Setiap orang perlu pahlawan –
atau setidak-tidaknya idola. Sejak zaman baheula hingga zaman sekarang,
pahlawan terus ada. Pahlawan diperlukan sebagai personifikasi kebaikan,
kebenaran, dan optimism. Pahlawan menjaga optimisme bahwa keadaan yang
sulit, gelap, dan chaos suatu saat berakhir, berganti dengan masa yang
menyenangkan, cerah, dan teratur.
Adalah kabar gembira bahwa pahlawan dapat muncul dengan aneka bentuk, berkembang sesuai perkembangan kebudayaan. Filsuf Thomas Carlyle (1795-1881) berpendapat, pada era pagan sosok pahlawan muncul sebagai odin. Pada sistem kebudayaan Timur Tengah, pahlawan muncul sebagai nabi. Pada era lain, pahlawan muncul dalam wujud seorang imam seperti Luther. Pada era berikutnya, pehlawan adalah intelektual semacam Roussou.
Para penulis era feodal Jawa juga menulis cerita-cerita magis yang menghadirkan sosok pahlawan. Pada era itu, pahlawan digambarkan sebagai manusia digdaya dalam fisik maupun mental. Pahlawan era itu dicitrakan sebagai manusia linuwih yang berjasa di alam nyata sekaligus di alam lelembut. Ada Ken Arok yang berandal, ada Jaka Tingkir, juga sejumlah hero lain.
Para penulis novel juga tidak kuasa menghindari kecenderungan membuat tokoh biner jahat-baik, antagonis-protagonis, penjahat dan jagoan. Pahlawan pun dilahirkan. Ahmad Tohari menghadirkan Rasus sebagai pahlawan dalam roman Ronggeng Dhukuh Paruk. Sutan Takdir mengemas tokoh Sayu sebagai pahlawan dalam Perawan di Sarang Penyamun. Andrea Hirata menciptakan Ikal dalam novel populer Laskar Pelangi.
Di dunia fiksi, kepahlawanan tokoh dikonstruksi dengan formula khusus. Setidaknya adalah lima tahap agar tokoh bisa “dipahlawankan”. Pertama, protagonis lahir dari kondisi baik. Kedua, kondisi memburuk akibat ulah orang jahat. Ketiga, protagonis menantang penjahat. Keempat, protagonis mengalami kesulitan dn terus berjuang mengatasinya. Kelima, tralalala, tokoh menang dan hadir sebagai juru selamat.
Praktik penciptaan pahlawan tidak hanya dipraktikan dalam penulisan fiksi – ternyata. Para biograf juga menggunakan "formula pahlawan" agar tokoh yang ditulisnya dapat tampil (seolah-olah) sebagai pahlawan.
Formula yang digunakan para biograf dapat dijelaskan dalam lima tahap pula. Pertama, tokoh lahir dari kondisi sulit (misalnya lahir dari keluarga miskin, terbelakang, suasana perang, maupun krisis pangan). Kedua, tokoh merantau (sekolah, dagang, atau bekerja). Ketiga, mengalami kesulitan (dihina, dihalangi, dijegal). Keempat, mendapat kekuatan tambahan (bantuan dari orang baik, tambahan motivasi, bahkan wangsit). Kelima, dia berhasil mengatasi kesulitan dan menjadi orang sukses.
Formula “memahlawankan” tokoh – antara lain - dapat diamati pada biografi Karni Ilyas (Lahir untuk Berita, ditulis Fenty Efendi), Chairul Tanjdung (Si Anak Singkong, ditulis Tjahja Gunawan Direjda), Mochtar Lubis (Jurnalisme dan Politik di Indonesia, ditulis David T Hill), juga biografi Soekarno (Penyambung Lidah Rakyat, ditulis Cindy Adam).
Pahlawan Politik
Meski dengan formula yang lebih cair, kecenderungan “memahlawankan” tokoh tertentu juga digunakan media massa. Para jurnalis memiliki kecenderungan untuk memahlawankan tokoh tertentu dan meng-evil-kan tokoh tertentu yang lain. Skema ini bisa dimainkan pada tingkat reporter, tapi lebih mudah lagi dimainkan pada tingkat redaktur.
