Sebab, bagi sebagian perempuan Jawa masakan adalah bahasa yang efektif untuk mengutarakan berbagai perasaan.
Dapur dan meja makan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling merepresentasikan kondisi satu sama lain. Karena itulah meja makan juga bisa kita baca untuk merefleksikan kondisi sebuah keluarga. Dari sana, berbagai definisi tentang sebuah keluarga dapat diungkap.
Dari meja makan pula ekspresi suka cita sebuah keluarga ketika menyambut Ramadhan dan merayakan Lebaran dapat dibaca. Tiba-tiba saja di meja makan tersaji aneka makanan yang sebelumnya jarang dijumpai. Sebuah keluarga rupanya merasa perlu menambah menu makannya sebagai bekal menghadapi puasa Ramadan.
Ragam menu makan dan jajanan di meja makan saat Lebaran menunjukan bahwa meja makan sebagian orang Jawa dijajah oleh industri. Banyaknya jajanan olahan pabrik yang menghiasi meja makan menunjukkan selera makan telah disetir industri. Masyarakat tidak memiliki resistensi terhadap ajakan industri yang disuarakan melalui iklan. Tawaran bisa menikmati jajanan enak tanpa repot seperti membuat masyarakat terbuai.
Kondisi demikian bahkan juga dapat kita jumpai di perdesaan, sekalipun tidak memiliki relasi kultural yang erat dengan masyarakat kota. Akibat iklan masyarakat tergoda menikmati aneka jajan pabrik.
Kondisinya kini berbeda dari tahun 1990-an ketika televisi belum menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat desa. Hidangan tradisional semacam nagasari, ketan, tape, dawet, atau bahkan ubi goreng masih dengan mudah kita dapati. Dua hari menjelang Idul Fitri keluarga mempersiapkan segala macam makann tradisional yang sebagian bahannya diperoleh dari kebun.
Selebrasi
Bagi umat Islam Jawa Lebaran adalah puncak selebrasi. Dalam Ramadan di Jawa (2005) Andre Moller mendeskripsikan “keganjilan” itu dengan membandingkannya dengan tradisi yang berlangsung di negara Islam lain. Di Arab, Idul Fitri dikenal dengan sebutan ’iidu l-saghiir atau pesta kecil sebagai antonim dari Idul Adha yang dikenal dengan istilah ’iidu l-kabiir atau pesta besar. Indonesia menunjukkan hal sebaliknya. Secara kuantitas maupun kualitas ritus yang berlangsung selama Lebaran justru lebih semarak dibandingIdul Adha.
Paham itu pula yang turut mendongkrak motivasi masyarakat Jawa merayakan Idul Fitri secara mewah. Dorongan membeli hidangan istimewa muncul karena Lebaran menjadi momentum istimewa. Tidak sedikit keluarga yang merasa perlu menyiapkan anggaran khusus untuk ’’menghias’’ meja makannya.
Meski diukur sebagai ekspresi kebudayaan, hidangan melimpah yang kadang tidak proporsional perlu dimaknai kembali. Pemaknaan ini penting supaya Lebaran tidak makin identik dengan pesta tetapi tetap menjadi ekspresi syukur hamba kepada Tuhan. Dorongan menghidangkan makanan secara berlebih dikhawatirkan menjauhkan masyarakat pada substansi perayaan Lebaran. Apalagi jika dorongan tersebut semata-mata muncul akibat stimulus iklan.
Lebaran, sebagaimna telah dimaknai sebagai ekspresi liminal antara Islam dan kebudayaan lokal, akan makin menarik jika memadukan keduanya. Cukuplah Lebaran menjadi eskpresi kebudayaan dan agama. (10)
Surahmat
Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia Unnes
Pegiat Komunitas Nawaksara Banjarnegara
Meski dalam keseharian dianggap biasa, meja makan adalah gambaran sebuah keluarga. Apalagi, menurut Kuntowijoyo (1957), sesuatu yang tersaji di meja makan adalah penanda pokok selera keluarga. Dinamika dan kedudukan sosial seseorang juga bisa dilihat melalui apa yang tersaji di sana.
Dalam kepercayaan tradisional masyarakat Jawa dapur dianggap sebagai sumber kehidupan. Dapur, meski selalu kotor dan pengap oleh asap, adalah tempat istimewa. Tidak ha-nya kesejahteraan keluarga yang dapat diukur dari sana tetapi keharmonisan dan dinamika keluarga juga tercermin. Kondisi dapur merepresentasikan kondisi umum sebuah rumah, termasuk relasi antarindividunya.
Dapur yang memiliki persediaan bahan makan lengkap tentu saja hanya dimiliki oleh keluarga yang berkecukupan. Sama halnya, dapur yang memiliki beragam perlengkapan masak, baik modern maupun tradisional, hanya dimiliki oleh keluarga dinamis. Dapur yang sering digunakan menunjukkan interaksi antaranggota keluarga terjalin dengan baik. Sebab, bagi sebagian perempuan Jawa masakan adalah bahasa yang efektif untuk mengutarakan berbagai perasaan.
Dapur dan meja makan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling merepresentasikan kondisi satu sama lain. Karena itulah meja makan juga bisa kita baca untuk merefleksikan kondisi sebuah keluarga. Dari sana, berbagai definisi tentang sebuah keluarga dapat diungkap.
Dari meja makan pula ekspresi suka cita sebuah keluarga ketika menyambut Ramadhan dan merayakan Lebaran dapat dibaca. Tiba-tiba saja di meja makan tersaji aneka makanan yang sebelumnya jarang dijumpai. Sebuah keluarga rupanya merasa perlu menambah menu makannya sebagai bekal menghadapi puasa Ramadan.
Ragam menu makan dan jajanan di meja makan saat Lebaran menunjukan bahwa meja makan sebagian orang Jawa dijajah oleh industri. Banyaknya jajanan olahan pabrik yang menghiasi meja makan menunjukkan selera makan telah disetir industri. Masyarakat tidak memiliki resistensi terhadap ajakan industri yang disuarakan melalui iklan. Tawaran bisa menikmati jajanan enak tanpa repot seperti membuat masyarakat terbuai.
Kondisi demikian bahkan juga dapat kita jumpai di perdesaan, sekalipun tidak memiliki relasi kultural yang erat dengan masyarakat kota. Akibat iklan masyarakat tergoda menikmati aneka jajan pabrik.
Kondisinya kini berbeda dari tahun 1990-an ketika televisi belum menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat desa. Hidangan tradisional semacam nagasari, ketan, tape, dawet, atau bahkan ubi goreng masih dengan mudah kita dapati. Dua hari menjelang Idul Fitri keluarga mempersiapkan segala macam makann tradisional yang sebagian bahannya diperoleh dari kebun.
Selebrasi
Bagi umat Islam Jawa Lebaran adalah puncak selebrasi. Dalam Ramadan di Jawa (2005) Andre Moller mendeskripsikan “keganjilan” itu dengan membandingkannya dengan tradisi yang berlangsung di negara Islam lain. Di Arab, Idul Fitri dikenal dengan sebutan ’iidu l-saghiir atau pesta kecil sebagai antonim dari Idul Adha yang dikenal dengan istilah ’iidu l-kabiir atau pesta besar. Indonesia menunjukkan hal sebaliknya. Secara kuantitas maupun kualitas ritus yang berlangsung selama Lebaran justru lebih semarak dibandingIdul Adha.