Ketika media telah menjadi media partisan, skema glorifikasi ini tidak lagi dijalankan secara sembunyi-bunyi. Mereka terang-terangan membangun agenda pemberitaan agar tokoh tertentu bisa tampaksebagai pahlawan di mata publik.
Berdasarkan pengamatan saya terhadap sejumlah media, skema glorifikasi dilakukan dalam lima tahap. Pertama, tokoh muncul sebagai orang baik. Kedua, berkonfrontasi dengan orang kuat yang jahat. Ketiga, nyaris kalah. Keempat, mendapat simpati publik. Kelima, menang.
Skema di atas – kalau analisis saya tidak meleset – hanya dapat dimainkan dengan terencana. Ini berarti, media perlu mengorganisasikan diri, memanfaatkan aneka sumber daya yang dimiliki, dan atau bekerja sama dengan pihak lain. Untuk memainkan skema di atas, media juga memerlukan waktu cukup lama. Tapi dari itu semua, yang paling penting adalah rencana dan konsistensi.
Pada tahap pertama, yakni menghadirkan tokoh sebagai orang baik, media secara konsisten memberitakan seseorang sebagai tokoh baik. Dalam wacana politik saat ini, baik adalah bebas korupsi, inovatif (pendobrak birokrasi), memperoleh penghargaan internasional, atau memperoleh suara dominan dalam pemilu.
Pada tahap kedua, orang baik diberitakan seolah-olah berkonfrontasi dengan tokoh kuat-jahat. Walikota berprestasi (baik, lemah, kecil) berkonfrontasi dengan gubernurnya (kuat, super power), misalnya. Gubernur pendobrak (baik) berkonfrontasi dengan ormas anarkis (jahat), pada contoh lain.
Pada tahap ketiga, tokoh diberitakan hampir kalah. Misalnya hampir dipecat, hampir dilengserkan, hampir di-impeachment.
Pada tahap keempat, karena dalam kondisi nyaris kalah tadi, si orang “baik” dan “lemah” ini diberitakan mendapat simpati publik. Dukungan “dihadirkan” melalui demonstrasi, sumbangan dana, maupun penggalangan massa di jejaring sosial.
Pada tahap kelima, berkat dukungan publik yang “luas” itu, si tokoh memenangi pertarungan. Jringggggg!
Kekuatan Media
Bagaimana mungkin media demikian digdaya mengendalikan publik agar mengikuti agendanya? Kekuatan yang dimiliki media, pertama-tama, adalah kepercayaan publik. Pembaca tradional mempercayai bahwa realitas media sama persis dengan realitas empiris. Pembaca tradisional percaya, yang diberitakan media adalah benar. Pembaca tradisional bahkan menggunakan media massa sebagai kiblat kebenaran untuk mengonfirmasi kabar yang didengarkannya.
Kedua, media memiliki kekuasaan untuk mem-framing sebuah persoalan sesuai keyakinan dan standar moralnya. Menurut Robert Entman, framing dilakukan pada dua tingkat,yaitu pada tingkat pemilihan isu dan tingkat penonjolan realitas. Pada tingkat pertama, subjektivitas jurnalis ditunjukan saat ia memilih isu yang akan diberitakannya. Pada tingkat kedua, jurnalis menentukan realitas mana yang akan ditnojolkan dari sekian banyak realitas yang kompleks, tumpang tindih, dan tak berpola.
Selanjutnya, Entman membeberkan ada empat startegi framing yang dapat kita gunakan media untuk membentuk persepsi publik. Pertama, pendefinisian masalah, yakni bagaimana jurnalis melihat dan mendudukan masalah. Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
Kedua, memperkirakan masalah atau sumber masalah. Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah? Siapa pula aktor pahlawan (hero) yang dapat memecahkan masalah?
Ketiga, membuat keputusan moral. Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk meligitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan? Agama? Humanisme? Kebaikan universal? Demokrasi? Kebebasan? Kesetaraan gender?
Keempat, menekankan penyelesaian. Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?