Paham itu pula yang turut mendongkrak motivasi masyarakat Jawa merayakan Idul Fitri secara mewah. Dorongan membeli hidangan istimewa muncul karena Lebaran menjadi momentum istimewa. Tidak sedikit keluarga yang merasa perlu menyiapkan anggaran khusus untuk ’’menghias’’ meja makannya.
Meski diukur sebagai ekspresi kebudayaan, hidangan melimpah yang kadang tidak proporsional perlu dimaknai kembali. Pemaknaan ini penting supaya Lebaran tidak makin identik dengan pesta tetapi tetap menjadi ekspresi syukur hamba kepada Tuhan. Dorongan menghidangkan makanan secara berlebih dikhawatirkan menjauhkan masyarakat pada substansi perayaan Lebaran. Apalagi jika dorongan tersebut semata-mata muncul akibat stimulus iklan.
Lebaran, sebagaimna telah dimaknai sebagai ekspresi liminal antara Islam dan kebudayaan lokal, akan makin menarik jika memadukan keduanya. Cukuplah Lebaran menjadi eskpresi kebudayaan dan agama. (10)
Surahmat
Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia Unnes
Pegiat Komunitas Nawaksara Banjarnegara
Mimpi Kaya Tanpa Bekerja
Kuis di televisi memang bukan jenis acara baru. Acara yang biasanya berisi game, lomba, dan adu pengetahuan itu telah muncul sejak televisi swasta nasional mulai muncul pada tahun 1990-an. Namun belakangan, acara itu berevolusi dengan menghadirkan hadiah-hadiah yang fantastis. Tidak hanya menjadi hiburan, perlahan kuis menjadi trendsetter pola pikir masyarakat yang berpikir serba praktis, termasuk praktis untuk menjadi kaya.
Saat ini hampir seluruh stasiun televisi menghadirkan kuis pada jam-jam utama menonton. ANTV misalnya, hampir setiap hari menayangkan kuis Super Family dan Super Deal 2 Milyar. Keduanya menyapa masyarakat pada jam ketika masyarakat memiliki waktu menyaksikan televisi sehingga ratingnya terhitung tinggi. Tidak hanya menjadi sarana hiburan, kuis yang menjanjikan hadiah-hadiah fantastis itu memantik imajinasi kaya masyarakat kita. Melalui kuis mereka berimajinasi agar segera kaya, meski kenyataan hidup yang dihadapi justru sebaliknya.
Bayangkan, di tengah kondisi serba kekurangan, ada program kuis yang menjanjikan hadiah uang dua miliar. Di luar hadiah utama itu, beragam hadiah mewah yang mencolok mata seperti mobil, peralatan elektronik, dan uang tunai puluhan juta rupiah, dihadirkan. Yang membuatnya tampak menarik, atau janggal, adalah hadiah itu dapat diperoleh hanya dengan memilih amplop, kotak, atau tirai. Tidak diperlukan pengetahuan mumpuni untuk memperolehnya, karena hanya asal tebak.
Kuis memang bukan jenis acara baru yang tampil di layar televisi. Jauh hari sebelumnya telah ada puluhan kuis yang menjanjikan hadiah besar bagi pesertanya. Namun, sebutlah Who Wants To Be a Millionaire yang juga telah tayang di puluhan negara, menuntut peserta bekerja keras supaya bisa memperoleh hadiahnya. Tidak hanya pengetahuan umum yang harus dimiliki, peserta juga harus cerdik mengalahkan ribuan kompetitor.
Kondisi ini berbeda dengan kuis yang belakangan ini marak ditayangkan televisi, Super Deal 2 Milyar contohnya. Pengelola acara mengumbar hadiah besar sekadar memenuhi “lapar mata” pemirsanya. Mereka mencoba membangun ilusi bahwa televisi bisa menyediakan segala-galanya, termasuk harta melimpah yang bisa diperoleh tanpa kerja keras.
Mimpi
Televisi memang tidak bisa diperlakukan sebagai khotbah (Rakhmat, 2009). Kebenaran yang dimunculkannya hampir selalu berisi klaim yang lekat dengan interest komersial. Namun, karena televisi memiliki intensitas kemunculan yang sangat tinggi, efek psikologis kepada masyarakat tidak bisa ditampik. Bahkan perspektif publik terhadap persoalan sering kali berasal dari doktrin televisi.
Jaya Suprana dalam Bercinta dengan Televisi (1997) mengungkapkan, kini kotak ajaib bernama televisi telah menjadi kawan jutaan orang di seluruh dunia. Doktrinasi berjalan intens dan terus menerus karena televisi mampu menerjang batas wilayah dan waktu. Ia mampu menyusup ke ruang paling privat seseorang selama 24 jam sehari dalam tujuh hari sepekan.
Pada satu sisi, televisi menjadi agen perubahan sosial yang sangat andal. Nilai-nilai kemanusiaan dan kearifan sebagai identitas lokal masyarakat dapat dijaga dan disebarkan melalui media tersebut. Namun karena televisi dibangun dengan tujuan komersial, agenda melanggengkan nilai-nilai kamanusiaan yang mestinya dialokasikan secara proporsional, justru kerap diabaikan. Maka yang terjadi adalah pembodohan, penipuan, dan ilusi yang dibungkus dalam berbagai acara hiburan.
Doktrinasi halus televisi yang dilancarkan melalui kuis contohnya, berjalan mulus karena masyarakat tidak memiliki resistensi, menolak atau setidaknya menelaah ulang nilai-nilai yang menyebar melalui televisi. Di tengah kondisi serba terbatas, jangankan mobil baru atau alat elektronik bernilai puluhan juta, nominal ratusan ribu saja sudah bisa membuat mereka ngiler. Akhirnya mereka tersugesti untuk percaya sambil berimajinasi supaya bisa ikut dan mendapatkan hadiahnya.
Bagi masyarakat pedesaan dan kaum miskin kota, hadiah ratusan juta rupiah yang dijanjikan kuis adalah solusi paling praktis keluar dari penjara kemiskinan. Kuis menjanjikan jalan tol saat mereka mulai putus asa menghadapi realitas hidup yang serba sulit. Kuis menjanjikan harapan dan diam-diam menjadi tujuan.Putus AsaSekilas kuis bisa memantik optimisme karena menyediakan jalan alternatif hidup secara layak. Namun pada titik di mana realitas hidup dan keglamoran kuis justru hitam putih, masyarakat justru akan menjadi semakin putus asa. Apalagi jika harapan bisa kaya melalui kuis tidak pernah menjadi nyata, masyarakat akan frustrasi oleh ilusi yang muncul tanpa disadari. Bukan tidak mungkin, energi mereka justru tersita untuk terus berharap sehingga energi kreatif yang bisa menjembatani mereka pada kerja intelektual terkuras.