Pengalaman di Amerika
Bagi sejumlah orang, media bukan institusi yang cukup kuat untuk menjalankan skema politik. Namun nyatanya, media telah menunjukkan keampuhannya dalam sejumlah isu publik. Media bisa membuat kota yang aman seolah-olah menjadi kota yang penuh kejahatan. Media juga bisa membuat penyerangan ofensif negara adidaya tampak sebagai tindakan defensive yang mulia.
Di Amerika (demikian Tamburaka, 2012) pernah terjadi skandal “gelombang kejahatan” yang dimulai oleh wartawan Evening Post, Lincoln Steffens. Awalnya dia memberitakan sebuah kasus kejahatan bawah tanah. Pemberitaan ini diikuti oleh rekan wartawan lain dari media lain. Wartawan bahkan menulis ulang satu sama lain dengan berbagai penambahan. Akibat hal ini, pemberitaan mengenai kejahatan di surat kabar meningkat drastis seolah-olah New York tidak lagi aman.
Agenda media ini baru terhenti ketika Komisaris Teddy Roosevelt menyelidiki skandal “gelombang kejahatan”. Dia menemukan bahwa isu “gelombang kejahatan” benar-benar disebabkan oleh Steffens dan Riss. Steffens sendiri, dalam autobiografiny Saya Mmebuat Gelombang Kejahatan mengakui hal itu.
Tahun 1896 William Randolph Hearst melalui media yang dimilikinya dinilai bertanggung jawab mendorong perang Amerika lawan Spanyol dengan menerbitkan pemberitaan yang memans-manasi kongres (Tamburaka, 2012: 25). Hearst menjalankan yellow journalism dengan membuat laporan-laporan tidak akurat dan didramatisasi.
Dalam When The Press Fails (W Lance Bennet, dkk.) berpendapat media turut bertanggung jawab terhadap penyerangan Amerika Serikat ke Irak. Usai peristiwa 9/11, media memberitakan secara gencar pendapat-pendapat Presiden Bush dan pejabat Gedung Putih lainnya. Informasi sepihak dari Amerika – tanpa perimbangan dari Al-Qaeda dan Pemerintah Irak – mendorong publik Amerika percaya kepada pemerintahnya. Mereka yakin bahwa “America under attack”.
Rahmat Petuguran
Pemimin redaksi PORTALSEMARANG.COM
Adalah kabar gembira bahwa pahlawan dapat muncul dengan aneka bentuk, berkembang sesuai perkembangan kebudayaan. Filsuf Thomas Carlyle (1795-1881) berpendapat, pada era pagan sosok pahlawan muncul sebagai odin. Pada sistem kebudayaan Timur Tengah, pahlawan muncul sebagai nabi. Pada era lain, pahlawan muncul dalam wujud seorang imam seperti Luther. Pada era berikutnya, pehlawan adalah intelektual semacam Roussou.
Para penulis era feodal Jawa juga menulis cerita-cerita magis yang menghadirkan sosok pahlawan. Pada era itu, pahlawan digambarkan sebagai manusia digdaya dalam fisik maupun mental. Pahlawan era itu dicitrakan sebagai manusia linuwih yang berjasa di alam nyata sekaligus di alam lelembut. Ada Ken Arok yang berandal, ada Jaka Tingkir, juga sejumlah hero lain.
Para penulis novel juga tidak kuasa menghindari kecenderungan membuat tokoh biner jahat-baik, antagonis-protagonis, penjahat dan jagoan. Pahlawan pun dilahirkan. Ahmad Tohari menghadirkan Rasus sebagai pahlawan dalam roman Ronggeng Dhukuh Paruk. Sutan Takdir mengemas tokoh Sayu sebagai pahlawan dalam Perawan di Sarang Penyamun. Andrea Hirata menciptakan Ikal dalam novel populer Laskar Pelangi.
Di dunia fiksi, kepahlawanan tokoh dikonstruksi dengan formula khusus. Setidaknya adalah lima tahap agar tokoh bisa “dipahlawankan”. Pertama, protagonis lahir dari kondisi baik. Kedua, kondisi memburuk akibat ulah orang jahat. Ketiga, protagonis menantang penjahat. Keempat, protagonis mengalami kesulitan dn terus berjuang mengatasinya. Kelima, tralalala, tokoh menang dan hadir sebagai juru selamat.