Akibat psikologis ini bisa terjadi karena jalan lari dari kemiskinan yang disediakan pemerintah tidak dapat mereka akses. Modal usaha misalnya, hingga saat ini tidak ramah bagi masyarakat miskin karena birokrasi yang berbelit. Selain karena memerlukan agunan, masyarakat miskin tidak diuntungkan oleh iklim pasar yang hampir selalu memenangkan pemodal besar.
Ekspektasi tinggi masyarakat terhadap pemerintah pada satu sisi, dan kebuntuan melakukan mobilitas sosial pada sisi lain, juga turut mendorong masyarakat menempuh cara-cara irasional untuk menjadi kaya. Dulu, sebelum teknologi mendominasi masyarakat mengekspresikannya melalui klenik. Kini ketika teknologi menjadi episentrum peradaban, masyarakat berharap bisa kaya mendadak melalui kuis berhadiah. Keduanya, baik klenik maupun kuis toh sama-sama menjanjikan kemudahan.
Doktrin yang dilancarkan televisi sebenarnya menyerang secara personal. Sugesti yang ditanamkan kemudian diyakini sebagai kebenaran oleh pribadi yang tidak memiliki resistensi menolak kebenaran versi televisi. Namun karena proses tersebut berlangsung terus menerus, akibat yang ditimbulkannya juga dirasakan secara massal. Ideologi televisi kemudian diakui sebagai kebenaran konvensional yang diakui khalayak sehingga mempengaruhi jalan berpikir dan tingkah laku kita.
Surahmat
Pegiat Komunitas Nawaksara Banjarnegara
Dari Opini Harian Joglosemar, Jumat 8/10/2010
http://harianjoglosemar.com/berita/mimpi-kaya-tanpa-bekerja-26352.html
Saat ini hampir seluruh stasiun televisi menghadirkan kuis pada jam-jam utama menonton. ANTV misalnya, hampir setiap hari menayangkan kuis Super Family dan Super Deal 2 Milyar. Keduanya menyapa masyarakat pada jam ketika masyarakat memiliki waktu menyaksikan televisi sehingga ratingnya terhitung tinggi. Tidak hanya menjadi sarana hiburan, kuis yang menjanjikan hadiah-hadiah fantastis itu memantik imajinasi kaya masyarakat kita. Melalui kuis mereka berimajinasi agar segera kaya, meski kenyataan hidup yang dihadapi justru sebaliknya.
Bayangkan, di tengah kondisi serba kekurangan, ada program kuis yang menjanjikan hadiah uang dua miliar. Di luar hadiah utama itu, beragam hadiah mewah yang mencolok mata seperti mobil, peralatan elektronik, dan uang tunai puluhan juta rupiah, dihadirkan. Yang membuatnya tampak menarik, atau janggal, adalah hadiah itu dapat diperoleh hanya dengan memilih amplop, kotak, atau tirai. Tidak diperlukan pengetahuan mumpuni untuk memperolehnya, karena hanya asal tebak.
Kuis memang bukan jenis acara baru yang tampil di layar televisi. Jauh hari sebelumnya telah ada puluhan kuis yang menjanjikan hadiah besar bagi pesertanya. Namun, sebutlah Who Wants To Be a Millionaire yang juga telah tayang di puluhan negara, menuntut peserta bekerja keras supaya bisa memperoleh hadiahnya. Tidak hanya pengetahuan umum yang harus dimiliki, peserta juga harus cerdik mengalahkan ribuan kompetitor.
Kondisi ini berbeda dengan kuis yang belakangan ini marak ditayangkan televisi, Super Deal 2 Milyar contohnya. Pengelola acara mengumbar hadiah besar sekadar memenuhi “lapar mata” pemirsanya. Mereka mencoba membangun ilusi bahwa televisi bisa menyediakan segala-galanya, termasuk harta melimpah yang bisa diperoleh tanpa kerja keras.
Mimpi
Televisi memang tidak bisa diperlakukan sebagai khotbah (Rakhmat, 2009). Kebenaran yang dimunculkannya hampir selalu berisi klaim yang lekat dengan interest komersial. Namun, karena televisi memiliki intensitas kemunculan yang sangat tinggi, efek psikologis kepada masyarakat tidak bisa ditampik. Bahkan perspektif publik terhadap persoalan sering kali berasal dari doktrin televisi.
Jaya Suprana dalam Bercinta dengan Televisi (1997) mengungkapkan, kini kotak ajaib bernama televisi telah menjadi kawan jutaan orang di seluruh dunia. Doktrinasi berjalan intens dan terus menerus karena televisi mampu menerjang batas wilayah dan waktu. Ia mampu menyusup ke ruang paling privat seseorang selama 24 jam sehari dalam tujuh hari sepekan.
Pada satu sisi, televisi menjadi agen perubahan sosial yang sangat andal. Nilai-nilai kemanusiaan dan kearifan sebagai identitas lokal masyarakat dapat dijaga dan disebarkan melalui media tersebut. Namun karena televisi dibangun dengan tujuan komersial, agenda melanggengkan nilai-nilai kamanusiaan yang mestinya dialokasikan secara proporsional, justru kerap diabaikan. Maka yang terjadi adalah pembodohan, penipuan, dan ilusi yang dibungkus dalam berbagai acara hiburan.
Doktrinasi halus televisi yang dilancarkan melalui kuis contohnya, berjalan mulus karena masyarakat tidak memiliki resistensi, menolak atau setidaknya menelaah ulang nilai-nilai yang menyebar melalui televisi. Di tengah kondisi serba terbatas, jangankan mobil baru atau alat elektronik bernilai puluhan juta, nominal ratusan ribu saja sudah bisa membuat mereka ngiler. Akhirnya mereka tersugesti untuk percaya sambil berimajinasi supaya bisa ikut dan mendapatkan hadiahnya.
Bagi masyarakat pedesaan dan kaum miskin kota, hadiah ratusan juta rupiah yang dijanjikan kuis adalah solusi paling praktis keluar dari penjara kemiskinan. Kuis menjanjikan jalan tol saat mereka mulai putus asa menghadapi realitas hidup yang serba sulit. Kuis menjanjikan harapan dan diam-diam menjadi tujuan.Putus AsaSekilas kuis bisa memantik optimisme karena menyediakan jalan alternatif hidup secara layak. Namun pada titik di mana realitas hidup dan keglamoran kuis justru hitam putih, masyarakat justru akan menjadi semakin putus asa. Apalagi jika harapan bisa kaya melalui kuis tidak pernah menjadi nyata, masyarakat akan frustrasi oleh ilusi yang muncul tanpa disadari. Bukan tidak mungkin, energi mereka justru tersita untuk terus berharap sehingga energi kreatif yang bisa menjembatani mereka pada kerja intelektual terkuras.
Akibat psikologis ini bisa terjadi karena jalan lari dari kemiskinan yang disediakan pemerintah tidak dapat mereka akses. Modal usaha misalnya, hingga saat ini tidak ramah bagi masyarakat miskin karena birokrasi yang berbelit. Selain karena memerlukan agunan, masyarakat miskin tidak diuntungkan oleh iklim pasar yang hampir selalu memenangkan pemodal besar.