Praktik penciptaan pahlawan tidak hanya dipraktikan dalam penulisan fiksi – ternyata. Para biograf juga menggunakan "formula pahlawan" agar tokoh yang ditulisnya dapat tampil (seolah-olah) sebagai pahlawan.
Formula yang digunakan para biograf dapat dijelaskan dalam lima tahap pula. Pertama, tokoh lahir dari kondisi sulit (misalnya lahir dari keluarga miskin, terbelakang, suasana perang, maupun krisis pangan). Kedua, tokoh merantau (sekolah, dagang, atau bekerja). Ketiga, mengalami kesulitan (dihina, dihalangi, dijegal). Keempat, mendapat kekuatan tambahan (bantuan dari orang baik, tambahan motivasi, bahkan wangsit). Kelima, dia berhasil mengatasi kesulitan dan menjadi orang sukses.
Formula “memahlawankan” tokoh – antara lain - dapat diamati pada biografi Karni Ilyas (Lahir untuk Berita, ditulis Fenty Efendi), Chairul Tanjdung (Si Anak Singkong, ditulis Tjahja Gunawan Direjda), Mochtar Lubis (Jurnalisme dan Politik di Indonesia, ditulis David T Hill), juga biografi Soekarno (Penyambung Lidah Rakyat, ditulis Cindy Adam).
Pahlawan Politik
Meski dengan formula yang lebih cair, kecenderungan “memahlawankan” tokoh tertentu juga digunakan media massa. Para jurnalis memiliki kecenderungan untuk memahlawankan tokoh tertentu dan meng-evil-kan tokoh tertentu yang lain. Skema ini bisa dimainkan pada tingkat reporter, tapi lebih mudah lagi dimainkan pada tingkat redaktur.
Ketika media telah menjadi media partisan, skema glorifikasi ini tidak lagi dijalankan secara sembunyi-bunyi. Mereka terang-terangan membangun agenda pemberitaan agar tokoh tertentu bisa tampaksebagai pahlawan di mata publik.
Berdasarkan pengamatan saya terhadap sejumlah media, skema glorifikasi dilakukan dalam lima tahap. Pertama, tokoh muncul sebagai orang baik. Kedua, berkonfrontasi dengan orang kuat yang jahat. Ketiga, nyaris kalah. Keempat, mendapat simpati publik. Kelima, menang.
Skema di atas – kalau analisis saya tidak meleset – hanya dapat dimainkan dengan terencana. Ini berarti, media perlu mengorganisasikan diri, memanfaatkan aneka sumber daya yang dimiliki, dan atau bekerja sama dengan pihak lain. Untuk memainkan skema di atas, media juga memerlukan waktu cukup lama. Tapi dari itu semua, yang paling penting adalah rencana dan konsistensi.
Pada tahap pertama, yakni menghadirkan tokoh sebagai orang baik, media secara konsisten memberitakan seseorang sebagai tokoh baik. Dalam wacana politik saat ini, baik adalah bebas korupsi, inovatif (pendobrak birokrasi), memperoleh penghargaan internasional, atau memperoleh suara dominan dalam pemilu.
Pada tahap kedua, orang baik diberitakan seolah-olah berkonfrontasi dengan tokoh kuat-jahat. Walikota berprestasi (baik, lemah, kecil) berkonfrontasi dengan gubernurnya (kuat, super power), misalnya. Gubernur pendobrak (baik) berkonfrontasi dengan ormas anarkis (jahat), pada contoh lain.
Pada tahap ketiga, tokoh diberitakan hampir kalah. Misalnya hampir dipecat, hampir dilengserkan, hampir di-impeachment.
Pada tahap keempat, karena dalam kondisi nyaris kalah tadi, si orang “baik” dan “lemah” ini diberitakan mendapat simpati publik. Dukungan “dihadirkan” melalui demonstrasi, sumbangan dana, maupun penggalangan massa di jejaring sosial.
Pada tahap kelima, berkat dukungan publik yang “luas” itu, si tokoh memenangi pertarungan. Jringggggg!