Ekspektasi tinggi masyarakat terhadap pemerintah pada satu sisi, dan kebuntuan melakukan mobilitas sosial pada sisi lain, juga turut mendorong masyarakat menempuh cara-cara irasional untuk menjadi kaya. Dulu, sebelum teknologi mendominasi masyarakat mengekspresikannya melalui klenik. Kini ketika teknologi menjadi episentrum peradaban, masyarakat berharap bisa kaya mendadak melalui kuis berhadiah. Keduanya, baik klenik maupun kuis toh sama-sama menjanjikan kemudahan.
Doktrin yang dilancarkan televisi sebenarnya menyerang secara personal. Sugesti yang ditanamkan kemudian diyakini sebagai kebenaran oleh pribadi yang tidak memiliki resistensi menolak kebenaran versi televisi. Namun karena proses tersebut berlangsung terus menerus, akibat yang ditimbulkannya juga dirasakan secara massal. Ideologi televisi kemudian diakui sebagai kebenaran konvensional yang diakui khalayak sehingga mempengaruhi jalan berpikir dan tingkah laku kita.
Surahmat
Pegiat Komunitas Nawaksara Banjarnegara
Dari Opini Harian Joglosemar, Jumat 8/10/2010
http://harianjoglosemar.com/berita/mimpi-kaya-tanpa-bekerja-26352.html
Wajah (Kota) Kita = Wajah Pasar?
Muncul kebanggaan mengetahui sejumlah kota di Jawa Tengah menerima anugerah adipura. Sebab, meski diakui telah terjadi distorsi, hingga saat ini adipura masih menjadi legitimasi bagi daerah yang dianggap konsisten menjaga lingkungannya.
Namun, muncul pula perasaan miris ketika mengamati sejumlah kota di Jawa Tengah, termasuk kota penerima adipura, kini kehilangan identitasnya. Kota berkembang ke arah yang sama. Mereka sama-sama berlomba menjadi episentrum transaksi. Atas nama kemajuan, kota didesain menjadi pusat perdagangan dan industri. Nalar yang diutamakan adalah nalar ekonomi yang mengutamakan perolehan materi.
Fenomena demikian dapat diamati pada gencarnya pembangunan pusat-pusat perbelanjaan di sejumlah kota. Bangunan-bangunan gigantis yang dibangun dengan tujuan komersil menjadi subjek utama aktivitas kota. Mal dan retail menjadi monumen yang diagungkan sekaligus berusaha menjadi nafas warga. Akibatnya, aktivitas sosial masyarakat di sekitarnya terkatrol pada aktivitas yang memuja keberhasilan transaksi.
Dulu, kota didesain dengan memisahkan tiga pilar kehidupan komunal, antara lain aktivitas sosial, ritus keagamaan, dan ekonomi. Ketiganya dijaga agar tetap menjaga jarak karena merupakan aktivitas yang berbeda. Kebutuhan sosial masyarakat terwakili oleh alun-alun sebagai pusat interaksi. Ritus keagamaan disimbolkan oleh tempat ibadah, biasanya berdiri tidak jauh dari alun-alun. Sedangkan pasar sebagai representasi segala kepentingan ekonomi biasanya dibangun terpisah.
Pasar Raksasa
Pemilahan tempat-tempat tersebut didasari pertimbangan bahwa aktivitas sosial-budaya, keagamaan, dan ekonomi adalah tiga hal yang berbeda. Ketiganya sama-sama penting namun tidak boleh saling membaur.
Prinsip ekonomi yang menjadi dasar nalar aktivitas ekonomi tidak bisa digunakan pada ritus keagamaan maupun aktivitas sosial. Demikian pula aktivitas sosial dan keagamaan. Keduanya berbeda dimensi karena yang satu mengutamkan tata hidup komunal sedangkan lainnya adalah urusan yang sangat personal menyangkut hubungan vertikan seseorang kepada Gusti Sang Murbeing Dumadi.
Jarak ketiga hal ini belakangan semakin tipis. Pemujaan terhadap uang membuat aktivitas ekonomi berekspansi menggeser aktivitas lainnya. Kegiatan ekonomi yang dulu dilokalisir di pasar kini merambah di areal sosial bahkan keagamaan. Kota menjadi pasar raksasa tempat segala transaksi dilangsungkan. Alun-alun kota misalnya, saat ini justru dipenuhi pedagang, tidak ada bedanya dengan pasar. Ritus kebudayaan tersingkirkan karena hanya menjadi anualitas, baik dalam tradisi kirab maupun pasowanan.
Pemujaan terhadap uang membuat wajah kota tidak ubahnya pasar. Kota menjadi etalase tempat memajang berbagai komoditas barang dan jasa. Kota, sebagaimna pasar, mengabaikan penghargaan terhadap nilai kebersamaan karena mengutamakan keuntungan.
Tanpa bermaksud mengambinghitamkan, pemerintah daerah punya andil ‘dosa’ besar menciptakan kondisi tersebut. Sebab, pemerintah justru mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi. Pemerintah menyelenggarakan transaksi massal di tempat yang terkadang kurang tepat. Atas nama kesejahteraan pemerintah membiarkan ruang sosial budaya dijajah pasar. Pemerintah seolah-olah mengerucutkan tugasnya hanya sebagai penyelenggara transaksi ekonomi. Visi sosial dan kebudayaan yang diembannya ditanggalkan atau bahkan runtuh karena terlalu memprioritaskan uang.
Identitas Kota
Kondisi tersebut ternyata telah nyata menghapus identitas sebuah kota. Wajah-wajah kota di Jawa Tengah menjadi serupa. Stereotip kota yang mestinya menjadi identitas telah lama punah. Nilai jual kota satu dengan kota lainnya nyaris tanpa beda. Bahkan ketika pemerintah daerah merasa perlu memunculkannya kembali, mereka harus membangun monumen sekadar membedakan pembeda dengan monumen lain yang pernah ada.
Beberapa kota telah memiliki identitas berupa bangunan. Namun bangunan hanyalah tetenger, bukan identitas yang sebenarnya. Karena kota adalah ruang berkebudayaan, identitas kota akan muncul melalui laku masyarakatnya. Identitas kota digambarkan oleh aktivitas massal di ruang sosial, bukan di ruang privat yang telah diklaim sebagai aset pribadi. Sebab, hanya di ruang sosial interaksi antarmanusia dibangun. Di ruang sosial pula ekspresi sebagai masyarakat ditumpahkan.
Agar pasar tidak terus menerus mengekspansi ruang, barangkali pemerintah perlu kembali menjaga jarak aktivitas sosial, agama, dan ekonomi. Ketiga aktivitas tersebut adalah aktivitas yang berbeda meski sama-sama diperlukan. Membiarkan ruang kota menjadi pasar sama saja menghalangi masyarakat memperolah dua kebutuhan esensialnya, yakni bersosialisasi dan beragama.
Surahmat
Pegiat Komunitas Nawaksara Banjarnegara
Namun, muncul pula perasaan miris ketika mengamati sejumlah kota di Jawa Tengah, termasuk kota penerima adipura, kini kehilangan identitasnya. Kota berkembang ke arah yang sama. Mereka sama-sama berlomba menjadi episentrum transaksi. Atas nama kemajuan, kota didesain menjadi pusat perdagangan dan industri. Nalar yang diutamakan adalah nalar ekonomi yang mengutamakan perolehan materi.
Fenomena demikian dapat diamati pada gencarnya pembangunan pusat-pusat perbelanjaan di sejumlah kota. Bangunan-bangunan gigantis yang dibangun dengan tujuan komersil menjadi subjek utama aktivitas kota. Mal dan retail menjadi monumen yang diagungkan sekaligus berusaha menjadi nafas warga. Akibatnya, aktivitas sosial masyarakat di sekitarnya terkatrol pada aktivitas yang memuja keberhasilan transaksi.
Dulu, kota didesain dengan memisahkan tiga pilar kehidupan komunal, antara lain aktivitas sosial, ritus keagamaan, dan ekonomi. Ketiganya dijaga agar tetap menjaga jarak karena merupakan aktivitas yang berbeda. Kebutuhan sosial masyarakat terwakili oleh alun-alun sebagai pusat interaksi. Ritus keagamaan disimbolkan oleh tempat ibadah, biasanya berdiri tidak jauh dari alun-alun. Sedangkan pasar sebagai representasi segala kepentingan ekonomi biasanya dibangun terpisah.
Pasar Raksasa
Pemilahan tempat-tempat tersebut didasari pertimbangan bahwa aktivitas sosial-budaya, keagamaan, dan ekonomi adalah tiga hal yang berbeda. Ketiganya sama-sama penting namun tidak boleh saling membaur.
Prinsip ekonomi yang menjadi dasar nalar aktivitas ekonomi tidak bisa digunakan pada ritus keagamaan maupun aktivitas sosial. Demikian pula aktivitas sosial dan keagamaan. Keduanya berbeda dimensi karena yang satu mengutamkan tata hidup komunal sedangkan lainnya adalah urusan yang sangat personal menyangkut hubungan vertikan seseorang kepada Gusti Sang Murbeing Dumadi.
Jarak ketiga hal ini belakangan semakin tipis. Pemujaan terhadap uang membuat aktivitas ekonomi berekspansi menggeser aktivitas lainnya. Kegiatan ekonomi yang dulu dilokalisir di pasar kini merambah di areal sosial bahkan keagamaan. Kota menjadi pasar raksasa tempat segala transaksi dilangsungkan. Alun-alun kota misalnya, saat ini justru dipenuhi pedagang, tidak ada bedanya dengan pasar. Ritus kebudayaan tersingkirkan karena hanya menjadi anualitas, baik dalam tradisi kirab maupun pasowanan.
Pemujaan terhadap uang membuat wajah kota tidak ubahnya pasar. Kota menjadi etalase tempat memajang berbagai komoditas barang dan jasa. Kota, sebagaimna pasar, mengabaikan penghargaan terhadap nilai kebersamaan karena mengutamakan keuntungan.
Tanpa bermaksud mengambinghitamkan, pemerintah daerah punya andil ‘dosa’ besar menciptakan kondisi tersebut. Sebab, pemerintah justru mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi. Pemerintah menyelenggarakan transaksi massal di tempat yang terkadang kurang tepat. Atas nama kesejahteraan pemerintah membiarkan ruang sosial budaya dijajah pasar. Pemerintah seolah-olah mengerucutkan tugasnya hanya sebagai penyelenggara transaksi ekonomi. Visi sosial dan kebudayaan yang diembannya ditanggalkan atau bahkan runtuh karena terlalu memprioritaskan uang.
Identitas Kota
Kondisi tersebut ternyata telah nyata menghapus identitas sebuah kota. Wajah-wajah kota di Jawa Tengah menjadi serupa. Stereotip kota yang mestinya menjadi identitas telah lama punah. Nilai jual kota satu dengan kota lainnya nyaris tanpa beda. Bahkan ketika pemerintah daerah merasa perlu memunculkannya kembali, mereka harus membangun monumen sekadar membedakan pembeda dengan monumen lain yang pernah ada.
Beberapa kota telah memiliki identitas berupa bangunan. Namun bangunan hanyalah tetenger, bukan identitas yang sebenarnya. Karena kota adalah ruang berkebudayaan, identitas kota akan muncul melalui laku masyarakatnya. Identitas kota digambarkan oleh aktivitas massal di ruang sosial, bukan di ruang privat yang telah diklaim sebagai aset pribadi. Sebab, hanya di ruang sosial interaksi antarmanusia dibangun. Di ruang sosial pula ekspresi sebagai masyarakat ditumpahkan.
Agar pasar tidak terus menerus mengekspansi ruang, barangkali pemerintah perlu kembali menjaga jarak aktivitas sosial, agama, dan ekonomi. Ketiga aktivitas tersebut adalah aktivitas yang berbeda meski sama-sama diperlukan. Membiarkan ruang kota menjadi pasar sama saja menghalangi masyarakat memperolah dua kebutuhan esensialnya, yakni bersosialisasi dan beragama.
Surahmat
Pegiat Komunitas Nawaksara Banjarnegara
Apik Ketitik Ala Ora Rumangsa: Refleksi Kejawaan Kita
Nekseni godong gulung-gemulung kena semribite angin pancen lewih nyenengke ati tinimbang weruh lemah abang gersang. Semana uga weruh banyu mili ning kali lewih nyenengke tinimbang banjir utawa rob. Godong sing ijo utawa banyu bening dadi tanda nek sing dipengini alam kuwe becik. Lan menungsa wis ditakdirna seneng karo barang sing becik-becik.
Senadyan kaya kuwe, menungsa uga nduweni perkara sing ala. Nek diitung barang ala sing diduweni menungsa malah ora lumrah akehe. Mulane, sanadyan seneng karo barang-barag sing becik, menungsa sering kejontrong nglakoni barang sing ala. Wektu padlikur jam sedina malah kadang dientekna nggo nglakoni barang ala. Ya ala pikiran, ala omongan, uga ala lakone.
Wong lanang wadon sing urung jodonan ambung-ambungan bisa diarani ora becik. Ambung-ambungan kuwe, sanadyan sering dianggep dadi ekspresi bungah, bisa mbangkitna birahi. Apa maning angger ambung-ambungan dilakoni nang ngarep wong akeh lan direkam pirang-pirang kamera, bakal gawe fitnah. Mulane perkara dedemenan kaya ambung-ambungan diatur dening agama, moral, lan sosial.
Para priyayi ngelmu, sing ketelah gelar profesor, mbedakne barang becik lan ala sekang pirang-prang cara. Sepisan, ana kebecikan perspektif, sing manut sekang ngendi wong gole ndeleng. Barang siji bisa diarani becik uga bisa diarani ala angger gole ndeleng sekang panggonan beda. Lelakone anggota DPR sing seneng mbolos nyambut gawe contone, bisa ketelah apik uga bisa ketelah ala. Diomong apik merga dilakoni wong siang dianggep pinter lan duweni pikiran waras. Nanging kelakuan kuwe uga bisa diomong ala sebab nandakna nek wong-wong pinter kuwe ora bisa ngemban amanah nyambut gawe kanggo rakyate.