Kekuatan Media
Bagaimana mungkin media demikian digdaya mengendalikan publik agar mengikuti agendanya? Kekuatan yang dimiliki media, pertama-tama, adalah kepercayaan publik. Pembaca tradional mempercayai bahwa realitas media sama persis dengan realitas empiris. Pembaca tradisional percaya, yang diberitakan media adalah benar. Pembaca tradisional bahkan menggunakan media massa sebagai kiblat kebenaran untuk mengonfirmasi kabar yang didengarkannya.
Kedua, media memiliki kekuasaan untuk mem-framing sebuah persoalan sesuai keyakinan dan standar moralnya. Menurut Robert Entman, framing dilakukan pada dua tingkat,yaitu pada tingkat pemilihan isu dan tingkat penonjolan realitas. Pada tingkat pertama, subjektivitas jurnalis ditunjukan saat ia memilih isu yang akan diberitakannya. Pada tingkat kedua, jurnalis menentukan realitas mana yang akan ditnojolkan dari sekian banyak realitas yang kompleks, tumpang tindih, dan tak berpola.
Selanjutnya, Entman membeberkan ada empat startegi framing yang dapat kita gunakan media untuk membentuk persepsi publik. Pertama, pendefinisian masalah, yakni bagaimana jurnalis melihat dan mendudukan masalah. Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
Kedua, memperkirakan masalah atau sumber masalah. Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah? Siapa pula aktor pahlawan (hero) yang dapat memecahkan masalah?
Ketiga, membuat keputusan moral. Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk meligitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan? Agama? Humanisme? Kebaikan universal? Demokrasi? Kebebasan? Kesetaraan gender?
Keempat, menekankan penyelesaian. Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?
Pengalaman di Amerika
Bagi sejumlah orang, media bukan institusi yang cukup kuat untuk menjalankan skema politik. Namun nyatanya, media telah menunjukkan keampuhannya dalam sejumlah isu publik. Media bisa membuat kota yang aman seolah-olah menjadi kota yang penuh kejahatan. Media juga bisa membuat penyerangan ofensif negara adidaya tampak sebagai tindakan defensive yang mulia.
Di Amerika (demikian Tamburaka, 2012) pernah terjadi skandal “gelombang kejahatan” yang dimulai oleh wartawan Evening Post, Lincoln Steffens. Awalnya dia memberitakan sebuah kasus kejahatan bawah tanah. Pemberitaan ini diikuti oleh rekan wartawan lain dari media lain. Wartawan bahkan menulis ulang satu sama lain dengan berbagai penambahan. Akibat hal ini, pemberitaan mengenai kejahatan di surat kabar meningkat drastis seolah-olah New York tidak lagi aman.
Agenda media ini baru terhenti ketika Komisaris Teddy Roosevelt menyelidiki skandal “gelombang kejahatan”. Dia menemukan bahwa isu “gelombang kejahatan” benar-benar disebabkan oleh Steffens dan Riss. Steffens sendiri, dalam autobiografiny Saya Mmebuat Gelombang Kejahatan mengakui hal itu.
Tahun 1896 William Randolph Hearst melalui media yang dimilikinya dinilai bertanggung jawab mendorong perang Amerika lawan Spanyol dengan menerbitkan pemberitaan yang memans-manasi kongres (Tamburaka, 2012: 25). Hearst menjalankan yellow journalism dengan membuat laporan-laporan tidak akurat dan didramatisasi.
Dalam When The Press Fails (W Lance Bennet, dkk.) berpendapat media turut bertanggung jawab terhadap penyerangan Amerika Serikat ke Irak. Usai peristiwa 9/11, media memberitakan secara gencar pendapat-pendapat Presiden Bush dan pejabat Gedung Putih lainnya. Informasi sepihak dari Amerika – tanpa perimbangan dari Al-Qaeda dan Pemerintah Irak – mendorong publik Amerika percaya kepada pemerintahnya. Mereka yakin bahwa “America under attack”.
Rahmat Petuguran
Pemimin redaksi PORTALSEMARANG.COM
No comments:
Post a Comment