Dana aspirasi jere diperlukna nggo nyepetna pembangunan ning daerah sing esih ketinggalan. Salah siji parte mbelani supaya dana aspirasi gegen dicarine, saben anggota DPR jumlahe nganti limolas milyar. Kanggo parte kuwe dana aspirasi bakal ngwenehi manfangat sing ora ketung akehe. Ning jare parte liya, dana limolas milyar bakal marai tatanan duit negara amburadul. Pisane bisa gawe duit negara angel dekontrol metune, ping loro dana aspirasi uga gampang dekorupsi.
Barang becik lan ala uga bisa dideleng sekang manfangate. Perkara iki sering dejenengi pragmatis. Becik angger nggawa manfangat, ning dijenengi ala angger gawe cilaka. Perkara siji bisa gawe wong siji bungah ningen bisa gawe liyane cilaka. Mulane lumrah, nang tivi-tivi akeh wong padu merga mbelani kepentingane dhewek-dhewek. Wis dadi sipate wong, bungah angger bathi ning gersula angger sewektu-wektu rugi.
Liyane barang loro kuwe, becik lan alane perkara uga bisa diedeleng sekang aturan sing ana nang masyarakat. Desa mawa cara negara mawa tata. Wong sing apik biasane ngerti aturan lan bisa nglakoni, ora mung apal. Merga menungsa urip bebrayan, aturan diperlukna supaya wong siji ora gawe sengsara wong liyane. Nanging salahe, aturan sering diakali salah siji wong kanggo golet untung dhewek.
Nang Purwokerto, salah siji kota nang Jawa Tengah sisih kulon, ndisit ana randa tuwa sing diukum merga nutur kakao telu cacahe. Merga ana aturan sapa bae sing nyolong kudu diukum, randa kuwe divonis siji setengah wulan kanthi masa percobaaan patang sasi. Akeh wong pada gumun, aturan kadang-kadang didadekna alat nggo nindas wong cilik uga nggo nguwatna penguasa. Mulane, hakim sing macakna vonis nggo mbah sing disangka nyolong kuwe nganti nangis sangkin ora tega.
Rumangsa
Kahanan jaman sering gawe perkara becik lan ala angel dibedakna. Sing becik katon ala sing ala bisa digawe katon becik. Saiki akeh barang sing diwolak-walik fungsine. Wong sing nduwe kuasa sering ora eling perkara endi sing kudu dilakoni lan perkara ndi sing kudu diilari. Prinsip sing penting bathi marai wong kepengin dadi kondhang gawe kebecikan. Nek ana barang becik sregep ngakoni ning ora gelem rumangsa nek gawe wong liya sengsara.
Nalika arep pemilu, akeh wong pada ngaku nek surplus beras berkat jasane dheweke. Sing presiden, sing wakil presiden, uga sing menteri pada rebutan supaya diakoni paling duwe jasa. Kabeh-kabeh pada kelalen karo jasane petani sing ikhlas panasan nang sawah ndina-ndina suwene. Mulane, kadang angel mbedakna barang sing bener lan endi sing apus-apusan.
Kahanane bedha nalika akeh gas elpiji njebluk. Wis akeh banget nyawa sing ilang ning ora ana sing ngaku keliru. Presiden, wakil presiden, nganti perusahaan sing ndistribusikna gas kaya pada umpetan ora rumangsa. Kabeh wegah dicatet apa maning dijaluki tanggung jawab. Wong-wong sing due kuasa kuwe ora kepengin jenenge kecoreng mulane pada kesusu ‘ngumbah tangan’.
Sikap ora sportif kuwe nandakna yen menungsa senenga ketitik becik. Rasa bungah yen nampa pengalem merga pahalane nggawa maslahat kanggo wong akeh. Mulane, ning sejeronging masyarakat akeh wong pada ngaku due jasa. Ana kepala desa ngaku bisa ngaspal dalan, ana bupati ngaku gawe brug, semana uga ana presiden sing ngaku bisa ndadekna masyarakat swasembada beras. Calob bupati masang iklan nang pinggir dalan, gagah nulis yen dheweke bakal nyejahterakna rakyat. Asline kuwi mung apus-apusan kanggo nutupi alane dhweke. Pengin ketitik becik ning ora bisa rumangsa.
Surahmat
Pegiat Komunitas Nawaksara nang Banjarnegara
Senadyan kaya kuwe, menungsa uga nduweni perkara sing ala. Nek diitung barang ala sing diduweni menungsa malah ora lumrah akehe. Mulane, sanadyan seneng karo barang-barag sing becik, menungsa sering kejontrong nglakoni barang sing ala. Wektu padlikur jam sedina malah kadang dientekna nggo nglakoni barang ala. Ya ala pikiran, ala omongan, uga ala lakone.
Wong lanang wadon sing urung jodonan ambung-ambungan bisa diarani ora becik. Ambung-ambungan kuwe, sanadyan sering dianggep dadi ekspresi bungah, bisa mbangkitna birahi. Apa maning angger ambung-ambungan dilakoni nang ngarep wong akeh lan direkam pirang-pirang kamera, bakal gawe fitnah. Mulane perkara dedemenan kaya ambung-ambungan diatur dening agama, moral, lan sosial.
Para priyayi ngelmu, sing ketelah gelar profesor, mbedakne barang becik lan ala sekang pirang-prang cara. Sepisan, ana kebecikan perspektif, sing manut sekang ngendi wong gole ndeleng. Barang siji bisa diarani becik uga bisa diarani ala angger gole ndeleng sekang panggonan beda. Lelakone anggota DPR sing seneng mbolos nyambut gawe contone, bisa ketelah apik uga bisa ketelah ala. Diomong apik merga dilakoni wong siang dianggep pinter lan duweni pikiran waras. Nanging kelakuan kuwe uga bisa diomong ala sebab nandakna nek wong-wong pinter kuwe ora bisa ngemban amanah nyambut gawe kanggo rakyate.
Dana aspirasi jere diperlukna nggo nyepetna pembangunan ning daerah sing esih ketinggalan. Salah siji parte mbelani supaya dana aspirasi gegen dicarine, saben anggota DPR jumlahe nganti limolas milyar. Kanggo parte kuwe dana aspirasi bakal ngwenehi manfangat sing ora ketung akehe. Ning jare parte liya, dana limolas milyar bakal marai tatanan duit negara amburadul. Pisane bisa gawe duit negara angel dekontrol metune, ping loro dana aspirasi uga gampang dekorupsi.
Barang becik lan ala uga bisa dideleng sekang manfangate. Perkara iki sering dejenengi pragmatis. Becik angger nggawa manfangat, ning dijenengi ala angger gawe cilaka. Perkara siji bisa gawe wong siji bungah ningen bisa gawe liyane cilaka. Mulane lumrah, nang tivi-tivi akeh wong padu merga mbelani kepentingane dhewek-dhewek. Wis dadi sipate wong, bungah angger bathi ning gersula angger sewektu-wektu rugi.
Liyane barang loro kuwe, becik lan alane perkara uga bisa diedeleng sekang aturan sing ana nang masyarakat. Desa mawa cara negara mawa tata. Wong sing apik biasane ngerti aturan lan bisa nglakoni, ora mung apal. Merga menungsa urip bebrayan, aturan diperlukna supaya wong siji ora gawe sengsara wong liyane. Nanging salahe, aturan sering diakali salah siji wong kanggo golet untung dhewek.
Nang Purwokerto, salah siji kota nang Jawa Tengah sisih kulon, ndisit ana randa tuwa sing diukum merga nutur kakao telu cacahe. Merga ana aturan sapa bae sing nyolong kudu diukum, randa kuwe divonis siji setengah wulan kanthi masa percobaaan patang sasi. Akeh wong pada gumun, aturan kadang-kadang didadekna alat nggo nindas wong cilik uga nggo nguwatna penguasa. Mulane, hakim sing macakna vonis nggo mbah sing disangka nyolong kuwe nganti nangis sangkin ora tega.
Rumangsa
Kahanan jaman sering gawe perkara becik lan ala angel dibedakna. Sing becik katon ala sing ala bisa digawe katon becik. Saiki akeh barang sing diwolak-walik fungsine. Wong sing nduwe kuasa sering ora eling perkara endi sing kudu dilakoni lan perkara ndi sing kudu diilari. Prinsip sing penting bathi marai wong kepengin dadi kondhang gawe kebecikan. Nek ana barang becik sregep ngakoni ning ora gelem rumangsa nek gawe wong liya sengsara.
Nalika arep pemilu, akeh wong pada ngaku nek surplus beras berkat jasane dheweke. Sing presiden, sing wakil presiden, uga sing menteri pada rebutan supaya diakoni paling duwe jasa. Kabeh-kabeh pada kelalen karo jasane petani sing ikhlas panasan nang sawah ndina-ndina suwene. Mulane, kadang angel mbedakna barang sing bener lan endi sing apus-apusan.
Kahanane bedha nalika akeh gas elpiji njebluk. Wis akeh banget nyawa sing ilang ning ora ana sing ngaku keliru. Presiden, wakil presiden, nganti perusahaan sing ndistribusikna gas kaya pada umpetan ora rumangsa. Kabeh wegah dicatet apa maning dijaluki tanggung jawab. Wong-wong sing due kuasa kuwe ora kepengin jenenge kecoreng mulane pada kesusu ‘ngumbah tangan’.
Sikap ora sportif kuwe nandakna yen menungsa senenga ketitik becik. Rasa bungah yen nampa pengalem merga pahalane nggawa maslahat kanggo wong akeh. Mulane, ning sejeronging masyarakat akeh wong pada ngaku due jasa. Ana kepala desa ngaku bisa ngaspal dalan, ana bupati ngaku gawe brug, semana uga ana presiden sing ngaku bisa ndadekna masyarakat swasembada beras. Calob bupati masang iklan nang pinggir dalan, gagah nulis yen dheweke bakal nyejahterakna rakyat. Asline kuwi mung apus-apusan kanggo nutupi alane dhweke. Pengin ketitik becik ning ora bisa rumangsa.
Surahmat
Pegiat Komunitas Nawaksara nang Banjarnegara
Lebaran Tanpa Tradisi Ngendong
Ramadhan mengubah iklan layanan seluler menjadi demikian humanis. Iklan muncul menawarkan berbagai kemudahan komunikasi, harga kompetitif, dengan beragam fasilitas. Semua masalah komunikasi manusia seolah-olah dapat terjawab sehingga kebiasaan saling mengunjungi seperti tidak diperlukan lagi.
Iklan seluler yang masif perlahan mengendapkan persepsi bahwa pertemuan bukan sesuatu yang penting. Komunikasi antarmanusia seperti cukup diwakili pesan singkat, telepon, atau video call. Karena itulah, tren saling berkunjung mulai ditinggalkan, berganti tren silaturahmi seluler. Bahkan di pedesaan, tradisi ngendong perlahan hilang.
Memang, berkunjung langsung atau menggunakan teknologi hanya sebuah pilihan. Kunjungan mungkin menawarkan kehangatan komunikasi karena dilakukan dengan tatap muka, namun akan sedikit merepotkan. Sedangkan komunikasi seluler menawarkan banyak kemudahan dan efisiensi, meski selalu terbatasi waktu dan keleluasaannya.
Pilihan tersebut tampak sederhana meski sebenarnya dilematis. Kita berada dalam era yang menawarkan segala kepraktisan tapi emoh melepas romantisme komunikasi yang manusiawi. Di satu sisi kita ingin mendapatkan berbagai informasi dengan cara paling mudah, paling cepat, dan paling murah, namun di sisi lain kita merindukan penghargaan personal yang hanya bisa diperoleh dalam sebuah perjumpaan.
Terbatas
Komunikasi bukan perkara bertukar pesan (message) belaka. Selain oleh isi, komunikasi juga dibangun oleh unsur sosial dan psikologis yang unik. Karena itulah aktivitas berkomunikasi akan terasa rumpang jika hanya dibangun oleh content (informasi) tanpa sentuhan sosial dan psikologis. Pertukaran informasi saja bukanlah silaturahmi, melainkan sebuah transaksi.
Sebuah misal, kesan apa yang kita peroleh setelah berjam-jam chatting dengan kerabat? Bandingkan dengan kesan yang bisa kita peroleh jika mau menyempatkan waktu sehari dua hari berkunjung ke rumah kerabat. Tentu berbeda. Chatting, telepon, atau video call hanya saluran darurat, patut digunakan dalam suasana genting dan mendesak. Karena itulah fasilitas apapun yang disediakan penyelenggara silaturahmi seluler tidak bisa menggantikan sebuah kunjungan.
Penggunaan teknologi dalam tren komunikasi mutakhir bisa dimengerti sebagai kemenangan logika (karsa) manusia. Tapi hegemoni teknologi adalah wujud kekalahan perasaan (rasa). Perlahan tapi pasti urusan komunikasi diambil alih oleh teknologi, menyisakan porsi yang sangat kecil bagi perasaan manusia.
Teknologi tidak memiliki napas, suara sengau khas penderita influeza, bersin, atau bau keringat. Teknologi juga tidak bisa mengernyitkan kulit kening, menaik-turunkan jakun, dan mengatur tekanan napas karena tidak pernah hidup. Jika suatu saat nanti teknologi komunikasi benar-benar mengambil alih peran manusia, sungguh kemunikasi yang terjalin akan sangat terasa kering dan hampa. Nilai-nilai kemanusiaan yang hanya dirasakan ketika seseorang bertemu sulit dijumpai dan dirasakan.
Dulu, untuk menyatakan cinta pada gadis idaman seorang remaja pria perlu merenung beberapa hari untuk mencari konsep yang tepat. Setelah itu ia akan sibuk memilah kata untuk mengekspresikan perasaannya. Agar pernyataan cintanya memiliki nilai rasa yang kental, ia bahkan harus menggunakan simbol keindahan yang diharap merepresentasikan perasaan. Namun sekarang, maksud dan tujuan yang sama bisa dilakukan dengan mengirimkan gambar hati berbentuk daun waru melalui pesan singkat. Sebab, zaman telah bersepakat bahwa gambar hati adalah perlambang cinta, meski nyatanya sangat kering dan miskin rasa.
Facebook
Perlahan tapi pasti, penggunaan teknologi komunikasi menjebak kita dalam komunikasi yang memfasilitasi pertukaran pesan semata. Pesan menjadi satu-satunya hal yang masih berharga. Perasaan iba, malu, ewuh pekewuh, atau ekspresi rasa hormat sulit ditemukan di sana. Bahkan Facebook, jejaring sosial yang dirancang sedemikian canggih pun itu tidak mampu mengakomodasi perasaan-perasaan semacam itu.
Wacana Facebook haram yang pernah muncul dari sejumlah pemuka agama di Madura bukan semata karena potensi mudharatnya. Potensi mudharat toh bisa muncul di setiap aktivitas manusia, dan karena itulah seluruh aktivitas manusia berpotensi difatwa haram. Namun, bisa jadi, wacana Facebook haram adalah pepeling bahwa komunikasi antarmanusia tak akan pernah bisa digantikan oleh teknologi.
Karena itulah, fatwa itu bukanlah tindakan yang kontra kemajuan. Barangkali para ulama hanya khawatir Facebook akan menghilangkan komunikasi yang manusiawi pada suatu saat nanti. Mereka khawatir salam, sapa, dan senyum akan hilang. Sebab, tentu akan sangat menyedihkan jika lebaran nanti tamu yang kita terima hanya email, SMS, atau ucapan selamat di Facebook. Kita akan sangat merindukan kerabat, tetangga, dan sanak keluarga yang berkenan ngendong untuk menyantap ketupat dan opor ayam bersama.
Surahmat
Pegiat Komunitas Nawaksara Banjarnegara
Iklan seluler yang masif perlahan mengendapkan persepsi bahwa pertemuan bukan sesuatu yang penting. Komunikasi antarmanusia seperti cukup diwakili pesan singkat, telepon, atau video call. Karena itulah, tren saling berkunjung mulai ditinggalkan, berganti tren silaturahmi seluler. Bahkan di pedesaan, tradisi ngendong perlahan hilang.
Memang, berkunjung langsung atau menggunakan teknologi hanya sebuah pilihan. Kunjungan mungkin menawarkan kehangatan komunikasi karena dilakukan dengan tatap muka, namun akan sedikit merepotkan. Sedangkan komunikasi seluler menawarkan banyak kemudahan dan efisiensi, meski selalu terbatasi waktu dan keleluasaannya.
Pilihan tersebut tampak sederhana meski sebenarnya dilematis. Kita berada dalam era yang menawarkan segala kepraktisan tapi emoh melepas romantisme komunikasi yang manusiawi. Di satu sisi kita ingin mendapatkan berbagai informasi dengan cara paling mudah, paling cepat, dan paling murah, namun di sisi lain kita merindukan penghargaan personal yang hanya bisa diperoleh dalam sebuah perjumpaan.
Terbatas
Komunikasi bukan perkara bertukar pesan (message) belaka. Selain oleh isi, komunikasi juga dibangun oleh unsur sosial dan psikologis yang unik. Karena itulah aktivitas berkomunikasi akan terasa rumpang jika hanya dibangun oleh content (informasi) tanpa sentuhan sosial dan psikologis. Pertukaran informasi saja bukanlah silaturahmi, melainkan sebuah transaksi.
Sebuah misal, kesan apa yang kita peroleh setelah berjam-jam chatting dengan kerabat? Bandingkan dengan kesan yang bisa kita peroleh jika mau menyempatkan waktu sehari dua hari berkunjung ke rumah kerabat. Tentu berbeda. Chatting, telepon, atau video call hanya saluran darurat, patut digunakan dalam suasana genting dan mendesak. Karena itulah fasilitas apapun yang disediakan penyelenggara silaturahmi seluler tidak bisa menggantikan sebuah kunjungan.
Penggunaan teknologi dalam tren komunikasi mutakhir bisa dimengerti sebagai kemenangan logika (karsa) manusia. Tapi hegemoni teknologi adalah wujud kekalahan perasaan (rasa). Perlahan tapi pasti urusan komunikasi diambil alih oleh teknologi, menyisakan porsi yang sangat kecil bagi perasaan manusia.
Teknologi tidak memiliki napas, suara sengau khas penderita influeza, bersin, atau bau keringat. Teknologi juga tidak bisa mengernyitkan kulit kening, menaik-turunkan jakun, dan mengatur tekanan napas karena tidak pernah hidup. Jika suatu saat nanti teknologi komunikasi benar-benar mengambil alih peran manusia, sungguh kemunikasi yang terjalin akan sangat terasa kering dan hampa. Nilai-nilai kemanusiaan yang hanya dirasakan ketika seseorang bertemu sulit dijumpai dan dirasakan.
Dulu, untuk menyatakan cinta pada gadis idaman seorang remaja pria perlu merenung beberapa hari untuk mencari konsep yang tepat. Setelah itu ia akan sibuk memilah kata untuk mengekspresikan perasaannya. Agar pernyataan cintanya memiliki nilai rasa yang kental, ia bahkan harus menggunakan simbol keindahan yang diharap merepresentasikan perasaan. Namun sekarang, maksud dan tujuan yang sama bisa dilakukan dengan mengirimkan gambar hati berbentuk daun waru melalui pesan singkat. Sebab, zaman telah bersepakat bahwa gambar hati adalah perlambang cinta, meski nyatanya sangat kering dan miskin rasa.
Perlahan tapi pasti, penggunaan teknologi komunikasi menjebak kita dalam komunikasi yang memfasilitasi pertukaran pesan semata. Pesan menjadi satu-satunya hal yang masih berharga. Perasaan iba, malu, ewuh pekewuh, atau ekspresi rasa hormat sulit ditemukan di sana. Bahkan Facebook, jejaring sosial yang dirancang sedemikian canggih pun itu tidak mampu mengakomodasi perasaan-perasaan semacam itu.
Wacana Facebook haram yang pernah muncul dari sejumlah pemuka agama di Madura bukan semata karena potensi mudharatnya. Potensi mudharat toh bisa muncul di setiap aktivitas manusia, dan karena itulah seluruh aktivitas manusia berpotensi difatwa haram. Namun, bisa jadi, wacana Facebook haram adalah pepeling bahwa komunikasi antarmanusia tak akan pernah bisa digantikan oleh teknologi.
Karena itulah, fatwa itu bukanlah tindakan yang kontra kemajuan. Barangkali para ulama hanya khawatir Facebook akan menghilangkan komunikasi yang manusiawi pada suatu saat nanti. Mereka khawatir salam, sapa, dan senyum akan hilang. Sebab, tentu akan sangat menyedihkan jika lebaran nanti tamu yang kita terima hanya email, SMS, atau ucapan selamat di Facebook. Kita akan sangat merindukan kerabat, tetangga, dan sanak keluarga yang berkenan ngendong untuk menyantap ketupat dan opor ayam bersama.
Surahmat
Pegiat Komunitas Nawaksara Banjarnegara
Subscribe to:
Posts (Atom)


